Font size
WorksheetsHukum Islam di Indonesia
Total questions: 40
Worksheet time: 25mins
UU yang pertama kali mengatur hukum perkawinan sebagai bentuk eksistensi hukum Islam adalah
UU no. 22/1964
UU no. 32/ 1954
UU no. 1/ 1974
UU no. 1/ 1991
Di antara bentuk tadarruj UU perkawinan adalah lahirnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang memberikan penyempurnaan pada aspek berikut, kecuali:
Dasar filosofis
Tujuan perkawinan
Dasar yuridis
Sasaran perkawinan
Diantara bentuk penyempurnaan UU nomor perkawinan no. 1/1974 dalam KHI bab 1 Perkawinan, sbb kecuali:
Kawin hamil
Poligami
Saksi Perkawinan
penyelesaian sengketa harta bersama
Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah UU yang mengawali gradualitas pada legislasi:
Penyelenggaraan ibadah haji
Pengelolaan Zakat
Pengelolaan Wakaf
Peradilan Agama
Ada tiga tahapan legislasi yang berlaku dalam peradilan agama sejak 1989, 2006 dan 2009 mencakup aspek berikut ini ... kecuali:
Eksistensi dan kedudukan
Kompetensi dan literatur
Susunan dan pembinaan peradilan agama
Sifat dan bentuk peradilan agama
UU peradilan agama No. 3 tahun 2006 memperluas kewenangan peradilan agama dalam hal perkara ekonomi syariah, termasuk dengan lahirnya peraturan MA nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang memuat:
2 buku 674 pasal
3 buku 746 pasal
4 buku 796 pasal
5 buku 976 pasal
UU penyelenggaraan haji No. 17 tahun 1999 menekankan pada hal berikut ini ... kecuali:
Peningkatan posisi regulasi
Menghapus UU yang tidak sejalan dengan UU ini
Menghapus ketentuan paspor haji dengan paspor internasional
Meningkatkan perhatian, peran dan tanggungjawab pemerintah
Gradualitas legislasi penyelenggaraan ibadah haji setelah UU No. 17 tahun 1999 adalah:
UU No. 13 tahun 2008 dan UU No. 34 tahun 2009
UU No. 13 tahun 2008 dan UU No. 23 tahun 2011
UU No. 36 tahun 2008 dan UU No. 34 tahun 2009
UU No. 36 tahun 2008 dan UU No. 23 tahun 2011
UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat datang untuk merevisi secara mendasar UU zakat tahun 1999 terutama tentang:
Menghapus semua peraturan sebelumnya
Petunjuk pelaksanaan dan pengaturan zakat
Pengertian zakat, Muzakki dan macam-macam harta yang wajib di zakat dst
Tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dengan kewajiban pajak
UU zakat No. 23 tahun 2011 terdiri dari 47 pasal dan 32 pasal di antaranya mengatur tentang:
Peran pemerintah
Peran LAZ sebagai mitra pemerintah
Peran BAZ, LAZ, UPZ dalam memaksimalkan pengumpulan zakat
Struktur, prosedur dan pembentukan serta tugas dan wewenang BAZ dan LAZ ditingkat pusat dan daerah
Materi UU wakaf No. 41 tahun 2004 memuat:
10 bab 71 pasal
11 bab 71 pasal
12 bab 71 pasal
13 bab 71 pasal
UU Sukuk (SBSN) No. 19 tahun 2008 mengatur tentang hal berikut ... kecuali;
Sebagai UU pertama tentang obligasi syariah
Sebagai UU yang mengakomodir langsung norma hukum fikih Islam
Pencantuman landasan yuridis merujuk UU 1945
Sebagai perusahaan Penerbit SBSN
UU Perbankan syariah No. 2 tahun 2008 diatur sebelumnya dengan UU sebagai berikut:
UU No. 7/1991 > UU. No. 10/ 1998 dan UU No. 23/ 1999 > UU. No. 3/ 2004
UU No. 7/1992 > UU. No. 10/ 1998 dan UU No. 23/ 1999 > UU. No. 3/ 2004
UU No. 7/1993 > UU. N0. 10/ 1998 dan UU No. 23/ 1999 > UU. No. 3/ 2004
UU No. 7/1994 > UU. No. 10/ 1998 dan UU No. 23/ 1999 > UU. No. 3/ 2004
Sifat gradualitas pembentukan peraturan perundang-undangan Islam tahap ketiga di Indonesia, yakni mencakup:
Termuat dalam satu/beberapa pasal pada UU
PP/Inpres/ Permen kementerian terkait
Revisi UU
UU Islam yang berdiri sendiri
Bentuk gradualitas legislasi Hukum Islam di Indonesia di Indonesia secara vertikal adalah:
Norma dasar (Pancasila) > Pembentukan Norma Hukum > Peraturan perundangan
Norma dasar (Pancasila) > Norma Yuridis > Peraturan perundangan
Norma dasar (Pancasila) > Pembentukan Norma Hukum > Peraturan perundangan
Norma dasar (Pancasila) > Norma Yuridis > Pembentukan Norma Hukum > Peraturan perundangan
Bentuk gradualitas hukum Islam di Indonesia mencakup:
Pemeliharaan hukum; Pembentukan hukum baru; Revisi
Pemeliharaan hukum; Pembentukan hukum baru; Revisi; Penggantian hukum
Pemeliharaan hukum; Pembentukan hukum baru; Penggantian Hukum
Pemeliharaan hukum; Revisi; Penggantian Hukum
Berikut merupakan unsur yang harus ada dalam memberikan pengertian terhadap Hukum Perdata Islam, kecuali
Berasal dari sumber hukum Islam
Membahas hukum antar orang-perorangan
Merupakan hukum positif yang bersifat mengikat
Objek kajian hukum bisnis
Berikut merupakan unsur yang harus ada dalam memberikan pengertian terhadap Hukum Perdata Islam, kecuali
Berasal dari sumber hukum Islam
Membahas hukum antar orang-perorangan
Merupakan hukum positif yang bersifat mengikat
Objek kajian hukum bisnis
Al-Qur'an dan Hadits berkedudukan sebagai ...... hukum
Sumber
Dasar
Perangkat
Sandaran
Haram li gairihi yaitu perbuatan haram karena ada sebab tertentu. Salah satu contohnya adalah....
Jual beli yang mengandung tipuan
Mabuk
Mencuri
Berzina
Contoh hukum produk ijtihad adalah.....
tiap muslim wajib solat
tiap muslim wajib jakat
tiap jamaah haji indonesia boleh ihram dari Jeddah
tiap muslim wajib puasa
Hukum Taklifi adalah hukum yang diberlakukan bagi....
ana-anak
orang yang sudah berkeluarga
orang yang dalam perjalanan
orang dewasa
contoh fiqh ibadah kecuali
jual beli
sholat
thaharoh
puasa
Yang tidak termasuk hikmah penerapan sumber hukum islam adalah....
setiap amalannya memperoleh pahala dari Allah swt
bertambah iman dan taqwa kepada Allah swt
berhati-hati dan hidup secara teratur
hidupnya akan lebih gelisah
contoh fiqh muamalah, kecuali
perkawinan
sewa-menyewa
jual beli
zakat
dibawah ini adalah metode penemuan hukum yurisprudensi, kecuali
konstruksi
interpretasi
argumentasi
adat kebiasaan
dibawah ini adalah metode penemuan hukum islam, kecuali
istishab
istihsan
istislah
hermeneutika
karakteristik fiqih adalah
tidak memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat
fiqih lebih mendahulukan kepentingan individu
fiqih relevan dengan perkembangan zaman
memihak pada golongan tertentu
ada berapakah lembaga fatwa di Indonesia
1
2
3
4
dalam pasal 7 UU 12/2011, dibawah ini adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia, kecuali
peraturan pemerintah
peraturan presiden
ketetapan MPR
yuridprudensi
yurisprudensi administratif adalah
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)
PERMA (Peraturan Maahkamah Agung)
FATWA
Putusan Pengadilan
metode argumentasi digunakan hakim dalam menemukan hukum bagi peristiwa kongkrit yang?
belum lengkap aturannya
belum jelas aturannya
tidak ada aturannya
sudah lengkap aturannya
metode penemuan hukum islam yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat adalah
istislah
istishab
qiyas
ijma'
kedudukan hakim di indonesia adalah
pejabat negara
penegak hukum
aparatur sipil negara
corong Undang-undang
hak yang diperoleh hakim karena jabatannya adalah
hak ex officio
ultra petita
hak penemuan hukum
hak memutus perkara
contoh ultra petita dibawah ini adalah
nafkah iddah pada cerai talak
nafkah anak pada cerai gugat
harta bersama pada cerai talak dan cerai gugat
hak perwalian pada cerai gugat
sumber hukum yang utama dalam hukum islam adalah
Al-Qur'an, Hadits, ijtihad
Al-Qur'an, Hadits, ijma'
Al-Qur'an, Hadits, yurisprudensi
Al-Qur'an, ijtihad, yurisprudensi
Sebagai sumber hukum Islam yang ke tiga, ijtihad dimaksudkan untuk ….
Untuk menambah perbendaharaan sumber hukum dalam ajaran agama Islam
Sebagai bukti bahwa ulama-ulama suka berfatwa
Sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits
Pelengkap Al-Qur’an dan Hadits
Semua pilihan jawaban benar
Menurut ilmu fiqih hukum-hukum dalam Islam disebut dengan Lima Hukum (Al-Ahkamul Khamsah), yaitu….
wajib, haram, mubah, halal, dan makruh
wajib, haram, mubah, sunat dan makruh
fardhu, halal, haram, najis dan suci
halal, haram, sunat, batal dan syah
fardhu kifayah, fardhu ‘ain, sunat muakad, sunat haiat dan makruh
Al-Qur’an berisi tiga komponen dasar hukum yaitu …
Aqidah-rukun islam-akhlaq
iman-Aqidah-syari’at
Aqidah-syari’at-muamalat
Aqidah-syari’at-syara’
Aqidah-syari’at-akhlaq
