Hanya pada tingkat nasional.

Kegiatan yang disetujui oleh pemerintah saja

Seluruh kegiatan, dokumen resmi, dan penyelenggaraan organisasi di setiap tingkatan.

Kwartir daerah tertentu.

Lembaga pendidikan formal

Perkumpulan sosial tanpa pengakuan hukum

Badan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Unit organisasi daerah

Setiap provinsi di Indonesia.

Ibukota Negara Republik Indonesia.

Ibukota provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya.

Di wilayah-wilayah yang memiliki gugus depan.

14 Juli.

17 Agustus.

1 Juli.

14 Agustus.

Memperingati kelahiran pandu dunia

Menandai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Mengenang berdirinya Gerakan Pramuka sebagai wadah tunggal organisasi kepramukaan di Indonesia

Menghormati tokoh pendidikan nasional

Pancasila.

UUD 1945.

Tri Satya.

Kode Kehormatan.

Mempersiapkan anggota untuk mengabdi ke pada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Meningkatkan kemampuan akademik formal

Mengembangkan kegiatan bisnis organisasi

Membentuk setiap anggota agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, disiplin, dan menjadi warga negara yang berguna

Melaksanakan kegiatan sosial ekonomi

Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda untuk menumbuhkan semangat pengabdian kepada Tuhan, negara, dan masyarakat

Menjadi lembaga sertifikasi pembina

Menyelenggarakan program pendidikan formal

Hanya lembaga pendidikan formal

Organisasi luar negeri tanpa izin

Partai politik dan lembaga bisnis

Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam rangka pembinaan generasi muda

Lembaga formal pemerintah

Wadah pendidikan nonformal dalam pembinaan kaum muda

Organisasi sosial keagamaan

Unit pelaksana pendidikan sekolah

Wajib, birokratis, dan politis

Sukarela, nonpolitis, dan mandiri

Komersial, tertutup, dan terpusat

Akademik, formal, dan profesional

Terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan

Hanya terbuka untuk pelajar sekolah tertentu

Keanggotaan diatur oleh pemerintah

Anggota harus berasal dari organisasi tertentu

Mendukung partai politik tertentu

Tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak pada partai politik

Wajib mengikuti kebijakan partai politik lokal

Menyusun kebijakan politik nasional

Sebagai mata pelajaran wajib di sekolah formal

Secara nonformal di luar lingkungan keluarga dan sekolah melalui kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan

Hanya sebagai kegiatan satu hari setiap tahun

Dalam bentuk kursus tingkat sekolah menengah

Mempersiapkan tenaga kerja industri

Membentuk watak, kepribadian, kecakapan hidup, dan kepemimpinan peserta didik.

Penjurusan akademik formal

Hanya pelatihan fisik

Primasi kepentingan ekonomi

Ketaatan pada Kwartir tertentu

Penekanan pada kompetisi Prestasi

Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada tanah air dan sesama, serta peduli terhadap alam.

Pembelajaran teori saja di ruang kelas

Belajar sambil melakukan (learning by doing) melalui pengalaman nyata dan kegiatan berkelompok.

Ujian tertulis berkala sebagai metode utama

Pengajaran jarak jauh tanpa aktivitas lapangan

Kaku dan seragam untuk semua usia

Berbasis ujian standar nasional

Hanya dilaksanakan oleh tenaga profesional luar organisasi

Menarik, menyenangkan, menantang, dan sesuai perkembangan usia peserta.

Pendidikan, latihan, teladan dari pembina, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Hanya melalui ujian tertulis

Pemberian sanksi administratif tanpa pembinaan

Pelaksanaan oleh pejabat Kwartir

Menetapkan struktur organisasi

Menentukan kebijakan keuangan

Menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan kejujuran pada peserta didik

Membatasi kegiatan peserta di luar lingkungan pramuka

Praktik langsung tanpa perlu teori

Terjun langsung ke lapangan tanpa izin pembina

Mengalami langsung kegiatan nyata sehingga memperoleh keterampilan dan pengalaman

Belajar hanya melalui instruksi pembina

Menilai secara eksklusif melalui tes teori

Membimbing, memberi kesempatan praktek, dan menjadi teladan

Menggantikan orang tua dalam semua urusan

Menjadi kepala sekolah formal

Mengutamakan keberhasilan individu semata

Mengalihkan fokus ke kegiatan komersial

Menyingkirkan nilai gotong royong

Mengembangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan solidaritas

Menimbulkan persaingan destruktif

Sehat, sportif, dan mendidik

Saling mengalah

Mukul kepala ketua DKC

Selalu ekstrem tanpa memperhatikan keselamatan

Menarik, menantang, aman, dan mendidik sesuai usia.

Hanya bersifat senang-senang

Mengutamakan kebersamaan

Menyendiri dari masyarakat

Menumbuhkan kecintaan pada alam, kemandirian, dan keterampilan hidup

Mencari ketenangan hidup dan jati diri

Untuk seleksi fisik

Keselamatan, persiapan, dan pembinaan moral peserta.

Keselamatan, persiapan, dan destruktif moral peserta.

Keselamatan, persiapan, dan pembinaan moral ketua DKC.

Keselamatan, spontan, dan pembinaan moral peserta.

Menyediakan dana kegiatan

Melakukan tugas administratif

Menggantikan peran peserta didik

Memberikan bimbingan, pengawasan, dan keteladanan

Pelatih Paskib, PMR, pemimpin upacara

Pembina, pelatih, pamong saka, dan instruktur

Kepala sekolah, Mr. Fery & Dedy, Bapak Sutardi

Ketua DKR, Ketua DKC, Bintang yang akan meredup

Status sosial anggota

Lama masa keanggotaan

Keterampilan, pengetahuan, dan prestasi tertentu yang dikuasai anggota

Tingkat pendidikan

Hak bersuara anggota

Fisik yang cakap

Jabatan struktural

Lencana, tanda, atau sertifikat yang sesuai ketentuan.

Memisahkan anggota berdasarkan gender

Pembinaan yang terpisah antara putra dan putri apabila diperlukan demi efektivitas pendidikan.

Mengatur wilayah administrasi kwartir

Menghapus peran gugus depan

Keinginan anggota

Kebutuhan pendidikan dan karakteristik peserta

Kebijakan sekolah

keputusan kwartir

Menyampaikan nilai kepramukaan melalui bahasa simbolik dan permainan perumpamaan

Sebagai peraturan

Menentukan struktur kelembagaan

Menilai laporan kegiatan

acuan asing

Nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan, dan alam Indonesia

Instruksi birokrasi

Nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan, dan alam di wilayah gugus depan berada

Peserta didik

Pejabat Kwartir

Pembina dan tenaga pendidik

Amo(y)ng Praja

Sandi ambalan

Piala yang diraih dari lomba

Akreditasi Gugus Depan

Tri Satya dan Dasa Darma (atau Satya dan Darma sesuai redaksi AD/ART).

Jayalah Pramuka.

Tut Wuri Handayani

Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan

Kami Berkualitas dan Dipercaya

Hanya sekolah

Sekolah, luar sekolah, dan masyarakat

DKR, DKC, DKD, dan DKN

Setiap gugus depan dan lingkungan sekitar

Tingkat sekolah

Golongan usia: Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Anggota Dewasa

Lama masa keanggotaan

SSB (Suka Suka Bintang)

Warga negara Indonesia usia tertentu (mis. 7–25 tahun) yang mengikuti pendidikan kepramukaan sesuai jenjang

Siswa sekolah

Warga negara Indonesia usia tertentu (mis. 10–22 tahun) yang mengikuti pendidikan kepramukaan sesuai jenjang

Warga negara Indonesia usia tertentu (mis. 9–20 tahun) yang mengikuti pendidikan kepramukaan sesuai jenjang

Anak usia prapramuka (<6 tahun) sebagai pengenalan awal

Anak usia prapramuka (<5 tahun) sebagai pengenalan awal

Anak usia prapramuka (mis. 3-5 tahun) sebagai pengenalan awal

Anak usia prapramuka (mis. 4–6 tahun) sebagai pengenalan awal

DKR, DKC, DKD, dan DKN

Pembina pramuka, pelatih pembina, pamong saka, instruktur, dan tenaga lain yang ditetapkan

Anggota dewasa di setiap Gugus Depan

Pembina OSIS

Kualifikasi, pelatihan, dan sertifikasi sesuai standar organisasi

Memiliki ijazah formal

Pernah menempuh pendidikan abdi negara

Pengangkatan tanpa syarat

Syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan persyaratan Pramuka Garuda sesuai jenjang

Mata lomba yang akan diujikan

Hasil evaluasi program kerja periode kepengurusan sebelumnya

Keputusan bersama

Prinsip dasar, metode kepramukaan, dan kebutuhan perkembangan peserta didik

Standar WOSM

Standar DKN

Keputusan hasil diskusi antar pembina

SD, SMP, SMA/K, Perguruan Tinggi

Gugus Depan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan satuan karya serta komunitas yang relevan

Tingkat 1, Tingkat 2, Tingkat berikutnya berdasarkan tingkat pendidikan

Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, Kwartir Nasional

Kantor Politik

Sekolah, madrasah, pesantren, atau masyarakat (basis sosial-komunitas)

Kantor Pemerintah

Hanya sekolah Dasar-Menengah

Gugus depan

Cabang, daerah, dan nasional sesuai kewenangan

Hanya nasional

Kualifikasi, pelatihan, dan sertifikasi sesuai standar organisasi

Kebijakan Internasional atau Nasional

Voting Anggota

Keputusan kwartir cabang

Kriteria terbuka dan penilaian oleh lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan

Pemerintah daerah

Sekolah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat nasional serta lembaga sertifikasi relevan

Kwartir ranting, kwartir cabang, kwartir daerah, kwartir nasional

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia

Warga Negara Indonesia yang mengakui dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

Setiap individu yang aktif di organisasi kepemudaan

Siswa sekolah dasar tanpa pendaftaran resmi

Anggota muda, anggota dewasa, dan anggota kehormatan

Anggota aktif dan pasif

Anggota tetap dan sementara

Anggota inti dan luar biasa

Pendaftaran resmi dan pengakuan oleh satuan organisasi yang berwenang

Undangan langsung dari kwartir cabang

Keputusan kepala sekolah

Pengangkatan dari lembaga luar negeri

Mematuhi Kode Kehormatan Pramuka dan menjaga nama baik organisasi

Membayar iuran wajib bulanan

Mengikuti pendidikan formal yang ditentukan kwartir

Menjadi pembina dalam waktu 3 tahun

Sukarela, terbuka, dan tanpa diskriminasi

Wajib bagi seluruh pelajar Indonesia

Khusus untuk anggota organisasi pemuda

Dibatasi oleh jenjang pendidikan formal

Peserta didik dalam pendidikan kepramukaan yang dikelompokkan berdasarkan usia

Pembina Pramuka yang bertugas membina anggota muda

Pengurus Kwartir Cabang yang masih aktif

Orang dewasa yang pernah menjadi pramuka

Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega

Pramuka Penggalang, Pembina, dan Pamong Saka

Anggota Saka, Saka Bahari, dan Saka Bakti Husada

Pramuka Siaga dan anggota dewasa lainnya

Pendidikan kepramukaan yang disesuaikan dengan perkembangan fisik, mental, dan spiritual peserta didik

Kegiatan ekstrakurikuler sekolah semata

Program pendidikan formal di lembaga pemerintah

Pelatihan khusus keprofesian

Pembina Pramuka, Pelatih Pembina, Pamong Saka, Andalan, Majelis Pembimbing, dan Instruktur.

Pengurus OSIS atau komite sekolah

Peserta didik berusia 15–25 tahun

Pemerintah daerah yang mendukung kegiatan kepramukaan

Menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, dan pengelolaan Gerakan Pramuka sesuai peran masing-masing

Mengatur keuangan dan kebijakan pemerintah lokal

Mengawasi organisasi lain di luar Pramuka

Menentukan kurikulum pendidikan nasional

Syarat kompetensi, etika, dan kode kehormatan sebagai panutan bagi anggota muda

Persyaratan jabatan pemerintahan

Ketentuan keuangan internasional

Ketentuan politik nasional

Warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap Gerakan Pramuka dan pembinaan generasi muda

Pejabat negara yang memiliki jabatan tinggi

Anggota muda berprestasi

Setiap orang yang menjadi donatur Gerakan Pramuka

Kwartir sesuai tingkatannya setelah mempertimbangkan jasa dan pengabdian calon

Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan

Dewan Kerja Daerah

Lembaga pendidikan nasional

Mengikuti kegiatan, memperoleh pembinaan, dan menggunakan fasilitas organisasi sesuai ketentuan

Menentukan struktur pengurus sendiri

Mengubah aturan organisasi tanpa musyawarah

Menjadi pembina tanpa pelatihan

Sanksi organisasi sesuai tingkat pelanggaran, termasuk peringatan atau pemberhentian

Hukuman pidana langsung

Denda keuangan nasional

Pembatasan hak belajar

Meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh organisasi

Tidak hadir selama tiga bulan berturut-turut

Tidak memiliki seragam resmi

Tidak membayar iuran dalam setahun

Melanggar AD/ART, kode kehormatan, atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Gerakan Pramuka

Terlambat mengikuti kegiatan

Tidak memiliki sertifikat pelatihan

Tidak hadir pada upacara bendera

Kwartir yang berwenang setelah melalui pertimbangan dan prosedur organisasi

Kepala sekolah tempat anggota bersekolah

Pemerintah daerah

Orang tua peserta didik

Mengajukan pembelaan diri melalui prosedur yang diatur dalam ART

Mengajukan banding ke pengadilan negeri

Menolak pemberhentian

Menentukan sendiri putusan rehabilitasi

Telah diberhentikan tetapi kemudian terbukti tidak bersalah atau dinilai layak dipulihkan

Mengundurkan diri secara sukarela

Tidak aktif dalam kegiatan pramuka selama enam bulan

Mendapatkan teguran lisan dari pembina

Pembinaan, pengawasan, dan penanganan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anggota

Tunjangan bulanan

Perlindungan politik

Hak untuk tidak mengikuti kegiatan

Satuan organisasi terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap keuangan kwartir cabang

Seksi kegiatan kwartir ranting

Unit pengawasan anggota dewasa

Kwartir ranting atas persetujuan kwartir cabang dan diketahui majelis pembimbing

Kepala sekolah dan dewan guru

Pemerintah daerah

Pembina senior

Nomor registrasi resmi yang ditetapkan oleh kwartir daerah

Surat izin dari dinas pendidikan

Piagam penghargaan dari majelis pembimbing

Kode etik tersendiri

Tempat berpangkalan atau bernaungnya Gugus Depan, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat

Kantor kwartir ranting

Gedung pemerintahan setempat

Aula universitas negeri

Tokoh masyarakat atau organisasi sosial yang peduli terhadap pendidikan kepramukaan.

Pemerintah provinsi

Dewan kerja cabang

Dewan kerja daerah

Peserta didik dan tenaga pendidik yang menjadi anggota Gerakan Pramuka

Hanya peserta didik sekolah formal

Pegawai pemerintah daerah

Pengurus kwartir cabang

Menerima anggota baru, melakukan pembinaan, dan mencatat data keanggotaan sesuai ketentuan organisasi

Mengeluarkan anggota tanpa prosedur

Menentukan kebijakan kwartir ranting

Mengubah kode kehormatan pramuka

Wajib dilaporkan secara berkala kepada kwartir ranting atau kwartir cabang

Disimpan oleh pembina tanpa arsip

Hanya dicatat di sekolah

Tidak perlu disahkan

Satuan organisasi Gerakan Pramuka di setiap tingkatan yang bertugas mengelola dan mengoordinasikan kegiatan kepramukaan

Kelompok kerja khusus bidang pelatihan

Unit pendidikan formal

Sekretariat organisasi sekolah

Lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya

Tiga tahun tanpa perpanjangan

Dua tahun dan otomatis diperpanjang

Maksimal 6 tahun

Pengurus kwartir yang memimpin pelaksanaan kegiatan sehari-hari atas nama kwartir

Ketua Dewan Kerja Daerah

Kepala Sekretariat Daerah

Majelis pembimbing kwartir

Musyawarah kwartir pada tingkat masing-masing

Pemerintah pusat melalui SK resmi

Kepala sekolah tempat gugus berpangkalan

Dewan kehormatan kwartir daerah

Ketua kwartir sesuai tingkatannya masing-masing

Dewan kerja cabang

Pemerintah provinsi

Majelis pembimbing nasional

Habis masa bakti, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan

Permintaan pribadi tanpa alasan

Rotasi administratif tahunan

Penggantian sementara

Pengurus lain yang ditunjuk sementara oleh kwartir sampai adanya keputusan musyawarah

Pemerintah daerah setempat

Pembina gugus depan

Dewan kehormatan

Kwartir tingkat di atasnya

Pemerintah daerah

Majelis pembimbing

Sekretariat nasional

Upacara resmi kepramukaan sesuai tradisi dan tata cara organisasi

Upacara kenegaraan

Surat elektronik resmi

Surat kabar lokal

Wadah yang memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan moril maupun materil kepada kwartir atau gugus depan

Lembaga pengawas internal kwartir

Dewan kehormatan pramuka

Ketua di tingkatan kwartir masing-masing

Memberikan saran, dukungan, dan fasilitasi kegiatan serta membantu penyelesaian masalah organisasi.

Menilai prestasi peserta didik

Menetapkan kurikulum nasional

Mengatur kegiatan ekonomi organisasi

Wadah kegiatan kepramukaan bagi anggota muda untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman dalam bidang tertentu

Organisasi ekonomi di lingkungan pramuka

Lembaga resmi pemerintah

Unit kerja kwartir nasional

Wadah bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk melanjutkan pengabdian dan mendukung kegiatan kepramukaan

Organisasi pelajar di bawah gugus depan

Unit kegiatan dewan kerja

Badan usaha pramuka

Meningkatkan pengabdian, memperluas peran serta anggota dewasa, serta memberikan dukungan terhadap pembinaan kepramukaan

Mengelola dana kegiatan kwartir

Melatih kegiatan baris-berbaris

Mengatur kurikulum sekolah

Setiap tingkatan kwartir sesuai kebutuhan

Hanya di kwartir nasional

Sekolah menengah atas

Universitas negeri

Wadah bagi anggota Gerakan Pramuka yang memiliki kesamaan latar belakang, profesi, atau aspirasi tertentu

Organisasi ekonomi di bawah kwartir

Satuan pelatihan khusus bagi pembina

Badan pelaksana kegiatan nasional

Sekelompok anggota Gerakan Pramuka atau organisasi masyarakat yang memiliki kesamaan latar belakang tertentu

Pemerintah pusat

Kepala sekolah

Dewan kehormatan cabang

Meningkatkan kegiatan kepramukaan sesuai karakteristik komunitas atau profesi tertentu

Mengatur sistem keuangan kwartir

Mengganti peran gugus depan

Menentukan pelatih resmi

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang kepramukaan

Menyelenggarakan pelatihan keuangan

Mengatur sistem organisasi kwartir

Melaksanakan kegiatan komersial

Menyusun kebijakan, program, dan strategi pembinaan Gerakan Pramuka

Arsip internal semata

Keperluan komersial organisasi

Pameran umum

Mengelola, mengolah, dan menyajikan data serta informasi tentang kegiatan dan keanggotaan Gerakan Pramuka

Mengurus dana organisasi

Menyusun program pelatihan

Mengatur tata tertib kegiatan

Mendukung kegiatan kepramukaan melalui pengelolaan usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Menjadi lembaga komersial utama organisasi

Mengatur sumbangan dari masyarakat

Mengganti fungsi kwartir daerah

Membiayai kegiatan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka

Dibagikan kepada anggota

Disimpan dalam rekening pribadi pengurus

Dikelola oleh pihak swasta

Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang sesuai kewenangannya

Pemerintah pusat

Dewan kehormatan kwartir

Gugus Depan

Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan organisasi

Mengatur kegiatan pelatihan anggota muda

Mengawasi kegiatan pembina

Menyusun program kerja kwartir

Unsur pendukung kwartir yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu

Dewan kehormatan

Unit pelaksana kegiatan pendidikan formal

Gugus depan pembantu kwartir

Keputusan kwartir sesuai kebutuhan organisasi

Keputusan kepala sekolah

Penunjukan pemerintah daerah

Permintaan anggota pramuka

Komisi, bidang, atau tim kerja sesuai dengan bidang kegiatan yang dibutuhkan

Unit usaha komersial

Panitia lomba saja

Bagian administrasi sekolah

Badan yang dibentuk untuk menegakkan kode kehormatan dan menjaga nama baik Gerakan Pramuka

Dewan kerja pelaksana kegiatan

Lembaga keuangan organisasi

Panitia pelatihan pembina

Gugus Depan, Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, dan Kwartir Daerah

Hanya di tingkat nasional

Sekolah menengah atas

Organisasi eksternal

Menyelesaikan pelanggaran kode kehormatan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan organisasi

Melatih kegiatan baris-berbaris

Mengatur dana kwartir

Menentukan kurikulum pelatihan

Mengikat dan dilaksanakan oleh kwartir yang bersangkutan

Hanya berupa saran

Tidak memiliki kekuatan hukum organisasi

Ditetapkan oleh majelis pembimbing

Mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan agar sesuai dengan ketentuan organisasi.

Mengatur administrasi kegiatan lomba

Menilai prestasi peserta didik

Menentukan kurikulum

Wadah pengabdian dan kepemimpinan bagi Pramuka Penegak dan Pandega dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan

Panitia lomba kepramukaan

Unit kerja gugus depan

Tim pemeriksa keuangan

Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kepramukaan bagi penegak dan pandega

Mengatur keuangan organisasi

Melaksanakan pelatihan guru

Mengatur kurikulum pendidikan nasional

Mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyelenggarakan kegiatan keagamaan tingkat nasional

Mengurus kegiatan sosial masyarakat

Melaksanakan administrasi sekolah

Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka

Pemerintah pusat

Dewan kerja daerah

Majelis pembimbing daerah

Mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di wilayah provinsi

Mengatur kegiatan sekolah menengah

Menetapkan anggaran pemerintah daerah

Mengurus badan usaha daerah

Mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan pendidikan kepramukaan di wilayah kabupaten atau kota

Mengurus kegiatan sekolah dasar

Mengatur administrasi pemerintah daerah

Menetapkan kegiatan kwartir nasional

Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka

Kwartir Daerah.

Pemerintah kabupaten

Dewan kehormatan daerah

Mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan pendidikan kepramukaan di wilayah kecamatan

Menyusun program pendidikan sekolah

Mengatur administrasi pemerintah

Membina kegiatan internasional

Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka

Pemerintah kecamatan

Dewan kehormatan daerah

Majelis pembimbing nasional