WorksheetsTindak pidana korporasi
Total questions: 39
Worksheet time: 29mins
Asas pertanggungjawaban pidana korporasi menekankan pada…
Kesalahan individu
Perbuatan yang menguntungkan korporasi
Tindak pidana
Perbuatan yang menguntungkan individu
Jika sebuah korporasi bubar setelah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidananya…
Hilang karena badan hukumnya tidak ada
Dapat dipindahkan
Tetap dapat dilanjutkan terhadap harta kekayaan tersisa
Hanya menjerat karyawan
Korporasi asing yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia dapat dipidana berdasarkan asas…
Teritorial
Nasionalitas aktif
Nasionalitas pasif
Universal
PT X terbukti melakukan penggelapan pajak besar-besaran. Dalam persidangan, direksi beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh staf keuangan tanpa sepengetahuan mereka, tetapi untuk kepentingan perusahaan. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
Hanya staf keuangan
Direksi
PT X & korporasi
Perseorangan
Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pertanggungjawaban pidana korporasi ditegaskan dalam ketentuan…
Pasal 3
Pasal 6
Pasal 15
Pasal 28
Sebuah perusahaan tambang melakukan pencemaran lingkungan. Walaupun perusahaan sudah membayar ganti rugi perdata, masyarakat tetap menuntut pemidanaan. Apa prinsip yang menjelaskan hal ini?
Asas ultimum remedium
Asas legalitas
Asas tindak pidana tanpa keslahan
Pemisahan hukum perdata dan pidana
Pertanggungjawaban pidana korporasi timbul karena…
Korporasi tidak punya kehendak
Perbuatan individu yang melekat pada korporasi
Semua perbuatan direksi otomatis dipidana
Korporasi sama dengan orang
Pidana tambahan terhadap korporasi bisa berupa…
Penutupan seluruh perusahaan
Pemecatan karyawan
Larangan memiliki anak perusahaan
Perampasan keuntungan hasil kejatan
Jika sebuah korporasi melakukan tindak pidana dengan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), siapa yang dapat dipidana?
Hanya korporasi
Hanya RUPS
Korporasi dan pengurusnya
Tidak ada yang bersalah
Dalam praktik, sanksi denda terhadap korporasi sering tidak efektif jika…
Denda terlalu ringan dibanding keuntungan ilegal
Korporasi tidak berbadan hukum
Ada ganti rugi perdata
Pengganti pengurus korporasi
Dalam kasus TPPU, korporasi dijatuhi pidana perampasan aset. Hal ini bertujuan untuk…
Membubarkan perusahaan
Menyiksa korporasi
Mengembalikan hasil kejahatan ke negara
Pengganti kerugian
UU TPPU (8/2010) mengatur bahwa korporasi yang melakukan pencucian uang…
Tidak bisa dipidana
Bisa dijatuhi pidana denda dan sanksi tambahan
korporasi yang dipidana
Pengurus korporasi
Jika sebuah bank melakukan pencucian uang, maka dasar hukumnya adalah…
UU PERBANKAN
UU TPPU NO 8 Tahun 2010
KUHP
UU TIPIKOR
Salah satu tindak pidana korporasi di bidang perbankan adalah…
Kredit Fiktif
Perampokan bank
Penipuan kecil
Tidak membayar kredit
Tindak pidana korporasi sering disebut sebagai…
White collar criem
Street crime
Blue collar crime
Convetional crime
Salah satu karakteristik tindak pidana korporasi adalah…
Dilakukan hanya pengurus korporasi
Selalu berupa tindak pidana ringan
Memiliki kerugian besar terhadap masyarakt
Tidak berpengaruh
Dalam model pertanggungjawaban Vicarious Liability, siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja?
Pekerja itu sendiri
Negara
Korporasi melalui pengurusnya
Pihak ketiga yang terkait
Model pertanggungjawaban yang menekankan bahwa korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada kesalahan individu adalah....
Strict Liabilty
Identification teory
Collective Responsbility
Delegated Authority
Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi korban kejahatan korporasi adalah....
Pemberian restitusi setelah terjadi kejahatan
Penerapan izin usaha dan pengawasan ketat
Penjatuhan pidana penjara terhadap direksi korporasi
Pemberian kompensasi terhadap korban
Dalam kasus skandal pangan, sebuah perusahaan makanan besar diketahui menjual produk yang mengandung bahan berbahaya. Pemerintah kemudian menarik produk tersebut dari pasaran dan memperketat regulasi pangan.
Langkah pemerintah ini merupakan bentuk perlindungan hukum...
Preventif
Represif
Kuratif
Moril
Sebuah bank terbukti melakukan manipulasi data nasabah yang merugikan banyak orang. Selain dijatuhi pidana denda, nasabah yang dirugikan mendapatkan restitusi.
Apa makna restitusi dalam konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan korporasi?
Pemulihan nama baik korban
Pemberian kompensasi langsung oleh pelaku kepada korban
Bantuan hukum gratis
Pemberian fasilitas kesehatan gratis
Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum bagi korban kejahatan korporasi dapat dilakukan melalui....
Pidana mati bagi pengurus
Gugatan pembatasan terhadap korporasi
Gugatan pidana terhadap korporasi
Gugatan perdata terhadap korporasi
Salah satu karakteristik korban kejahatan korporasi adalah bersifat diffuse victims, artinya....
Korban hanya berasal dari kelompok elit tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan korporasi
Korban dapat mengajukan tuntutan secara individu terhadap korporasi dengan mudah
Korban tidak dapat dikenali secara individual karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar
Korban merupakan satu orang yang dirugikan secara langsung oleh tindakan pengurus korporasi
Dalam kejahatan korporasi, sering kali korban mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku langsung yang merugikan mereka. Karakteristik ini menunjukkan bahwa...
Pelaku kejahatan korporasi selalu individu, bukan badan hukum
Korban lebih kuat daripada pelaku dalam sistem hukum
Korban selalu berasal dari kelompok minoritas
Ada ketidakseimbangan posisi antara korban dan korporasi
Dalam hukum pidana Indonesia, salah satu kendala utama dalam penuntutan korporasi adalah...
Korporasi tidak memiliki “badan jasmani” sehingga sulit ditentukan siapa pelaku
Korporasi tidak memiliki aset yang dapat disita
Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, bukan pidana
Semua kejahatan korporasi selalu dilakukan individu, bukan badan hukum
Dalam praktik penuntutan, jaksa dapat menuntut korporasi dan pengurusnya sekaligus apabila...
Hanya pengurus yang diuntungkan
Tindak pidana dilakukan tanpa sepengetahuan korporasi
Korporasi sudah dibubarkan
Tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi
Dalam doktrin hukum pidana, model strict liability sering digunakan dalam penuntutan korporasi. Artinya:
Pertanggungjawaban hanya berlaku untuk karyawan tingkat bawah
Korporasi bebas dari tanggung jawab karena kesalahan ada pada individu
Korporasi dapat dipidana tanpa harus membuktikan adanya kesalahan
Korporasi baru dapat dipidana jika terbukti ada kesalahan pengurus
Korporasi tidak dapat dijadikan subjek tindak pidana karena tidak memiliki “mens rea” sebagaimana individu.
Salah
Benar
Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus tingkat atas (direksi)
Salah
Benar
Sanksi berupa perbaikan akibat tindak pidana (misalnya pemulihan lingkungan akibat pencemaran) dapat dijadikan bagian dari pemidanaan korporasi.
Benar
Salah
Pidana denda merupakan bentuk pidana pokok yang paling umum dijatuhkan terhadap korporasi.
Salah
Benar
PT Y memalsukan laporan keuangan sehingga merugikan investor. Jaksa menuntut pidana denda serta pengumuman putusan hakim di media massa.
Benar
Salah
PT E memasarkan obat palsu yang berakibat fatal bagi pasien. Korporasi dapat dipenjara maksimal 20 tahun sesuai KUHP.
Salah
Benar
Dasar hukum yang menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia antara lain terdapat dalam...
KUHP lama (WvS) sebelum revisi
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
KUHP baru dan berbagai undang-undang khusus seperti UU Lingkungan, UU TPPU, UU Tipikor
Hanya dalam hukum perdata dan administrasi
Berikut ini yang bukan merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah...
Pidana denda
Pidana pengumuman putusan hakim
Pidana penjara badan
Pidana pencabutan izin usaha
Jika sebuah korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan pegawainya, maka menurut hukum...
Hanya pegawai yang di pidana
Hanya direksi yang dihukum
Korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban
Pihak tertentu yang dimintai pertanggung jawaban
Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, korporasi tidak dapat beralasan bebas dari tanggung jawab hanya karena telah menunjuk kontraktor pelaksana. Hal ini sejalan dengan prinsip...
Respondeat superior
Non-delegation of responsbility
Benefit test
Corporate vell doctrin
Dalam penyidikan tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipanggil sebagai saksi utama untuk mewakili kehendak korporasi?
Pemegang saham terbesar
Seluruh karyawan
Direksi atau pengurus aktif
Dewan komisaris
Apabila suatu korporasi melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan undang-undang menetapkan tanggung jawab mutlak, maka unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Ini adalah penerapan dari prinsip.....
Vicarious liabilty
Strict liabilty
Corporate attribution
Presumption of innocence
