Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat

Demokrasi Pancasila meniadakan kebebasan

Demokrasi liberal mengutamakan nilai kebersamaan

Demokrasi Pancasila tidak melibatkan rakyat

Transparansi

Partisipasi masyarakat

Korupsi, kolusi, dan nepotisme

Musyawarah

Membekali mereka dengan kemampuan akademik saja

Membentuk generasi kritis yang berlandaskan nilai moral dan kebangsaan

Membatasi peran mahasiswa di masyarakat

Menghindarkan mahasiswa dari politik kampus

Mengikuti politik praktis tanpa nilai

Menginternalisasi nilai Pancasila dalam setiap gerakan sosial dan politik

menjauhkan diri dari diskursus kebangsaan

Membela kepentingan kelompok

Pancasila menjadi simbol negara semata

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

Pancasila hanya digunakan dalam upacara kenegaraan

Pancasila hanya berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa

Kebebasan mutlak setiap warga negara

Menjunjung tinggi hak asasi manusia

Mementingkan kepentingan kelompok

Mengutamakan kepentingan politik

Dapat diganti sesuai kebutuhan bangsa

Menerima perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya

Tidak berlaku dalam sistem demokrasi

Bebas ditafsirkan sesuai kepentingan politik

Membangun sikap intoleransi

Mengutamakan kerja sama dan persaudaraan di kampus

Menghapus keberagaman budaya

Menyeragamkan identitas siswa

Sumber hukum tertinggi setelah UUD 1945

Sumber dari segala sumber hukum nasional

Undang-undang dasar negara

Aturan tambahan dalam peraturan pemerintah

Memberikan arah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Menjadi aturan administratif

Hanya berlaku di bidang politik

Sebagai pedoman akademis

Mengutamakan kepentingan pribadi

Menjunjung tinggi nilai religius dan toleransi antar umat beragama

Menerapkan politik agama

Menyeragamkan keyakinan

Memberikan arah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Menjadi aturan administratif

Hanya berlaku di bidang politik

Sebagai pedoman akademis

Memberi identitas dan kepribadian bagi bangsa Indonesia

Hanya berlaku di bidang politik

Menjadi aturan tambahan dalam hukum

Sebagai pedoman formalitas

Menutup diri dari budaya asing

Membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi

Menghapuskan kreativitas

Membatasi akses teknologi

Mengutamakan kepentingan kekuasaan

Politik bebas dari nilai

Tidak berhubungan dengan etika

Setiap kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila