PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa bunga dan dividen.

PPh Pasal 21 wajib dipotong oleh pemberi kerja terhadap pegawai tetap dan tidak tetap.

Zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi tidak termasuk objek PPh Pasal 21.

PPh Pasal 22 dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, dan jasa lainnya.

Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri.

PPh Pasal 4 ayat (2) disebut juga sebagai PPh final.

Pendapatan dari penjualan saham di Bursa Efek dikenakan tarif PPh final sebesar 0,1% dari nilai transaksi bruto.

PPh final dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan untuk mengurangi PPh terutang.

Sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga memotong atau memungut pajak dari wajib pajak disebut...

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh...

Berikut ini yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21 adalah...

Siapakah yang berkewajiban memotong PPh Pasal 21?

Tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 diatur dalam PMK nomor...

PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan...

Tarif PPh Pasal 22 atas impor barang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) adalah...

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berikut..

Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa royalti adalah...

Berikut ini yang termasuk jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23 adalah...

PPh Pasal 26 dikenakan kepada...

Tarif umum PPh Pasal 26 adalah...

Penghasilan dari penjualan saham oleh Wajib Pajak luar negeri dikenakan tarif efektif sebesar...

PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan yang bersifat...

PPh final atas bunga deposito adalah sebesar...

Tarif PPh final atas hadiah undian adalah...

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final sebesar...

Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh...

Tarif PPh final untuk usaha jasa konstruksi perencana yang memiliki sertifikat badan usaha adalah...

PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek adalah sebesar...

1. PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap Tuan A bekerja di PT Z dengan gaji bruto Rp10.000.000 per bulan. Statusnya K/0. Perusahaan menanggung premi JKK dan JKM sebesar 0,8%, sedangkan iuran pensiun yang dibayar karyawan sendiri Rp200.000. Tarif efektif rata-rata (TER B) menurut PMK-168/2023 adalah 3%. Pertanyaan: Berapakah jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan setiap bulan?

PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap dihitung dengan tarif 5% × 50% × penghasilan bruto. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk satu hari kerja tersebut?

PT X mengimpor barang dengan nilai CIF Rp200.000.000 menggunakan Angka Pengenal Impor (API). Tarif PPh Pasal 22 impor bagi importir ber-API adalah 2,5% dari nilai impor. Berapakah jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh DJBC atas impor tersebut?

Berapakah PPh Pasal 22 yang wajib dipungut bendahara atas transaksi pembelian barang sebesar 10.000.000 harga sebelum PPN?

PPh Pasal 23 – Royalti PT A membayar royalti kepada PT B sebesar Rp50.000.000. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT A?

PPh Pasal 23 – Jasa Konsultan PT C menggunakan jasa konsultan pajak senilai Rp100.000.000. Berapakah jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT C?

PPh Pasal 26 – Dividen ke Luar Negeri PT D membayar dividen kepada Mr. X, warga negara asing (tidak memiliki Form DGT). Nilai dividen Rp250.000.000. Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto. Berapakah PPh Pasal 26 yang harus dipotong PT D?

PPh Pasal 26 – Dengan Tax Treaty Masih terkait soal sebelumnya, apabila Mr. X memiliki Form DGT yang disahkan dan berlaku tarif Tax Treaty 10%, Berapakah PPh Pasal 26 yang harus dipotong?

PPh Pasal 4 Ayat (2) – Persewaan Tanah dan Bangunan PT E menyewakan bangunan kepada pihak lain dengan nilai sewa Rp300.000.000 per tahun. Terapakah jumlah PPh final yang harus disetor oleh penyewa?

Ibu F memenangkan hadiah lotere senilai Rp100.000.000. Berapa banyak pajak penghasilan final (PPh final) yang harus dipotong oleh penyelenggara lotere?