Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KUIS HUKUM ANTAR TATA HUKUM (HATAH) BAGIAN A: SOAL PILIHAN GANDA

Total questions: 20

Worksheet time: 28mins

Name
Class
Date
1.

Ruang lingkup kajian Hukum Antar Tata Hukum meliputi:

a)

Permasalahan konflik hukum pidana internasional

b)

Permasalahan keberlakuan sistem hukum yang berbeda dalam satu hubungan hukum

c)

Permasalahan sengketa diplomatik antar negara

d)

Permasalahan pelanggaran HAM di tingkat internasional

2.

Manakah dari hubungan hukum berikut yang menunjukkan karakteristik HATAH Intern?

a)

Perkawinan antara WNI beragama Islam dari Jakarta dengan WNI beragama Katolik dari Manado

b)

Kontrak jual beli antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Malaysia

c)

Gugatan perceraian dimana suami berdomisili di Indonesia dan istri di Singapura

d)

Sengketa kepemilikan kapal laut antara pengusaha Indonesia dan Thailand

3.

Ahmad seorang WNI beragama Islam menikah dengan Maria seorang WNI beragama Katolik. Pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pernyataan yang tepat adalah:

a)

Perkawinan ini merupakan kasus HPI karena ada unsur kewarganegaraan berbeda

b)

Perkawinan ini merupakan kasus HATAH Intern karena tunduk pada sistem hukum keluarga yang berbeda

c)

Perkawinan ini bukan kasus HATAH maupun HPI karena kedua pihak WNI

d)

Perkawinan ini merupakan kasus HATAH Ekstern karena melibatkan hukum internasional

4.

Hubungan hukum berikut yang mencerminkan HATAH Ekstern adalah:

a)

Sengketa tanah warisan antara ahli waris yang tinggal di provinsi berbeda

b)

CV Berkah Jaya mengimpor mesin produksi dari Guangzhou Trading Co. Ltd., perusahaan Tiongkok

c)

Perkawinan campuran antara pasangan beda agama di Indonesia

d)

Konflik antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam pembagian warisan

5.

Permasalahan HATAH Intern dapat muncul pada negara yang:

a)

Menerapkan sistem hukum tunggal tanpa pengakuan pluralisme hukum

b)

Mengakui dan memberlakukan beberapa sistem hukum agama dalam hukum keluarga

c)

Hanya menerapkan hukum sekuler untuk semua warga negara

d)

Melarang praktik hukum adat dan hukum agama

6.

Kasus berikut yang merupakan sengketa Hukum Perdata Internasional adalah:

a)

Pemerintah Indonesia menggugat Pemerintah Australia atas pelanggaran batas wilayah laut

b)

Ridwan warga negara Malaysia diadili di PN Jakarta atas kasus pencurian

c)

David Chen menggugat PT Indo Sejahtera atas wanprestasi kontrak ekspor-impor

d)

Ekstradisi tersangka korupsi dari Singapura ke Indonesia

7.

Soal 7 PT Karya Mandiri Indonesia menandatangani perjanjian distribusi dengan Best Products Inc., perusahaan Amerika Serikat. Dalam perjanjian dipilih hukum Indonesia dan forum arbitrase BANI. Setelah 6 bulan, Best Products menuduh PT Karya melanggar klausul eksklusivitas dan ingin menggugat. Yang BUKAN merupakan permasalahan HPI adalah:

a)

Forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa

b)

Apakah pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi

c)

Berapa jumlah kerugian yang dialami Best Products

d)

Hukum mana yang mengatur pelaksanaan kontrak

8.

Soal 8 Pasal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan kaidah HPI adalah:

a)

Pasal 1338 KUH Perdata tentang kekuatan mengikat perjanjian

b)

Pasal 16 AB tentang kewenangan relatif pengadilan

c)

Pasal 2 UU Perkawinan tentang keabsahan perkawinan

d)

Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum

9.

Definisi yang tepat untuk Kaidah HPI adalah:

a)

Hukum domestik yang menunjuk hukum mana yang berlaku dalam perkara mengandung unsur asing

b)

Hukum asing yang langsung diberlakukan hakim untuk memutus perkara

c)

Hukum internasional yang mengikat semua negara anggota PBB

d)

Hukum domestik yang mengatur hubungan antar negara

10.

Dalam menentukan kompetensi pengadilan Indonesia untuk mengadili sengketa HPI, hakim merujuk pada:

a)

Hukum acara perdata negara asing yang terlibat

b)

Konvensi internasional yang diratifikasi

c)

Hukum acara perdata Indonesia

d)

Putusan pengadilan internasional sebelumnya

11.

Doktrin yang dapat digunakan ketika ada lebih dari satu forum mengadili perkara yang sama dan salah satu forum ingin menolak mengadili adalah:

a)

Forum non conveniens

b)

Forum shopping

c)

Forum prorogatum

d)

Forum delicti commissi

12.

Michael dan Sarah, pasangan berkewarganegaraan Australia, menikah di Sydney. Mereka kemudian tinggal di Bali selama 8 tahun, membeli villa di Bali dan Lombok, serta mendirikan PT yang bergerak di bidang pariwisata. Sarah mengajukan gugatan cerai di PN Denpasar. Apakah pengadilan tersebut berwenang?

a)

Ya, karena terdapat harta benda di Indonesia

b)

Ya, karena perusahaan didirikan berdasarkan hukum Indonesia

c)

Ya, karena domisili pasca pernikahan di Indonesia

d)

Tidak, karena pernikahan dilangsungkan di Australia

13.

Pernyataan yang benar tentang titik taut adalah:

a)

Titik taut primer ditemukan dalam kaidah HPI

b)

Titik taut sekunder ditemukan dalam fakta kasus

c)

Titik taut primer ditemukan dalam fakta kasus sebagai unsur asing

d)

Titik taut sekunder adalah unsur asing dalam perkara

14.

Kaidah HPI yang digunakan hakim berdasarkan pendekatan tradisional adalah:

a)

Undang-undang lex causae yang mengatur pokok sengketa

b)

Undang-undang lex fori yang menunjuk hukum berlaku dalam kasus unsur asing

c)

Undang-undang negara tempat kontrak dibuat

d)

Hukum internasional yang berlaku universal

15.

Hal terpenting dalam menentukan forum penyelesaian sengketa perdata internasional adalah:

a)

Biaya yang paling murah

b)

Bahasa yang digunakan dalam persidangan

c)

Kemungkinan dan kemudahan pelaksanaan putusan

d)

Jarak geografis yang dekat

16.

TechnoSmart Pte Ltd adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bergerak dalam bidang pengembangan software. Perusahaan ini merekrut Budi Santoso (WNI) sebagai Senior Developer yang bekerja di kantor cabang TechnoSmart di Jakarta sejak tahun 2020. Dalam kontrak kerja tertulis yang ditandatangani di Singapura, tidak ada klausul pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa. Kontrak menyatakan bahwa Budi akan bekerja di Jakarta dengan gaji yang ditransfer dari Singapura ke rekening Budi di Indonesia setiap bulan. Pada tahun 2023, TechnoSmart melakukan PHK sepihak terhadap Budi tanpa memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Budi kemudian menemukan bahwa TechnoSmart telah menggunakan kode program yang ia kembangkan untuk proyek komersial lain tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi tambahan, padahal dalam kontrak disebutkan bahwa setiap penggunaan karya di luar proyek awal harus mendapat persetujuan dan kompensasi. Budi berencana menggugat TechnoSmart untuk meminta: 1. Pembayaran pesangon PHK 2. Ganti rugi atas penggunaan karyanya tanpa izin FAKTA HUKUM: Hukum Singapura: Pemutusan hubungan kerja harus memberikan pesangon minimal 1 bulan gaji per tahun masa kerja Hak cipta atas karya yang dibuat karyawan dalam hubungan kerja menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain Hukum Indonesia: UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon PHK dengan formula yang lebih tinggi dari Singapura UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta tetap memiliki hak moral meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, dan penggunaan di luar kesepakatan awal memerlukan izin Kaidah HPI Indonesia: Hubungan kerja tunduk pada hukum tempat pekerjaan dilaksanakan (lex loci laboris) Hak kekayaan intelektual tunduk pada hukum tempat karya pertama kali diwujudkan

PERTANYAAN ESAI: Soal 16 (Bobot 4 poin)
Jika Budi mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, apakah pengadilan tersebut memiliki kompetensi untuk mengadili? Jelaskan dengan landasan hukum yang tepat!

(a)  

17.

TechnoSmart Pte Ltd adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bergerak dalam bidang pengembangan software. Perusahaan ini merekrut Budi Santoso (WNI) sebagai Senior Developer yang bekerja di kantor cabang TechnoSmart di Jakarta sejak tahun 2020. Dalam kontrak kerja tertulis yang ditandatangani di Singapura, tidak ada klausul pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa. Kontrak menyatakan bahwa Budi akan bekerja di Jakarta dengan gaji yang ditransfer dari Singapura ke rekening Budi di Indonesia setiap bulan. Pada tahun 2023, TechnoSmart melakukan PHK sepihak terhadap Budi tanpa memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Budi kemudian menemukan bahwa TechnoSmart telah menggunakan kode program yang ia kembangkan untuk proyek komersial lain tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi tambahan, padahal dalam kontrak disebutkan bahwa setiap penggunaan karya di luar proyek awal harus mendapat persetujuan dan kompensasi. Budi berencana menggugat TechnoSmart untuk meminta: 1. Pembayaran pesangon PHK 2. Ganti rugi atas penggunaan karyanya tanpa izin FAKTA HUKUM: Hukum Singapura: Pemutusan hubungan kerja harus memberikan pesangon minimal 1 bulan gaji per tahun masa kerja Hak cipta atas karya yang dibuat karyawan dalam hubungan kerja menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain Hukum Indonesia: UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon PHK dengan formula yang lebih tinggi dari Singapura UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta tetap memiliki hak moral meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, dan penggunaan di luar kesepakatan awal memerlukan izin Kaidah HPI Indonesia: Hubungan kerja tunduk pada hukum tempat pekerjaan dilaksanakan (lex loci laboris) Hak kekayaan intelektual tunduk pada hukum tempat karya pertama kali diwujudkan

Soal 17 (Bobot 3 poin)

Identifikasi dan jelaskan kategori hukum dari permasalahan dalam kasus di atas! (Petunjuk: ada dua kategori hukum yang berbeda)

(a)  

18.

KASUS: TechnoSmart Pte Ltd adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bergerak dalam bidang pengembangan software. Perusahaan ini merekrut Budi Santoso (WNI) sebagai Senior Developer yang bekerja di kantor cabang TechnoSmart di Jakarta sejak tahun 2020. Dalam kontrak kerja tertulis yang ditandatangani di Singapura, tidak ada klausul pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa. Kontrak menyatakan bahwa Budi akan bekerja di Jakarta dengan gaji yang ditransfer dari Singapura ke rekening Budi di Indonesia setiap bulan. Pada tahun 2023, TechnoSmart melakukan PHK sepihak terhadap Budi tanpa memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Budi kemudian menemukan bahwa TechnoSmart telah menggunakan kode program yang ia kembangkan untuk proyek komersial lain tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi tambahan, padahal dalam kontrak disebutkan bahwa setiap penggunaan karya di luar proyek awal harus mendapat persetujuan dan kompensasi. Budi berencana menggugat TechnoSmart untuk meminta: 1. Pembayaran pesangon PHK 2. Ganti rugi atas penggunaan karyanya tanpa izin FAKTA HUKUM: Hukum Singapura: Pemutusan hubungan kerja harus memberikan pesangon minimal 1 bulan gaji per tahun masa kerja Hak cipta atas karya yang dibuat karyawan dalam hubungan kerja menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain Hukum Indonesia: UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon PHK dengan formula yang lebih tinggi dari Singapura UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta tetap memiliki hak moral meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, dan penggunaan di luar kesepakatan awal memerlukan izin Kaidah HPI Indonesia: Hubungan kerja tunduk pada hukum tempat pekerjaan dilaksanakan (lex loci laboris) Hak kekayaan intelektual tunduk pada hukum tempat karya pertama kali diwujudkan

Soal 18 (Bobot 6 poin)
Jelaskan apa yang dimaksud dengan titik taut primer dan titik taut sekunder, kemudian identifikasi titik taut primer dan sekunder dalam kasus di atas!


(a)  

19.

KASUS: TechnoSmart Pte Ltd adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bergerak dalam bidang pengembangan software. Perusahaan ini merekrut Budi Santoso (WNI) sebagai Senior Developer yang bekerja di kantor cabang TechnoSmart di Jakarta sejak tahun 2020. Dalam kontrak kerja tertulis yang ditandatangani di Singapura, tidak ada klausul pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa. Kontrak menyatakan bahwa Budi akan bekerja di Jakarta dengan gaji yang ditransfer dari Singapura ke rekening Budi di Indonesia setiap bulan. Pada tahun 2023, TechnoSmart melakukan PHK sepihak terhadap Budi tanpa memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Budi kemudian menemukan bahwa TechnoSmart telah menggunakan kode program yang ia kembangkan untuk proyek komersial lain tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi tambahan, padahal dalam kontrak disebutkan bahwa setiap penggunaan karya di luar proyek awal harus mendapat persetujuan dan kompensasi. Budi berencana menggugat TechnoSmart untuk meminta: 1. Pembayaran pesangon PHK 2. Ganti rugi atas penggunaan karyanya tanpa izin FAKTA HUKUM: Hukum Singapura: Pemutusan hubungan kerja harus memberikan pesangon minimal 1 bulan gaji per tahun masa kerja Hak cipta atas karya yang dibuat karyawan dalam hubungan kerja menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain Hukum Indonesia: UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon PHK dengan formula yang lebih tinggi dari Singapura UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta tetap memiliki hak moral meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, dan penggunaan di luar kesepakatan awal memerlukan izin Kaidah HPI Indonesia: Hubungan kerja tunduk pada hukum tempat pekerjaan dilaksanakan (lex loci laboris) Hak kekayaan intelektual tunduk pada hukum tempat karya pertama kali diwujudkan

Soal 19 (Bobot 8 poin)
Tentukan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa di atas dengan menggunakan pendekatan tradisional! Jelaskan langkah-langkahnya secara sistematis!

(a)  

20.


KASUS: TechnoSmart Pte Ltd adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bergerak dalam bidang pengembangan software. Perusahaan ini merekrut Budi Santoso (WNI) sebagai Senior Developer yang bekerja di kantor cabang TechnoSmart di Jakarta sejak tahun 2020. Dalam kontrak kerja tertulis yang ditandatangani di Singapura, tidak ada klausul pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa. Kontrak menyatakan bahwa Budi akan bekerja di Jakarta dengan gaji yang ditransfer dari Singapura ke rekening Budi di Indonesia setiap bulan. Pada tahun 2023, TechnoSmart melakukan PHK sepihak terhadap Budi tanpa memberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Budi kemudian menemukan bahwa TechnoSmart telah menggunakan kode program yang ia kembangkan untuk proyek komersial lain tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi tambahan, padahal dalam kontrak disebutkan bahwa setiap penggunaan karya di luar proyek awal harus mendapat persetujuan dan kompensasi. Budi berencana menggugat TechnoSmart untuk meminta: 1. Pembayaran pesangon PHK 2. Ganti rugi atas penggunaan karyanya tanpa izin FAKTA HUKUM: Hukum Singapura: Pemutusan hubungan kerja harus memberikan pesangon minimal 1 bulan gaji per tahun masa kerja Hak cipta atas karya yang dibuat karyawan dalam hubungan kerja menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain Hukum Indonesia: UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon PHK dengan formula yang lebih tinggi dari Singapura UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta tetap memiliki hak moral meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, dan penggunaan di luar kesepakatan awal memerlukan izin Kaidah HPI Indonesia: Hubungan kerja tunduk pada hukum tempat pekerjaan dilaksanakan (lex loci laboris) Hak kekayaan intelektual tunduk pada hukum tempat karya pertama kali diwujudkan
Soal 20 (Bobot 4 poin)

Mengapa dalam kontrak internasional saat ini sangat penting untuk mencantumkan klausul pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum)? Jelaskan dengan mengaitkan pada kasus di atas!

(a)