Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002

Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999

agar pemberian hadiah tetap diperbolehkan tanpa batas

untuk melindungi pemberi hadiah dari jeratan hukum

gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi

masyarakat suka memberi hadiah kepada pejabat

Integritas tinggi

Kepatuhan terhadap norma sosial

Pelanggaran prinsip akuntabilitas publik

Penerapan budaya gotong royong

Teguran tertulis

Pidana penjara 1–3 tahun

Pidana penjara 4–20 tahun atau seumur hidup

Denda administratif

Menerima karena nilainya kecil

Menolak dengan sopan atau melapor ke KPK

Membagikan ke rekan kerja

Menyimpannya untuk diri sendiri

tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja dan berhubungan dengan jabatan

diterima dari keluarga dekat

nilainya di bawah Rp10 juta

diberikan saat hari raya

Benar, karena tradisi sosial

Salah, berpotensi konflik kepentingan

Benar, jika nilainya kecil

Salah, jika dilakukan secara terbuka

Meningkatkan penerimaan hadiah resmi

Menyusun laporan keuangan

Menanamkan budaya integritas dan transparansi

Memperluas kerja sama bisnis

Menerima semua pemberian dengan nilai kecil

Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

Menunda laporan ke KPK

Menolak kerjasama dengan KPK

Nilai nominal

Tujuan dan hubungan antara pemberi dan penerima

Lokasi pemberian

Jenis barang yang diberikan

pertanyaan reflektif tentang hubungan dan tujuan pemberian

membandingkan nilai barang

meminta pendapat teman

menyimpulkan secara pribadi

Termasuk gratifikasi ilegal

Tidak dianggap suap

Perlu dilaporkan ke KPK

Termasuk gratifikasi dari keluarga

faktor budaya saling memberi

ketidaktahuan hukum

tidak ada sanksi

diajarkan dalam adat

Menerima dan mencatat di kas pribadi

Mengembalikan dengan ucapan terima kasih

Melaporkan dan menjadikannya barang inventaris sekolah

Membagi kepada guru lain

Tidak berpengaruh

Menurunkan independensi keputusan

Meningkatkan loyalitas

Menumbuhkan rasa terima kasih

Bentuk ucapan syukur

Gratifikasi yang dianggap suap

Donasi pribadi

Gratifikasi netral

Membuat lomba poster anti gratifikasi

Mengadakan rapat rutin pegawai

Membentuk panitia hadiah tahunan

Menyembunyikan laporan gratifikasi

Gratifikasi ilegal

Tidak perlu dilaporkan

Dibenarkan karena tamu negara

Diperbolehkan tanpa batas

Menentukan status kepemilikan hadiah

Meningkatkan citra lembaga

Menghindari audit

Menambah pendapatan negara

Menunjukkan kepatuhan hukum dan kejujuran

Sesuai prosedur administratif

Agar pejabat semakin populer

Permintaan KPK

7 hari kerja

14 hari kerja

30 hari kerja

60 hari kerja

Melalui email pribadi

Menggunakan aplikasi anonim di lingkungan kerja

Melalui surat langsung tanpa bukti

Melalui media sosial

Untuk mencegah ancaman dan tekanan terhadap pelapor

Agar pelapor mendapatkan hadiah

Karena pelapor adalah pejabat

Supaya laporan cepat selesai

Gratifikasi ilegal

Gratifikasi netral

CSR yang sah

Gratifikasi suap

Mengadakan pelatihan integritas berkala

Mendorong pemberian hadiah simbolis

Mengabaikan pelaporan kecil

Menunggu instruksi pimpinan

Tidak masalah karena liburan

Termasuk gratifikasi yang dianggap suap

Tidak perlu dilaporkan

Sah karena hubungan pribadi

Ya, karena teman sekantor

Tidak, jika tidak ada konflik kepentingan

Ya, karena melibatkan uang

Tidak perlu pertimbangan

Kepercayaan publik menurun

Pelayanan meningkat

Hubungan antarpegawai harmonis

Tidak ada perubahan

Mengadakan deklarasi “Sekolah Zona Integritas”

Membiarkan hadiah kepada guru

Membuat sistem hadiah tahunan

Menghapus laporan gratifikasi