NEW
Font size
WorksheetsTKA Rosso
Total questions: 68
Worksheet time: 34mins
Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....
membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan bersama-sama
menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikat
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara itu diperlukan agar ketiga lembaga negara tersebut bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances (pengawasan dan perimbangan).
Indonesia juga mengenal ketiga lembaga tersebut dengan ciri karakteristik sendiri dalam implementasinya, yaitu dengan menerapkan sistem. …
division of power
demokrasi dalam arti luas
bikameral
demokratis-monarkhi
separation of power
Pak Budi dan Pak Andi berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerjasama yang mereka lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya Pak Budi karena dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan Pak Andi dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Pak Budi. Tindakan Pak Andi melanggar prinsip-prinsip hukum dalam bidang....
hukum publik
hukum privat
hukum ketenagakerjaan
hukum administrasi negara
hukum keluarga dan waris
Tujuan ratifikasi dalam pembuatan perjanjian internasional adalah….
agar perjanjian tersebut memenuhi prosedur internasional
melakukan pengamatan secara seksama terkait isi perjanjian yang tidak menguntungkan
agar pemerintah tidak semuanya sendiri dalam membuat perjanjian internasional
agar perjanjian tersebut mendapat pengakuan dunia internasional
memberi kesempatan kepada rakyat/wakil rakyat untuk mengadakan peninjauan
Dilihat dari wilayahnya, perjanjian yang dibuat oleh negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), termasuk….
perjanjian bilateral
perjanjian multilateral
perjanjian regional
law making treaty
perjanjian internasional
Contoh efek yang terjadi apabila penunaian hak dan kewajiban antara rakyat dan negara timpang, adalah….
keadilan sosial dapat tercapai
masyarakat adil dan damai
konflik yang meluas di tengah masyarakat
pamor negara di dunia akan menurun
kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat
Dalam melaksanakan otonomi, pemerintah daerah menggunakan asas….
otonomi dan tugas pembantuan
sentralisasi, otonomi, dan tugas pembantuan
sentralisasi dan desentralisasi
konsentrasi dan otonomi
sentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi
Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupapten/kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional adalah urusan ….
konkuren
absolut
umum
otonomi
tugas pembantuan
Pada hakekatnya, urusan pemerintah pusat yang berskala nasional tidak diserahkan kepada daerah. Namun, khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya….
mencegah munculnya agama-agama yang tidak esuai dengan lokalitas suatu daerah
meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama
memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengembangkan agama-agama baru
menghindari konflik dalam lembaga pusat pada saat menetapkan kebijakan keagamaan
memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama
Berdasarkan kesepakatan, amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak serta merta mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.Hal tersebut dikarenakan...
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar filosofis yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal-pasal
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari cita-cita bangsa Indonesia
Yang termasuk kedalam tindakan genocide adalah …
Penjajahan terhadap tanah suatu negara yang di klaim secara sepihak
Penyerangan terhadap suatu daerah tertentu yang sudah direncanakan
Pembunuhan serta penculikan anak-anak dari sekelompok etnis
Penculikan sekelompok manusia untuk di eksploitasi secara masal
Tindakan-tindakan yang tidak toleran terhadap kelompok ras tertentu
Tokoh yang memperjuangan kan Hak Asasi Manusia di PBB ialah …
Jan Hobs
Jan Materson
Jonh Locke
Montesquieu
Harold D. Laswel
Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di tiap negara berbeda-beda. Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak pada . . .
Pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia
Empat kebebasan manusia yang diakui oleh dunia
Hak asasi pribadi dan ekonomi
Hak asasi dan sosial kebudayaan
Hak asasi berdasar ideologi bangsa
Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai berikut, kecuali ….
Dasar tujuan Negara
Bentuk wilayah
Bentuk Negara
Dasar filsafat Negara
Bhineka Tunggal Ika Tan Hana DHarma Mangrwa yang terdapat dalam buku Sutasoma karya .................
Mpu Tantular
Mpu Panuluh
Mpu Seda
Mpu Prapanca
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu adalah bunyi pasal ........ UUD 1945
29 ayat 1
29 ayat 2
30 ayat 1
30 ayat 2
Salah satu contoh penerapan demokrasi Pancasila di lingkungan Sekolah adalah…
Selalu mengoreksi tata kerja pengurus kelas.
Menentukan ketua kelas dengan cara musyawarah
Adanya struktur organisasi di kelas
Selalu berkonsultasi kepada wali kelas.
Contoh sikap saling menghargai antar umat berbeda agama dalam masyarakat antara lain…
Melaksanakan ibadat ritual keagamaan
Tidak mengganggu pelaksanaan peribadatan tetangga yang berbeda agama.
Mengukuti upacara keagamaan salah seorang warga
Melaksanakan pembentukan panitia peringatan hari besar keagamaan salah satu agama.
Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bagi bangsa Indonesia yang mengadung tiga tata nilai yang utama yaitu dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam…
sila pertama
sila kedua
sila ketiga
sila keempat
Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap…
Keberagaman warna
Keberagaman bangsa Indonesia
Keberagaman manusia
Keberagaman ras etnis
Pemilian umum sebagai ajang pesta demokrasi rakyat di Indonesia sudah berulang kali dilaksanakan. Pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan sebanyak enam kali dengan frekwensi lima tahun sekali, namun tidak melahirkan persaingan yang sehat hal ini disebabkan karena ....
Kualitas pelaksanaan pemilihan umum
KPU yang tidak tanggung jawab
Kurang adanya keterbukaan terhadap publik
Pelaksanaan hak dasar warga negara
Semangat demokrasi yang tinggi
Pada masa pemerintahan Orde Baru (ORBA) landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan-ketetapan MPR. Orde Baru melakukan koreksi total terhadap penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama,diantaranya menghapuskan Tap No. III/ MPRS/1963 yaitu tentang ....
Tentang pemilu lima tahun
Tentang Demokrasi terpimpin
Tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Tentang terselenggaranya pemilu yang demokratis
Tentang terselenggaranya pemerintah yang adil
Kekuasaan Negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum dan menjamin rasa kepastian hukum , dalam pilar demokrasi konstitusional disebut ….
Demokrasi dengan Rule of law
Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
Demokrasi dengan kecerdasan
Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
Berikut merupakan sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia menurut sila ketiga, kecuali . . ..
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
Berani membela kebenaran dan keadilan
Cinta tanah air dan bangsa
Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
Lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
Keberadaan Lembaga pemerintah non-kementrian diatur oleh peraturan presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
102 Tahun 2001
101 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementrian Kesehatan
Kementrian Sekretariat Negara
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementrian Sosial
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
40
33
34
Keberadaan kementerian negara republik Indonesia diatur dalam....
Pasal 17 UUD NRI 1945
Pasal 18 UUD NRI 1945
Pasal 19 UUD NRI 1945
Pasal 20 UUD NRI 1945
Salah satu Kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...
memegang kekuasaan pemerintahan
mengajukan rancangan undang-undang
mengangkat dan memberhentikan menteri
membuat perjanjian internasional
Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR karena...
Kedudukan menteri sejajar dengan Presiden
Kedudukan Menteri tidak bergantung kepada DPR
Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR
Kedudukan Menteri lebih tinggi dari semua lembaga negara lain
Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu...
Legislatif, Eksekutif, Yudislasi
Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Legislatif, Eksekutif, Federatif
Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Lembaga Negara Indonesia yang memiliki kekuasaan Konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...
Majelis Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif
Sebagai negara kepulauan posisi negara kita banyak berbatasan langsung dengan negara lain. Negara Timor Leste berbatasan langsung dengan Indonesia. Perbatasan itu berada pada bagian ….
utara
timur
selatan
barat
tengah
Upaya bela negara harus dilakukan oleh setiap warga negara sesuai bidang keahlian masing-masing. Berikut ini upaya yang bukan termasuk upaya kesadaran bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan adalah ...
Menjadi anak yang berprestasi
Mencegah perselisihan antar warga
Mengikuti tawuran pelajar bersama teman
Melestarikan budaya dengan belajar bahasa daerah
Menjadi atlet yang berprestasi di tingkat inernasional
Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara karena tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada asas ius soli maupun asas ius sanguinis adalah ....
Apatride
Bipatride
Multipatride
Naturalisasi
Repudiasi
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara tegas diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Salah satunya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara daitur dalam pasal ....
UUD NRI Tahun 1945 pasal 26
UUD NRI Tahun 1945 pasal 27
UUD NRI Tahun 1945 pasal 28
UUD NRI Tahun 1945 pasal 30
UUD NRI Tahun 1945 pasal 31
Ketentuan mengenai : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal in terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 pasal ....
UUD NRI 1945 pasal 29 ayat 1
UUD NRI 1945 pasal 29 ayat 2
UUD NRI 1945 pasal 29 ayat 3
UUD NRI 1945 pasal 29 ayat 4
UUD NRI 1945 pasal 29 ayat 5
Lokasi suatu negara dapat dikatakan strategis
dilihat dari letak geografis dan letak astronomis.
Letak geografis Indonesia yaitu berada di antara
. . . .
Benua Asia dan Benua Australia
6°LU–11°LS dan 95°BT–141°BT
pegunungan muda Sirkum Pasifik dan
Mediterania
lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik
Benua Asia dan Eropa
Wilayah Indonesia berada pada posisi strategis
di antara dua benua dan dua samudra. Dilihat dari
posisi yang strategis, keuntungan yang diperoleh
Indonesia yaitu . . . .
menjadi jalur perdagangan dunia
memiliki hubungan baik dengan negara tetangga
menjadi pusat pertemuan negara-negara dunia
menguasai lautan dunia
menjadi pusat keunggulan duia
Keikutsertaan warga negara dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Dibawah ini merupakan nilai bela negara yang harus dipahami penerapanya oleh setiap warga negara adalah ….
Mendisiplinkan diri disaat bekerja dan belajar
Melestarikan nilai-nilai kegotong royongan
Cinta tanah air dan rela berkorban untuk Bangsa dan Negara
Melaksanakan kerjasama yang menghasilkan jasa
Memupuk diri dengan akhlak yang baik dan mulia
Ada beberapa asas yang bisa kita gunakan untuk menentukan kewarganegaaraan seseorang, salah satunya asas kewarganegaraan dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan disebut ....
Ius Sanguinis
Ius Soli
Naturalisasi
Bipatride
Apatride
Dampak Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap kehidupan masyarakatnya dalam bidang sosial budaya adalah ....
keragaman masyarakat Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik sosial
kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial
ketidakmerataan pembangunan infrastruktur mengakibatkan daerah terpencil Indonesia minim akses layanan publik
ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah berakibat pada ketidakharmonisan hubungan keduanya
merebaknya budaya korupsi,kolusi dan nepotisme
Sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat mendukung sikap yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu sikap yang harus dihindarkan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ....
Berusaha untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan YME
Saling menghormati dan menghargai perbedaan agama
Bersikap fanatik dan berlebihan terhadap agama yang dianutnya
Dapat memahami dengan baik ajaran agama yang dianutnya
Menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan dapat menghindarkannya dari perbuatan buruk
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memili wilayah lautan yang sangat luas. Negara kesatuan Republik Indonesia sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang, hal ini sejalan dengan isi salah satu pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu ....
Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945
Dibawah ini asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerahnya, yaitu asas….
teritorial
kebangsaan
kepentingan
courtesy
eciprositas
Perhatikan pernyataan berikut ini :
1. Adanya pelayanan birokrasi yang lambat
2. Masih tingginya tingkat pengangguran
3. Tidak membayar pajak tepat waktu
4. Merusak sarana-sarana publik / umum milik negara
5. Membuang sampah tidak pada tempatnya
6. Berjualan di trotoar
7. Sulitnya mendapatkan pekerjaan
Dari pernyataan tersebut, yang merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara ditunjukan dengan angka ….
1, 2, 3, 4
1, 3, 5, 7
2, 3, 4, 5
2, 4, 6, 7
3, 4, 5, 6
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Keppres No.50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam UU RI No. 39 tahun 1999. Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang, yang bukan merupakan wewenang Komnas HAM yaitu ....
Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan
Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan
Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
Menyampaikan rekomendasi aras suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti
Adanya pengingkaran kewajiban haruslah diatasi dengan baik, karena hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Contoh dari kasus pengingkaran kewajiban yang saat ini masih marak kita jumpai adalah ...
Memperjual belikan VCD bajakan
Menyalip kendaraan didepannya karena ada kepentingan yang mendesak
Mengisi kupon undian berhadiah
Tidak mengikuti upacara bendera disekolah karena sedang sakit
Menerima bantuan hukum setelah melakukan pelanggaran kasus pidana
Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan. Adalah termasuk faktor ....
Hukumnya
Penegak hukum
Masyarakat
Kebudayaan
Sarana yang mendukung penegakkan hukum
Perilaku taat tidak hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, yang tidak kalah pentingya adalah ketaatan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, karena hal tersebut berarti kita sudah menjaga nama baik bangsa dan Negara Indonesia. Dibawah ini yang termasuk dalam ketaatan di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah ....
Ikut dalam kegiatan kerja bakti
Melaksanakan ronda malam bersama warga kampung
Memakai pakaian yang pantas ketika bepergian
Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya
Membayar iurang kelas yang telah ditetapkan
Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dinegara kita sampai hari ini masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain ....
Lemahnya ekonomi masyarakat
Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM
Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman menanganinya
Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM
Masih lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat
Dalam rangka melindungi dan menegakan HAM di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya membentuk instrument HAM baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun berbentuk lembaga, salah satu lembaga yaitu Pengadilan HAM yang memiliki wewenang sebagai berikut diantaranya ….
Melakukan perdamaian kepada pelanggar HAM dan korban
Merekomendasikan hasil temuan tentang pelanggaran HAM kepada DPR
Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
Melakukan mediasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM
Memeriksa semua pelanggaran HAM
Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ada beberapa upaya yang dipat dilakukan, berikut ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kecuali ….
Meningkatkan kerjasama dengan sesama kelompoknya
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Menegakan hak dan kewajiban warga negara
Mengoptimalkan lembaga-lembaga yang berwenang
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
Penyalahgunaan kekuasaanPemerintah dalam rangka penegakan hak asasi manusia sudah melakukan banyak hal, salah satunya mengeluarkan regulasi yang terkait dengan hak asasi manusia. Dibawah ini contoh tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hak warga negara adalah ....
hakim memberi putusan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti
pemerintah memberikan hak pilih pada setiap warga negara
peraturan pemerintah daerah melarang kegiatan keagamaan di sekolah
polisi memberi tilang pada siswa yang melanggar
siswa dikeluarkan dari sekolah karena tindak kriminal
Hak Asasi Manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat dan dikurangi dalam keadaan apapun, karena ....
Diturunkan dari orang tua
Sudah dibawa sejak manusia lahir
Bersifat sangat pribadi dan ekslusif
Merupakan eksistensi manusia bermartabat
Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
