WorksheetsPTS ADM PERPAJAKAN KELAS XI AK 1
Total questions: 30
Worksheet time: 2hrs 30mins
NPWP memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, tidak semua undang-undang yang berkaitan dengan pajak menjadi dasar langsung pengaturan NPWP. Dari opsi berikut, manakah undang-undang yang secara langsung mengatur tentang NPWP?
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Definisi Wajib Pajak dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya menyebutkan "orang pribadi atau badan", tetapi juga menekankan pada hak dan kewajiban perpajakan. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat mencerminkan esensi definisi Wajib Pajak?
Setiap individu yang memiliki penghasilan dan wajib membayar pajak
Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan mempunyai hak serta kewajiban perpajakan
Seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia di atas 17 tahun
Orang pribadi atau badan yang selalu memiliki kewajiban membayar pajak setiap tahun
Setiap badan usaha yang sudah berdiri dan memperoleh keuntungan
Andi adalah seorang warga negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri setelah bekerja di Singapura selama 3 tahun. Pada awal Januari, ia memutuskan menetap di Indonesia untuk waktu yang lama. Selama tahun tersebut, Andi tidak langsung memiliki penghasilan karena masih mencari pekerjaan. Namun, ia tetap mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh NPWP.
Sementara itu, Budi adalah warga negara Indonesia yang sejak lahir tinggal di Bandung. Ia tidak pernah mendaftarkan diri ke kantor pajak, meskipun memiliki usaha kecil di rumah yang memberikan penghasilan rutin.
Berdasarkan uraian di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai status perpajakan Andi dan Budi?
Andi: Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, Budi: Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
Andi: Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, Budi: Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
Keduanya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, karena sama-sama orang pribadi yang tinggal di Indonesia
Keduanya termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, karena belum tentu memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak
Andi dan Budi sama-sama Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) karena memiliki atau berpotensi memiliki usaha
Dina adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang belum bekerja dan masih ditanggung seluruh biaya hidupnya oleh ayahnya, seorang pegawai negeri sipil. Sementara itu, perusahaan tempat ayah Dina bekerja memiliki kewajiban memotong dan menyetor pajak atas gaji seluruh pegawainya melalui bendahara instansi.
Dalam situasi ini, siapa saja yang dapat dikategorikan memiliki peran sebagai Wajib Pajak atau yang menjalankan kewajiban perpajakan?
Hanya ayah Dina, karena ia yang memiliki penghasilan dan menanggung biaya hidup Dina
Ayah Dina dan Dina, karena keduanya merupakan anggota keluarga yang tinggal di Indonesia
Ayah Dina dan bendahara instansi, karena ayah Dina sebagai Wajib Pajak dan bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak
Hanya bendahara instansi, karena dialah yang secara langsung menyetor pajak ke kas negara
Ayah Dina, bendahara, dan Dina, karena semuanya memiliki kedudukan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan
Salah satu hak Wajib Pajak adalah mengajukan keberatan apabila merasa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai. Hak ini menunjukkan bahwa…
Wajib Pajak hanya sebagai objek yang harus membayar pajak tanpa kesempatan untuk membela diri
Negara memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela
Wajib Pajak memiliki hak untuk memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar
Hak Wajib Pajak hanya berlaku jika ia sudah melunasi seluruh kewajiban pajaknya
PT Cahaya Abadi mendapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah diteliti, perusahaan merasa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. PT Cahaya Abadi mengajukan keberatan, tetapi ditolak. Perusahaan tetap merasa dirugikan, sehingga melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Pajak.
Hak Wajib Pajak yang sedang dijalankan oleh PT Cahaya Abadi pada tahap terakhir tersebut adalah…
Hak mengajukan keberatan atas SKP yang diterbitkan fiskus
Hak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak
Hak mengajukan kompensasi atas kerugian fiskal tahun sebelumnya
Hak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
Hak menunda pembayaran pajak yang dipersengketakan
Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap PT Maju Bersama yang diduga tidak melaporkan sebagian penghasilannya. Dalam pemeriksaan tersebut, fiskus meminta perusahaan menunjukkan laporan keuangan, dokumen transaksi, serta melakukan klarifikasi langsung dengan direksi. Pihak perusahaan menolak dengan alasan data keuangan bersifat rahasia.
Berdasarkan hak aparatur pajak (fiskus), tindakan yang dilakukan oleh fiskus tersebut merupakan hak fiskus untuk...
menetapkan sanksi pidana pajak secara langsung tanpa melalui pengadilan
melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, dan memperoleh bukti dari Wajib Pajak
mengajukan banding ke pengadilan apabila hasil pemeriksaan ditolak oleh Wajib Pajak
menetapkan besarnya kompensasi kerugian fiskal bagi Wajib Pajak
menunda pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diminta Wajib Pajak
Dalam sebuah pemeriksaan pajak, fiskus menemukan bahwa perusahaan “XYZ” memiliki potensi pelanggaran besar, tetapi di sisi lain perusahaan tersebut adalah penyumbang pajak terbesar di daerah tersebut dan memiliki pengaruh politik yang kuat. Fiskus berada dalam posisi sulit: jika ia menindak tegas, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan dari pihak luar; jika ia membiarkan, maka kewajibannya tidak terpenuhi.
Berdasarkan kewajiban fiskus, tindakan manakah yang paling tepat?
Mengabaikan temuan demi menjaga stabilitas hubungan dengan perusahaan besar
Melaporkan temuan apa adanya sesuai prosedur, meski ada risiko tekanan eksternal
Menyampaikan temuan hanya sebagian agar tidak memicu konflik politik
Menunggu instruksi dari pihak perusahaan sebelum melanjutkan pemeriksaan
Membocorkan informasi ke media untuk menekan perusahaan agar patuh
Seorang wajib pajak badan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan, menyembunyikan sebagian besar omzet dalam pembukuannya, dan baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan mendalam. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian yang cukup besar.
Jika dilihat dari jenis sanksi perpajakan, tindakan wajib pajak tersebut paling tepat dikategorikan sebagai…
Sanksi administrasi berupa denda karena keterlambatan penyampaian SPT
Sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak
Sanksi administrasi berupa kenaikan karena ditemukan saat pemeriksaan
Sanksi pidana perpajakan karena ada unsur kesengajaan menyembunyikan penghasilan
Sanksi pidana ringan karena hanya lalai tidak menyampaikan SPT
PT Sentosa Abadi baru berdiri pada Januari 2024 dengan omzet awal Rp1 miliar dalam 6 bulan pertama. Perusahaan segera mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta NPWP. Namun, ketika perusahaan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), fiskus menolak dengan alasan omzet tahunan perusahaan diperkirakan tidak melebihi batas yang ditentukan undang-undang.
Dari kasus tersebut, dokumen resmi yang paling mungkin diterbitkan fiskus kepada perusahaan adalah…
Surat Keterangan Terdaftar, karena perusahaan sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, karena omzet perusahaan sudah melebihi Rp1 miliar
Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, karena omzet tahunan belum mencapai Rp4,8 miliar
Surat Keterangan Domisili, karena perusahaan baru berdiri dan butuh legalitas alamat usaha
Surat Teguran, karena perusahaan terlambat mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak
Seorang pengusaha memiliki tiga jenis usaha:
1. Toko Kelontong dengan omzet Rp250 juta/tahun.
2. Usaha Roti Rumahan dengan omzet Rp350 juta/tahun.
3. Konveksi Pakaian dengan omzet Rp4,5 miliar/tahun.
Semua usaha tercatat atas nama pribadi dan beroperasi di wilayah yang sama. Saat dilakukan pemeriksaan, fiskus menanyakan mengapa belum ada laporan kegiatan usaha untuk tujuan perpajakan.
Berdasarkan ketentuan, bagaimana seharusnya pengusaha tersebut melaporkan usahanya?
Hanya melaporkan usaha konveksi, karena omzetnya paling besar dan jelas wajib pajak
Tidak wajib melaporkan usaha apa pun, karena omzet toko kelontong dan usaha roti masih di bawah Rp4,8 miliar
Melaporkan semua jenis usaha, karena kewajiban pelaporan didasarkan pada total omzet keseluruhan, bukan per usaha
Melaporkan usaha yang omzetnya mendekati Rp4,8 miliar saja agar tidak terkena pengukuhan PKP
Melaporkan sebagian usaha ke KPP domisili dan sebagian ke KPP lokasi usaha agar pemeriksaan lebih mudah
CV Mandiri Makmur sebelumnya terdaftar di KPP Jakarta Pusat. Karena pindah lokasi usaha ke Bandung, CV tersebut mengajukan permohonan administrasi perpajakan. Setelah proses selesai, fiskus menerbitkan dokumen resmi yang berkaitan dengan status perpajakan lama perusahaan di Jakarta.
Berdasarkan kasus tersebut, dokumen yang paling mungkin diterbitkan adalah…
Surat Pencabutan SKT dari KPP Jakarta Pusat
Surat Pindah yang menyatakan perpindahan administrasi ke KPP Bandung
Surat Penghapusan NPWP karena perusahaan sudah tidak terdaftar di KPP lama
Surat Pencabutan Pengukuhan PKP secara otomatis karena pindah domisili
Surat Pencabutan SPPKP yang berlaku di KPP Jakarta
PT Maju Bersama, sebuah PKP yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan, memutuskan untuk memindahkan lokasi kegiatan usaha ke Bandung. Perusahaan sudah mengajukan permohonan pindah ke DJP. Dalam kondisi ini, apa dokumen utama yang harus diterbitkan DJP untuk menegaskan status perpindahan PKP tersebut?
Surat Pindah PKP
Surat Pencabutan NPWP
Surat Penghapusan NPWP
Surat Pencabutan SKT
Surat Pencabutan SPPKP
Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang. Ha ini merupakan hak Wajib Pajak dalam hal...
menunda pembayaran
mengadakan pemeriksaan
sanksi administrasi
melakukan penyelidikan
membayar pajak
Berdasarkan UU, untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini merupakan kewajiban Wajib Pajak dalam hal...
mendaftarkan diri
mengadakan pemeriksaan
menghapus administrasi
melakukan penyelidikan
membayar pajak
Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang dibayar, aparatur pajak wajib menerbitkan...
Nomor Pokok Wajib Pajak
Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Pengusaha Kena Pajak
Ketetapan Pajak Nihil
Sanksi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindak pidana perpajakan yang meskipun dilakukan secara tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban, tetap menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah...
administrasi bunga
administrasi denda
sanksi administrasi
pidana kejahatan
pidana pelanggaran
Sanksi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang menyangkut tindak pidana perpajakan dengan sengaja sehingga dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara adalah...
sanksi administrasi
pidana kejahatan
administrasi denda
pidana pelanggaran
administrasi bunga
Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan di bidang perpajakan diwajibkan memperoleh NPWP Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang merupakan persyaratan...
subjektif
objektif
Wajib Pajak
administratif
registrasi
Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean disebut...
pengusaha
Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha kena pajak terdaftar
Wajib Pajak pengusaha kecil
pengukuhan pengusaha kena pajak
Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau IKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari jumlah yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan disebut...
pengusaha
pengusaha kecil
Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha kena pajak
Wajib Pajak pengusaha kecil
Penghapusan NPWP dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Pihak yang berhak diajukan permohonan penghapusan NPWP, apabila Wajib Pajak...
pemotong pajak
orang pribadi
meninggal dunia
melakukan penggabungan usaha
bentuk usaha tetap
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan apabila Wajib Pajak badan melakukan...
penggabungan usaha
pemotongan pajak
pernyataan pindah
persyaratan pindah
pindah tempat tinggal
Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut...
jasa kena pajak
barang kena pajak
pengusaha kena pajak
pengusaha kena pajak terdaftar
pengukuhan pengusaha kena pajak
Kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan, atau hak yang tersedia, untuk dipakai disebut...
barang kena pajak
jasa kena pajak
pengusaha kena pajak
pengusaha kena pajak terdaftar
pengukuhan pengusaha kena pajak
Identitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan disebut… (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)
Bentuk usaha yang didirikan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPN)
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)
Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang melayani pendaftaran, konsultasi, dan administrasi perpajakan disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)
Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan wajib pajak yang terkait dengan NPWP dan Pengusaha Kena Pajak telah diterima secara lengkap disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)
