menerima semua nilai dari luar tanpa seleksi

hanya berlaku di bidang politik

Tidak berlandaskan norma agama

tidak memiliki nilai tetap

dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri

sifatnya yang individualistik

penolakan terhadap pluralisme

keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial

menolak campur tangan agama dalam kehidupan publik

orientasi pada liberalisme ekonomi

perpaduan nilai-nilai budaya lokal, agama, dan Pancasila

kesepakatan politik dalam UUD 1945 saja

Keseragaman budaya

hasil warisan kolonial

penyeragaman adat daerah

manusia harus tunduk sepenuhnya pada negara

setiap manusia diakui harkat dan martabatnya

setiap warga negara bebas tanpa batas

kemerdekaan manusia dibatasi oleh kekuasaan

hak individu lebih utama dari kepentingan umum

A. dominasi suara mayoritas

B. kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab

C. musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan

D. kebebasan ekonomi tanpa batas

E. supremasi partai politik

bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan dan moral bangsa

meniru prinsip-prinsip deklarasi HAM dunia

tidak mengakui hak kolektif

terlepas dari kewajiban warga negara

bersifat universal tanpa konteks budaya

kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab

kebebasan pers yang tak terbatas

penghargaan terhadap keputusan bersama

keinginan memenangkan kelompok tertentu

pengabaian terhadap minoritas

membatasi wewenang pemerintah

menentang semua ideologi dunia

Mengatur kegiatan ekonomi

menggantikan sistem hukum

menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

menolak kerja sama internasional

mengutamakan kepentingan pribadi

membatasi hubungan antar daerah

menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya

menutup diri dari pengaruh luar

dapat diubah sewaktu-waktu oleh presiden

mengatur seluruh aspek kehidupan tanpa batas

memuat norma dasar yang dapat dikembangkan lewat peraturan di bawahnya

tidak memiliki aturan perubahan

hanya mengikat lembaga negara

penegakan hukum yang tebang pilih

kekuasaan tertinggi di tangan militer

pengadilan di bawah kekuasaan eksekutif

hukum tunduk pada kepentingan politik

adanya jaminan persamaan di hadapan hukum

mengesahkan undang-undang

memeriksa hasil pemilu dan sengketanya

mengangkat presiden dan wakil presiden

membentuk peraturan pemerintah

mengawasi anggaran negara

hak politik

hak absolut

*non-derogable rights*

hak ekonomi

hak konstitusional

pelimpahan seluruh kekuasaan kepada pusat

pembagian kekuasaan secara vertikal

pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah

penghapusan otonomi daerah

pengawasan penuh oleh presiden

BPK

MA

DPD

DPR

MPR

Bab XA UUD NRI Tahun 1945

Bab IV UUD NRI Tahun 1945

TAP MPR No. 1/MPR/2003

Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

kebebasan individu tanpa batas

lembaga legislatif dan pemilihan umum

kekuasaan presiden yang absolut

keputusan pemerintah pusat

sistem monarki konstitusional

hak selalu lebih utama dari kewajiban

keduanya tidak memiliki hubungan

pelaksanaan hak bergantung pada pemenuhan kewajiban

kewajiban tidak perlu dilakukan bila hak terpenuhi

hak warga negara tidak diatur

keberpihakan pada pejabat

intervensi politik

pembiaran pelanggaran kecil

profesionalisme aparat penegak hukum

sistem peradilan tertutup

semua warga harus sama tanpa perbedaan

kesatuan yang meniadakan keragaman

persatuan dalam keberagaman

penyeragaman budaya lokal

kebebasan tanpa batas

perbedaan budaya

kesadaran akan nasib dan tujuan bersama

letak geografis yang luas

keberagaman agama

otonomi daerah

menolak inovasi teknologi

bersaing secara ekstrem antar individu

kerja kolaboratif dalam program sosial

mengabaikan lingkungan

menutup diri dari kemajuan

sikap toleransi

fanatisme sempit dan primordialisme

semangat nasionalisme

penghargaan terhadap perbedaan

musyawarah

sikap apatis terhadap perbedaan

persaingan budaya

dominasi kelompok tertentu

sistem ekonomi tertutup

kepercayaan dan kerja sama antarwarga

masyarakat menjunjung tinggi persatuan

ada ketimpangan sosial dan ekonomi

pemerintah menjamin keadilan

daerah bekerja sama dengan pusat

toleransi meningkat

pertama

kedua

ketiga

keempat

kelima

pendidikan multikultural dan toleransi

pembatasan pergaulan antar suku

penyeragaman budaya

dominasi mayoritas

isolasi budaya daerah

rendahnya akses informasi

penyebaran hoaks dan ujaran kebencian

keterbukaan informasi publik

pemerataan ekonomi

kemajuan teknologi

menolak kerja sama antarbangsa

menjaga identitas nasional sambil terbuka terhadap dunia

meninggalkan budaya lokal

mengikuti budaya asing secara penuh

membatasi pendidikan luar negeri

dikehendaki rakyat seluruh daerah

sesuai dengan sistem kerajaan

warisan kolonial

lebih mudah diawasi pemerintah pusat

menghapus otonomi daerah

kesamaan budaya antar daerah

politik luar negeri tertutup

dominasi pusat atas daerah

penghapusan batas wilayah

pandangan integral terhadap wilayah dan bangsa Indonesia

memilih atas tekanan

golput karena apatis

ikut serta aktif dalam sosialisasi politik dan pemilu

mengikuti tren media sosial

menjual suara demi keuntungan

meningkatkan daya saing bangsa

memunculkan disinformasi dan perpecahan

memperkuat sistem pertahanan

menumbuhkan nasionalisme digital

memperluas akses pendidikan

melibatkan seluruh warga dalam menjaga kedaulatan negara

menyerahkan pertahanan kepada militer asing

membatasi peran rakyat

hanya melindungi pemerintah

memisahkan sipil dan militer secara mutlak

kebijakan ekspansionis

intervensi militer sepihak

penolakan terhadap organisasi internasional

isolasi politik luar negeri

pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB

menolak kebebasan

mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan

membatasi partisipasi rakyat

menolak pluralisme

menghapus hak asasi

kekuasaan diwariskan

rakyat memegang kedaulatan tertinggi

pembangunan yang adil dan merata

diskriminasi antar daerah

sentralisasi kekuasaan penuh

mengabaikan aspirasi daerah

pembiaran konflik sosial

melindungi kepentingan politik dalam negeri

memperkuat dominasi regional

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

memperluas wilayah kekuasaan

menjaga hubungan ekonomi semata