Karena SPIP tidak berlaku di pemerintah daerah

Karena SPIP hanya fokus pada audit keuangan

Karena pengendalian kecurangan menjadi bagian spesifik dari SPIP dalam mencegah korupsi

Karena SPIP menggantikan fungsi Satgas Pengendalian Kecurangan

Tetap berjalan karena bukan syarat utama

Lemah karena kurangnya komitmen pimpinan

Tidak berpengaruh terhadap integritas pegawai

Harus dialihkan ke unit keuangan

Gaji tinggi dan penghargaan yang memadai

Pengawasan internal yang lemah

Adanya tekanan ekonomi dari keluarga

Sikap tamak pelaku

Tetap efektif karena informasi tetap tersampaikan

Kurang efektif karena pelapor takut melapor

Tidak relevan dalam sistem pengendalian kecurangan

Menjadi tanggung jawab Satgas Desa

Kebijakan anti kecurangan

Standar perilaku dan disiplin

Prosedur audit eksternal

Penilaian risiko kecurangan

Hanya membuat spanduk dan poster

Mengintegrasikan pesan anti kecurangan ke dalam visi dan nilai instansi

Memberikan insentif kepada pelaku pelanggaran

Menyembunyikan kasus kecurangan agar tidak menurunkan citra

Penilaian risiko menjadi dasar perencanaan pengendalian

Keduanya dilakukan setelah kecurangan ditemukan

Penilaian risiko hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum

Rencana pengendalian menentukan risiko yang ada

Karena pegawai hanya mengikuti perintah

Karena budaya organisasi terbentuk dari teladan pimpinan

Karena aturan hukum tidak berlaku bagi pejabat

Karena kecurangan hanya terjadi di tingkat bawah

Sekretaris Daerah

Inspektorat

Bupati

Kepala BPKP

Tidak berpengaruh karena fungsi audit tetap jalan

Melemahkan efektivitas SPIP dan akuntabilitas publik

Meningkatkan kredibilitas lembaga

Tidak terkait dengan sistem SPIP

A. Bab III

B. Bab IV

C. Bab V

D. Bab VI

Membuat lomba kejujuran dan laporan keuangan siswa

Membiarkan siswa bersaing tanpa aturan

Memberikan hadiah pada siswa yang melanggar

Tidak perlu karena sekolah bukan instansi publik

Dibiarkan karena kewenangan desa

Menegur dan mewajibkan pembentukan Satgas sesuai Perbup

Mengambil alih pemerintahan desa

Melaporkan langsung ke KPK

Untuk memperbarui data dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan

Agar pegawai tetap sibuk

Karena diminta oleh pihak eksternal

Untuk menggantikan laporan keuangan

Hanya disahkan tanpa sosialisasi

Didukung oleh komitmen pimpinan dan budaya organisasi

Tidak ada pelaporan kasus kecurangan

Tidak diterapkan pada seluruh pegawai

Pemahaman hukum pidana umum

Simulasi penerapan Fraud Triangle dan deteksi dini

Pelatihan cara memanipulasi laporan

Penghapusan prosedur pelaporan

Tidak ada laporan kecurangan sama sekali

Meningkatnya kesadaran pelaporan dan kepatuhan etika

Adanya ketakutan melapor

Penurunan produktivitas pegawai

Sebagai formalitas administratif

Sebagai pernyataan komitmen antikorupsi dan tanggung jawab etis

Sebagai laporan keuangan tahunan

Sebagai bukti pelanggaran

Hanya kepala OPD

Semua pihak yang terlibat dalam proses keuangan dan layanan publik

Auditor eksternal saja

Pegawai kontrak

Karena memperkuat kepemimpinan

Karena menutup kontrol dan koreksi bawahannya

Karena menciptakan kinerja cepat

Karena menambah loyalitas

Pegawai menjadi lebih inovatif

Terjadi ketidakkonsistenan perilaku dan meningkatnya potensi fraud

Meningkatkan loyalitas

Tidak berpengaruh signifikan

Sekretaris Daerah

Bupati

DPRD

Kepala Inspektorat

Menunggu arahan pimpinan

Melakukan penilaian risiko (fraud risk assessment)

Membuat laporan tahunan terlebih dahulu

Menyusun peraturan desa

Tetap efektif karena budaya sudah terbentuk

Tidak efektif karena tanpa sanksi budaya hanya simbolik

Tidak berpengaruh pada pegawai

Dapat digantikan dengan pelatihan

Melaksanakan pengawasan keuangan nasional

Mengelola APBD

Mengendalikan, mendeteksi, dan menindaklanjuti potensi kecurangan di tingkat desa

Menggantikan peran BPD

Membuka kanal laporan anonim yang dijamin kerahasiaannya

Membatasi pelapor hanya pejabat eselon

Mewajibkan laporan dengan identitas lengkap di depan umum

Menutup semua laporan tanpa tindak lanjut

Karena audit hanya fokus pada laporan keuangan

Karena kecurangan bersifat tersembunyi dan memerlukan sistem deteksi khusus

Karena auditor jarang melakukan investigasi

Karena audit tidak diatur dalam Perbup

Setiap bentuk pelanggaran harus diabaikan

Ada sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku

Hanya berlaku untuk pejabat tinggi

Tidak berlaku bagi pihak ketiga

Jumlah laporan kecurangan yang diproses

Penurunan kasus fraud dan peningkatan budaya integritas

Banyaknya pegawai diberi sanksi

Banyaknya aturan baru dibuat