WorksheetsPeraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017
Total questions: 118
Worksheet time: 59mins
Tujuan utama diterbitkannya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 adalah untuk menetapkan standar apa?
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standar Pelaporan Anggaran
Standar Pengadaan Barang/Jasa
Menurut pertimbangan huruf b, standar pemeriksaan keuangan negara berfungsi sebagai apa dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara?
Pedoman yang bersifat opsional
Patokan yang wajib dipedomani
Rangkuman hasil pemeriksaan
Instruksi teknis bagi bendahara
Menurut pertimbangan huruf c, mengapa Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 perlu diganti?
Karena masa berlakunya telah habis
Tidak sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan dan kebutuhan organisasi BPK
Bertentangan dengan UUD 1945
Tidak pernah diundangkan
Pilih padanan yang tepat antara dasar hukum (Mengingat) dan substansinya.
UU No. 17 Tahun 2003
Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara
UU No. 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No. 15 Tahun 2006
Badan Pemeriksa Keuangan
Pada bagian Menimbang huruf a, siapa yang menyusun standar pemeriksaan keuangan negara menurut ketentuan perundang-undangan?
Kementerian Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Lengkapi pernyataan: Bagian 'Menetapkan' menyatakan PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG ________.
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standar Pengendalian Intern Pemerintah
Standar Pelaporan Keuangan Daerah
Menurut Pasal 1 angka 1, apa tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
Mengelola APBN dan APBD
Menyusun kebijakan fiskal
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Menetapkan standar akuntansi sektor publik
Menurut Pasal 1 angka 1, landasan konstitusional yang menjadi rujukan bagi tugas BPK tercantum dalam apa?
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003
Peraturan Pemerintah tentang Perbendaharaan Negara
Keputusan Presiden tentang Audit
Apa yang dimaksud dengan SPKN dalam konteks pemeriksaan keuangan negara?
Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Pedoman teknis penyusunan APBN/APBD
Instruksi internal kementerian keuangan
PSP (Pernyataan Standar Pemeriksaan) didefinisikan sebagai:
Standar pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif
Prosedur audit sementara yang fleksibel
Rencana kerja tahunan auditor pemerintah
Kumpulan catatan keuangan milik negara
Cocokkan istilah dengan definisinya yang tepat.
Keuangan Negara
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Pengelolaan Keuangan Negara
Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Menurut definisi dalam materi, siapa yang disebut Pemeriksa dalam konteks pemeriksaan keuangan negara?
Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan
Pejabat pengelola keuangan negara di kementerian/lembaga
Konsultan independen yang ditunjuk oleh kementerian
Aparat pengawas internal pemerintah (APIP)
Menurut definisi yang diberikan, ApGaran Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah apa?
Unit organisasi di lingkungan Pemerintah yang melaksanakan pengawasan dalam lingkup kewenangannya
Lembaga peradilan yang mengadili sengketa keuangan negara
Tim auditor eksternal yang disewa oleh BUMN
Komite legislatif yang menyusun anggaran
Pasal 2 menyatakan bahwa SPKN dinyatakan dalam bentuk apa?
Pedoman Teknis
Peraturan Menteri
PSP
Surat Edaran
Pasangkan nomor PSP dengan fokus standarnya sesuai Pasal 3 ayat (3).
PSP Nomor 100
Standar Umum
PSP Nomor 200
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan
PSP Nomor 300
Standar Pelaporan Pemeriksaan
Pernyataan mana yang benar mengenai lampiran terkait PSP?
PSP 100 tercantum dalam Lampiran II, PSP 200 dalam Lampiran III, PSP 300 dalam Lampiran IV
PSP 100 tercantum dalam Lampiran II, PSP 200 dalam Lampiran IV, PSP 300 dalam Lampiran I
PSP 100 tercantum dalam Lampiran II; PSP 200 dalam Lampiran III; PSP 300 dalam Lampiran IV, dan semuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK
Semua PSP dicantumkan dalam satu lampiran yang sama tanpa nomor
Menurut Pasal 4, SPKN berlaku untuk pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap apa?
Hanya laporan keuangan kementerian
Semua pemeriksaan atas entitas, program, kegiatan, serta fungsi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tingkat keyakinan memadai
Hanya audit kinerja oleh APIP
Hanya pengadaan barang/jasa pemerintah
Pasal 5 menyebutkan pihak-pihak yang menjadi subjek SPKN. Manakah kombinasi yang tepat?
BPK; akuntan publik; perusahaan swasta asing; auditor internal perusahaan
BPK; akuntan publik atau pihak lain yang memeriksa atas nama BPK; akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasar undang-undang; Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Hanya BPK dan Kementerian Keuangan
BPK; organisasi internasional; lembaga legislatif daerah
Cocokkan pihak dalam Pasal 5 dengan perannya terkait SPKN.
BPK
Subjek utama yang menggunakan SPKN
Akuntan publik atau pihak lain atas nama BPK
Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK
Akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang
Melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasar ketentuan undang-undang
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
Menurut Pasal 6, siapa yang membentuk Komite untuk mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN, dan bagaimana penetapannya?
Kementerian Keuangan; melalui Peraturan Menteri
BPK; ditetapkan dengan Keputusan BPK
DPR; melalui Undang-Undang
APIP; melalui Surat Edaran
Struktur Komite sebagaimana Pasal 6 ayat (3) terdiri dari apa saja?
Dewan Pengawas, Inspektorat, dan Sekretariat
Dewan Konsultatif dan Panitia Kerja yang dibantu Sekretariat
Panitia Khusus dan Tim Teknis tanpa sekretariat
Satuan Tugas dan Auditor Independen
Menurut Pasal 6 ayat (4), Panitia Kerja dapat melibatkan siapa dan dalam kapasitas apa?
Pegawai BPK sebagai evaluator
Pihak di luar BPK sebagai narasumber
Auditor internal swasta sebagai pelaksana utama
Masyarakat umum sebagai responden survei
Berdasarkan Pasal 7, seberapa sering hasil evaluasi penerapan dan/atau pengembangan SPKN dilaporkan kepada BPK?
Setiap lima tahun
Paling sedikit satu kali setiap tahun
Setiap triwulan
Sesuai kebutuhan tanpa batasan waktu
Menurut Pasal 8, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang sudah berjalan saat Peraturan BPK ini mulai berlaku?
Dihentikan sementara hingga ada pedoman baru
Dilanjutkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Dialihkan kewenangannya kepada kementerian terkait
Diulang dari awal sesuai peraturan terbaru
Cocokkan ketentuan peralihan/penutup dengan implikasinya sesuai Pasal 9–11.
Pasal 9
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
Pasal 10
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 11
Peraturan baru mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Apa konsekuensi utama dari Pasal 10 terhadap Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara?
Tetap berlaku penuh tanpa pengecualian
Hanya berlaku untuk pemeriksaan yang sudah berjalan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Dialihkan menjadi peraturan pelaksanaan
Menurut penjelasan, apa tujuan utama negara yang didukung oleh pengelolaan keuangan negara?
Mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Mengurangi defisit anggaran setiap tahun
Meningkatkan penerimaan pajak semata
Mendorong investasi asing langsung
Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan lembaga apa, dan apa kewenangannya terkait keuangan negara?
Kementerian Keuangan; menyusun APBN
BPK; memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
MA; menguji undang-undang tentang keuangan
KPK; menyusun standar akuntansi pemerintah
Cocokkan tujuan/hasil yang diharapkan dengan upaya yang disebutkan dalam penjelasan.
Pemerintahan yang bersih
Pemeriksaan dilakukan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
Mutu hasil pemeriksaan terjamin
Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan
Tujuan negara tercapai
Pengelolaan keuangan negara yang baik
Mengapa pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara perlu didasarkan pada suatu standar pemeriksaan?
Agar laporan keuangan pemerintah dapat diaudit oleh auditor swasta
Untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara
Supaya APBN selalu surplus
Untuk memperluas kewenangan BPK hingga ranah perdata
Standar pemeriksaan yang digunakan dalam SPKN 2007 merujuk utama pada GAGAS. Pada tahun berapa GAGAS yang menjadi rujukan tersebut diterbitkan?
2003
2007
2011
1999
Pernyataan manakah yang BENAR mengenai perbedaan pendekatan standar pemeriksaan?
Principle-based standards mengatur secara rinci/detail, sedangkan rule-based standards berbasis prinsip.
Rule-based standards lebih fleksibel daripada principle-based standards.
Sebelumnya standar pemeriksaan menggunakan rule-based standards yang lebih rinci/detail.
SPAP, ISA, dan ISSAI disusun dengan pendekatan rule-based standards.
Cocokkan setiap standar/istilah dengan keterangan yang tepat.
GAGAS
The Generally Accepted Government Auditing Standards
SPAP
Standar Profesional Akuntan Publik (Indonesia)
ISA
International Standards on Auditing
ISSAI
International Standards of Supreme Audit Institutions
Apa alasan utama perlunya mengganti Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN?
Untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi pemerintah daerah.
Karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar pemeriksaan dan kebutuhan organisasi BPK yang terkini.
Agar selaras dengan peraturan perpajakan terbaru.
Untuk menghapus seluruh ketentuan pasal demi pasal yang dianggap berlebihan.
Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 TIDAK mencakup yang mana?
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Mewujudkan keunggulan militer regional sebagai prioritas utama
Menurut UUD 1945, bagaimana pengelolaan Keuangan Negara harus dilaksanakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?
Secara tertutup dan hanya dilaporkan kepada eksekutif
Secara terbuka dan bertanggung jawab
Diserahkan seluruhnya kepada pihak swasta
Melalui pinjaman luar negeri semata
Pasangkan aspek pengelolaan Keuangan Negara dengan prinsip yang wajib dipenuhi.
Tertib
Sesuai peraturan perundang-undangan
Efisien
Menggunakan sumber daya secara hemat
Transparan
Memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses
Bertanggung jawab
Dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Cakupan pemeriksaan BPK meliputi apa saja?
Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT
Audit internal kementerian, investigasi pidana, dan pengawasan politik
Hanya pemeriksaan laporan keuangan tahunan
Hanya audit kepatuhan pajak daerah
Mengapa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan dan mengapa diperlukan Kerangka Konseptual Pemeriksaan?
Agar pemeriksaan dapat dilakukan sesuai patokan umum, pelaksanaan, dan pelaporan; kerangka konseptual menjadi acuan penyusunan standar sesuai peraturan dan praktik internasional
Karena standar hanya diperlukan untuk audit kinerja; kerangka konseptual bersifat opsional
Untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan hanya pada laporan keuangan; kerangka konseptual dibuat untuk kepentingan internal semata
Supaya BPK dapat menggantikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan standar sendiri
Tujuan utama Kerangka Konseptual Pemeriksaan adalah sebagai acuan dan dasar bagi siapa saja berikut ini?
BPK, APIP, dan akuntan publik; penyusun standar; serta pengguna LHP BPK dan pihak lain terkait
Kementerian Keuangan, DPR, dan BI
BPK, DPR, dan Mahkamah Agung
Auditor internal swasta saja
Pernyataan yang tepat tentang status Kerangka Konseptual adalah:
Merupakan standar dan prosedur pemeriksaan yang mengikat
Bukan standar/prosedur, tetapi menjadi acuan pengembangan standar pemeriksaan
Hanya berlaku untuk akuntan publik
Hanya berisi contoh kertas kerja audit
Lingkup Kerangka Konseptual TIDAK mencakup hal berikut:
Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara
Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara
Pengawasan internal entitas privat
Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara
Bagian lingkup yang membahas hubungan Kerangka Konseptual dengan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan adalah:
Gambaran umum pemeriksaan
Unsur-unsur pemeriksaan
Pengembangan standar pemeriksaan
Hubungan antara Kerangka Konseptual, peraturan, standar, dan ketentuan lain
Konstitusi yang memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri adalah:
UUD 1945
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 1 Tahun 2004
Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan BPK disampaikan menurut ketentuan?
MA, MK, dan Kementerian Keuangan
DPR, DPD, dan DPRD
DPR, BI, dan OJK
Presiden dan Wakil Presiden
Mandat lebih lanjut mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dijabarkan dalam undang-undang:
UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006
UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 2009
Yang dimaksud kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara antara lain mencakup kebebasan dalam:
Penetapan pajak dan bea
Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Pembahasan RUU APBN
Penuntutan pidana korupsi
Selain kebebasan proses, kemandirian BPK juga mencakup ketersediaan sumber daya berikut, KECUALI:
Sumber daya manusia
Anggaran
Sarana pendukung
Saham pada BUMN
Wewenang BPK untuk menentukan objek, waktu, dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan termasuk dalam kewenangan:
Administratif kementerian
Inti pelaksanaan tugas BPK
Kepaniteraan pengadilan
Pengaturan fiskal
BPK berwenang meminta keterangan atau dokumen dari pihak berikut, KECUALI:
Unit organisasi Pemerintah Pusat/Daerah
Bank Indonesia
BUMN/BUMD/BLU
Perusahaan swasta yang tidak mengelola keuangan negara
Contoh kewenangan BPK melakukan pemeriksaan di lokasi fisik adalah:
Menetapkan tarif pajak
Memeriksa tempat penyimpanan uang dan barang milik negara serta pembukuan keuangan negara
Menyusun RKA-K/L
Menerbitkan obligasi negara
BPK menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah:
Persetujuan Mahkamah Agung
Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Persetujuan DPR
Persetujuan BI dan OJK
Pasangan yang tepat antara kewenangan BPK dan contohnya.
Menetapkan kode etik pemeriksa
Kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Menggunakan tenaga ahli di luar BPK
Tenaga ahli/tenaga pemeriksa atas nama BPK
Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah
Sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah
Kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain
BPK dapat memberikan pendapat kepada pihak-pihak berikut karena sifat pekerjaannya. Manakah yang benar?
Hanya DPR dan Presiden
DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga/badan lain yang diperlukan
Hanya lembaga peradilan
Hanya Kementerian Keuangan dan BI
BPK dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh:
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Mahkamah Agung
BPK sendiri
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pernyataan manakah yang paling tepat mendefinisikan pemeriksaan keuangan negara?
Proses audit internal untuk menilai kinerja pegawai negeri
Proses identifikasi, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai keandalan informasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Kegiatan verifikasi pajak oleh kementerian keuangan semata
Pemantauan kas negara oleh bank sentral
Tujuan utama pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dijelaskan adalah untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui...
pengurangan belanja pemerintah setiap tahun
perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan dan/atau prinsip tata kelola yang baik
peningkatan penerimaan pajak semata
privatisasi aset negara
Manakah yang termasuk dalam lingkup pengelolaan keuangan negara menurut materi?
Hanya pelaksanaan dan pelaporan
Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
Hanya perencanaan dan pengawasan
Hanya pertanggungjawaban
Pilih pasangan yang benar antara jenis penerimaan/pengeluaran dan tingkat pemerintahan sesuai lingkup keuangan negara.
Penerimaan Negara
Tingkat pusat
Pengeluaran Negara
Tingkat pusat
Penerimaan Daerah
Tingkat daerah
Pengeluaran Daerah
Tingkat daerah
Menurut daftar lingkup keuangan negara, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman termasuk kategori...
kewajiban negara
hak negara
penerimaan daerah
kekayaan pihak lain
Manakah yang termasuk dalam kekayaan negara/daerah menurut materi?
Hanya uang tunai yang disimpan di bank milik pemerintah
Barang milik negara saja, tidak termasuk piutang
Uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak‑hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD
Hanya aset yang dikelola pihak ketiga
Cocokkan jenis pemeriksaan keuangan negara dengan tujuan utamanya.
Pemeriksaan keuangan
Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas serta rekomendasi perbaikan
PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
Memberikan kesimpulan sesuai tujuan pemeriksaan yang ditetapkan; dapat berupa kepatuhan atau investigatif
Pernyataan berikut ini benar tentang PDTT adalah...
Selalu berfokus pada opini kewajaran laporan keuangan
Hanya menilai efektivitas program
Dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif sesuai tujuan yang ditetapkan
Tidak termasuk dalam jenis pemeriksaan keuangan negara
Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan salah satu manfaat utama pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara?
Memberikan kesimpulan yang subjektif untuk mempercepat pengambilan keputusan pemerintah
Menyediakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan independen, objektif, dan andal berdasarkan bukti yang cukup dan tepat
Menggantikan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap instansi
Menghapus kebutuhan rekomendasi tindak lanjut
Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemeriksaan BPK berkontribusi melalui...
pemberian sanksi pidana langsung kepada pelaku
penyampaian temuan berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian kepada instansi berwenang serta pencegahan melalui penguatan sistem
pengurangan ruang lingkup audit agar lebih efisien
pembekuan anggaran kementerian terkait
Cocokkan aspek yang ditingkatkan oleh pemeriksaan BPK dengan penjelasan yang tepat.
Akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, efektivitas
Rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif
Kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Efektivitas peran APIP
Peningkatan fungsi pengawasan internal pemerintah
Kepercayaan publik
Meningkat atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara
Apa kewajiban BPK terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas?
Melaksanakan tugas secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memublikasikan hasil pelaksanaan sesuai ketentuan melalui berbagai media
Mengutamakan kecepatan publikasi meskipun tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Hanya memublikasikan hasil audit jika diminta oleh kementerian terkait
Menjaga kerahasiaan seluruh hasil audit tanpa pengecualian
Media apa yang disebutkan sebagai saluran publikasi hasil pelaksanaan tugas BPK dalam rangka transparansi dan akuntabilitas?
Hanya media cetak nasional
Hanya konferensi pers tahunan
Berbagai media, baik konvensional maupun dalam jaringan (daring)
Media sosial pribadi auditor
Pernyataan mana yang TIDAK sejalan dengan manfaat pemeriksaan BPK sebagaimana diuraikan?
Mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan negara
Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Mengurangi kebutuhan akan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga perannya berkurang
Meningkatkan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK
Manakah yang termasuk unsur pemeriksaan keuangan negara menurut kerangka konseptual?
Hubungan tiga pihak; hal pokok dan informasinya; kriteria; bukti; LHP; pemantauan tindak lanjut
Hanya hubungan dua pihak dan laporan keuangan
Hanya kriteria pemeriksaan dan bukti
Hanya laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Pasangan yang tepat antara unsur dan contoh/penjelasannya.
Hubungan tiga pihak
Pemeriksa, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna LHP
Hal pokok (subject matter)
Informasi atau objek yang dinilai dalam pemeriksaan
Bukti pemeriksaan
Basis yang dikumpulkan auditor untuk mendukung kesimpulan
Pemantauan tindak lanjut
Kegiatan setelah LHP untuk menindaklanjuti hasil
Berapa pihak yang terlibat dalam pemeriksaan keuangan negara dan siapa saja?
Dua pihak: pemerintah dan BPK
Tiga pihak: pemeriksa keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna LHP
Empat pihak: BPK, kementerian, DPR, dan masyarakat
Satu pihak: BPK
Siapa yang dimaksud sebagai pemeriksa keuangan negara menurut ketentuan dan peran BPK?
Hanya akuntan publik
BPK sebagai lembaga negara; dapat menugaskan pemeriksa BPK dan/atau tenaga ahli/di luar BPK untuk dan atas nama BPK
Hanya inspektorat daerah
DPR selaku lembaga perwakilan
Pernyataan yang benar terkait peran akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara adalah…
Akuntan publik tidak boleh melakukan pemeriksaan keuangan negara
Akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dan SPAP serta SPKN; hasilnya dievaluasi BPK dan disampaikan kepada lembaga perwakilan
Akuntan publik bekerja tanpa pedoman SPKN
Laporan akuntan publik tidak perlu disampaikan ke BPK
Siapa yang termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan negara?
Pihak yang diperiksa dan bertanggung jawab atas informasi hal pokok, mengelola hal pokok, dan/atau menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK sebagai auditor
Lembaga perwakilan seperti DPR
Akuntan publik
Cocokkan jenis pengguna LHP dengan contoh entitasnya.
Lembaga Perwakilan
DPR, DPD, DPRD
Pemerintah
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pihak lain yang berkepentingan
Masyarakat, penegak hukum, dan lembaga yang berkepentingan terhadap LHP
Tindakan yang dapat dilakukan lembaga perwakilan sebagai pengguna LHP adalah…
Menetapkan SPAP
Meminta penjelasan kepada BPK, melakukan pembahasan sesuai kewenangan, meminta pemeriksaan lanjutan, dan meminta Pemerintah melakukan tindak lanjut
Menunjuk auditor internal kementerian
Menyusun anggaran BPK
Manakah yang paling tepat menggambarkan pengertian hal pokok (subject matter) dalam suatu penugasan pemeriksaan?
Hasil evaluasi atau pengukuran terhadap kriteria tertentu
Hal-hal yang diperiksa dan/atau menjadi perhatian yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu
Dokumen spesifikasi yang menjelaskan kapasitas fasilitas
Tolok ukur yang digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan
Informasi hal pokok (subject matter information) merujuk pada...
Hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria
Faktor-faktor relevan yang tidak boleh diabaikan
Prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat
Tujuan dan jenis pemeriksaan
Pasangkan contoh hal pokok dengan bentuk informasi hal pokok yang mungkin relevan.
Kinerja/ kondisi keuangan
Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan
Kinerja/ kondisi nonkeuangan
Indikator efisiensi dan efektivitas entitas
Karakteristik fisik
Dokumen tentang spesifikasi
Sistem dan proses
Asersi tentang efektivitas (mis. pengendalian internal)
Perilaku
Pernyataan kepatuhan atau pernyataan efektivitas
Karakteristik hal pokok dapat berbeda-beda. Manakah kombinasi cakupan karakteristik yang disebutkan?
Kuantitatif vs kualitatif; objektif vs subjektif; historis vs prospektif; terkait titik waktu vs periode tertentu
Internal vs eksternal; strategis vs operasional; publik vs privat
Valid vs reliabel; material vs imaterial; wajib vs sukarela
Finansial vs nonfinansial; publik vs rahasia; sederhana vs kompleks
Menurut materi, penentuan hal pokok dikatakan tepat apabila memenuhi syarat berikut, KECUALI:
Dapat diidentifikasi dan memungkinkan evaluasi serta pengukuran konsisten terhadap kriteria yang telah diidentifikasi
Memungkinkan penerapan prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna memberikan keyakinan memadai
Seluruh bukti harus berasal dari sumber eksternal independen
Kriteria yang digunakan telah diidentifikasi sebelumnya
Tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan dan tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok dipengaruhi oleh...
Karakteristik hal pokok
Jenis laporan keuangan
Ukuran organisasi
Jumlah auditor
Kriteria pemeriksaan didefinisikan sebagai...
Himpunan prosedur audit rinci
Tolok ukur yang digunakan untuk memeriksa dan menilai hal pokok, termasuk penyajian dan pengungkapan yang relevan
Dokumen kebijakan internal entitas
Ringkasan hasil pengujian kepatuhan
Pasangkan karakteristik kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan penjelasannya.
Relevan
Memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna membantu pengambilan keputusan oleh pengguna
Lengkap
Faktor-faktor relevan yang dapat memengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan
Andal
Memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi sama
Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai definisi bukti pemeriksaan?
Informasi yang digunakan auditor untuk menghitung materialitas laporan keuangan
Informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan
Dokumentasi internal entitas yang selalu bersifat cukup dan tepat
Pendapat profesional Pemeriksa tanpa dukungan data
Apa yang dimaksud dengan kecukupan bukti pemeriksaan?
Ukuran kualitas bukti yang relevan, valid, dan andal
Ukuran kuantitas bukti pemeriksaan
Metode yang digunakan untuk memperoleh bukti
Hubungan biaya-manfaat dalam pengumpulan bukti
Ketepatan bukti pemeriksaan merujuk pada...
kuantitas bukti yang diperoleh.
kualitas bukti yang relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan.
penghematan waktu pemeriksa dalam mengumpulkan bukti.
tingkat materialitas temuan.
Pernyataan yang BENAR terkait hubungan kecukupan dan ketepatan bukti adalah...
Kuantitas bukti yang lebih banyak selalu dapat mengompensasi kualitas yang buruk.
Keduanya tidak berhubungan satu sama lain.
Keduanya saling berhubungan, dan kuantitas lebih banyak belum tentu dapat mengompensasi kualitas yang buruk.
Kualitas bukti tidak relevan jika jumlahnya banyak.
Pasangkan bentuk bukti pemeriksaan dengan contoh metodenya.
Catatan transaksi dan komunikasi tertulis/lisan
Rekalkulasi, prosedur analitis, atau teknik lainnya
Keterangan pihak di luar entitas yang diperiksa
Konfirmasi atau permintaan keterangan
Hasil observasi Pemeriksa
Inspeksi dan observasi
Bagaimana Pemeriksa menyikapi biaya dan kesulitan dalam memperoleh bukti?
Biaya yang tinggi dapat menjadi alasan untuk menghapus prosedur tanpa pertimbangan lain.
Kesulitan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan prosedur ketika tidak ada prosedur alternatif yang tersedia.
Biaya selalu lebih penting daripada kualitas bukti.
Jika sulit, Pemeriksa boleh berhenti mengumpulkan bukti sama sekali.
Tujuan utama Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah...
Menyajikan rencana kerja pemeriksa untuk periode berikutnya.
Menyajikan kesimpulan dan hasil analisis atas pengujian bukti terkait informasi hal pokok.
Menyajikan pendapat hukum atas peraturan perundang-undangan terbaru.
Mengumumkan sanksi kepada entitas yang diperiksa.
Manakah pernyataan yang tepat mengenai keterbukaan LHP?
Selalu rahasia dan tidak dapat diakses publik.
Terbuka untuk umum setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan, kecuali memuat rahasia negara dan/atau unsur pidana yang diproses hukum.
Hanya dapat diakses oleh auditor internal entitas.
Hanya ringkasannya yang boleh diakses publik tanpa pengecualian.
Siapa yang menindaklanjuti LHP dan bagaimana pemantauannya?
Pemeriksa menindaklanjuti sendiri dan tidak ada pemantauan.
Pejabat pengelola keuangan negara sebagai pihak bertanggung jawab; BPK memantau secara periodik dan menyampaikan hasilnya kepada lembaga perwakilan serta pihak yang bertanggung jawab.
Masyarakat umum menindaklanjuti, BPK tidak memantau.
Kepolisian menindaklanjuti semua LHP tanpa kecuali.
Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara yang harus dipahami penyusun standar dan Pemeriksa meliputi apa saja? Pilih kombinasi yang paling lengkap dan benar.
Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi, komunikasi
Kode etik, pelatihan, remunerasi, etika bisnis
Pengendalian mutu, pemasaran, logistik, kontrak
Integritas, audit internal, anggaran, perpajakan
Apa tujuan utama penerapan kode etik bagi Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara?
Menjamin keuntungan lembaga
Mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara
Mempercepat proses pemeriksaan tanpa standar
Mengurangi dokumentasi pemeriksaan
Menurut materi, independensi menuntut pemeriksa untuk...
Memihak kepada pihak yang diaudit demi kelancaran data
Objektif, bebas dari benturan kepentingan, serta menjaga independence of mind dan independence in appearance
Menyerahkan seluruh keputusan kepada manajemen entitas
Hanya menjaga penampilan profesional tanpa memikirkan konflik kepentingan
Pernyataan yang paling tepat tentang integritas adalah...
Kemampuan teknis semata
Mutu atau sifat yang menunjukkan kesatuan utuh dengan kejujuran, kerja keras, dan kompetensi yang memadai
Sikap skeptis terhadap semua bukti
Prosedur review berjenjang
Profesionalisme diwujudkan antara lain dengan...
Mengandalkan intuisi tanpa standar
Selalu bersikap skeptisisme profesional dan mengedepankan pertimbangan profesional
Mengabaikan peraturan perundang-undangan
Mengurangi ketelitian demi efisiensi
Makna skeptisisme profesional menurut materi adalah...
Menganggap semua pihak bertanggung jawab pasti tidak jujur
Tidak menganggap pihak bertanggung jawab tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap kejujuran mereka tidak perlu dipertanyakan
Mempercayai penuh tanpa verifikasi
Menolak seluruh bukti dari manajemen
Tujuan sistem pengendalian mutu BPK adalah...
Menurunkan biaya audit
Menjaga agar kualitas pemeriksaan yang dilakukan tetap terjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan
Mengurangi jumlah pemeriksa
Menghapus konsultasi selama pemeriksaan
Komponen yang termasuk dalam sistem pengendalian mutu menurut materi adalah...
Supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan
Promosi, penjualan, dan hubungan pelanggan
Penyusunan anggaran negara
Audit teknologi informasi saja
Menurut prinsip manajemen dan keahlian tim pemeriksa, apa tujuan utama BPK merekrut SDM berkualifikasi, memberikan pelatihan, menyiapkan standar/pedoman, dan menyediakan sumber daya pemeriksaan yang cukup?
Mempercepat penyusunan LHP tanpa mempertimbangkan kualitas
Menjaga kompetensi profesional pemeriksa melalui pengembangan profesional berkelanjutan
Mengurangi biaya perjalanan dinas pemeriksa
Menggantikan kebutuhan akan pertimbangan profesional
Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan pengembangan kapasitas pemeriksa pada tingkat internasional?
Dilakukan terutama melalui rotasi internal tanpa interaksi eksternal
Mencakup pertukaran ide dan pengalaman melalui kongres, pelatihan, seminar, dan kelompok kerja internasional
Hanya berfokus pada pembelajaran mandiri melalui e-learning
Terbatas pada kerja sama dengan auditor swasta nasional
Saat menggunakan hasil kerja pihak lain di luar BPK, apa yang wajib dipastikan oleh pemeriksa?
Ketersediaan anggaran proyek pihak lain
Kepatuhan pihak lain pada standar akuntansi internasional saja
Kompetensi dan independensi tenaga ahli/tenaga pemeriksa luar serta kualitas hasil pekerjaannya
Kesamaan metodologi pelatihan dengan BPK
Tujuan utama penggunaan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh pemeriksa adalah untuk:
Mengalihkan seluruh tanggung jawab audit kepada APIP
Meningkatkan koordinasi dan kerja sama serta mengurangi duplikasi pekerjaan
Memperluas ruang lingkup audit tanpa bukti tambahan
Menjamin bahwa APIP melakukan audit keuangan tahunan
Cocokkan konsep dengan penjelasannya.
Risiko pemeriksaan
Risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dikurangi melalui pengembangan dan pelaksanaan prosedur pemeriksaan.
Materialitas (umum)
Konsep relevan untuk semua pemeriksaan; suatu hal dianggap penting bila pengetahuannya memengaruhi keputusan pengguna LHP; memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif.
Dokumentasi pemeriksaan yang memadai
Memberikan pemahaman jelas atas prosedur, bukti, dan kesimpulan; dikelola dalam sistem yang aman, teratur, efisien, dan efektif.
Dalam konteks materialitas, faktor apa yang digunakan untuk menentukannya menurut prinsip pada materi?
Ambang tetap sebesar 5% dari total aset
Pertimbangan profesional yang bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kriteria yang hanya bersifat kuantitatif
Penilaian yang ditetapkan oleh pihak manajemen entitas
Dokumentasi pemeriksaan harus memungkinkan pemeriksa berpengalaman yang sebelumnya tidak mengetahui pemeriksaan tersebut untuk memahami hal-hal berikut, KECUALI:
Sifat, saat, lingkup, dan hasil prosedur yang dilakukan
Bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan
Alasan di balik hal-hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional
Rencana karier jangka panjang anggota tim pemeriksa
Manakah yang BUKAN merupakan tujuan pengelolaan dokumentasi pemeriksaan sesuai prinsip?
Menjaga agar dokumentasi aman, tidak cepat rusak, teratur, efisien, dan efektif
Memungkinkan evaluasi kesimpulan pemeriksaan oleh pihak berkompeten
Menghapus catatan prosedur yang tidak menghasilkan temuan
Menyediakan dasar informasi yang jelas atas prosedur, bukti, dan kesimpulan
Apa tujuan utama komunikasi dalam pemeriksaan menurut kerangka konseptual?
Mempromosikan citra lembaga pemeriksa
Membangun komunikasi yang efisien dan efektif sepanjang proses pemeriksaan
Mengurangi jumlah bukti yang perlu dikumpulkan
Menggantikan laporan hasil pemeriksaan tertulis
Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan ruang lingkup komunikasi pemeriksaan oleh BPK atau Pemeriksa?
Hanya mencakup penyampaian laporan akhir kepada publik
Hanya fokus pada koordinasi internal antar auditor
Mencakup perolehan data dan informasi untuk bukti pemeriksaan serta penyampaian hasil kepada pihak yang bertanggung jawab
Terbatas pada konsultasi dengan Pemerintah
Dalam proses komunikasi pemeriksaan, kepada siapa pemeriksa dapat mengomunikasikan hal-hal terkait pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Media massa
Pemangku kepentingan
Masyarakat umum tanpa batasan
Lembaga internasional
Pengembangan standar pemeriksaan harus mempertimbangkan perkembangan standar di lingkungan profesi pada tingkat:
Daerah dan nasional saja
Nasional dan internasional
Regional saja
Internasional saja
Pasangkan elemen proses pengembangan standar pemeriksaan dengan contoh langkahnya.
Due process
Langkah-langkah cermat agar standar diterima secara umum
Konsultasi eksternal
Tanggapan dari pemerintah dan organisasi profesi di bidang pemeriksaan
Pertimbangan standar global
Mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional
Langkah berikut termasuk dalam penyusunan standar pemeriksaan berdasarkan kerangka konseptual, KECUALI:
Pengidentifikasian topik atau masalah
Riset terbatas
Penulisan draft standar
Penerbitan standar tanpa exposure draft dan konsultasi
Urutan kegiatan yang lazim terjadi setelah peluncuran exposure draft standar adalah:
Finalisasi segera tanpa umpan balik
Pembahasan tanggapan, masukan, konsultasi draft dengan Pemerintah, lalu finalisasi dan penetapan
Revisi minor, kemudian riset terbatas
Penulisan ulang kerangka konseptual
Manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan revisi mayor dan revisi minor atas standar pemeriksaan?
Revisi mayor hanya berupa perubahan istilah penting, sedangkan revisi minor mengubah satu subbab secara menyeluruh
Revisi mayor adalah penambahan, pengurangan, atau perubahan menyeluruh suatu subbab; revisi minor adalah penambahan, pengurangan, atau perubahan istilah penting, kalimat, atau paragraf
Revisi mayor tidak memerlukan konsultasi, sedangkan revisi minor memerlukan konsultasi
Tidak ada perbedaan; keduanya sinonim
