Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah

Demokrasi kuat

Sistem ekonomi adil

Masyarakat berpendidikan tinggi

Tinggi

Rendah

Tetap

Netral

Pelayanan publik tidak efisien

Profesionalisme meningkat

Kinerja transparan

Etos kerja tinggi

Dampak sosial dan ekonomi dari korupsi

Transparansi pemerintah

Kejujuran birokrat

Efisiensi program

KPK

BPK

BPS

DPR

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi

Mengatur keuangan negara

Membentuk undang-undang

Mengawasi BUMN

Preventif

Represif

Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi

Edukasi publik

Reformasi birokrasi

Pelatihan etika

Pendidikan antikorupsi di sekolah dan kampus

Penangkapan massal

Pembatasan media

Pembentukan partai

Good governance

Birokrasi tertutup

Kekuasaan mutlak

Otonomi daerah

meningkatkan efisiensi dan mencegah korupsi

memperkuat kekuasaan

menghapus pengawasan

mengurangi partisipasi publik

Pencegahan

Represif

Restoratif

Akomodatif

Orang yang melaporkan tindakan korupsi

Pelaku korupsi

Hakim pengadilan

Pejabat publik

Mencegah gratifikasi dan memperkuat integritas

Menyembunyikan aset pejabat

Meningkatkan pajak

Menghapus transparansi

Pelayanan publik

Lembaga keuangan

Badan legislatif

Partai politik

UU No. 14 Tahun 2008

UU No. 31 Tahun 1999

UU No. 25 Tahun 2009

UU No. 20 Tahun 2001

Seluruh elemen masyarakat

Hanya aparat hukum

Lembaga keuangan

Dunia usaha saja

Menjamin transparansi dalam proyek pemerintah

Menghindari kontrak kerja

Mengurangi partisipasi publik

Menunda pelaksanaan proyek

Mendorong kepatuhan terhadap integritas

Menghapus sistem pengawasan

Menghindari evaluasi

Menjaga loyalitas politik

Keberanian dan tanggung jawab

Kewajiban moral

Kesederhanaan

Kewenangan

Menanamkan nilai kejujuran sejak dini

Melatih hukum pidana

Meningkatkan nilai ekonomi

Menjauhkan siswa dari politik

Transparansi dan partisipasi publik

Kekuasaan tertutup

Dominasi elit

Sistem tertutup

Mengawasi kebijakan publik

Menentukan hukuman

Mengatur anggaran

Membentuk undang-undang

Mengurangi tatap muka dan meningkatkan transparansi

Menghapus pengawasan publik

Mempercepat izin ilegal

Menutup informasi

Kejujuran

Kekuasaan

Kecerdasan

Ketaatan buta

Konsistensi antara ucapan dan perbuatan

Kemampuan memimpin

Kesetiaan kelompok

Mematuhi aturan dengan tanggung jawab

Menentang regulasi

Mengabaikan tugas

Bertindak sewenang-wenang

Memberikan hak orang lain sesuai porsinya

Melindungi pelaku

Menutupi pelanggaran

Menyalahgunakan wewenang

Kesadaran menjalankan kewajiban

Menunda tugas

Menghindari risiko

Mementingkan diri sendiri

Berusaha sungguh-sungguh tanpa jalan pintas

Mengejar hasil instan

meninggalkan etika

mengandalkan oranglain

Kejujuran dan keberanian

Ketaatan dan kekuasaan

Toleransi dan keinginan

Kecerdikan dan kelicikan

Hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan

Mengejar kemewahan

Mengutamakan gengsi

Mengabaikan kepedulian

Menumbuhkan empati terhadap penderitaan orang lain

Mendorong kompetisi

Menghapus pengawasan

Membatasi kebebasan

sikap berani dalam menghadapi tantangan

selalu menghindari masalah

takut mencoba hal baru

mudah menyerah saat gagal

Menyesali perbuatan salah dan berusaha memperbaikinya

Menutupi pelanggaran

Menghindari tanggung jawab

Menjaga gengsi

Tanggung jawab dan kejujuran

Ketakutan

Ambisi

Keserakahan

Menjaga kepercayaan dan integritas

Meningkatkan kekuasaan

Memudahkan manipulasi

Menekan kreativitas

Pendidikan karakter sejak dini

Hukuman tanpa pencegahan

Penutupan akses informasi

Dominasi elit

Kesadaran bahwa tindakan individu berdampak pada masyarakat

Keinginan pribadi lebih utama

Ketaatan buta

Pengabaian publik

Menghargai perbedaan tanpa melanggar etika

Membiarkan kesalahan

Menyetujui korupsi ringan

Menutup pelanggaran

Kepercayaan dan integritas bersama

Kepentingan pribadi

Ketaatan politik

Persaingan tidak sehat

Integritas dan transparansi

Ambisi dan gengsi

Loyalitas kelompok

Ketaatan semu

Bahwa korupsi adalah dosa dan pelanggaran moral

Korupsi sebagai hal wajar

Ibadah tidak terkait etika

Hukum hanya urusan dunia

Jujur, bertanggung jawab, berani, dan berintegritas

Cerdik, ambisius, dan pragmatis

Taat pada kelompok

Menghindari risiko demi keamanan

Membentuk karakter mahasiswa yang jujur dan berintegritas

Melatih kemampuan ekonomi mahasiswa

Mengajarkan hukum pidana semata

Penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab

Penguasaan hukum korupsi

Pengetahuan administrasi publik

Pemberian sanksi sosial

Gratifikasi

Investasi sosial

Kolusi

Nepotisme

Mengungkap kasus dan meningkatkan kesadaran publik

Menyembunyikan informasi

Mempromosikan pelaku korupsi

Mengatur sistem peradilan

budaya permisif dan sikap apatis masyarakat

hukum yang terlalu keras

media bebas tanpa pengawasan

tidak adanya lembaga hukum

UU No. 20 Tahun 2001

UU No. 14 Tahun 2008

UU No. 25 Tahun 2009

UU No. 31 Tahun 2009

Pejabat kecil atau birokrasi rendah

Kepala negara

Investor asing

Anggota parlemen

Pejabat tinggi dan proyek besar

Pelajar dan guru

Masyarakat sipil

Relawan sosial

Korupsi korporasi

Nepotisme

Gratifikasi

Kolusi sosial

Transparency International

KPK

UNDP

OECD

Bersikap adil dan tidak curang dalam persaingan

Membiarkan pelanggaran kecil

Menyembunyikan kesalahan

Memprioritaskan kelompok sendiri

Menurunnya kualitas layanan publik

Meningkatnya moral dokter

Bertambahnya anggaran

Turunnya biaya obat

Diterapkan secara berkelanjutan di semua jenjang pendidikan

Hanya dibahas di universitas

Mengandalkan kampanye singkat

Tanpa melibatkan guru

Keberanian dan kepedulian

Kepentingan pribadi

Kekuasaan

Kerahasiaan

Pendidikan karakter dan keteladanan

Penegakan hukum saja

Sistem birokrasi tertutup

Pengawasan oleh aparat militer