Hak-hak istimewa (hak oktroi) yang diberikan oleh Pemerintah Belanda kepada VOC mencakup beberapa hal penting. Salah satu hak istimewa VOC yang menunjukkan kedaulatannya layaknya sebuah negara adalah:

Tokoh Gubernur Jenderal VOC yang terkenal kejam dan berhasil memindahkan pusat kekuasaan VOC dari Ambon ke Jayakarta, kemudian mengganti namanya menjadi Batavia pada tahun 1619, adalah:

Salah satu kebijakan ekonomi VOC di Maluku adalah 'Ekstirpasi'. Kebijakan ini bertujuan untuk:

Untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan dan menindak penyelundupan rempah-rempah di Maluku, VOC melakukan pelayaran patroli yang dikenal dengan istilah:

Faktor internal utama yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya pembubaran VOC adalah:

Setelah VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799, kekuasaan atas Nusantara diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Tokoh yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal pertama pada masa Republik Batavia (di bawah pengaruh Prancis) dan terkenal dengan kebijakan kerja paksa pembangunan Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) adalah:

Pada tahun 1811, Nusantara jatuh ke tangan Inggris setelah pasukan Belanda/Prancis menyerah. Penguasa Inggris yang kemudian diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal dan dikenal sebagai pencetus Sistem Sewa Tanah adalah:

Sistem Sewa Tanah (*Landrent System*) yang diperkenalkan oleh Raffles di Jawa didasarkan pada pandangan bahwa:

Pemerintahan Inggris di Nusantara berakhir pada tahun 1816 dan dikembalikan kepada Belanda. Pengembalian ini didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani di Eropa setelah kekalahan Napoleon Bonaparte, yaitu:

Pada tahun 1830, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang sangat eksploitatif. Gubernur Jenderal yang menginisiasi dan menerapkan sistem ini adalah:

Secara teori, salah satu ketentuan Cultuurstelsel yang seharusnya menguntungkan rakyat tetapi pada praktiknya sering dilanggar adalah:

Dampak paling parah dari penerapan Cultuurstelsel bagi rakyat pribumi, terutama di Jawa, adalah:

Sistem Cultuurstelsel secara bertahap dihapuskan dan digantikan dengan Sistem Ekonomi Liberal (Periode Liberal) yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang penting pada tahun 1870, yaitu:

Periode Ekonomi Liberal di Hindia Belanda (setelah 1870) memiliki karakteristik utama berupa:

Politik Etis yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran akan 'Hutang Kehormatan' (Eereschuld) Belanda kepada rakyat Hindia Belanda. Tokoh yang mempopulerkan konsep 'Hutang Kehormatan' ini melalui tulisannya di majalah De Gids pada tahun 1899 adalah:

Penerapan resmi Politik Etis dimulai setelah Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato di parlemen Belanda pada tahun 1901 yang menegaskan:

Politik Etis dikenal memiliki tiga program utama (Trias Politica Etis) yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rakyat pribumi. Tiga program tersebut adalah:

Dalam pelaksanaannya, program Irigasi (pengairan) dari Politik Etis sering kali dikritik karena lebih memprioritaskan kepentingan pihak kolonial. Prioritas utama yang dimaksud adalah:

Program Edukasi (pendidikan) dalam Politik Etis memiliki dampak ganda. Tujuan utama Belanda memberikan pendidikan terbatas kepada pribumi adalah untuk:

Faktor utama pendorong kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur, termasuk Nusantara, sering dirangkum dalam semboyan 'Gold, Gospel, and Glory'. Makna dari 'Gold' dalam semboyan tersebut adalah:

Bangsa Eropa pertama yang berhasil mendarat di Kepulauan Nusantara, tepatnya di Malaka pada tahun 1511, adalah:

Salah satu bentuk perlawanan awal terhadap dominasi bangsa Barat terjadi di Maluku. Tokoh Ternate yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575 setelah pengepungan benteng selama lima tahun adalah:

Setelah menaklukkan Malaka, Portugis segera melanjutkan pelayaran ke Kepulauan Rempah-rempah. Tujuan utama kedatangan Portugis ke Maluku adalah untuk:

Kedatangan bangsa Spanyol di bawah pimpinan Juan Sebastian del Cano ke Tidore pada tahun 1521 memicu persaingan sengit dengan Portugis di Maluku. Untuk menghindari konflik, kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang membagi wilayah pengaruhnya di dunia Timur, yaitu: