WorksheetsUUD NRI 1945 TKA 3
Total questions: 13
Worksheet time: 10mins
Name
Class
Date
1.
Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerja sama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerja sama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah.....
a)
penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
b)
membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
c)
menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
d)
mengangkat gubernur dan bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia
e)
menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi
2.
Perhatikan ilustrasi berikut! Presiden dapat memberikan abolisi kepada terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam ilustrasi di atas, yaitu ....
a)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
b)
Dewan Perwakilan Rakyat
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
Mahkamah Agung
e)
Komisi Yudisial
3.
Perhatikan pernyataan berikut!(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. (2) Presiden, DPR, dan MK berperan dalam pemilihan hakim konstitusi. (3) DPR, MK, MPR terlibat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan tiga pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ....
a)
pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan secara kerja sama
b)
lembaga negara pusat terbiasa bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan
c)
sistem ketatanegaraan Indonesia hanya dikuasai oleh Presiden, MK, MA, DPR, dan MPR
d)
lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri
e)
legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan
4.
Adanya hubungan tugas antara badan legisatif, eksekutif, dan yudikatif di negara kita menunjukkan bahwa Indonesia menganut pembagian kekuasaan (division of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power). Pembagian kekuasaan DPR dan Presiden dalam bidang legislatif menurut UUD NRI Tahun 1945 Amendemen Adalah…
a)
membuat undang-undang Bersama
b)
menyatakan negara dalam keadaan bahaya
c)
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
d)
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
e)
pimpinan tertinggi angkatan perang
5.
Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga mereka bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai…
a)
kepala negara
b)
kepala pemerintahan
c)
mandataris MPR
d)
pemegang kekuasaan tertinggi
e)
pemegang kekuasaan legislatif di indonesia
6.
Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal...
a)
2 Ayat (1)
b)
2 Ayat (2)
c)
3 Ayat (1)
d)
3 Ayat (2)
e)
3 Ayat (3)
7.
Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh Pengadilan Negen. Dia tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada
a)
Mahkamah Konstitusi
b)
Mahkamah Agung
c)
Komisi Yudisial
d)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
e)
Dewan Perwakilan Rakyat
8.
Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk..
a)
mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
b)
terjadinya checks and balances
c)
terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
d)
menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
e)
memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
9.
Perhatikan cerita berikut! Pada pemilu Presiden terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima derigan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara, yaitu..
a)
Komisi Yudisial
b)
Mahkamah Agung
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
Dewan Perwakilan Rakyat
e)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
10.
Perhatikan ilustrasi berikut! Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada Presiden dengan tujuan meningkatkan hukumannya. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam ilustrasi di atas, yaitu...
a)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
b)
Dewan Perwakilan Rakyat
c)
Mahkamah Agung
d)
Mahkamah Konstitusi
e)
Komisi Yudisial
11.
Setelah reformasi dan amendemen UUD NRI Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar. Salah satu perubahan mendasar adalah hilangnya konsep “lembaga tertinggi negara”. Kini semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi satu sama len, sebagai wijud sistem check and balances dalam demokrasi konstitusional Berdasarkan informasi tersebut, yang termasuk kedudukan dan hubungan entarlembaga negara adalah.
a)
MPR stelah amendemen memiliki kedudukan setara dengan DPR, Presiden, dan lembaga lainnya
b)
DPR menjadi satu-satunya lemtiaga yang memegang kekuasaan untuk mengubah UUD
c)
hubungan antarlembaga negara ditata agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga
d)
Presiden memiliki kewenangan tunggat dalam menentukan UU dan APBN
e)
konsep check and balarices meridorong pengawasan antarlembaga negara
12.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dbentuk setagal lembaga legislatif yang mewakili aspiras Decam gratinys, DPD memiliki kewenangan yang berbeda dari DPR dan hanya Merah Beberapa pihak menganggap kewenangan DPD belum optimal meskipun kontribusinya penting dalam proses legislasi Berikut yang termasuk peran dan kewenangan DPD menu UUD NRI Tahun 1945 adalah..
a)
berwenang mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah
b)
berwenang menetapkan UU tentang paja dan hubungan pusat-daerah
c)
memberikan pertimbangan terhadap RUU bidang pendidikan dan agama
d)
fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
e)
menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR
13.
Sebagai kepala negara den bepata pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memegang aftertinggi. Meskipun memiliki kewenangan luas, Presiden tetap dibatasi konstitusi dan harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti DPR dan Mahkamah Agung Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Presiden Adalah..
a)
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang
b)
menyatakan perang tanpa persetujuan lembaga lain
c)
memberikan grasi atas pertimbangan Mahkamah Agung
d)
mengangkat dan memberhentikan mentari negara
e)
menetapkan APBN tanpa pembahasan dengan DPR
100 %
