Partai politik hanya berfungsi dalam pembentukan koalisi pemerintah.

Partai politik menjadi pilar utama penyelenggaraan pemilu yang menyalurkan aspirasi rakyat ke lembaga legislatif.

Partai politik wajib membentuk kebijakan publik tanpa melibatkan warga negara.

Partai politik tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan negara.

Mengutamakan kepentingan kekuasaan agar stabilitas terjaga.

Mengabaikan dasar hukum karena situasi bersifat dinamis.

Memahami dasar hukum sekaligus mempertimbangkan dinamika faktual politik.

Menunda seluruh proses legislasi hingga tekanan publik mereda.

Menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Menyalurkan aspirasi politik masyarakat ke dalam kebijakan publik.

Menjaga stabilitas politik dan sosial di negara.

Melaksanakan pemilihan umum secara langsung.

DPD

DPR

MA

Presiden

Lembaga pengawas undang-undang

Wadah untuk menyalurkan aspirasi politik anggota DPR dari partai yang sama

Alat pemerintah untuk menerbitkan peraturan

Komisi independen untuk mengajukan rancangan perundang-undangan

Menetapkan Undang-Undang secara mandiri

Mengusulkan, menyusun, dan membahas RUU sebagai arena penerjemahan kepentingan partai

Mengeluarkan putusan yudisial terhadap sengketa pemilu

Melaksanakan program legislatif di kementerian

Partai hanya menilai kebijakan setelah disahkan pemerintah

Partai merumuskan platform policy yang menjadi acuan wakilnya di DPR/DPRD

Partai tidak boleh mengusulkan kebijakan di bidang ekonomi

Partai wajib mengikuti seluruh usulan dari eksekutif tanpa revisi

Organisasi independen di luar struktur DPR

Pengelompokan anggota DPR berdasarkan partai politik sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen

Perkumpulan lintas partai untuk isu-isu tertentu

Unit sekretariat administratif nonpolitik

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

Pasal 22E ayat 3 UUD 1945

Pasal 28 UUD 1945

Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011

Pasal 22E ayat 1 UUD 1945

Partai tidak boleh mengusulkan Raperda melalui anggota DPRD

Kinerja partai selalu optimal sebagai saluran aspirasi masyarakat daerah

Belum ada partai yang secara konsisten mengusulkan atau menolak usulan Perda berdasarkan kajian

Partai dilarang melakukan evaluasi kerja terhadap anggotanya di parlemen daerah

Anggota DPRD tidak wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada partai

Pembentukan koalisi lintas partai untuk mencapai konsensus

Makna pembagian atas dua bagian kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya yang berlawanan

Proses negosiasi antara pemerintah dan oposisi

Upaya menyatukan perbedaan pandangan menjadi satu suara

Polarisasi memastikan semua suara minoritas terwakili di parlemen

Polarisasi mencerminkan perpecahan antara partai politik dan pendukung mereka sehingga konflik dan rivalitas politik meningkat

Polarisasi membuat masyarakat lebih toleran terhadap perbedaan pandangan

Polarisasi menghilangkan persaingan politik yang tidak sehat

Meningkatkan partisipasi politik warga

Menimbulkan konflik dan perpecahan di antara kelompok masyarakat

Mendorong dialog antar kelompok yang berbeda

Memperkuat kesadaran politik di kalangan pemilih

Dengan mendorong debat berbasis data kebijakan

Dengan menjadikan identitas seperti agama, etnis, atau daerah sebagai alat mencari dukungan sehingga persaingan berubah menjadi konflik antaridentitas

Dengan memperkuat institusi demokrasi lokal

Dengan mengurangi penonjolan perbedaan antar kelompok

Peningkatan partisipasi pemilih dan transparansi anggaran

Terbentuknya koalisi lintas identitas yang stabil

Pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis

Penguatan institusi demokrasi tanpa konflik

Menurunnya partisipasi pemilih secara signifikan

Kemenangan pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno dengan 57,95% suara sah sebagai bukti efektivitas politik identitas

Dibatalkannya pemilihan oleh KPU karena pelanggaran kampanye

Kalahnya pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno karena isu identitas tidak efektif

Indonesia memiliki lebih dari 170 juta pengguna internet, sekitar 88% menggunakan media sosial untuk berita dan informasi politik.

Indonesia memiliki 88 juta pengguna internet, dan 170% di antaranya memakai media sosial untuk politik.

Hanya generasi milenial yang menggunakan internet untuk politik, sekitar 88% dari populasi.

Kurang dari setengah pengguna internet Indonesia memakai media sosial untuk informasi politik.

Buzzer hanya menyebarkan informasi netral tanpa memengaruhi pemilih.

Buzzer sering digunakan untuk menyebarkan informasi tidak akurat atau memperkuat citra kandidat tertentu, sehingga memengaruhi opini publik dan pilihan politik.

Buzzer tidak relevan dalam pemilu karena jarang digunakan.

Buzzer diwajibkan oleh undang-undang untuk mengedukasi pemilih secara objektif.

Partai semata-mata menjadi wadah perjuangan ideologi yang stabil

Partai terutama bertugas menyalurkan bantuan sosial

Partai menjadi arena perebutan kepentingan politik selain wadah ideologi

Partai tidak berpengaruh dalam proses kebijakan publik

Partai dilarang membentuk koalisi kekuasaan