wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Konstitusi: Pengertian, Urgensi, Tujuan, Nilai, dan Macam-macam

Total questions: 117

Worksheet time: 59mins

Name
Class
Date
1.

Secara etimologis, kata constitution dalam bahasa Inggris bermakna lebih luas daripada UUD. Istilah mana yang tepat untuk padanan bahasa Indonesia menurut materi?

a)

Undang-Undang

b)

Konstitusi

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Dekrit

2.

Dalam etimologi Latin, constitutere berarti apa?

a)

Menetapkan hukuman

b)

Membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan

c)

Menghapus aturan

d)

Mengatur pajak

3.

Dalam etimologi hukum Islam, istilah dustus bermakna apa?

a)

Kumpulan faedah yang mengatur masyarakat

b)

Hukum pidana

c)

Kesepakatan para ulama

d)

Kitab suci

4.

Pengertian konstitusi secara terminologis adalah?

a)

Surat keputusan presiden

b)

Keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara

c)

Kumpulan adat istiadat daerah

d)

Pedoman kampanye politik

5.

Sumber legitimasi konstitusi di negara yang menganut kedaulatan rakyat adalah?

a)

Presiden

b)

Rakyat

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Raja

6.

Konstitusi yang digolongkan sebagai demokratis harus menempatkan siapa sebagai sumber utama kedaulatan?

a)

Partai politik mayoritas

b)

Warga negara

c)

Lembaga yudikatif

d)

Media massa

7.

Salah satu prinsip demokrasi dalam konstitusi adalah pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi tri politka. Manakah yang bukan termasuk dalam mekanismenya menurut materi?

a)

Pemilihan umum

b)

Proses hukum

c)

Kontrol dan keseimbangan lembaga pemerintah

d)

Sentralisasi kekuasaan di eksekutif

8.

Syarat terjadinya konstitusi antara lain adanya perlindungan atas asas demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hukum yang adil. Manakah pernyataan yang tepat?

a)

Konstitusi terjadi tanpa kebutuhan asas demokrasi

b)

Konstitusi hanya memerlukan perintah raja

c)

Konstitusi mensyaratkan hukum yang adil

d)

Konstitusi tidak berkaitan dengan kedaulatan rakyat

9.

Urgensi konstitusi dalam suatu negara adalah untuk?

a)

Melanggengkan kekuasaan penguasa

b)

Menciptakan pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan

c)

Menambah pajak

d)

Menyederhanakan partai politik

10.

Tujuan konstitusi berikut yang tidak tepat adalah?

a)

Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang

b)

Melindungi HAM

c)

Sebagai pedoman penyelenggaraan negara

d)

Memusatkan kekuasaan pada satu lembaga

11.

Nilai konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan berlaku nyata dalam masyarakat disebut?

a)

Nilai nominal

b)

Nilai semantik

c)

Nilai normative

d)

Nilai simbolik

12.

Nilai konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna (beberapa pasal tidak berlaku bagi seluruh wilayah) disebut?

a)

Normative

b)

Nominal

c)

Semantik

d)

Praktis

13.

Konstitusi yang hanya berlaku untuk kepentingan penguasa dan digunakan sebagai alat melaksanakan kekuasaan politik disebut nilai?

a)

Normative

b)

Nominal

c)

Semantik

d)

Demokratis

14.

Menurut CF. Strong, konstitusi tertulis mengatur apa?

a)

Kebijakan luar negeri saja

b)

Aturan pokok dasar negara, bangunan negara, tata negara, dan aturan dasar lain yang mengatur perikehidupan bangsa dalam persekutuan hukum negara

c)

Hanya hak-hak ekonomi warga

d)

Ritual kenegaraan

15.

Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah?

a)

Ketetapan adat

b)

UUD 1945

c)

Maklumat partai

d)

Peraturan desa

16.

Syarat konvensi sebagai konstitusi tidak tertulis yang benar adalah?

a)

Bertentangan dengan UUD

b)

Tidak perlu diperhatikan pelaksanaan UUD

c)

Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik, tidak bertentangan dengan UUD, memperhatikan pelaksanaan UUD

d)

Hanya berlaku sekali

17.

Secara teoritis, konstitusi politik berisi tentang?

a)

Rencana pembangunan fisik

b)

Norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antarlembaga negara

c)

Daftar pajak daerah

d)

Sejarah kolonial

18.

Konstitusi sosial mengandung apa menurut materi?

a)

Cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa

b)

Prosedur pemilu teknis

c)

Data statistik kependudukan

d)

Hukum pidana

19.

Konstitusi yang fleksibel/luwes berarti?

a)

Sulit diubah

b)

Mudah disalahgunakan

c)

Memungkinkan untuk berubah sesuai perkembangan

d)

Tidak memiliki mekanisme perubahan

20.

Menurut Sri Sumantri, salah satu unsur konstitusi adalah?

a)

Larangan HAM

b)

Jaminan terhadap HAM dan warga negara

c)

Penghapusan lembaga peradilan

d)

Sentralisasi kekuasaan

21.

Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, unsur konstitusi yang tepat adalah?

a)

Pernyataan ideologis, pembagian kekuasaan, jaminan HAM, perubahan dan larangan perubahan konstitusi

b)

Strategi kampanye, sistem pemilu tertutup, pajak progresif

c)

Kebijakan moneter, fiskal, dan pertanian

d)

Rencana pembangunan infrastruktur

22.

Apa kedudukan konstitusi menurut materi?

a)

Sebagai hukum dasar dan tertinggi serta memberi pedoman aturan pokok mendasar

b)

Sebagai kebiasaan tidak tertulis yang fleksibel

c)

Sebagai peraturan teknis operasional pemerintahan saja

d)

Sebagai keputusan presiden yang bersifat sementara

23.

Dalam keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945 dari segi bentuk, pernyataan yang tepat adalah:

a)

Konstitusi selalu tertulis, sedangkan UUD tidak tertulis

b)

Konstitusi bisa tertulis atau tidak tertulis, sedangkan UUD tertulis

c)

Konstitusi dan UUD sama-sama tidak tertulis

d)

UUD adalah kumpulan kebiasaan negara tanpa naskah resmi

24.

Dari segi sifatnya, mengapa UUD dianggap elastis menurut materi?

a)

Karena tidak mengikat dan mudah diabaikan

b)

Karena semakin baik aturan itu semakin elastis dan konstitusi mengatur cara pemerintahan diselenggarakan

c)

Karena hanya berlaku untuk warga negara tertentu

d)

Karena tidak mengandung pembatasan kekuasaan

25.

Paham konstitusionalisme pada dasarnya mengatur prinsip apa?

a)

Pemusatan kekuasaan pada satu lembaga

b)

Pembatasan kekuasaan melalui hubungan antara pemerintah, lembaga negara, dan warga

c)

Kedaulatan absolut tanpa batas

d)

Kebebasan pasar dalam pemerintahan

26.

Menurut paham konstitusionalisme, mana yang termasuk tiga hal penting yang diatur konstitusi?

a)

Menentukan pajak daerah, mengatur jadwal sidang, menetapkan libur nasional

b)

Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; mengatur hubungan antar lembaga negara; mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara

c)

Menetapkan mata uang, menentukan bendera, menyusun lagu kebangsaan

d)

Mengatur prosedur pemilihan kepala desa secara rinci

27.

Sistem perubahan konstitusi yang disebut "renewal" (pembaharuan) berarti:

a)

Mengubah beberapa pasal sambil mempertahankan konstitusi asli

b)

Mencabut seluruh konstitusi lama dan memberlakukan konstitusi baru secara keseluruhan

c)

Menambahkan lampiran tanpa mengubah isi

d)

Mengadakan referendum untuk kebijakan fiskal

28.

Dalam tradisi Anglo-Saxon (Indonesia & AS), "amandemen" berarti:

a)

Konstitusi lama diganti total

b)

Konstitusi asli tetap berlaku, hasil perubahan menjadi bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal

c)

Konstitusi menjadi tidak tertulis

d)

Perubahan hanya boleh dilakukan oleh yudikatif

29.

Menurut C.F. Strong, salah satu prosedur perubahan konstitusi adalah perubahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif. Bagaimana sifat perubahan tersebut?

a)

Dilakukan tanpa batasan apa pun

b)

Dilakukan menurut pembatasan-pembatasan tertentu

c)

Harus melalui keputusan mahkamah

d)

Hanya berlaku sementara

30.

Menurut C.F. Strong, selain melalui legislatif, perubahan konstitusi dapat dilakukan oleh rakyat melalui...

a)

Musyawarah desa

b)

Referendum

c)

Petisi online

d)

Pemilu kepala daerah

31.

Lembaga yang merancang dan membahas rancangan UUD 1945 pada 29 Mei–16 Juni 1945 adalah ....

a)

PPKI

b)

BPUPKI

c)

KNIP

d)

MPR

32.

Kapan UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia oleh PPKI?

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

29 Agustus 1945

d)

1 Maret 1945

33.

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas bagian-bagian berikut, kecuali ....

a)

Pembukaan

b)

Batang Tubuh

c)

Aturan Peralihan

d)

Ketetapan MPR

34.

Panitia Sembilan yang dibentuk 22 Juni 1945 oleh BPUPKI bertugas untuk ....

a)

Menetapkan UUD 1945

b)

Merancang Piagam Jakarta sebagai naskah Pembukaan UUD

c)

Mengesahkan UUD melalui KNIP

d)

Menyusun Undang-Undang organik

35.

Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan perbedaan peran BPUPKI dan PPKI dalam proses lahirnya UUD 1945?

a)

BPUPKI menetapkan UUD, PPKI hanya merancang

b)

BPUPKI merancang dan membahas UUD, PPKI menetapkan UUD

c)

Keduanya sama-sama melakukan amandemen UUD

d)

BPUPKI mengesahkan melalui KNIP, PPKI menyusun Piagam Jakarta

36.

Pada periode 18/8/1945 – 27/12/1949, bagaimana pelaksanaan UUD 1945 menurut keterangan pada tabel periode berlaku?

a)

Dilaksanakan sepenuhnya tanpa hambatan

b)

Tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaan

c)

Diganti oleh Konstitusi RIS

d)

Dihapus dan diganti dengan dekrit presiden

37.

Konstitusi RIS berlaku mulai 27/10/1949 hingga 17/8/1950. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi pada masa ini adalah…

a)

Menjadi presidensial penuh

b)

Berubah menjadi parlementer

c)

Tetap sistem demokrasi liberal

d)

Kembali ke sistem kerajaan

38.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Salah satu penyimpangan pelaksanaannya adalah…

a)

Presiden dipilih langsung setiap 5 tahun

b)

MPR menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

c)

MA menghapus lembaga legislatif

d)

MPRS dihapuskan

39.

Pada masa Orde Baru (1966–1999), bagaimana sikap pemerintah terhadap UUD 1945 menurut TAP MPR No. IV/MPR 1983?

a)

Mengubah UUD 1945 secara bertahap tanpa referendum

b)

Menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, tidak mengubah UUD kecuali lewat referendum

c)

Mengganti UUD 1945 dengan Konstitusi RIS

d)

Menambah pasal-pasal tanpa persetujuan MPR

40.

Tujuan utama reformasi 1999–2002 dalam melakukan amandemen UUD 1945 adalah…

a)

Memperkuat kekuasaan presiden

b)

Menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hokum

c)

Menghapus lembaga peradilan

d)

Mengembalikan sistem kerajaan

41.

Pada Sidang Umum MPR 14–21 Oktober 1999, pasal-pasal yang dimunculkan/diubah antara lain…

a)

Pasal 18A, 18B, 19, 20A

b)

Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

c)

Pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B

d)

Pasal 2, 6, 8, 11, 16

42.

Setelah amandemen, istilah Batang Tubuh diganti menjadi Pasal-Pasal. Struktur UUD 1945 setelah amandemen terdiri dari…

a)

16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat

b)

20 Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal Aturan Tambahan

c)

18 Bab, 70 Pasal, 180 Ayat

d)

20 Bab, 65 Pasal, 190 Ayat

43.

Bab X A dalam UUD 1945 Amandemen mengatur…

a)

Warga Negara dan Penduduk

b)

Hak Asasi Manusia

c)

Agama

d)

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

44.

Menurut sistematika penulisan, berapa jumlah alinea dalam Pembukaan UUD 1945?

a)

3 alinea

b)

4 alinea

c)

5 alinea

d)

6 alinea

45.

Konstitusi RIS memiliki batang tubuh terdiri dari berapa bab dan pasal?

a)

6 bab dan 197 pasal

b)

16 bab dan 37 pasal

c)

6 bab dan 146 pasal

d)

XVI bab dan 37 pasal

46.

Dalam UUDS 1950, bentuk negara yang ditetapkan adalah apa?

a)

Republik federasi

b)

Negara kesatuan

c)

Monarki konstitusional

d)

Republik serikat

47.

Pernyataan mana yang tepat tentang daerah negara menurut UUDS 1950?

a)

Tidak dijelaskan secara rinci wilayah Indonesia

b)

Meliputi seluruh wilayah Indonesia (Pasal 2)

c)

Hanya mencakup negara bagian di Jawa dan Sumatera

d)

Meliputi wilayah federasi tertentu saja

48.

Manakah yang bukan termasuk alat kelengkapan negara dalam UUD 1945?

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Dewan Pertimbangan Agung

c)

Dewan Pengawas Keuangan

d)

Senat

49.

Dalam Konstitusi RIS, terdapat lembaga apa yang tidak ada di UUDS 1950?

a)

MPR

b)

Senat

c)

Dewan Pertimbangan Agung

d)

Wakil Presiden

50.

Siapakah yang memilih Presiden dalam Konstitusi RIS menurut Pasal 69 ayat 2?

a)

Dipilih langsung oleh rakyat

b)

Dipilih oleh DPR

c)

Dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian

d)

Ditunjuk oleh Mahkamah Agung

51.

Bandingkan kedaulatan dalam UUD 1945 dan UUDS 1950. Pernyataan yang benar adalah:

a)

UUD 1945: kedaulatan di tangan presiden; UUDS 1950: di tangan MPR

b)

UUD 1945: di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR; UUDS 1950: di tangan rakyat dilaksanakan bersama dengan DPR

c)

UUD 1945: di tangan DPR; UUDS 1950: di tangan presiden

d)

UUD 1945: di tangan Mahkamah Agung; UUDS 1950: di tangan Senat

52.

Pernyataan yang tepat tentang wilayah RIS menurut Pasal 2 adalah:

a)

RIS hanya meliputi Jawa dan Sumatera

b)

RIS meliputi seluruh wilayah Indonesia termasuk negara Indonesia Timur, Pasundan, dan satuan kenegaraan lain seperti Jawa Tengah, Bangka, Riau, dan Kalimantan

c)

RIS tidak menentukan wilayahnya

d)

RIS hanya mencakup distrik federal Jakarta

53.

Dalam UUD 1945, siapa yang berwenang mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain?

a)

Menteri Luar Negeri

b)

Presiden

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

54.

Konstituante dalam Konstitusi RIS dibentuk melalui jalan memperbesar DPR yang dipilih dan Senat baru yang ditunjuk serta anggota-anggota luar biasa. Apa perbedaan utama dengan UUDS 1950 terkait komposisi konstituante?

a)

UUDS 1950 tidak memiliki konstituante

b)

UUDS 1950 membentuk konstituante dari anggota DPR saja

c)

UUDS 1950 menetapkan konstituante berdasarkan perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk memiliki seorang wakil

d)

UUDS 1950 mengangkat seluruh anggota konstituante oleh presiden

55.

Siapa yang menyusun rancangan Konstitusi RIS menurut materi?

a)

BPUPKI dan PPKI

b)

Wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO melalui permusyawarahan federal

c)

Gabungan Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia

d)

DPR dan Senat

56.

Perubahan I UUD 1945 dilaksanakan pada tanggal berapa?

a)

18 Agustus 2000

b)

19 Oktober 1999

c)

9 November 2001

d)

10 Agustus 2002

57.

Pada Perubahan I, berapa jumlah pasal UUD 1945 yang diubah?

a)

7 pasal

b)

9 pasal

c)

19 pasal

d)

24 pasal

58.

Pasal manakah yang termasuk diubah pada Perubahan I UUD 1945?

a)

Pasal 5 ayat (1)

b)

Pasal 30 ayat (1) s/d (5)

c)

Pasal 36A

d)

Pasal 7A dan 7B

59.

Perubahan II UUD 1945 dilaksanakan pada tanggal:

a)

19 Oktober 1999

b)

9 November 2001

c)

18 Agustus 2000

d)

10 Agustus 2002

60.

Manakah yang termasuk perubahan pada Perubahan II?

a)

Pasal 18, 18A, 18B

b)

Pasal 1 ayat (2) dan (3)

c)

Pasal 24C ayat (1) s/d (6)

d)

Pasal 33 ayat (4) dan (5)

61.

Perubahan III UUD 1945 ditetapkan pada tanggal:

a)

10 Agustus 2002

b)

9 November 2001

c)

18 Agustus 2000

d)

19 Oktober 1999

62.

Pada Perubahan IV, aturan tambahan apa yang disebutkan?

a)

Aturan Peralihan Pasal I s/d III

b)

Aturan Peralihan Pasal IV

c)

Aturan Tambahan pasal I dan II

d)

Aturan Tambahan pasal III dan IV

63.

Sistematika UUD 1945 sesudah amandemen memiliki sekitar berapa ayat?

a)

~49 ayat

b)

~73 ayat

c)

~172 ayat

d)

~37 ayat

64.

Salah satu perbedaan sesudah amandemen adalah:

a)

Disertai penjelasan resmi

b)

Tanpa penutup

c)

Pembukaan berubah dari 4 alinea menjadi 5

d)

Jumlah bab menjadi 20

65.

Menurut fasttrack, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan siapa?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Rakyat

d)

MPR

66.

Menurut BAB 2, keanggotaan MPR terdiri dari:

a)

DPR dan Presiden

b)

DPR dan DPD melalui pemilu

c)

DPD dan Presiden

d)

DPR, DPD, dan Presiden

67.

Menurut Pasal 4 ayat (1), Presiden memegang kekuasaan apa?

a)

Kekuasaan Legislatif

b)

Kekuasaan Pemerintahan

c)

Kekuasaan Yudikatif

d)

Kekuasaan Kehakiman

68.

Menurut Pasal 6A, calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh siapa?

a)

DPR

b)

Parpol/koalisi parpol

c)

MPR

d)

MA

69.

Menurut Pasal 11 ayat (1), pernyataan perang dan perjanjian damai oleh Presiden memerlukan persetujuan siapa?

a)

MA

b)

MPR

c)

DPR

d)

DPD

70.

Menurut Pasal 14 ayat (1), Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan lembaga apa?

a)

DPR

b)

MA

c)

MK

d)

MPR

71.

Dalam struktur UUD 1945 yang diringkas, Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung berstatus apa setelah amandemen?

a)

Tetap dan diperkuat

b)

Dihapus

c)

Digabung dengan MPR

d)

Diubah menjadi Kementerian Negara

e)

Dialihkan ke Mahkamah Konstitusi

72.

Menurut Bab 5, siapa yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan?

a)

MPR

b)

DPD

c)

Menteri

d)

Mahkamah Agung

e)

BPK

73.

Bab 5 Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh siapa?

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Komisi Yudisial

74.

Menurut Bab 6, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten/kota yang selanjutnya disebut apa?

a)

Otonomi

b)

Pemda

c)

Wilayah adat

d)

Distrik khusus

e)

Daerah perbatasan

75.

Asas yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Bab 6 adalah apa?

a)

Sentralisasi penuh

b)

Dekonsentrasi

c)

Otonomi dan tugas pembantuan

d)

Federalisme

e)

Koordinasi lintas kementerian

76.

Siapa yang memilih DPRD menurut ketentuan Bab 6?

a)

Presiden

b)

MPR

c)

Pemilihan umum

d)

DPR

e)

DPD

77.

Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) dipilih secara apa menurut Bab 6?

a)

Aklamasi

b)

Penunjukan pusat

c)

Demokratis

d)

Musyawarah adat

e)

Warisan keluarga

78.

Menurut Bab 6A, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh apa?

a)

Keputusan Presiden

b)

Peraturan daerah

c)

Undang-undang

d)

Peraturan pemerintah

e)

Ketetapan MPR

79.

Bab 6A menegaskan negara mengakui dan menghormati apa sesuai prinsip NKRI?

a)

Serikat pekerja

b)

Hukum adat dan hak tradisional

c)

Kedaulatan daerah

d)

Partai politik lokal

e)

Milisi daerah

80.

Menurut Bab 7A, DPD dipilih melalui apa?

a)

Musyawarah provinsi

b)

Penunjukan Presiden

c)

Pemilu

d)

Sidang MPR

e)

Seleksi KPU

81.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah....

a)

Berbeda tiap provinsi sesuai penduduk

b)

Sama untuk tiap provinsi

c)

Minimal dua per provinsi

d)

Maksimal lima per provinsi

e)

Proporsional dengan jumlah DPR

82.

Menurut Bab 7B, asas pemilu dirumuskan sebagai Luber Jurdil. Apa kepanjangan dari Jurdil?

a)

Jujur dan Adil

b)

Jurnal dan Digital

c)

Jujur dan Disiplin

d)

Juri dan Adil

e)

Junjung Disiplin

83.

Jika RAPBN tidak disetujui DPR, maka menurut Bab 8 Pasal 23 ayat (3), yang berlaku adalah....

a)

APBN tahun berikutnya

b)

APBN yang lalu

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

d)

Keputusan Presiden

e)

Anggaran tanpa persetujuan

84.

Lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Bab 8A adalah....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Badan Pemeriksa Keuangan

d)

Komisi Yudisial

e)

Bank Indonesia

85.

Menurut Bab 9 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh....

a)

MA dan KY

b)

MA dan MK

c)

MK saja

d)

MA saja

e)

MK dan BPK

86.

Siapa yang mengusulkan calon Hakim Agung kepada Presiden untuk ditetapkan, menurut Pasal 24A ayat (3)?

a)

DPR

b)

MA

c)

KY melalui DPR

d)

MK

e)

BPK

87.

Menurut Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat apa dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara?

a)

Pertama dan banding

b)

Kasasi

c)

Pertama dan terakhir

d)

Peninjauan kembali

e)

Arbitrase

88.

Anggota Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden atas usulan....

a)

DPR saja

b)

MA, DPR, dan Presiden

c)

MA dan MK

d)

KY dan DPR

e)

BPK dan MA

89.

Pasal 25A menyatakan NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Pengaturan batas wilayah dan haknya ditetapkan melalui....

a)

Peraturan daerah

b)

Keputusan Presiden

c)

Undang-undang

d)

Perjanjian internasional

e)

Peraturan Mahkamah Agung

90.

Menurut Pasal 26 ayat (1), yang dimaksud warga negara adalah....

a)

Semua orang yang tinggal di Indonesia

b)

Orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan UU

c)

Hanya WNI sejak lahir

d)

Penduduk yang memiliki KTP

e)

Penduduk dan warga negara sama

91.

Pasal 27 ayat (2) menegaskan tiap warga negara berhak atas....

a)

Kebebasan absolut

b)

Pekerjaan dan penghidupan yang layak

c)

Tanah seluas-luasnya

d)

Bebas pajak

e)

Kekebalan hukum

92.

Pasal 28 menyebut kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan....

a)

Memilih

b)

Mengeluarkan pikiran

c)

Berpendapat secara rahasia

d)

Berusaha

e)

Berimigrasi

93.

Pasal 28A menegaskan hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan....

a)

Mencari nafkah

b)

Kehidupan

c)

Kesehatan gratis

d)

Keadilan

e)

Kebebasan beragama

94.

Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas perlakuan....

a)

Istimewa di pengadilan

b)

Yang sama di hadapan hukum

c)

Bebas dari pajak

d)

Menang dalam perkara

e)

Khusus sebagai pejabat

95.

Pasal 22E ayat (5) menyebutkan penyelenggara pemilu adalah....

a)

DPR

b)

KPU

c)

MA

d)

MK

e)

BPK

96.

Pasal 28E ayat (1) menegaskan hak kebebasan apa bagi setiap orang?

a)

Hak kebebasan menyatakan pendapat di lembaga negara

b)

Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah

c)

Hak kebebasan memperoleh pendidikan tinggi

d)

Hak kebebasan memiliki pekerjaan di pemerintahan

97.

Menurut Pasal 28H ayat (1), hak hidup sejahtera terutama berkaitan dengan layanan apa?

a)

Keamanan

b)

Kesehatan

c)

Pendidikan

d)

Perumahan

98.

Pasal 29 ayat (2) memuat jaminan konstitusional bagi kemerdekaan apa?

a)

Kemerdekaan berpolitik

b)

Kemerdekaan berpendapat

c)

Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah

d)

Kemerdekaan bermigrasi

99.

Dalam Bab 12, siapa yang berkedudukan sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan negara?

a)

Rakyat sebagai kekuatan utama

b)

TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama

c)

Pemerintah daerah sebagai kekuatan utama

d)

Organisasi masyarakat sebagai kekuatan utama

100.

Menurut Pasal 31 ayat (4), minimal berapa persen anggaran pendidikan dalam APBN?

a)

10%

b)

15%

c)

20%

d)

25%

101.

Pasal 32 ayat (2) menekankan bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari apa?

a)

Kekayaan budaya nasional

b)

Bahasa resmi internasional

c)

Warisan global UNESCO

d)

Bahasa persatuan bangsa

102.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran siapa?

a)

Pemerintah pusat

b)

Investor asing

c)

Rakyat

d)

Perusahaan BUMN

103.

Apa nama lambang negara menurut Pasal 36A dan apa semboyannya?

a)

Garuda Merah; Tut Wuri Handayani

b)

Garuda Pancasila; Bhinneka Tunggal Ika

c)

Garuda Pancasila; Indonesia Raya

d)

Burung Rajawali; Persatuan Indonesia

104.

Menurut Pasal 37 ayat (1), usul perubahan pasal UUD harus diajukan oleh minimal siapa?

a)

1/4 anggota MPR

b)

1/3 anggota MPR

c)

1/2 anggota MPR

d)

2/3 anggota MPR

105.

Keputusan perubahan UUD dalam Sidang MPR sah apabila mendapat persetujuan minimal berapa menurut Pasal 37 ayat (4)?

a)

50% + 1 dari seluruh anggota MPR

b)

2/3 dari peserta sidang

c)

3/4 dari seluruh anggota MPR

d)

50% dari peserta sidang

106.

Aturan Peralihan Pasal 1 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku selama apa?

a)

Sampai dicabut oleh Presiden

b)

Selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945

c)

Hanya 5 tahun setelah UUD berlaku

d)

Sampai disetujui DPR

107.

Menurut Aturan Tambahan Pasal 1, MPR harus meninjau TAP MPRS/MPR pada sidang tahun berapa?

a)

1999

b)

2001

c)

2003

d)

2005

108.

Menurut makna alinea pertama Pembukaan UUD 1945, pernyataan objektif terkait penjajahan adalah bahwa _______.

a)

penjajahan dapat dibenarkan jika membawa kemajuan

b)

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

c)

penjajahan hanya boleh terjadi antarnegara tertentu

d)

penjajahan wajar selama ada kesepakatan antara bangsa

109.

Pernyataan berikut yang mencerminkan dalil subjektif pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 adalah:

a)

Bangsa Indonesia mengakui penjajahan sebagai bagian dari sejarah dunia

b)

Bangsa Indonesia bercita-cita melepaskan diri dari penjajahan dan menyatakan kemerdekaan

c)

Bangsa Indonesia menerima perlakuan diskriminatif selama penjajahan

d)

Bangsa Indonesia menolak hak asasi sebagai bangsa

110.

Makna kedua dari alinea pertama menegaskan tugas bangsa dan negara Indonesia untuk _______.

a)

menjaga hubungan dagang internasional

b)

senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk

c)

menghapus perbedaan hak dan kewajiban warga

d)

mengutamakan kerja rodi sebagai sarana pembangunan

111.

Berikut yang TIDAK termasuk bentuk ketidakadilan yang disebutkan dialami manusia selama penjajahan menurut alinea pertama adalah:

a)

perampasan kekayaan alam

b)

penyiksaan

c)

pemaksaan kerja rodi

d)

pemberian hak pilih universal

112.

Alinea kedua menekankan bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk _______.

a)

menyatakan kemerdekaan

b)

meningkatkan kerja rodi

c)

menegaskan dominasi bangsa lain

d)

menghapus hak asasi manusia

113.

Tujuan pengisian kemerdekaan yang disebut dalam alinea kedua adalah mewujudkan negara Indonesia yang _______.

a)

maju secara teknologi saja

b)

merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

c)

terpencil dari pergaulan dunia

d)

mengutamakan kekuatan militer di atas hukum

114.

Pernyataan yang paling tepat menggambarkan kebanggaan pada alinea kedua adalah:

a)

Kesadaran bahwa kemerdekaan terpisah dari sejarah perjuangan

b)

Penghargaan atas perjuangan panjang bangsa Indonesia merebut kemerdekaan

c)

Penerimaan terhadap penjajahan sebagai bagian tak terelakkan

d)

Penolakan terhadap persatuan nasional

115.

Alinea ketiga (dirujuk pada alinea III Pembukaan UUD 1945) menegaskan bahwa perjuangan rakyat Indonesia didorong oleh keinginan untuk _______.

a)

mencari kekuasaan atas bangsa lain

b)

berkehidupan yang bebas dan menyatakan kemerdekaan Indonesia

c)

menutup diri dari bangsa-bangsa lain

d)

mempertahankan kerja rodi

116.

Konsep yang menegaskan motivasi spiritual kemerdekaan dalam alinea ketiga mengandung pengakuan bahwa _______.

a)

kemerdekaan hanya hasil strategi militer tanpa nilai moral

b)

aspirasi bangsa bertumpu pada nilai kemanusiaan dan keadilan

c)

penjajahan selaras dengan hak asasi manusia

d)

kemerdekaan tidak berkaitan dengan penderitaan rakyat

117.

Menurut makna alinea pertama, hubungan antarnegara dan antarbangsa harus berdasarkan _______.

a)

dominasi bangsa kuat atas bangsa lemah

b)

persaingan untuk menguasai kekayaan alam

c)

kerja sama menentang setiap bentuk penjajahan dan menghormati hak asasi

d)

penyeragaman budaya dan kewajiban

Similar Resources on Wayground

SOAL LATIHAN US KELAS 9 2024

115 questions

SOAL LATIHAN US KELAS 9 2024

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

oal ips

116 questions

oal ips

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Quiz Pahlawan Nasional

120 questions

Quiz Pahlawan Nasional

quiz

Worksheet

•

9th Grade