Prinsip gotong royong merupakan cerminan dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara implisit menolak adanya atheisme di Indonesia.

Nilai praksis Pancasila adalah nilai yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep ideologi Pancasila mencakup dimensi idealitas, normatif, dan realistis.

Hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 bersifat absolut, artinya tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun.

Asas praduga tidak bersalah berarti setiap orang yang ditangkap harus dianggap telah melakukan tindak pidana.

Komnas HAM bertindak sebagai lembaga peradilan yang berhak memutus perkara pelanggaran HAM.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Undang-Undang.

Hak untuk Hidup termasuk non-derogable right (hak yang tidak dapat dikurangi) yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Indonesia menganut sistem Presidensial, dan kabinet (menteri) bertanggung jawab kepada DPR.

Tugas utama Komisi Yudisial (KY) adalah menjaga kehormatan dan perilaku hakim.

Lembaga negara yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden dengan persetujuan DPR.

DPD memiliki kewenangan yang sama kuat dengan DPR dalam menyusun dan mengesahkan RUU.

Urusan moneter dan fiskal nasional merupakan kewenangan absolut yang wajib diserahkan kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan.

Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah, yang sekaligus merupakan kepala pemerintahan daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama (absolut).

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan absolut.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang terpisah dan tidak saling terkait.

Salah satu kewajiban dasar setiap warga negara adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara, tanpa terkecuali.

Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menolak membayar pajak jika pelayanan publik kurang memuaskan.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang tidak dapat dibatasi oleh hukum demi menjamin kebebasan berekspresi mutlak.

Konsep kewajiban asasi secara eksplisit dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk menyeimbangkan pelaksanaan HAM.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki adanya penyeragaman budaya minoritas oleh budaya mayoritas agar tercipta integrasi nasional yang kokoh.

Ancaman terhadap kebinekaan yang bersumber dari isu SARA dianggap sebagai potensi ancaman internal bagi integrasi nasional.

Ancaman militer, seperti agresi atau invasi, hanya ditujukan pada keamanan fisik negara dan tidak berdampak pada integrasi nasional.

Tujuan utama integrasi nasional adalah untuk menghilangkan semua perbedaan suku dan agama agar tercipta masyarakat yang seragam.

Sishankamrata menempatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional sebagai komponen utama dan TNI sebagai komponen pendukung.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana bentuk negara dan bentuk pemerintahan sama-sama disebut republik.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan wujud peran serta negara dalam upaya menjaga ketertiban dunia.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaan Presiden agar tidak mudah dijatuhkan oleh legislatif.

BPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi yang ditemukan.

Kewenangan Lembaga Kepresidenan diperkuat dengan memberikan kekuasaan mutlak untuk mengeluarkan Perpu tanpa perlu persetujuan DPR.

Hak untuk memeluk agama adalah hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable right).

Periode berlakunya UUDS 1950 ditandai dengan diterapkannya sistem pemerintahan Presidensial.

Hak dan kewajiban warga negara atas status kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945.

Penerapan Otonomi Daerah yang baik dapat memperkuat integrasi nasional dengan mengakomodasi aspirasi lokal dan mencegah separatisme.

Kewenangan Lembaga Kepresidenan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki kekuasaan legislasi.

Ancaman nirmiliter di bidang ideologi dan politik bersifat lebih berbahaya daripada ancaman militer karena menyerang dasar negara.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, yang implementasinya harus tetap bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tentang perlindungan anak diatur secara spesifik dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Pengadilan Militer bertugas mengadili anggota TNI dan sipil yang melakukan tindak pidana bersama-sama anggota TNI.

Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah implementasi dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BPK berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja.

Hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh jaminan kesehatan merupakan turunan dari Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

Konsep Negara Hukum Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, yang berarti tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang kebal hukum.

Kewenangan DPR dalam bidang anggaran lebih kuat daripada Presiden, karena DPR berhak mengubah total rancangan APBN yang diajukan Presiden.

Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.