WorksheetsDasar Hukum penerapan SMK3 di bidang konstruksi
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Landasan konstitusional yang menjadi dasar hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang melatarbelakangi berbagai produk hukum K3, tertuang dalam...
UUD 1945 Pasal 28
UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)
Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah...
PP No. 50 Tahun 2012
PP No. 13 Tahun 2003
PP No. 1 Tahun 1970
PP No. 9 Tahun 2008
Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, kegiatan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan dikategorikan sebagai...
Risiko Kecil
Risiko Menengah
Risiko Besar
Risiko Tinggi
Menurut Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, kinerja penerapan SMK3 Konstruksi dinilai "Sedang" jika mencapai hasil penilaian sebesar...
60% - 85%
70% - 85%
< 60%
> 85%
Dokumen rencana yang wajib dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa dalam rangka penyelenggaraan SMK3 Konstruksi adalah...
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
Laporan Harian Keselamatan (LHK)
Tujuan penerapan SMK3 menurut PP No. 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut, KECUALI...
Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana dan terstruktur.
Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
Menjadi satu-satunya bukti kepatuhan perusahaan dalam audit perpajakan.
Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, tenaga kerja pelaksana diwajibkan untuk memiliki...
Sertifikat Keahlian saja
Sertifikat Keterampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja
Ijazah Sarjana Teknik
Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan Sebelumnya
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 (UU Jasa Konstruksi), tahapan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang wajib memenuhi ketentuan K3 adalah...
Hanya tahap pelaksanaan
Tahap perencanaan dan pelaksanaan
Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Hanya tahap pengawasan
Sanksi bagi seseorang yang lalai dalam perencanaan konstruksi sehingga mengakibatkan kegagalan bangunan, menurut UU Jasa Konstruksi, adalah...
Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5% nilai kontrak.
Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10% nilai kontrak.
Pencabutan izin usaha secara permanen.
Pembayaran ganti rugi kepada pekerja yang cedera.
Peraturan yang secara khusus mengatur tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli K3 adalah...
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1992
Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008
Keputusan Menteri Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, manakah dari produk hukum berikut yang memiliki kedudukan paling tinggi?
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PER/M/2008
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang K3
Keputusan Menteri Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004
Menurut Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, pihak manakah yang bertanggung jawab untuk menyetujui Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)?
Penyedia Jasa (Kontraktor)
Ahli K3 Konstruksi
Pengguna Jasa (Pemilik Proyek)
Menteri Pekerjaan Umum
Dalam konteks kegiatan swakelola menurut Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, hal penting yang perlu ditentukan adalah...
Besarnya denda untuk setiap pelanggaran
Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung dan pengendali
Jumlah maksimal tenaga kerja asing yang boleh dipekerjakan
Skema pembayaran upah pekerja
Tujuan utama dari Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 yang berkaitan dengan K3 adalah untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan mewajibkan pemenuhan ketentuan...
Kesetaraan harga dan kualitas material
Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keteknikan
Penggunaan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek
Batas waktu maksimal penyelesaian proyek
Sanksi pidana bagi yang lalai dalam pelaksanaan konstruksi menurut UU Jasa Konstruksi adalah...
Sanksi yang sama besarnya dengan kelalaian dalam perencanaan.
Lebih berat daripada kelalaian dalam pengawasan.
Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5% nilai kontrak.
Hanya berupa denda tanpa pidana penjara.
