NEW
Font size
WorksheetsSOAL TKA_UUD NRI 1945
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Bagaimana perilaku taat hukum dapat mempengaruhi masyarakat dalam jangka panjang? Berikan contoh konkret.
Perilaku taat hukum menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Perilaku taat hukum hanya berpengaruh pada individu, bukan pada masyarakat secara keseluruhan.
Perilaku taat hukum dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.
Perilaku taat hukum tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antar warga.
Perilaku taat hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.
Analisislah pengaruh UUD 1945 terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia dan berikan contoh konkret dari implementasinya!
UUD 1945 memberikan landasan bagi sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
UUD 1945 tidak berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
UUD 1945 hanya berfungsi sebagai simbol tanpa implementasi nyata.
UUD 1945 menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.
UUD 1945 merupakan hasil dari kolaborasi antara berbagai ideologi yang berbeda.
Bagaimana peran Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi kebijakan publik di negara ini?
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif, yang mempengaruhi kebijakan publik melalui keputusan yang diambil.
Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan publik.
Presiden hanya bertugas dalam urusan militer, tanpa pengaruh terhadap kebijakan publik.
Presiden sebagai wakil rakyat dalam legislatif, yang berperan dalam pembuatan kebijakan publik.
Presiden bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, yang juga berdampak pada kebijakan publik domestik.
Bagaimana desentralisasi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses ini?
Desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah.
Desentralisasi tidak berpengaruh pada partisipasi masyarakat.
Desentralisasi dapat mengurangi partisipasi masyarakat karena kebingungan dalam pembagian wewenang.
Desentralisasi hanya menguntungkan pemerintah daerah tanpa memperhatikan masyarakat.
Desentralisasi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi.
Analisislah prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia dan jelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sertakan contoh konkret dari pengalaman Anda.
Pengabaian hak asasi manusia
Pemisahan kekuasaan tanpa batas
Kedaulatan rakyat, persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas dan adil, partisipasi masyarakat.
Kekuasaan mutlak pemerintah
Transparansi dalam pemerintahan
Bagaimana partai politik dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi di Indonesia, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut?
Partai politik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedukasi pemilih tentang pentingnya suara mereka.
Partai politik berperan sebagai perwakilan rakyat, pengorganisir pemilih, dan penyusun kebijakan dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Partai politik hanya berfungsi sebagai pengamat dalam pemilihan umum.
Partai politik tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.
Partai politik juga berperan dalam pendidikan politik masyarakat.
Bagaimana ketidaktaatan hukum dapat mempengaruhi dinamika sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum? Berikan analisis mendalam mengenai dampak jangka panjangnya.
Pengurangan jumlah pengangguran di kota.
Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Meningkatnya kejahatan dan ketidakstabilan sosial.
Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Analisislah dampak dari kebijakan publik yang tidak transparan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikan contoh konkret dari kebijakan yang pernah diterapkan.
Kebijakan publik yang transparan selalu diterima dengan baik oleh masyarakat.
Kebijakan publik yang tidak transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kebijakan publik yang tidak transparan sering kali menyebabkan ketidakpuasan dan skeptisisme di kalangan masyarakat.
Kebijakan publik tidak memiliki dampak pada kepercayaan masyarakat.
Kebijakan publik yang tidak transparan hanya berpengaruh pada segelintir orang.
Apa yang melatarbelakangi amandemen UUD 1945?
Kebutuhan untuk memperbaiki dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman.
Amandemen untuk memperkuat kekuasaan presiden.
Amandemen yang bertujuan untuk menambah jumlah pasal.
Perubahan untuk menghapuskan sistem demokrasi.
Sebutkan tahun-tahun penting dalam sejarah amandemen UUD 1945!
2003, 2004, 2005, 2006
2010, 2011, 2012, 2013
1999, 2000, 2001, 2002
1995, 1996, 1997, 1998
Siapa saja yang terlibat dalam proses amandemen UUD 1945?
Hanya Masyarakat
MPR, Anggota MPR (DPR dan DPD), Pemerintah, dan Masyarakat.
Hanya MPR saja
Hanya Pemerintah
Jelaskan langkah-langkah dalam proses amandemen UUD 1945!
1) Rapat umum, 2) Pemilihan umum, 3) Penetapan undang-undang, 4) Pengumuman, 5) Implementasi
Langkah-langkah dalam proses amandemen UUD 1945 adalah: 1) Usulan amandemen, 2) Pembahasan, 3) Sidang MPR, 4) Pemungutan suara, 5) Pengundangan.
1) Usulan revisi, 2) Evaluasi, 3) Sidang DPR, 4) Persetujuan menteri, 5) Penerbitan
1) Pengusulan RUU, 2) Diskusi publik, 3) Persetujuan presiden, 4) Penandatanganan, 5) Pemberlakuan
Apa saja pasal yang diubah dalam amandemen UUD 1945?
Pasal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, dan 28.
Pasal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, dan 30.
Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
Pasal 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18.
Sebutkan dampak positif dari amandemen UUD 1945!
Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.
Meningkatnya ketidakstabilan politik.
Pengurangan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.
Bagaimana amandemen UUD 1945 mempengaruhi hak asasi manusia di Indonesia?
Amandemen UUD 1945 tidak berpengaruh pada hak asasi manusia.
Amandemen UUD 1945 memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Amandemen UUD 1945 mengurangi hak asasi manusia di Indonesia.
Amandemen UUD 1945 hanya berlaku untuk hak sipil saja.
Apa peran MPR dalam proses amandemen UUD 1945?
MPR berperan sebagai lembaga yang mengusulkan dan menyetujui amandemen UUD 1945.
MPR bertugas untuk menyusun undang-undang baru.
MPR tidak memiliki wewenang dalam amandemen UUD.
MPR hanya berperan dalam pemilihan presiden.
Apa saja isu yang menjadi perdebatan dalam amandemen UUD 1945?
Isu pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan.
Isu pengembangan infrastruktur, pengurangan jumlah partai politik, dan peningkatan investasi asing.
Isu pengurangan pajak, penghapusan subsidi, dan penguatan militer.
Isu peningkatan utang luar negeri, pengurangan anggaran pendidikan, dan penghapusan lembaga negara.
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1,2 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Benar Semua
Praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat
SEBAB
Pemerintah dan rakyat duduk Bersama untuk untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi Bersama dan sekaligus merencanakan Bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan dimasa mendatang
Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar dan alasan salah
Jika pernyataan salah dan alasan benar
Jika pernyataan dan alasan salah
Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan
Presiden
MPR
DPD
DPRD
MK
Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi
MK
KY
DPR
DPD
Presiden
Gambar diatas merupakan salah satu contoh
Partisipasi politik di lingkungan rumah
Kewajiban Warga Negara
Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
PEMILU
Partisipasi warga negara yang baik
Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara
MK
MA
KY
MPR
DPR RI
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Pancasila
Undang-undang
Perhatikan data di bawah ini !
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah...
1,2,3 dan 4
1,3,4 dan 5
1,3,5 dan 6
2.3.5 dan 6
3,4,5 dan 6
Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan public secara langsung, tetapi pada kenyataanya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen....
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Sosialisasi politik
Struktur politik
Sistem politik
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi seperti ditunjukkan oleh pilihan...
Legeslasi, anggaran, penguatan.
Legeslasi, anggaran, pengawasan.
Legeslasi, pengujian, pengawasan.
Anggaran, pengujian, pengawasan.
Pertimbangan, pengujian, pengaeasan..
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba- lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu...
Adanya pemilu berkala
Adanya supermasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan...
Voting
Kerja sama
Sikap individual
Musyawarah mufakat
Gotong royong
Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah
Partai Politik
Kelompok kepentingan
Kelompok penekan
Media komunikasi politik
Lembaga Negara
Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah fungsi Legislasi. Yang dimaksud fungsi legislasi adalah
melakukan pengawasan terhadap presiden
merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
membuat undang-undang
menguji undang-undang
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengelola keuangan negara adalah ....
Menteri Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui ....
sidang umum
utusan dari tiap daerah
pemilu
ditunjuk oleh pusat
Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . . . .
dapat dipenuhi secara mutlak
dilaksanakan dengan tanggung jawab
berbatasan dengan hak asasi orang lain
pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat
diikuti hak menjalankan kewajiban asasi
Upacara pelantikan seperti pada gambar menunjukkan terpenuhinya salah satu hak yang dijamin dalam Pancasila terutama sila . . .
Ketuhanan Yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
persatuan Indonesia
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Membina rasa nasionalisme dalam NKRI menunjukkan nilai …
ketuhanan
kemamusiaan
persatuan
kerakyatan
keadilan
Pada tahun 2016 Negara Indonesia digegerkan oleh kasus siswi SMP bernama Yuyun diperkosa 14 pria sampai mati. Dari kasus tersebut melanggar hak….
politik
sosial
hidup
pendidikan
ekonomi
Negara Indonesia memiliki berbagai keragaman, salah satunya keragaman agama. Sehingga sebagai warga negara Indonesia harus memiliki toleransi kepada warga negara yang berbeda agamanya. Hal tersebut merupakan pengamalan dari nilai praktis Pancasila sila ke-….
1
2
3
4
5
Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki sesuatu dan menjual sesuatu atau menyewakan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain berdasarkan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari
pribadi
politik
hukum
sosial budaya
ekonomi
Dalam proses pembelajaran, ada kalanya guru meminta kita untuk melakukan diskusi kelompok. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh hak asasi manusia yang terkandung dalam sila ....
pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima
Unjuk rasa yang berujung dengan perusakan fasilitas umum, pembakaran ban mobil, dan kerusuhan merupakan sikap dan perilaku tidak mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai …
toleransi
bekerja sama
keterbukaan terhadap pendapat
kebebasan mengemukakan pendapat
tolong menolong
Jika keputusan telah diambil, baik melalui musyawarah maupun suara terbanyak, sikap kita sebaiknya …
mengedepankan toleransi antar sesama manusia
mampu bekerjasama dengan orang lain
keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih
Indonesia merupakan Negara kepulauan. Tiap-tiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat. Secara logika masyarakat Indonesia akan sulit disatukan karena beragamnya suku bangsa dan budaya (multikultur). Akan tetapi, Indonesia telah membuktikan perbedaan bukan ancaman. Perbedaan bagi Negara Indonesia bagaikan lem yang mampu mengikat masyarakat menjadi satu. Hal ini sesuai dengan nilai yang ditanamkan dalam Pancasila, yaitu sila …
pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima
Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . . . .
dapat dipenuhi secara mutlak
dilaksanakan dengan tanggung jawab
berbatasan dengan hak asasi orang lain
pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat
diikuti hak menjalankan kewajiban asasi
Dalam proses pembelajaran, ada kalanya guru meminta kita untuk melakukan diskusi kelompok. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh hak asasi manusia yang terkandung dalam sila ....
pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima
Jika keputusan telah diambil, baik melalui musyawarah maupun suara terbanyak, sikap kita sebaiknya …
mengedepankan toleransi antar sesama manusia
mampu bekerjasama dengan orang lain
keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih
Indonesia merupakan Negara kepulauan. Tiap-tiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat. Secara logika masyarakat Indonesia akan sulit disatukan karena beragamnya suku bangsa dan budaya (multikultur). Akan tetapi, Indonesia telah membuktikan perbedaan bukan ancaman. Perbedaan bagi Negara Indonesia bagaikan lem yang mampu mengikat masyarakat menjadi satu. Hal ini sesuai dengan nilai yang ditanamkan dalam Pancasila, yaitu sila …
pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima
Sebuah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
Otonomi daearah
Devolusi
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Dekontruksi
Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat yaitu fungsi ......
Layanan
Pengaturan
Pemberdayaan
Keamanan
Pembantuan
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap .....
Pembangunan daerah
Keuangan daerah
Tenaga kerja daerah
Politik
Pemerintahan daerah
Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri
Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…
dipilih oleh partai politik
dipilih langsung oleh rakyat
pengangkatan kepala daerah
dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
Peradilan/yustisi
Politik luar negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan keamanan
Moneter dan fiskal nasional
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan
negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
asas keterbukaan dan akuntabilitas
asas otonomi dan tugas pembantuan
asas kepastian hukum dan demokrasi
asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah
pusat ditunjukkan oleh nomor....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan....
Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.
Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.
Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah.Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi
layanan
pemberdayaan
pengaturan
administratif
perlindungan
Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib admnistrasi negara
apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum
dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum
pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya
