Salah satu substansi amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 adalah penambahan bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Amandemen ketiga UUD 1945 mempertegas Indonesia sebagai negara hukum dan mengatur sistem pemilu.

Amandemen keempat menghapus jabatan wakil presiden karena dianggap tidak efektif dalam pemerintahan.

Kesepakatan dalam amandemen menyebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah.

Pokok pikiran pertama UUD 1945 mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pokok pikiran kedua UUD 1945 bersumber dari sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam lingkungan keluarga, penerapan nilai UUD 1945 dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan musyawarah.

Dalam lingkungan sekolah, bentuk pelaksanaan nilai UUD 1945 adalah mengikuti upacara bendera, menghargai pendapat teman, dan menjaga fasilitas sekolah.

Dalam masyarakat, penerapan nilai UUD 1945 cukup dilakukan dengan mematuhi hukum tanpa harus menghormati perbedaan keyakinan orang lain.