Menetapkan Ketua Umum baru

Membahas laporan keuangan tahunan

Menetapkan Citra Diri dan Peraturan Organisasi

Mengatur struktur PW dan PC

Memilih presidium

Mengemukakan pendapat

Menetapkan hasil keputusan

Menentukan pimpinan sidang

Pedoman kerja teknis kaderisasi

Formula nilai dan identitas organisasi

Rencana kegiatan tahunan

Alat ukur keberhasilan program

Berpikir pragmatis

Menjauhi organisasi sosial

Amanah dan menjaga martabat organisasi

Menghindari kegiatan kaderisasi

Di bawah IPNU

Sederajat dengan badan otonom lain

Tergantung pada PCNU

Di bawah Fatayat NU

1955

1988

1989

1998

Keputusan Kongres IPNU di Surabaya

Diskusi pelajar putri di Surakarta tahun 1954

Muktamar NU ke-27 di Situbondo

Islam Nusantara progresif

Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah

Islam Modernis

Islam Humanis Sekuler

LAKUT

LAKMUD

LAKNAS

MAKESTA

12–23 tahun

13–24 tahun

15–25 tahun

17–30 tahun

Peraturan Rumah Tangga IPNU

Peraturan Organisasi IPNU

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

SK PBNU tentang kaderisasi

Menentukan arah dakwah di seluruh daerah

Mengesahkan kepengurusan PW dan PC

Menetapkan kader terbaik di setiap wilayah

Mengangkat ketua cabang tanpa rekomendasi

Pimpinan Wilayah

PBNU

Pimpinan Pusat

Konferensi Cabang

Menetapkan anggaran kegiatan daerah

Menandatangani surat-surat umum

Menentukan kebijakan keuangan organisasi

Mengangkat pengurus cabang baru

Caretaker

Reshuffle

Pejabat sementara

Pengurus darurat

Ketua Umum

Ketua Wilayah

Sekretaris Umum

PWNU

3 orang

5 orang

7 orang

9 orang

PBNU

PWNU

Konferensi yang memilihnya

Sekretaris Umum

Modernisasi nilai-nilai Islam agar relevan dengan zaman

Keseimbangan antara ibadah ritual dan sosial

Pemurnian ajaran agama tanpa pengaruh lokal

Ketaatan mutlak pada ulama tanpa rasionalisasi

berilmu pengetahuan luas

berpenampilan menarik

berjiwa wirausaha

berorientasi pada materi

Organisasi otonom di bawah naungan NU

Lembaga resmi NU yang bersifat struktural

Bagian dari Banom yang dipimpin oleh PBNU langsung

Lembaga pendidikan milik NU

Berpikir ekstrem dan eksklusif

Menggabungkan antara ilmu, amal, dan akhlak

Menolak seluruh budaya lokal

Memisahkan diri dari masyarakat non-NU

Anggota biasa dan anggota kehormatan

Anggota kader, pengamat, dan pembina

Anggota muda, aktif, dan senior

Anggota tetap dan sementara

Lakmud → Lakut → Laknas

Makesta → Lakmud → Lakut

Laknas → Makesta → Lakmud

PD → PW → PC

Menjaga kesinambungan ideologi organisasi

Meningkatkan popularitas IPPNU di kalangan pelajar

Memperluas pengaruh di media sosial

Menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin politik

Pimpinan Wilayah

Pimpinan Pusat

Konferensi Besar

Kongres

Usulan sekolah dan madrasah

Inisiatif masyarakat daerah

Keputusan Pimpinan Wilayah dan disahkan Pimpinan Pusat

Memilih Ketua Umum baru

Menetapkan peraturan organisasi

Membentuk cabang baru

Menetapkan laporan keuangan

Pelaksana kegiatan di tingkat sekolah atau kampus

Pengawas kegiatan cabang

Penyusun kebijakan nasional

Penentu arah ideologi IPPNU

3 tahun

4 tahun

5 tahun

6 tahun

PW IPPNU

PP IPPNU

PCNU

Rapat Wilayah

Ketegasan dan kesetaraan

Keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal

Simbol perjuangan gender

Kemandirian dalam organisasi

Kekuatan dan keberanian

Harapan, kesuburan, dan ketenangan

Semangat muda

Keislaman yang modern

Jumlah pengurus pusat

Sembilan wali penyebar Islam di Nusantara

Sembilan cabang awal IPPNU

Nilai dasar perjuangan organisasi

Menggabungkan nilai Islam, kebangsaan, dan kemandirian

Mengutamakan pembaruan ajaran agama secara modern

Hanya berorientasi pada nilai spiritual

Terfokus pada perjuangan politik Islam

Semua keputusan organisasi harus mengikuti arahan PBNU

IPNU harus menjaga tradisi ulama dan budaya lokal

Kegiatan organisasi berfokus pada kepentingan daerah

Ajaran Islam disesuaikan dengan zaman modern

Politik pelajar untuk berpartisipasi dalam NU

Sosial-keagamaan pelajar dalam menjaga akidah

Ekonomi pelajar dalam menghadapi globalisasi

Akademik pelajar untuk reformasi pendidikan

Sistem seleksi yang ketat terhadap calon kader

Mekanisme pembinaan berkelanjutan

Strategi kompetisi antar cabang

Kewajiban formal bagi seluruh anggota

Menumbuhkan kesadaran berorganisasi dan tanggung jawab sosial

Membentuk pengurus baru setiap periode

Mengatur pola rekrutmen dan administrasi

Mengembangkan ekonomi kader

Rapat Koordinasi Nasional

Konferensi Besar

Kongres

Rapat Pleno Pimpinan Pusat

Mendapat izin tertulis dari PWNU

Disetujui dan disahkan oleh PP IPNU

Diusulkan melalui Konferensi Cabang

Berdasarkan hasil Musyawarah Ranting

Mengembangkan IPNU di sekolah atau kampus

Mengatur keuangan wilayah

Mengganti pengurus cabang yang vakum

Membina ranting tingkat kecamatan

PBNU

Kongres yang memilihnya

PWNU

Pimpinan Wilayah

2 tahun

1 tahun

3 tahun

5 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

6 tahun

Kekuatan dan kemenangan

Kesuburan dan harapan

Keberanian dan kebanggaan

Keislaman dan kebijaksanaan

Sembilan tujuan perjuangan IPNU

Wali Songo sebagai simbol penyebar Islam di Nusantara

Sembilan prinsip kepemimpinan

Sembilan cabang pertama IPNU

Perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan

Pembagian kerja berdasarkan fisik

Peran dan sifat yang dibentuk secara sosial dan budaya

Kelebihan fisik laki-laki dibanding perempuan

Perempuan mengalami menstruasi

Laki-laki memiliki jakun

Perempuan memakai rok, laki-laki memakai celana

Laki-laki memiliki otot lebih besar

Seks bersifat sosial, gender bersifat biologis

Seks bersifat biologis, gender bersifat sosial

Keduanya sama-sama alami

Keduanya ditentukan budaya

Menyamaratakan semua hal antara laki-laki dan perempuan

Menghapus peran gender tradisional

Mengintegrasikan keadilan gender dalam setiap proses pembangunan

Mengurangi jumlah perempuan dalam pekerjaan publik

Hak anak dan perlindungannya

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

Peran perempuan dalam politik

Pengarusutamaan gender di lembaga pendidikan

22 Desember 1928

29 Juli 1980

17 Agustus 1945

8 Maret 1979

Menolak budaya lokal

Menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang

Memimpin Kongres Perempuan

Membentuk organisasi perempuan

Konvensi PBB

Kongres Perempuan Indonesia 1928

Perjuangan RA Kartini

Keputusan Presiden Tahun 1984

A. Sama dalam semua hal tanpa perbedaan

B. Berbeda hanya dalam hal ketakwaan kepada Allah SWT

C. Tidak boleh memiliki peran yang sama

D. Harus memiliki tugas rumah tangga yang berbeda

Menghapus semua perbedaan antara laki-laki dan perempuan

Mewujudkan pembangunan berperspektif gender

Menambah jumlah pekerja perempuan

Menghapus UU tentang diskriminasi

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Mengurangi jumlah penduduk

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung

Menghilangkan semua perbedaan antara laki-laki dan perempuan

1998

2000

2005

2010

Laki-laki memimpin, perempuan mengikuti

Kedua jenis kelamin memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama

Perempuan hanya berperan di rumah

Laki-laki tidak perlu memperhatikan hak perempuan

Perempuan menjadi presiden

Laki-laki dan perempuan memiliki hak pendidikan yang sama

Perempuan dilarang berpendapat di ruang publik

Laki-laki membantu pekerjaan rumah tangga

Perempuan menjadi pemimpin semua sektor

Perspektif gender dihapus dari kebijakan publik

Setiap proses pembangunan mempertimbangkan keadilan gender

Laki-laki mendominasi dunia kerja

Menghilangkan semua perbedaan biologis

Memberi hak dan tanggung jawab yang seimbang sesuai potensi

Menolak kodrat perempuan

Membatasi peran laki-laki

Harta dan jabatan

Warna kulit dan fisik

Tingkat ketaqwaan

Kemampuan biologis

Perempuan lebih banyak bekerja daripada belajar

Semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang

Hanya perempuan yang memperoleh beasiswa

Laki-laki dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah

Karena kodrat biologis tidak dapat diubah

Karena konstruksi sosial masih membatasi peran tertentu

Karena perempuan kurang pintar

Karena agama melarang kesetaraan

Pemerintahan

Kelahiran

Persatuan

Wilayah

Kekuasaan politik

Kesamaan bahasa, budaya, dan tujuan

Perbedaan sosial

Jumlah penduduk

Dipimpin oleh kerajaan

Mengatur urusan dalam negeri sendiri

Bergantung pada negara lain

Tidak memiliki hukum

memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia

memiliki pulau terbesar di dunia

memiliki garis pantai terpanjang di dunia

memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia

Dwipantara

Nusantara

Samudranesia

Archipelago

Batavia

Aceh

Banten

Malaka

Romusha

Tanam Paksa

Kerja Bakti

Pelayaran Nusantara

Kemerdekaan

Perdagangan bebas

Tanam Paksa

Romusha

Politik Etis

Magang Militer

1 Juni 1945

17 Agustus 1945

22 Juni 1945

31 Mei 1945

Pembukaan UUD 1945

Piagam Jakarta

Mukaddimah UUDS 1950

Dekret Presiden 1959

Soekarno, Moh. Hatta, KH. Wahid Hasyim, dan lain-lain

Soekarno, Soepomo, Ki Hajar Dewantara

Hatta, Tan Malaka, Yamin

Wahid Hasyim, Sutan Syahrir, Agus Salim

Penulis Piagam Jakarta

Pendiri Nahdlatul Ulama dan pejuang kemerdekaan

Anggota BPUPKI

Menteri Pendidikan pertama

KH. Wahid Hasyim

KH. Ahmad Dahlan

KH. Agus Salim

KH. Zainal Abidin

Perpecahan persatuan dalam masyarakat

Kerjasama antar daerah

Keberagaman budaya

Kemandirian ekonomi

Rasa nasionalisme tinggi

Egoisme kelompok

Semangat gotong royong

Keadilan sosial

Berbeda-beda tetapi tetap satu

Satu bahasa satu bangsa

Persatuan dalam keberagaman agama

Kebebasan berpendapat