WorksheetsDemokrasi UUD
Total questions: 50
Worksheet time: 38mins
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Mewujudkan rasa keadilan
2) Keseimbangan hak dan kewajiban
3) Pengambilan keputusan dengan voting
4) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
5) Mengutamakan kepentingan golongan.
Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah….
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
2, 3, dan 4
2, 4, dan 5
Cara pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat ditempuh dengan jalan……….
Pemungutan suara
Pendekatan
Mentaati peraturan pimpinan
Musyawarah untuk mufakat
Berdasarkan persetujuan fraksi rakyat
Orang yang memiliki jiwa demokratis tidak senang melakukan tindakan yang sifatnya ....
Meremehkan pendapat orang lain
Mengarahkan orang lain
engritik orang lain
Menilai perbuatan orang lain
Berdasarkan persetujuan fraksi rakyat
setiap memegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, merupakan arti dari ....
Akuntabilitas
Rotasi Kekuasaan
Rekrutmen politik terbuka
Pemilihan Umum
Pemenuhan hak-hak dasar
Demokrasi pancasila di indonesia di dasari oleh sila pancasila yaitu ....
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah mufakat, di mana prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila, yang intinya adalah mencapai suatu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu jenis dari teori demokrasi konsensus Artinya, ia lebih menekankan konsensus daripada oposisi, lebih merangkul daripada memusuhi, lebih baik berkoalisi daripada demokrasi lima puluh plus satu, demokrasi di Indonesia brarti lebih mengedepankan....
Musyawarah
Voting
Anarkisme
Oposisi
Kekerasan
Coba kalian ingat, apakah dalam kehidupan keluarga kalian selama ini ketika membahas permasalahan selalu dilaksanakan melalui musyawarah? Bagaimana sikap anggota keluarga ketika anggota keluarga lainnya sedang mengemukakan pendapat? Apakah suara kalian dihargai oleh anggota keluarga? Ceritakan.........
Mengapa Demokrasi Pancasila menolak ateisme . . . .?
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
sebelum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) disahkan, proses panjang dilalui untuk mendapatkan kesepakatan Final. Banyak perbedaan pendapat bahkan perdebatan hebat dalam musyawarah tersebut. Namun, dengan kearifan masing-masing pihak, akhirnya musyawarah menemukan titik temu dengan mengesampingkan kepentingan . . . . .
Pribadi dan Bersama
Bersama dan Golongan
Pribadi dan Golongan
Bangsa Indonesia
Penjajah dan Bangsa Indonesia
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. dari kalimat diatas jika digambarkan dalam struktur lembaga maka yang tepat adalah
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah diamandemen) berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.dari kalimat diatas jika digambarkan dalam struktur lembaga maka yang tepat adalah
Indikator negera demokratis menurut Affan Gaffar 1. Akuntabilitas 2. Rotasi kekuasaan 3. Rekrutmen politik yang terbuka 4. Pemilihan umum 5. Pemenuhan hak-hak dasar. setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas, hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dan menikmati pers yang bebas, merupakan indikator . . . . .
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Rekrutmen politik yang terbuka
Pemilihan umum
Pemenuhan hak-hak dasar
Indikator negera demokratis menurut Affan Gaffar 1. Akuntabilitas 2. Rotasi kekuasaan 3. Rekrutmen politik yang terbuka 4. Pemilihan umum 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Pergantian pejabat pemerintahan, seperti Kepala Desa, Bupati, Gubernur, DPR dan Presiden secara damai merupakan penerapan Indikator . . . .
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Rekrutmen politik yang terbuka
Pemilihan umum
Pemenuhan hak-hak dasar
Indikator negera demokratis menurut Affan Gaffar 1. Akuntabilitas 2. Rotasi kekuasaan 3. Rekrutmen politik yang terbuka 4. Pemilihan umum 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali semua orang bebas memilih dan dipilih sesuai dengan hati nurani merupakan penerapan Indikator . . . .
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Rekrutmen politik yang terbuka
Pemilihan umum
Pemenuhan hak-hak dasar
Indikator negera demokratis menurut Affan Gaffar 1. Akuntabilitas 2. Rotasi kekuasaan 3. Rekrutmen politik yang terbuka 4. Pemilihan umum 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Saat kalian sudah lulus dari SMK N 1 Adiwerna, siapapun kalian punya peluang sama untuk mengisi kekosongan jabatan dipemerintahn merupakan penerapan Indikator . . . .
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Rekrutmen politik yang terbuka
Pemilihan umum
Pemenuhan hak-hak dasar
UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi. Mengingat pada saat itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga ke daulatan negara. pemilihan Presiden dimasa ini dilakukan dengan cara . . .
Pemilihan Langsung Oleh Rakyat
Dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Dipilih oleh MPR
Partai Politik
melalui Komisi Pemilihan Umum
Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Berlakunya Konstitusi RIS membuat bentuk negara Indonesia menjadi negara federasi atau serikat, Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949, antara lain a. bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik; b. sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Pemerintah dimasa RIS dijalankan oleh . . .
DPR
PRESIDEN
MPR
Perdana Menteri
DPA
Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara bagian semakin menguat untuk segera kembali dari RIS (federal) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. ada masa UUDS 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950-1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet karena mengunakan sistem pemerintahan Parlementer. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan tidak memperhatikan daerah, sistem parlementer tidak cocok bagi bangsa Indonesia karena . . . .
terjadi tujuh kali pergantian kabinet
Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara bagian semakin menguat untuk segera kembali ke NKRI
tidak memperhatikan daerah
ketidakpuasan pemerintah daerah
Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante terlaksana dengan baik. Namun, konflik antar elite politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Salah satu alasan mengapa Hatta mundur adalah ketidaksetujuannya terhadap konsep Sukarno tentang demokrasi terpimpin dan penguburan partai politik yang menurutnya dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu. ketidak setujuaan Moh Hatta terhadap Demokrasi terpimpin karena . . . .
Kekuasaan Sepenuhnya ditangan Presiden
Kekuasaan ditangan Rakyat
Kekuasaan dibagi rata semua lembaga negara
Kekuasaan terbesar ditangan perdana menteri
Kekuasaan ditangan Wakil Presiden
Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar undang-undang dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat meng ikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 9 dan 37 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 3 dan 36 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 6 dan 37 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 dan 12 UUD NRI Tahun 1945
Generasi hebat Indonesia, amatilah di keluarga kalian masing-masing, apakah dalam membahas segala permasalahan, entah itu pembagian kerja, peraturan keluarga, menentukan pilihan sekolah, atau lainnya dilakukan melalui musyawarah? pernyataan yang tepat tentang pentingnya musyawarah dibawah ini adalah . . . .
Proses musyawarah dapat menjadi peluang untuk belajar dari berbagai pandangan dan pengalaman
menambah potensi konflik atau ketegangan
keputusan yang diambil secara sepihak
Melibatkan sedikit orang bahkan individual
Proses musyawarah dapat menjadi peluang untuk mencela dari berbagai pandangan dan pengalaman
demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. contoh tindakan demokratis dibawah ini adalah . . .
bersama-sama dengan orang lain untuk mengambil keputusan, merencanakan kegiatan, atau memecahkan masalah bersama.
bersama-sama dengan orang lain untuk mengambil keputusan, merencanakan kegiatan, atau menambah masalah bersama.
Ugal ugalan saat berkendara dijalan raya
Menghormati hukum, melakukan tindakan ilegal, dan menjalani sistem peradilan yang tak adil
tidak Menyampaikan Keluhan dan tidak Meminta Pertanggungjawaban
meskipun UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat, Pancasila memberikan tuntunan, memberikan pendapat yang sesuai dengan tuntunan Pancasila dibawah ini adalah . . .
pendapat hendaknya dengan kata-kata yang santun, dengan dasar argumen yang jelas dan kuat
pendapat hendaknya dengan kata-kata yang kasar, dengan dasar argumen yang jelas dan kuat
memotong pembicaraan orang lain
menyerang pribadi orang lain
berpendapat yang menimbulkan perpecahan
Menyampaikan aspirasi dalam bentuk meme ataupun mural memang tidak dilarang sepanjang isinya merupakan propaganda yang mengedukasi masyarakat dan mengedepankan persatuan. Tuliskan kata kata yang mengedukasi masyarakat dan mengedapankan persatuan
Persamaan kedudukan di muka hukum Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak serta bagaimana hak dan kewajiban penguasa dan rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. apakah di Indonesia sudah terlaksana...? Jika menurut kalian sudah berikan alasan, jika belum berikan juga alasanya . . . .
Partisipasi dalam pembuatan keputusan Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. apakah di Indonesia sudah terlaksana? Jika menurut kalian sudah berikan alasan, jika belum berikan juga alasanya . . . .
Kebebasan yang bertanggung jawab Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan pers, (3) kebebasan mengeluarkan pendapat, dan (4) kebebasan berkumpul. Empat kebebasan tersebut adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. apakah di Indonesia sudah terlaksana? Jika menurut kalian sudah berikan alasan, jika belum berikan juga alasanya . . . .
Distribusi pendapatan secara adil Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Dengan demikian, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. apakah di Indonesia sudah terlaksana? Jika sudah apa alasanya, jika belum apa alasanya . . . .
Seseorang dikatakan berperilaku demokratis apabila dirinya menghargai keberadaan dan bersikap santun terhadap orang lain. gambaran yang tepat dari kalimat tersebut adalah . . . .
setiap individu memiliki nilai yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam masyarakat
setiap individu memiliki nilai yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan dalam masyarakat
melarang diskusi dan pertukaran pendapat yang sehat
keputusan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi semua warga negara
diskriminasi dan ketidaksetaraan
Berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi berarti bahwa di tengah gencarnya arus informasi, seseorang tetap memiliki perilaku yang santun dan tetap menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945. contoh yang tepat adalah . . .
menghormati privasi dan melindungi data pribadi
Menyebarkan KTP milik teman
Menyebarkan aib teman yang harusnya jadi rahasia
Mempercayai informasi apa saja yang didapat dari Internet
Aktif dimedia sosial sebagai admin Kampanye Hitam
Sikap demokrastis tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak didukung oleh semua masyarakat Indonesia. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, informasi apa pun bertebaran secara bebas. Jika tidak selektif dalam menerima informasi dan tidak berupaya mencari kebenaran dari sumber tepercaya, dapat merugikan orang lain bahkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. selektif dalam menerima informasi yang tepat adalah . . .
Mencari lebih dari 1 sumber informasi
Mengesampingkan pendapat dari orang lain
Percaya hanya pada 1 orang informan
informasi yang diterima tanpa filter
Semua informasidianggap pasti benar
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip di bawah ini. 1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa dimaknai yang tepat adalah . . .
Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan
Demokrasi yang melibatkan kecerdasan menekankan pentingnya partisipasi warga negara yang terinformasi.
prinsip dasar demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka
hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu, termasuk pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum.
Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip di bawah ini. Demokrasi dengan kecerdasan makna yang tepat adalah . . .
Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan
Demokrasi yang melibatkan kecerdasan menekankan pentingnya partisipasi warga negara yang terinformasi.
prinsip dasar demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka
hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu, termasuk pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum.
Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip di bawah ini. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat makna yang tepat adalah . . .
Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan
Demokrasi yang melibatkan kecerdasan menekankan pentingnya partisipasi warga negara yang terinformasi.
prinsip dasar demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka
hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu, termasuk pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum.
Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip di bawah ini. Demokrasi dengan aturan main yang jelas makna yang tepat adalah . . .
Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan
Demokrasi yang melibatkan kecerdasan menekankan pentingnya partisipasi warga negara yang terinformasi.
prinsip dasar demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka
hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu, termasuk pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum.
Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara makna yang tepat adalah . . .
Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan
Demokrasi yang melibatkan kecerdasan menekankan pentingnya partisipasi warga negara yang terinformasi.
prinsip dasar demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka
hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu, termasuk pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum.
Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip Demokrasi dengan hak asasi manusia , makna yang tepat adalah . . .
Demokrasi yang melibatkan kecerdasan menekankan pentingnya partisipasi warga negara yang terinformasi.
prinsip dasar demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka
hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu, termasuk pemegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum.
Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka , makna yang tepat adalah . . .
Pengadilan yang bebas dari intervensi politik
memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka.
pemerataan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, sehingga semua warga negara dapat menikmati manfaat pembangunan
Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip Demokrasi dengan kemakmuran , makna yang tepat adalah . . .
Pengadilan yang bebas dari intervensi politik
memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka.
pemerataan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, sehingga semua warga negara dapat menikmati manfaat pembangunan
Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia
Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip Demokrasi dengan otonomi daerah , makna yang tepat adalah . . .
Pengadilan yang bebas dari intervensi politik
memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka.
pemerataan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, sehingga semua warga negara dapat menikmati manfaat pembangunan
Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia
