wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PTS ADM PERPAJAKAN KELAS XI AK 1

Total questions: 30

Worksheet time: 2hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

NPWP memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, tidak semua undang-undang yang berkaitan dengan pajak menjadi dasar langsung pengaturan NPWP. Dari opsi berikut, manakah undang-undang yang secara langsung mengatur tentang NPWP?

a)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

b)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

c)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

d)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

e)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.

Definisi Wajib Pajak dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya menyebutkan "orang pribadi atau badan", tetapi juga menekankan pada hak dan kewajiban perpajakan. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat mencerminkan esensi definisi Wajib Pajak?

a)

Setiap individu yang memiliki penghasilan dan wajib membayar pajak

b)

Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan mempunyai hak serta kewajiban perpajakan

c)

Seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia di atas 17 tahun

d)

Orang pribadi atau badan yang selalu memiliki kewajiban membayar pajak setiap tahun

e)

Setiap badan usaha yang sudah berdiri dan memperoleh keuntungan

3.

Andi adalah seorang warga negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri setelah bekerja di Singapura selama 3 tahun. Pada awal Januari, ia memutuskan menetap di Indonesia untuk waktu yang lama. Selama tahun tersebut, Andi tidak langsung memiliki penghasilan karena masih mencari pekerjaan. Namun, ia tetap mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh NPWP.

Sementara itu, Budi adalah warga negara Indonesia yang sejak lahir tinggal di Bandung. Ia tidak pernah mendaftarkan diri ke kantor pajak, meskipun memiliki usaha kecil di rumah yang memberikan penghasilan rutin.


Berdasarkan uraian di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai status perpajakan Andi dan Budi?

a)

Andi: Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, Budi: Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

b)

Andi: Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, Budi: Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

c)

Keduanya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, karena sama-sama orang pribadi yang tinggal di Indonesia

d)

Keduanya termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, karena belum tentu memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak

e)

Andi dan Budi sama-sama Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) karena memiliki atau berpotensi memiliki usaha

4.

Dina adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang belum bekerja dan masih ditanggung seluruh biaya hidupnya oleh ayahnya, seorang pegawai negeri sipil. Sementara itu, perusahaan tempat ayah Dina bekerja memiliki kewajiban memotong dan menyetor pajak atas gaji seluruh pegawainya melalui bendahara instansi.
Dalam situasi ini, siapa saja yang dapat dikategorikan memiliki peran sebagai Wajib Pajak atau yang menjalankan kewajiban perpajakan?

a)

Hanya ayah Dina, karena ia yang memiliki penghasilan dan menanggung biaya hidup Dina

b)

Ayah Dina dan Dina, karena keduanya merupakan anggota keluarga yang tinggal di Indonesia

c)

Ayah Dina dan bendahara instansi, karena ayah Dina sebagai Wajib Pajak dan bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak

d)

Hanya bendahara instansi, karena dialah yang secara langsung menyetor pajak ke kas negara

e)

Ayah Dina, bendahara, dan Dina, karena semuanya memiliki kedudukan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan

5.

Salah satu hak Wajib Pajak adalah mengajukan keberatan apabila merasa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai. Hak ini menunjukkan bahwa…

a)

Wajib Pajak hanya sebagai objek yang harus membayar pajak tanpa kesempatan untuk membela diri

b)

Negara memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela

c)

Wajib Pajak memiliki hak untuk memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan

d)

Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar

e)

Hak Wajib Pajak hanya berlaku jika ia sudah melunasi seluruh kewajiban pajaknya

6.

PT Cahaya Abadi mendapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah diteliti, perusahaan merasa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. PT Cahaya Abadi mengajukan keberatan, tetapi ditolak. Perusahaan tetap merasa dirugikan, sehingga melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Pajak.
Hak Wajib Pajak yang sedang dijalankan oleh PT Cahaya Abadi pada tahap terakhir tersebut adalah…

a)

Hak mengajukan keberatan atas SKP yang diterbitkan fiskus

b)

Hak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak

c)

Hak mengajukan kompensasi atas kerugian fiskal tahun sebelumnya

d)

Hak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak

e)

Hak menunda pembayaran pajak yang dipersengketakan

7.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap PT Maju Bersama yang diduga tidak melaporkan sebagian penghasilannya. Dalam pemeriksaan tersebut, fiskus meminta perusahaan menunjukkan laporan keuangan, dokumen transaksi, serta melakukan klarifikasi langsung dengan direksi. Pihak perusahaan menolak dengan alasan data keuangan bersifat rahasia.
Berdasarkan hak aparatur pajak (fiskus), tindakan yang dilakukan oleh fiskus tersebut merupakan hak fiskus untuk...

a)

menetapkan sanksi pidana pajak secara langsung tanpa melalui pengadilan

b)

melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, dan memperoleh bukti dari Wajib Pajak

c)

mengajukan banding ke pengadilan apabila hasil pemeriksaan ditolak oleh Wajib Pajak

d)

menetapkan besarnya kompensasi kerugian fiskal bagi Wajib Pajak

e)

menunda pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diminta Wajib Pajak

8.

Dalam sebuah pemeriksaan pajak, fiskus menemukan bahwa perusahaan “XYZ” memiliki potensi pelanggaran besar, tetapi di sisi lain perusahaan tersebut adalah penyumbang pajak terbesar di daerah tersebut dan memiliki pengaruh politik yang kuat. Fiskus berada dalam posisi sulit: jika ia menindak tegas, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan dari pihak luar; jika ia membiarkan, maka kewajibannya tidak terpenuhi.

Berdasarkan kewajiban fiskus, tindakan manakah yang paling tepat?

a)

Mengabaikan temuan demi menjaga stabilitas hubungan dengan perusahaan besar

b)

Melaporkan temuan apa adanya sesuai prosedur, meski ada risiko tekanan eksternal

c)

Menyampaikan temuan hanya sebagian agar tidak memicu konflik politik

d)

Menunggu instruksi dari pihak perusahaan sebelum melanjutkan pemeriksaan

e)

Membocorkan informasi ke media untuk menekan perusahaan agar patuh

9.

Seorang wajib pajak badan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan, menyembunyikan sebagian besar omzet dalam pembukuannya, dan baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan mendalam. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian yang cukup besar.

Jika dilihat dari jenis sanksi perpajakan, tindakan wajib pajak tersebut paling tepat dikategorikan sebagai…

a)

Sanksi administrasi berupa denda karena keterlambatan penyampaian SPT

b)

Sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak

c)

Sanksi administrasi berupa kenaikan karena ditemukan saat pemeriksaan

d)

Sanksi pidana perpajakan karena ada unsur kesengajaan menyembunyikan penghasilan

e)

Sanksi pidana ringan karena hanya lalai tidak menyampaikan SPT

10.

PT Sentosa Abadi baru berdiri pada Januari 2024 dengan omzet awal Rp1 miliar dalam 6 bulan pertama. Perusahaan segera mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta NPWP. Namun, ketika perusahaan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), fiskus menolak dengan alasan omzet tahunan perusahaan diperkirakan tidak melebihi batas yang ditentukan undang-undang.

Dari kasus tersebut, dokumen resmi yang paling mungkin diterbitkan fiskus kepada perusahaan adalah…

a)

Surat Keterangan Terdaftar, karena perusahaan sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak

b)

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, karena omzet perusahaan sudah melebihi Rp1 miliar

c)

Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, karena omzet tahunan belum mencapai Rp4,8 miliar

d)

Surat Keterangan Domisili, karena perusahaan baru berdiri dan butuh legalitas alamat usaha

e)

Surat Teguran, karena perusahaan terlambat mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak

11.

Seorang pengusaha memiliki tiga jenis usaha:

  1. 1. Toko Kelontong dengan omzet Rp250 juta/tahun.

  2. 2. Usaha Roti Rumahan dengan omzet Rp350 juta/tahun.

  3. 3. Konveksi Pakaian dengan omzet Rp4,5 miliar/tahun.

Semua usaha tercatat atas nama pribadi dan beroperasi di wilayah yang sama. Saat dilakukan pemeriksaan, fiskus menanyakan mengapa belum ada laporan kegiatan usaha untuk tujuan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan, bagaimana seharusnya pengusaha tersebut melaporkan usahanya?

a)

Hanya melaporkan usaha konveksi, karena omzetnya paling besar dan jelas wajib pajak

b)

Tidak wajib melaporkan usaha apa pun, karena omzet toko kelontong dan usaha roti masih di bawah Rp4,8 miliar

c)

Melaporkan semua jenis usaha, karena kewajiban pelaporan didasarkan pada total omzet keseluruhan, bukan per usaha

d)

Melaporkan usaha yang omzetnya mendekati Rp4,8 miliar saja agar tidak terkena pengukuhan PKP

e)

Melaporkan sebagian usaha ke KPP domisili dan sebagian ke KPP lokasi usaha agar pemeriksaan lebih mudah

12.

CV Mandiri Makmur sebelumnya terdaftar di KPP Jakarta Pusat. Karena pindah lokasi usaha ke Bandung, CV tersebut mengajukan permohonan administrasi perpajakan. Setelah proses selesai, fiskus menerbitkan dokumen resmi yang berkaitan dengan status perpajakan lama perusahaan di Jakarta.

Berdasarkan kasus tersebut, dokumen yang paling mungkin diterbitkan adalah…

a)

Surat Pencabutan SKT dari KPP Jakarta Pusat

b)

Surat Pindah yang menyatakan perpindahan administrasi ke KPP Bandung

c)

Surat Penghapusan NPWP karena perusahaan sudah tidak terdaftar di KPP lama

d)

Surat Pencabutan Pengukuhan PKP secara otomatis karena pindah domisili

e)

Surat Pencabutan SPPKP yang berlaku di KPP Jakarta

13.

PT Maju Bersama, sebuah PKP yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan, memutuskan untuk memindahkan lokasi kegiatan usaha ke Bandung. Perusahaan sudah mengajukan permohonan pindah ke DJP. Dalam kondisi ini, apa dokumen utama yang harus diterbitkan DJP untuk menegaskan status perpindahan PKP tersebut?

a)

Surat Pindah PKP

b)

Surat Pencabutan NPWP

c)

Surat Penghapusan NPWP

d)

Surat Pencabutan SKT

e)

Surat Pencabutan SPPKP

14.

Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang. Ha ini merupakan hak Wajib Pajak dalam hal...

a)

menunda pembayaran

b)

mengadakan pemeriksaan

c)

sanksi administrasi

d)

melakukan penyelidikan

e)

membayar pajak

15.

Berdasarkan UU, untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini merupakan kewajiban Wajib Pajak dalam hal...

a)

mendaftarkan diri

b)

mengadakan pemeriksaan

c)

menghapus administrasi

d)

melakukan penyelidikan

e)

membayar pajak

16.

Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang dibayar, aparatur pajak wajib menerbitkan...

a)

Nomor Pokok Wajib Pajak

b)

Surat Tagihan Pajak

c)

Surat Ketetapan Pajak

d)

Pengusaha Kena Pajak

e)

Ketetapan Pajak Nihil

17.

Sanksi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindak pidana perpajakan yang meskipun dilakukan secara tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban, tetap menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah...

a)

administrasi bunga

b)

administrasi denda

c)

sanksi administrasi

d)

pidana kejahatan

e)

pidana pelanggaran

18.

Sanksi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang menyangkut tindak pidana perpajakan dengan sengaja sehingga dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara adalah...

a)

sanksi administrasi

b)

pidana kejahatan

c)

administrasi denda

d)

pidana pelanggaran

e)

administrasi bunga

19.

Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan di bidang perpajakan diwajibkan memperoleh NPWP Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang merupakan persyaratan...

a)

subjektif

b)

objektif

c)

Wajib Pajak

d)

administratif

e)

registrasi

20.

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean disebut...

a)

pengusaha

b)

Wajib Pajak orang pribadi

c)

pengusaha kena pajak terdaftar

d)

Wajib Pajak pengusaha kecil

e)

pengukuhan pengusaha kena pajak

21.

Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau IKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari jumlah yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan disebut...

a)

pengusaha

b)

pengusaha kecil

c)

Wajib Pajak orang pribadi

d)

pengusaha kena pajak

e)

Wajib Pajak pengusaha kecil

22.

Penghapusan NPWP dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Pihak yang berhak diajukan permohonan penghapusan NPWP, apabila Wajib Pajak...

a)

pemotong pajak

b)

orang pribadi

c)

meninggal dunia

d)

melakukan penggabungan usaha

e)

bentuk usaha tetap

23.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan apabila Wajib Pajak badan melakukan...

a)

penggabungan usaha

b)

pemotongan pajak

c)

pernyataan pindah

d)

persyaratan pindah

e)

pindah tempat tinggal

24.

Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut...

a)

jasa kena pajak

b)

barang kena pajak

c)

pengusaha kena pajak

d)

pengusaha kena pajak terdaftar

e)

pengukuhan pengusaha kena pajak

25.

Kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan, atau hak yang tersedia, untuk dipakai disebut...

a)

barang kena pajak

b)

jasa kena pajak

c)

pengusaha kena pajak

d)

pengusaha kena pajak terdaftar

e)

pengukuhan pengusaha kena pajak

26.

Identitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan disebut… (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)

4 lines
27.

Bentuk usaha yang didirikan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPN)

4 lines
28.

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)

4 lines
29.

Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang melayani pendaftaran, konsultasi, dan administrasi perpajakan disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)

4 lines
30.

Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan wajib pajak yang terkait dengan NPWP dan Pengusaha Kena Pajak telah diterima secara lengkap disebut … (Jawaban Singkatan dan Kapital, Contoh: PPH)

4 lines