Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UU Nomor 1 Tahun 2024

Total questions: 149

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Siapa yang disebut sebagai penerima mandat dalam pembukaan peraturan ini?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Presiden Republik Indonesia

d)

Kementerian Keuangan

2.

Apa yang diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menurut huruf b?

a)

Rencana Strategis Nasional (Renstra)

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c)

Peraturan Presiden

d)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat saja

3.

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet disebut telah beberapa kali diubah. Mengapa diperlukan undang-undang baru menurut huruf d?

a)

Untuk menyesuaikan dengan kebijakan moneter

b)

Karena tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

c)

Agar selaras dengan ketentuan pajak daerah

d)

Untuk menghapus APBN

4.

Pasal-pasal dari UUD 1945 yang disebut pada bagian "Mengingat" meliputi ayat dan pasal berikut, kecuali:

a)

Pasal 5 ayat (1)

b)

Pasal 20

c)

Pasal 23

d)

Pasal 24

5.

Pasal 23C UUD 1945 termasuk dalam daftar yang "diingat". Apa fokus pasal-pasal tersebut dalam konteks materi?

a)

Hak asasi manusia

b)

Pertahanan negara

c)

Keuangan negara

d)

Pemilihan umum

6.

Padankan istilah berikut dari materi dengan deskripsi yang tepat.

a)

APBN

1.

Anggaran pendapatan dan belanja pada tingkat nasional sebagai wujud pertanggungjawaban terbuka

b)

APBD

2.

Anggaran pendapatan dan belanja pada tingkat daerah

c)

Indische Comptabiliteitswet

3.

Undang-undang perbendaharaan lama yang telah beberapa kali diubah

d)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

4.

Undang-undang tentang Keuangan Negara yang disebut pada bagian Mengingat

7.

Menurut pengertian dalam ketentuan umum, apa yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara?

a)

Pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah

b)

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

c)

Kegiatan perbankan oleh bank sentral

d)

Penarikan utang luar negeri oleh pemerintah

8.

Kas Negara diartikan sebagai _______.

a)

Rekening bank pribadi menteri

b)

Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

c)

Dana darurat untuk bencana alam

d)

Laporan keuangan tahunan kementerian

9.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran daerah. Siapa yang menetapkannya?

a)

Presiden

b)

Gubernur/bupati/walikota

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Kepala BPK

10.

Rekening Kas Umum Daerah digunakan untuk apa?

a)

Menyimpan dana pribadi pejabat daerah

b)

Menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

c)

Mendukung investasi swasta

d)

Membayar utang luar negeri

11.

Apa yang dimaksud dengan Piutang Negara menurut ketentuan ini?

a)

Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat kepada pihak lain

b)

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c)

Pendapatan pajak dari warga negara

d)

Dana hibah dari luar negeri

12.

Pilih pernyataan yang tepat tentang Piutang Daerah.

a)

Jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Sentral

b)

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

c)

Dana cadangan untuk proyek daerah

d)

Penerimaan retribusi yang belum dicatat

13.

Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat karena _______.

a)

kewajiban yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah

b)

kebijakan fiskal sementara

c)

keputusan gubernur

d)

kegiatan operasional BUMN

14.

Cocokkan istilah dengan definisinya.

a)

Barang Milik Negara

1.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

b)

Barang Milik Daerah

2.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

c)

Pengguna Anggaran

3.

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah

d)

Pengguna Barang

4.

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah

e)

Bendahara

5.

Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah

15.

Siapakah yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah?

a)

Menteri/Pimpinan Lembaga

b)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

c)

Bendahara Umum Daerah

d)

Bank Sentral

16.

Peran utama Bendahara Penerimaan adalah…

a)

Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah

b)

Mengelola investasi dan barang milik negara/daerah

c)

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

d)

Mengatur kebijakan bank sentral

17.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas…

a)

Pengelolaan kas bank sentral

b)

Penerimaan pajak daerah

c)

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah

d)

Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah

18.

Siapa pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan?

a)

Bendahara Umum Daerah

b)

Menteri/Pimpinan Lembaga

c)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

d)

Kepala Badan Layanan Umum

19.

Kementerian Negara/Lembaga adalah…

a)

Hanya lembaga pemerintah pusat

b)

Adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara

c)

Hanya pemerintah daerah

d)

Bank sentral

20.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai…

a)

Bendahara Umum Daerah

b)

Bendahara Penerimaan

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Auditor internal

21.

Badan Layanan Umum dibentuk untuk…

a)

Menghasilkan laba setinggi-tingginya

b)

Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas

c)

Mengatur kebijakan fiskal

d)

Mengelola utang luar negeri

22.

Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 23D adalah…

a)

Kementerian Keuangan

b)

Badan Layanan Umum

c)

Lembaga yang mengatur dan menjaga stabilitas moneter sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 23D

d)

Bendahara Umum Daerah

23.

Ruang lingkup Perbendaharaan Negara (Pasal 2) meliputi… (pilih jawaban yang TIDAK termasuk)

a)

Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah

b)

Pengelolaan kas

c)

Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah

d)

Penetapan tarif bea cukai internasional

24.

Cocokkan peran dengan deskripsi yang tepat.

a)

Bendahara Penerimaan

1.

Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

b)

Bendahara Pengeluaran

2.

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk belanja

c)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

3.

Kepala bagian keuangan daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD

d)

Badan Layanan Umum

4.

Instansi pemerintah yang memberi layanan barang/jasa dengan prinsip efisiensi tanpa mengutamakan keuntungan

25.

Manakah yang termasuk dalam ruang lingkup Perbendaharaan Negara menurut Pasal 2?

a)

Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah

b)

Penetapan suku bunga bank komersial

c)

Pemilihan kepala daerah

d)

Legalisasi peraturan perundang-undangan

26.

Menurut Pasal 2, kegiatan mana yang berkaitan dengan pelaporan?

a)

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

b)

Pengelolaan investasi negara/daerah

c)

Pelaksanaan penerimaan daerah

d)

Penyelesaian kerugian negara/daerah

27.

Menurut Pasal 3 ayat (1), apa yang menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara?

a)

Peraturan Menteri Keuangan

b)

Undang-undang tentang APBN

c)

Peraturan Daerah tentang APBD

d)

Keputusan Presiden

28.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah adalah _______.

a)

Peraturan Gubernur

b)

Peraturan Daerah tentang APBD

c)

Undang-undang tentang APBN

d)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

29.

Apa larangan bagi pejabat menurut Pasal 3 ayat (3) terkait pengeluaran atas beban APBN/APBD?

a)

Melakukan pengeluaran tanpa persetujuan menteri

b)

Melakukan tindakan pengeluaran jika anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

c)

Mengalihkan anggaran ke pos lain

d)

Menghentikan pembayaran tagihan

30.

Apa konsekuensi yang disebut Pasal 3 ayat (7) jika terjadi kelambatan pembayaran atas tagihan terkait pelaksanaan APBN/APBD?

a)

Penghapusan utang

b)

Pengurangan subsidi

c)

Pengenaan denda dan/atau bunga

d)

Pemotongan gaji pegawai

31.

Cocokkan antara ayat dalam Pasal 3 dan pernyataannya.

a)

Ayat (1)

1.

Dasar penerimaan/pengeluaran bagi Pemerintah Pusat adalah UU APBN

b)

Ayat (2)

2.

Dasar penerimaan/pengeluaran bagi Pemerintah Daerah adalah Perda APBD

c)

Ayat (5)

3.

Pengeluaran daerah sesuai program pemerintah daerah dibiayai dengan APBD

d)

Ayat (6)

4.

Anggaran untuk pengeluaran mendesak/tidak terduga diatur tersendiri oleh peraturan pemerintah

32.

Siapakah yang disebut sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga menurut Pasal 4 ayat (1)?

a)

Direktur Jenderal

b)

Menteri/pimpinan lembaga

c)

Sekretaris Jenderal

d)

Bendahara Umum Negara

33.

Menurut Pasal 4 ayat (2), mana yang termasuk kewenangan menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang?

a)

Menetapkan tarif pajak nasional

b)

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

c)

Menerbitkan peraturan daerah

d)

Menetapkan standar akuntansi pemerintah pusat

34.

Cocokkan butir kewenangan menteri/pimpinan lembaga pada Pasal 4 ayat (2) dengan uraian singkatnya.

a)

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

1.

Penunjukan pejabat pelaksana anggaran/barang

b)

Menetapkan pejabat pengelolaan utang dan piutang

2.

Menetapkan pejabat yang mengelola utang-piutang

c)

Menggunakan barang milik negara

3.

Pemanfaatan aset negara

d)

Mengawasi pelaksanaan anggaran

4.

Melakukan pengawasan terhadap implementasi anggaran

35.

Menurut Pasal 4 ayat (2), kewenangan yang berkaitan dengan pembayaran adalah _______.

a)

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran

b)

Menetapkan pejabat pengelolaan barang milik negara

c)

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

d)

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

36.

Menurut Pasal 5, siapa yang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD?

a)

Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah

b)

Kepala satuan kerja perangkat daerah

c)

Menteri Keuangan

d)

Bendahara Penerimaan

37.

Pasal 5 menyebutkan penetapan pejabat tertentu. Manakah yang tepat?

a)

Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

b)

Pejabat yang bertugas menetapkan pajak pusat

c)

Pejabat yang bertugas menyusun laporan keuangan negara

d)

Pejabat yang bertugas mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

38.

Cocokkan peran pada Pasal 6 ayat (2) dengan kegiatannya.

a)

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

1.

Perencanaan anggaran

b)

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

2.

Realisasi belanja

c)

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

3.

Penerimaan non-pajak

d)

Mengelola utang dan piutang

4.

Manajemen kewajiban dan klaim

e)

Menggunakan barang milik daerah

5.

Pemanfaatan aset daerah

39.

Menurut Pasal 6 ayat (1), Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah...

a)

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

b)

Bendahara Umum Negara

c)

Pejabat pengadaan barang/jasa

d)

Auditor internal

40.

Pada Pasal 6 ayat (2), tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja berada di bawah kewenangan siapa?

a)

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur/Bupati/Walikota

d)

Bendahara Penerimaan

41.

Manakah dari berikut yang termasuk kewenangan menurut Pasal 6 ayat (2)?

a)

Mengawasi pelaksanaan anggaran

b)

Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD

c)

Menunjuk bank untuk kas negara

d)

Menempatkan uang negara dalam investasi

42.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah...

a)

Bendahara Umum Negara

b)

Pengguna Anggaran

c)

Bendahara Penerimaan

d)

Kepala Pemerintahan Daerah

43.

Menurut Pasal 7 ayat (2), kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara mencakup...

a)

Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara

b)

Menetapkan pajak daerah

c)

Mengelola utang daerah

d)

Menyusun perda APBD

44.

Cocokkan kewenangan Menteri Keuangan (Pasal 7 ayat (2)) dengan contoh tindakannya.

a)

Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

1.

Pengesahan DIPA

b)

Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara

2.

Pengaturan arus kas pemerintah

c)

Menunjuk bank/lembaga keuangan

3.

Pemilihan mitra bank operasional

d)

Menyimpan uang negara

4.

Penempatan kas negara secara aman

45.

Menurut Pasal 7 ayat (2), manakah yang BUKAN kewenangan Menteri Keuangan?

a)

Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah secara langsung

b)

Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara

c)

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara

d)

Menempatkan uang negara dan mengelola/menatasusahakan investasi

46.

Manakah yang termasuk tugas Bendahara Umum Negara terkait akuntansi dan pelaporan keuangan negara?

a)

Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara

b)

Menetapkan tarif pajak daerah

c)

Menetapkan APBD

d)

Mengangkat Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

47.

Pada Pasal 8, siapa yang mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur

d)

Ketua DPR

48.

Pilih pernyataan yang tepat mengenai kewajiban Kuasa Bendahara Umum Negara menurut Pasal 8 ayat (5).

a)

Wajib melakukan penagihan piutang negara

b)

Wajib menyusun APBD

c)

Wajib melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran

d)

Wajib menetapkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

49.

Menurut daftar wewenang, tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan utang dan piutang negara adalah...

a)

Menetapkan kebijakan penghapusan barang milik negara

b)

Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara

c)

Menyajikan informasi keuangan negara

d)

Menetapkan standar akuntansi pemerintahan

50.

Cocokkan peran dengan institusi yang tepat berdasarkan ketentuan yang tercantum.

a)

Mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara

1.

Menteri Keuangan

b)

Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara

2.

Kuasa Bendahara Umum Negara

c)

Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara

3.

Bendahara Umum Negara

51.

Dalam konteks pembayaran, tindakan yang dilakukan berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara adalah...

a)

Pembayaran tagihan pihak ketiga

b)

Penempatan dana investasi

c)

Penerimaan kas negara

d)

Penghapusan barang milik negara

52.

Menurut Pasal 9 ayat (1), siapa Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah?

a)

Bendahara Umum Negara

b)

Bendahara Umum Daerah

c)

Kuasa Bendahara Umum Negara

d)

Kepala Bappeda

53.

Cocokkan tugas Bendahara Umum Daerah (sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan aktivitas yang tepat.

a)

Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

1.

Verifikasi dokumen APBD

b)

Melaksanakan pemungutan pajak daerah

2.

Pengumpulan pendapatan pajak daerah

c)

Menyimpan uang daerah

3.

Penatausahaan kas daerah

54.

Pada Pasal 8 ayat (3), Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan...

a)

Arahan Presiden

b)

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c

c)

Peraturan Daerah

d)

Keputusan DPR

55.

Manakah yang merupakan wewenang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah terkait implementasi sistem kas daerah?

a)

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

b)

Menetapkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

c)

Mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara

d)

Menetapkan standar akuntansi pemerintahan nasional

56.

Dalam satu tahun anggaran, periode waktu yang dicakup adalah?

a)

1 Juli hingga 30 Juni

b)

1 Januari hingga 31 Desember

c)

1 April hingga 31 Maret

d)

1 Oktober hingga 30 September

57.

APBN dalam satu tahun anggaran mencakup hak pemerintah pusat yang diakui sebagai apa?

a)

Penambah nilai kekayaan bersih

b)

Pengurang nilai kekayaan bersih

c)

Penerimaan yang perlu dibayar kembali

d)

Belanja modal

58.

APBN juga mencakup kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai apa?

a)

Penambah nilai kekayaan bersih

b)

Pengurang nilai kekayaan bersih

c)

Pendapatan definitif

d)

Cadangan anggaran

59.

Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali termasuk dalam APBN pada periode apa?

a)

Hanya pada tahun berjalan

b)

Pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

c)

Hanya pada tahun berikutnya

d)

Tidak termasuk dalam APBN

60.

Pasal 10 menyebutkan dua jenis bendahara yang diangkat. Pilih pasangan yang tepat antara jenis bendahara dan ruang lingkup tugasnya.

a)

Bendahara Penerimaan

1.

Pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja

b)

Bendahara Pengeluaran

2.

Pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja

c)

Pejabat Fungsional

3.

Jabatan bagi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud

61.

Apa status Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku?

a)

Pejabat Struktural

b)

Pejabat Fungsional

c)

Tenaga Ahli

d)

Kontraktor

62.

Siapa yang mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada tingkat kementerian/lembaga/daerah?

a)

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota

b)

Bendahara Umum Negara

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Inspektorat Jenderal

63.

Menurut Pasal 13 ayat (1), yang termasuk dalam ruang lingkup APBD dalam satu tahun anggaran adalah apa saja?

a)

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih; kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali

b)

Seluruh penerimaan pajak pusat dan bea cukai

c)

Belanja pegawai dan belanja barang saja

d)

Pendapatan transfer dari luar negeri saja

64.

Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui apa?

a)

Rekening Kas Umum Daerah

b)

Rekening Kas Umum Negara

c)

Rekening Bank Komersial

d)

Kas Kecil Satuan Kerja

65.

Siapa yang memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBN ditetapkan?

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

Badan Pemeriksa Keuangan

d)

Kuasa Bendahara Umum Negara

66.

Menurut Pasal 14 ayat (4), rencana kerja dan anggaran siapa yang dilampirkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran kementerian negara yang bersangkutan?

a)

Badan Layanan Umum dalam lingkup kementerian tersebut

b)

Pemerintah daerah

c)

Perusahaan milik negara asing

d)

Lembaga internasional

67.

Kepada siapa dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan menurut Pasal 14 ayat (5)?

a)

Menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan

b)

Gubernur dan bupati/walikota

c)

Kepala dinas pendidikan

d)

Direktur perusahaan negara

68.

Siapa yang memberitahukan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD ditetapkan?

a)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur

d)

Badan Pemeriksa Keuangan

69.

Menurut Pasal 15 ayat (2), siapa yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah?

a)

Kepala satuan kerja perangkat daerah

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Presiden

d)

Kuasa Bendahara Umum Negara

70.

Apa yang harus diuraikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3)?

a)

Sasaran, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan

b)

Hanya daftar aset daerah

c)

Laporan kehadiran pegawai

d)

Nama kontraktor yang menang

71.

Menurut Pasal 15 ayat (4), kepada siapa dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan?

a)

Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan

b)

Menteri/pimpinan lembaga

c)

Presiden

d)

Badan Layanan Umum

72.

MATCH: Cocokkan entitas dengan kewenangannya/aksi yang disebutkan dalam ketentuan.

a)

Menteri Keuangan

1.

Memberitahukan penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBN ditetapkan dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga

b)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

2.

Mengesahkan dan menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah

c)

Kepala satuan kerja perangkat daerah

3.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja yang dipimpinnya

d)

Badan Layanan Umum

4.

Rencana kerja dan anggarannya dilampirkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran kementerian

73.

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b, kewajiban pemerintah daerah yang diakui termasuk apa?

a)

Sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

b)

Sebagai penambah kekayaan bersih

c)

Sebagai dana cadangan

d)

Sebagai hibah

74.

Menurut Pasal 16 ayat (1), kewajiban utama kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang memiliki sumber pendapatan adalah _______.

a)

Mengurangi kegiatan pengumpulan pajak

b)

Mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya

c)

Menyerahkan pengelolaan pendapatan kepada pihak ketiga

d)

Menaikkan belanja pegawai secara berkala

75.

Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah. Kapan penyetoran tersebut dilakukan?

a)

Setiap akhir tahun anggaran

b)

Pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah

c)

Saat ada pemeriksaan internal

d)

Hanya setelah audit eksternal selesai

76.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3), penggunaan penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah adalah:

a)

Boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

b)

Tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

c)

Harus dialokasikan untuk belanja modal saja

d)

Wajib ditahan hingga akhir tahun

77.

Apa contoh bentuk penerimaan yang disebut dalam Pasal 16 ayat (4)?

a)

Subsidi dan hibah

b)

Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa

c)

Pajak penghasilan dan PPN

d)

Denda administrasi

78.

Menurut Pasal 17, siapa yang melaksanakan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan?

a)

Badan Pemeriksa Keuangan

b)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Kementerian Keuangan

d)

Penyedia barang/jasa

79.

Dalam Pasal 17 ayat (2), kewenangan utama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terkait pelaksanaan kegiatan adalah:

a)

Menetapkan tarif pajak daerah

b)

Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

c)

Menyusun laporan audit eksternal

d)

Menunda pembayaran tagihan tanpa alasan

80.

Menurut Pasal 18 ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk:

a)

Mengubah mata anggaran tanpa persetujuan

b)

Menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD

c)

Menolak seluruh tagihan secara otomatis

d)

Menarik kembali kas negara tanpa bukti

81.

Cocokkan kewenangan pada Pasal 18 ayat (2) dengan deskripsinya.

a)

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih

1.

Verifikasi bukti klaim pihak penagih

b)

Meneliti kebenaran dokumen persyaratan/kelengkapan pengadaan

2.

Validasi dokumen kontrak/ikatan barang/jasa

c)

Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan

3.

Konfirmasi ketersediaan anggaran

d)

Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran

4.

Pencatatan biaya sesuai pos anggaran

e)

Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

5.

Instruksi pelunasan tagihan

82.

Siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat penggunaan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD menurut Pasal 18 ayat (3)?

a)

Penyedia barang/jasa

b)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti tersebut

c)

Auditor eksternal

d)

Ketua DPR

83.

Dalam konteks Pasal 16 dan 18, praktik pengelolaan penerimaan dan belanja yang patuh adalah:

a)

Menggunakan penerimaan langsung untuk membayar pengeluaran agar efisien

b)

Menyetor seluruh penerimaan ke Kas Negara/Daerah dan melakukan pembayaran berdasarkan surat bukti yang diuji

c)

Memberikan diskon kepada pihak penagih tanpa verifikasi

d)

Menunda penyetoran penerimaan hingga akhir tahun

84.

Menurut Pasal 19 ayat (1), siapa yang melakukan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN?

a)

Bendahara Pengeluaran

b)

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

c)

Pengguna Anggaran

d)

Auditor Internal

85.

Dalam pelaksanaan pembayaran beban APBN, kewajiban Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara TIDAK termasuk yang mana?

a)

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran

b)

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

c)

Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara

d)

Menyusun rencana anggaran tahunan

86.

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara harus menolak pencairan dana dalam kondisi apa?

a)

Jika perintah pembayaran diterbitkan oleh Pengguna Anggaran

b)

Jika ketentuan pajak telah dipenuhi

c)

Jika perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

d)

Jika dana tersedia melebihi kebutuhan

87.

Siapa yang melakukan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD menurut Pasal 20 ayat (1)?

a)

Bendahara Umum Negara

b)

Bendahara Umum Daerah

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Kuasa Bendahara Umum Negara

88.

Cocokkan kewajiban Bendahara Umum Daerah dalam Pasal 20 ayat (2) dengan uraian tugasnya.

a)

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran

1.

Memastikan dokumen perintah pembayaran lengkap

b)

Menggugurkan tagihan

2.

Tindakan yang tidak disebutkan dalam pasal

c)

Menguji kebenaran perhitungan tagihan

3.

Memastikan perhitungan tagihan sesuai perintah pembayaran

d)

Menguji ketersediaan dana

4.

Memastikan dana yang bersangkutan tersedia

e)

Memerintahkan pencairan dana

5.

Menetapkan pencairan sebagai dasar pengeluaran daerah

89.

Menurut Pasal 21 ayat (1), kapan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan?

a)

Sebelum barang dan/atau jasa diterima

b)

Setelah barang dan/atau jasa diterima

c)

Ketika dana tersedia

d)

Saat perintah pembayaran lengkap

90.

Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa uang persediaan dapat dikelola oleh siapa untuk kelancaran pelaksanaan tugas?

a)

Bendahara Umum Negara

b)

Bendahara Pengeluaran

c)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

d)

Auditor Eksternal

91.

Menurut Pasal 21 ayat (4), apa kewajiban Bendahara Pengeluaran jika persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi?

a)

Melanjutkan pembayaran dengan catatan

b)

Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Mengembalikan uang persediaan

d)

Membuat laporan ke auditor

92.

Pasal 21 ayat (5) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas apa?

a)

Pengelolaan anggaran tahunan

b)

Pajak terutang atas transaksi

c)

Pembayaran yang dilaksanakannya

d)

Perencanaan pengadaan barang/jasa

93.

Pasal 19 dan Pasal 20 sama-sama memuat ketentuan penolakan pencairan dana. Apa kesamaan syarat penolakan tersebut?

a)

Perintah pembayaran diterbitkan oleh Pengguna Anggaran

b)

Perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

c)

Dana tidak tersedia

d)

Barang/jasa belum diterima

94.

Siapa yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah menurut ketentuan yang disajikan?

a)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

b)

Gubernur Bank Indonesia

c)

Ketua DPR

d)

Menteri Dalam Negeri

95.

Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, tindakan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan menurut ketentuan?

a)

Membuka Rekening Kas Umum Negara

b)

Menutup seluruh rekening di bank umum

c)

Mengalihkan dana ke lembaga non-bank

d)

Menaikkan suku bunga giro

96.

Di mana uang Negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara?

a)

Bank sentral

b)

Bank umum

c)

Kementerian Keuangan

d)

Lembaga penjamin simpanan

97.

Pernyataan yang benar terkait Rekening Penerimaan adalah:

a)

Dibuka pada bank umum untuk menampung penerimaan negara

b)

Dibuka di bank sentral untuk pengeluaran negara

c)

Tidak perlu disetor setiap akhir hari kerja

d)

Hanya digunakan untuk pembayaran bunga

98.

Menurut ketentuan, apa yang wajib dilakukan terhadap saldo Rekening Penerimaan pada setiap akhir hari kerja?

a)

Disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral

b)

Dibekukan sampai akhir bulan

c)

Dipinjamkan ke bank umum

d)

Ditransfer ke rekening pribadi bendahara

99.

Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari:

a)

Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral

b)

Pajak daerah

c)

Dana hibah luar negeri langsung

d)

Pinjaman komersial jangka pendek

100.

Jumlah dana pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan:

a)

Rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam APBN

b)

Saldo rata-rata harian bank umum

c)

Target inflasi bank sentral

d)

Permintaan pasar uang antarbank

101.

Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada:

a)

Bank sentral

b)

Koperasi simpan pinjam

c)

Lembaga keuangan non-bank

d)

Kas daerah

102.

Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada:

a)

Bank umum

b)

Bank sentral hanya

c)

Kas perusahaan BUMN

d)

Lembaga pembiayaan

103.

Biaya layanan yang diberikan oleh bank umum kepada Pemerintah Pusat/Daerah didasarkan pada:

a)

Ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan

b)

Keputusan kelurahan setempat

c)

Peraturan koperasi

d)

Kebijakan perusahaan swasta

104.

Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan:

a)

Pendapatan Negara/Daerah

b)

Dana cadangan moneter

c)

Penerimaan hibah

d)

Belanja modal

105.

Biaya pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada:

a)

Belanja Negara/Daerah

b)

Pendapatan Negara/Daerah

c)

Dana darurat

d)

Kas perusahaan

106.

Menurut Pasal 26 ayat (1), siapa yang dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara guna mendukung kegiatan operasional kementerian/lembaga?

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

c)

Gubernur/Bupati/Walikota

d)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

107.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa penunjukan badan lain dilakukan dalam konteks apa?

a)

Keputusan presiden

b)

Peraturan daerah

c)

Surat edaran

d)

Kontrak kerja

108.

Menurut Pasal 27 ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh siapa?

a)

Menteri Keuangan

b)

Gubernur/Bupati/Walikota

c)

Ketua DPRD

d)

Bank Indonesia

109.

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh siapa?

a)

Menteri Keuangan

b)

Gubernur/Bupati/Walikota

c)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

d)

Bupati tetangga

110.

Pasal 27 ayat (3) mengatur penggunaan Rekening Penerimaan. Untuk apa rekening tersebut digunakan?

a)

Menampung Pengeluaran Daerah

b)

Menampung Penerimaan Daerah setiap hari

c)

Investasi jangka panjang

d)

Pembayaran gaji pegawai

111.

Menurut Pasal 28 ayat (1), pokok-pokok pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan apa setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral?

a)

Keputusan menteri

b)

Peraturan pemerintah

c)

Peraturan daerah

d)

Peraturan presiden

112.

Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah ditetapkan oleh siapa?

a)

Gubernur

b)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

c)

Ketua DPRD

d)

Menteri Dalam Negeri

113.

Menurut Pasal 29 ayat (1), pembukaan rekening oleh menteri/pimpinan lembaga untuk keperluan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari siapa?

a)

Badan Pemeriksa Keuangan

b)

Bendahara Umum Negara

c)

Bank Sentral

d)

Sekretaris Jenderal

114.

Pasal 29 ayat (3) menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan tindakan apa terhadap rekening yang dibuka?

a)

Penggabungan rekening dan penutupan kantor cabang

b)

Pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening

c)

Pemberian kredit

d)

Pembekuan sementara rekening tanpa alasan

115.

Menurut Pasal 30 ayat (1), siapa yang berwenang memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah?

a)

Menteri Keuangan

b)

Gubernur/Bupati/Walikota

c)

Bendahara Umum Negara

d)

Ketua DPRD

116.

Dalam Pasal 31 ayat (1), pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian/lembaga memerlukan persetujuan dari siapa?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

c)

Sekretaris Jenderal kementerian

d)

BPK

117.

Siapa yang berwenang mengangkat bendahara untuk mengelola uang pengeluaran kementerian/lembaga menurut Pasal 31 ayat (2)?

a)

Menteri/Pimpinan lembaga

b)

Bendahara Umum Negara

c)

Gubernur

d)

Ketua DPR

118.

Menurut Pasal 31 ayat (3), dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan tindakan apa?

a)

Audit keuangan

b)

Pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening

c)

Pengadaan barang

d)

Penetapan tarif layanan

119.

Pasal 32 ayat (2) menegaskan tugas bendahara yang diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota adalah untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan apa?

a)

Penerimaan pajak daerah

b)

Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah

c)

Investasi BUMD

d)

Belanja pegawai pusat

120.

Bagian V mengatur tentang apa?

a)

Pengelolaan Persediaan

b)

Pengelolaan Rekening

c)

Pengelolaan Piutang dan Utang

d)

Pengelolaan Aset Tetap

121.

Menurut Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada siapa sesuai Undang-undang tentang APBN?

a)

Perusahaan swasta asing

b)

Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

c)

Organisasi non-profit internasional

d)

Perorangan

122.

Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberi pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan apa?

a)

Peraturan daerah

b)

Undang-undang tentang APBN

c)

Keputusan menteri terkait

d)

Nota kesepahaman antarnegara

123.

Pasal 34 ayat (1) mewajibkan setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah agar mengusahakan apa terkait piutang negara/daerah?

a)

Penjadwalan ulang seluruh piutang

b)

Setiap piutang diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu

c)

Penghapusan sebagian piutang

d)

Penyerahan piutang ke pihak ketiga

124.

Apa yang harus dilakukan terhadap piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu menurut Pasal 34 ayat (2)?

a)

Dibiarkan sampai jatuh tempo berikutnya

b)

Diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

c)

Dialihkan menjadi hibah

d)

Dihapuskan tanpa proses

125.

Cocokkan pihak/pejabat dengan kewenangan atau tindakan yang sesuai menurut Pasal 30-32.

a)

Gubernur/Bupati/Walikota

1.

Memberikan izin pembukaan rekening di pemerintah daerah

b)

Menteri/Pimpinan lembaga

2.

Mengangkat bendahara untuk pengeluaran kementerian/lembaga

c)

Bendahara Umum Negara

3.

Memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening

126.

Menurut ketentuan, piutang negara/daerah jenis tertentu memiliki hak apa terhadap pelunasan?

a)

Hak yang sama dengan kreditur lainnya

b)

Hak mendahulu sesuai ketentuan perundang-undangan

c)

Hak ditunda sampai ada keputusan pengadilan

d)

Hak dicabut bila melebihi Rp 10.000.000.000,00

127.

Penyelesaian piutang negara/daerah karena hubungan keperdataan dilakukan melalui apa?

a)

Pemidanaan

b)

Perdamaian, kecuali yang diatur tersendiri dalam undang-undang

c)

Pelelangan umum

d)

Arbitrase internasional wajib

128.

Untuk bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00, penetapan dilakukan oleh siapa?

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

Gubernur

d)

Ketua DPR

129.

Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, siapa yang menetapkan bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 100.000.000.000,00?

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Gubernur

130.

Siapa yang menetapkan penyelesaian bagian piutang Pemerintah Daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00?

a)

Gubernur/bupati/walikota

b)

Menteri Keuangan

c)

Presiden

d)

Ketua DPRD

131.

Setelah mendapat pertimbangan DPRD, siapa yang menetapkan bagian piutang Pemerintah Daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp 5.000.000.000,00?

a)

Gubernur/bupati/walikota

b)

Menteri Keuangan

c)

Presiden

d)

Menteri Dalam Negeri

132.

Cocokkan pejabat/otoritas daerah dengan batas jumlah piutang pemerintah daerah untuk penghapusan sebagaimana diatur.

a)

Gubernur/bupati/walikota

1.

Sampai dengan Rp 5.000.000.000,00

b)

Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD

2.

Lebih dari Rp 5.000.000.000,00

c)

Menteri Keuangan

3.

Tidak berwenang dalam konteks penghapusan piutang daerah pada pasal ini

133.

Perubahan atas jumlah uang batas kewenangan penyelesaian atau penghapusan piutang ditetapkan oleh siapa menurut ketentuan?

a)

Peraturan pemerintah daerah

b)

Undang-undang

c)

Keputusan menteri teknis

d)

Peraturan gubernur

134.

Menurut ketentuan pengelolaan utang, siapa yang dapat menunjuk pejabat berwenang untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah dari dalam maupun luar negeri?

a)

Gubernur/Bupati/Walikota

b)

Menteri Keuangan

c)

Ketua DPR

d)

Menteri Dalam Negeri

135.

Utang/hibah yang diadakan oleh Menteri Keuangan dapat diteruspinjamkan kepada pihak berikut kecuali:

a)

Pemerintah Daerah

b)

BUMN/BUMD

c)

Lembaga Swadaya Masyarakat

d)

Pemerintah Pusat

136.

Biaya proses pengadaan utang atau hibah yang diadakan oleh Menteri Keuangan dibebankan pada:

a)

Anggaran Belanja Negara

b)

Anggaran Belanja Daerah

c)

Dana Cadangan Pemerintah

d)

Pendapatan Negara Bukan Pajak

137.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertugas menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai arahan:

a)

Menteri Keuangan

b)

Gubernur/Bupati/Walikota

c)

Ketua DPRD

d)

Menteri Dalam Negeri

138.

Hak tagih atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah berapa lama sejak utang jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang?

a)

3 tahun

b)

5 tahun

c)

7 tahun

d)

10 tahun

139.

Kedaluwarsa hak tagih tertunda apabila pihak yang berpiutang melakukan tindakan berikut:

a)

Menerbitkan obligasi baru

b)

Mengajukan tagihan sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa

c)

Menghapus piutang secara administrasi

d)

Mengalihkan piutang ke pihak ketiga

140.

Dalam pengelolaan investasi, pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat berikut kecuali:

a)

Manfaat ekonomi

b)

Manfaat sosial

c)

Manfaat politik partai

d)

Manfaat lainnya

141.

Bentuk investasi yang disebutkan meliputi:

a)

Saham

1.

Kepemilikan ekuitas perusahaan

b)

Surat utang

2.

Instrumen pendapatan tetap pemerintah/korporasi

c)

Investasi langsung

3.

Penanaman modal langsung pada proyek/entitas

142.

Menurut Pasal 42 ayat (1), siapa yang mengatur pengelolaan barang milik negara?

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Menteri Keuangan

c)

Kepala BPK

d)

Gubernur

143.

Dalam Pasal 42 ayat (2), siapa yang disebut sebagai Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga?

a)

Menteri/pimpinan lembaga

b)

Kepala kantor wilayah

c)

Kuasa Pengguna Barang

d)

Sekretaris jenderal kementerian

144.

Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa di lingkungan kementerian, siapa yang menjadi Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor?

a)

Menteri/pimpinan lembaga

b)

Kepala kantor

c)

Inspektur jenderal

d)

Direktur jenderal

145.

Menurut Pasal 43 ayat (1), siapa menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah?

a)

Sekretaris daerah

b)

Kepala perangkat daerah

c)

Gubernur/bupati/walikota

d)

DPRD

146.

Apa tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menurut Pasal 43 ayat (2)?

a)

Melakukan pengadaan barang baru

b)

Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

c)

Menetapkan tarif sewa aset daerah

d)

Menjual aset yang tidak terpakai

147.

Menurut Pasal 44, apa kewajiban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap barang milik negara/daerah?

a)

Menghibahkan kepada publik

b)

Mengelola dan menatausahakan dengan sebaik-baiknya

c)

Menjual setiap tahun

d)

Memindahtangankan jika diperlukan

148.

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah bersifat...

a)

Dapat dipindahtangankan

b)

Tidak dapat dipindahtangankan

c)

Harus dikontrakkan

d)

Wajib disewakan

149.

Menurut Pasal 45 ayat (2), pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali:

a)

Dijual

b)

Dipertukarkan

c)

Dihibahkan

d)

Disewakan

Similar Resources on Wayground

TRY OUT P3K 32

152 questions

TRY OUT P3K 32

quiz

Worksheet

•

University