Sistem hukum Islam

Sistem hukum Anglo-Saxon

Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law)

Sistem hukum Adat

Sistem hukum China

Asas unifikasi hukum

Asas pluralisme hukum

Asas integrasi hukum

Asas desentralisasi hukum

Asas legalitas hukum

Hukum adat

Hukum Islam

Hukum Barat

Hukum kebiasaan

Hukum kerajaan

Hukum Barat

Hukum Islam dan hukum adat

Hukum pidana kolonial

Hukum perdata Barat

Hukum internasional

Hukum adat sepenuhnya

Hukum Islam

Hukum Belanda yang masih berlaku

Hukum Jepang murni

Hukum internasional

UUD Sementara 1950

UUD 1945

KUHPerdata

Hukum adat

KUHP

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Meniru hukum Barat

Menghapus hukum adat

Mewujudkan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai Pancasila

Menyatukan hukum internasional

Memperkuat hukum kolonial

Bersumber pada KUHP Belanda

Bersifat pluralistik dan terbuka terhadap perkembangan

Hanya bersifat adat

Tidak mengenal hukum tertulis

Berdasarkan hukum Islam saja

Common law system

Civil law system

Socialist law system

Islamic law system

Customary law system

Inggris

Belanda

Amerika Serikat

Perancis

Spanyol

Hukum tidak tertulis lebih diutamakan

Hukum dibentuk berdasarkan putusan hakim

Hukum tertulis menjadi sumber utama

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat

Tidak mengenal undang-undang

Kebiasaan

Yurisprudensi

Peraturan perundang-undangan

Doktrin

Keputusan Presiden

Hukum adat dan hukum Islam

Hukum sosialisme

Hukum internasional

Hukum Anglo-Saxon

Hukum arbitrase

Bertentangan

Saling meniadakan

Saling melengkapi

Tidak ada hubungan

Asas kebebasan berkontrak

Asas supremasi hukum (rule of law)

Asas kebebasan individu

Asas supremasi kekuasaan

Asas sosialisme hukum

Berdasarkan common law sepenuhnya

Bersumber pada konstitusi dan Pancasila

Mengabaikan hukum agama

Tidak mengenal peraturan tertulis

Didasarkan pada keputusan hakim

Pancasila hanya menjadi simbol hukum

Semua hukum di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

Pancasila hanya berlaku untuk hukum adat

Pancasila tidak mempengaruhi hukum nasional

Pancasila hanya pedoman politik

Sekuler

Dualistik

Pluralistik

Uniform

Individualistik

Hukum perdata

Hukum publik

Hukum privat

Hukum dagang

Hukum adat

Sentralisasi

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Monarki

Federalisme

Hubungan antar individu

Hubungan antara pemerintah dan pengusaha

Struktur, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara

Hubungan perdagangan antarnegara

Hubungan hukum antar badan hukum

KUHP

KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengatur hubungan dagang antar warga negara

Mengatur hubungan kerja antar perusahaan

Menentukan struktur dan mekanisme kekuasaan dalam negara

Mengatur tindakan administrasi pemerintah

Menentukan sanksi pidana

Perbuatan hukum perdata

Struktur organisasi dan kewenangan lembaga negara

Tindak pidana

Hubungan dagang antar warga

Pelaksanaan perjanjian

Kerajaan

Federasi

Kesatuan

Konfederasi

Monarki

Parlementer

Presidensial

Monarki konstitusional

Oligarki

Aristokrasi

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Komisi Yudisial

Badan Pemeriksa Keuangan

Menetapkan dan mengubah UUD 1945

Membuat undang-undang

Menegakkan hukum pidana

Mengadili sengketa administrasi

Mengeluarkan peraturan pemerintah

Hukum perdata

Hukum pidana

Hukum publik

Hukum privat

Hukum adat

Hubungan antar individu

Hubungan antara negara dan warga negara dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan

Hubungan antara lembaga internasional

Hubungan antara pengusaha dan buruh

Perbuatan perdata yang mengakibatkan kerugian materi

Perbuatan hukum pemerintahan

Tindak pidana

Perbuatan dagang

Perbuatan adat

Menjamin kebebasan berkontrak antar warga

Mengatur hubungan dagang antar negara agar tidak saling merugikan

Mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang

Menentukan sanksi pidana bagi pelanggar hukum

Mengatur hubungan keluarga

Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang

Pemerintah bebas bertindak sesuai kebijakannya

Pemerintah boleh bertindak tanpa dasar hukum

Warga negara bebas dari kewajiban hukum

Peraturan hanya berlaku untuk rakyat

Perjanjian jual beli tanah antar warga

Penetapan izin usaha oleh pemerintah

Pembuatan kontrak kerja antar perusahaan

Pelaporan tindak pidana ke kepolisian

Perjanjian sewa rumah

Kebebasan pejabat untuk bertindak sewenang-wenang

Hak pejabat untuk mengeluarkan peraturan sendiri tanpa batas

Kebebasan bertindak pejabat pemerintahan dalam hal tidak ada aturan tertulis untuk kepentingan umum

Pembatasan tindakan pejabat oleh undang-undang

Kewajiban pejabat untuk tunduk pada hukum perdata

Hukum administrasi bersifat teoritis, sedangkan hukum tata negara bersifat praktis

Hukum tata negara mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan hukum administrasi mengatur pelaksanaannya

Hukum tata negara hanya berlaku bagi warga sipil

Hukum administrasi tidak memiliki sanksi hukum

Keduanya sama dan tidak memiliki perbedaan

Presiden

Menteri

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Ketua DPR

Hakim

Negara dengan rakyat

Penguasa dengan warga negara

Individu dengan individu lainnya

Pemerintah dengan lembaga negara

Negara dengan lembaga internasional

Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah

Common Law Inggris

Hukum pidana

Hukum tata negara

Hukum keluarga, waris, benda, dan perikatan

Hukum pajak

Hukum internasional

Hubungan antara warga negara dan negara

Hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain

Hubungan antara pengusaha dan pemerintah

Hubungan hukum antara warga negara dengan aparat hukum

Hubungan keluarga dalam perkawinan

Asas legalitas

Asas keadilan sosial

Asas kebebasan berkontrak

Asas praduga tak bersalah

Asas supremasi hukum

Hanya manusia

Hanya badan hukum

Manusia dan badan hukum

Pemerintah dan lembaga negara

Negara dan rakyat

Hak dan kewajiban warga negara

Hubungan antara manusia dan harta kekayaan

Ketentuan pidana tentang pencurian

Prosedur penegakan hukum

Hubungan kerja dan ketenagakerjaan

Hukum pidana

Hukum acara perdata

Hukum publik

Hukum dagang

Hukum tata usaha

Hukum benda

Hukum waris

Hukum perikatan

Hukum keluarga

Hukum acara

Hukum pidana

Hukum publik

Hukum perdata

Hukum tata negara

Hukum administrasi

KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

KUHD (Wetboek van Koophandel)

UUD 1945

Peraturan Pemerintah

Hubungan negara dengan rakyat

Perbuatan manusia dalam bidang pidana

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pedagang

Hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat

Hubungan antara lembaga negara

Setiap orang yang menjual hasil bumi

Orang yang melakukan perbuatan perdata

Orang yang melakukan perbuatan dagang secara terus-menerus

Orang yang bekerja di bidang jasa

Pengusaha kecil menengah

Selalu berubah mengikuti kebijakan pemerintah

Menyesuaikan perkembangan dunia usaha dan ekonomi

Tidak memiliki sumber hukum tertulis

Hanya berlaku bagi pedagang besar

Didasarkan pada adat istiadat daerah

Perbuatan hukum publik

Perbuatan hukum perdata

Asas legalitas

Asas kebebasan berkontrak

Asas supremasi hukum

Asas keadilan sosial

Asas publikasi

Sekutu yang aktif menjalankan perusahaan

Sekutu yang hanya menanamkan modal tanpa ikut mengurus perusahaan

Sekutu yang mewakili perusahaan di pengadilan

Sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan

Sekutu yang memimpin rapat umum pemegang saham

Sertifikat usaha

Surat saham

Akta pendirian

Surat keputusan

Surat kuasa

Hukum adat

Hukum pidana

Hukum ekonomi dan teknologi

Hukum internasional publik

Hukum keluarga