WorksheetsLATIHAN SOAL BAB 2
Total questions: 73
Worksheet time: 39mins
Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk _________.
kesejahteraan rakyat
kepentingan golongan tertentu
kekuasaan pemerintah semata
kepentingan individu
dominasi partai politik
Salah satu tujuan Demokrasi Pancasila adalah mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
Benar
Salah
Demokrasi Pancasila menolak _________.
ateisme
nasionalisme
patriotisme
humanisme
Demokrasi Pancasila menegakkan kebenaran berdasarkan _________.
budi pekerti yang luhur
kekuasaan mutlak
kepentingan golongan
kekuatan militer
Demokrasi Pancasila bertujuan mengembangkan _________ Indonesia.
kepribadian
kekayaan
wilayah
teknologi
Demokrasi Pancasila menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan _________?
Tuhannya
Negaranya
Keluarganya
Temannya
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui:
Pemilihan umum secara langsung
Penunjukan pemimpin oleh pemerintah
Kekuasaan mutlak di tangan presiden
Pengambilan keputusan tanpa musyawarah
Konstitusi menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia melalui:
pemberian hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
pembatasan hak memilih dan dipilih
pelarangan partai politik
penetapan satu partai politik saja
Demokrasi kerakyatan cocok bagi Indonesia karena...
sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia
mengutamakan kepentingan golongan tertentu saja
tidak memerlukan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
hanya berlaku di negara maju
Isilah titik-titik berikut dengan indikator demokrasi yang sesuai menurut Affan Gaffar: Artinya setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas, hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dan menikmati pers yang bebas.
Pemenuhan hak-hak dasar
Kedaulatan di tangan elit politik
Pemusatan kekuasaan pada pemerintah
Pembatasan kebebasan pers
Berdasarkan bacaan, pada periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949), apakah semua indikator demokrasi sudah terpenuhi?
Belum semua indikator terpenuhi.
Semua indikator demokrasi sudah terpenuhi.
Demokrasi tidak diterapkan sama sekali.
Indikator demokrasi tidak relevan pada periode tersebut.
Mengapa UUD 1945 pada awal kemerdekaan dianggap bersifat sementara menurut pidato Sukarno?
Karena UUD 1945 dianggap kurang lengkap dan kurang sempurna.
Karena UUD 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa.
Karena UUD 1945 merupakan hasil musyawarah panjang.
Karena UUD 1945 telah disahkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sehari setelah Indonesia merdeka, konstitusi tertulis pertama yang diberlakukan adalah:
UUD 1945
UUD RIS
UUD Sementara 1950
UUD 2002
Menurut teks, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI terdiri atas tiga bagian utama. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian utama UUD 1945?
Mukadimah Konstitusi
Batang Tubuh Konstitusi
Penjelasan Konstitusi
Menurut teks, penjelasan UUD 1945 pertama kali dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal berapa?
15 Februari 1946
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
27 Desember 1949
Tugas utama KNIP setelah dibentuk pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah...
membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan
mengatur sistem pendidikan nasional
menyusun undang-undang dasar baru
mengelola keuangan negara
Sebutkan salah satu peristiwa penting yang terjadi pada 27 Desember 1949!
penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda
proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta
penandatanganan Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda
agresi militer Belanda kedua terhadap Indonesia
Siapakah Presiden Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta pada masa UUD RIS?
Mr. Assaat
Dr. Soetomo
Ir. Djuanda
Sultan Hamengkubuwono IX
Berapa jumlah bab dalam Batang Tubuh UUD RIS 1945?
6 bab
7 bab
8 bab
5 bab
Berapa jumlah pasal dalam Batang Tubuh UUD RIS 1945?
197 pasal
37 pasal
45 pasal
150 pasal
Berapa jumlah alenia dalam Mukadimah UUD RIS 1945?
4 alenia
3 alenia
5 alenia
2 alenia
Bentuk pemerintahan menurut UUD RIS 1949 adalah...
republik
monarki
federasi
kesultanan
Siapakah yang menjabat sebagai kepala pemerintahan menurut UUD RIS 1949?
perdana menteri
presiden
wakil presiden
menteri dalam negeri
Apa nama konstitusi yang berlaku di Indonesia pada periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959?
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
Undang-Undang Dasar 1945
Konstitusi RIS 1949
Undang-Undang Dasar 2002
Mengapa Undang-Undang Dasar 1950 disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara?
Karena sifatnya hanya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.
Karena Undang-Undang Dasar 1950 berlaku untuk seluruh negara di Asia Tenggara.
Karena Undang-Undang Dasar 1950 merupakan hasil amandemen dari UUD 1945.
Karena Undang-Undang Dasar 1950 dibuat untuk menggantikan UUD RIS secara permanen.
Sistematika UUDS 1950 terdiri atas dua bagian utama, yaitu ... dan ...
Mukadimah dan Batang Tubuh
Pembukaan dan Penjelasan
Pendahuluan dan Lampiran
Prolog dan Epilog
Berapa jumlah bab dan pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUDS 1950?
6 bab dan 146 pasal
8 bab dan 120 pasal
10 bab dan 200 pasal
5 bab dan 100 pasal
Salah satu pokok yang diatur dalam UUDS 1950 adalah bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan ...
republik
monarki
federasi
kesultanan
Pada masa UUDS 1950, terjadi tujuh kali pergantian kabinet.
True
False
Sebutkan salah satu isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
membubarkan badan Konstituante; menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; pembentukan MPRS dan DPAS.
mengangkat presiden seumur hidup; membubarkan DPR; menetapkan UUD 1950 sebagai konstitusi.
menghapuskan sistem multipartai; menetapkan ekonomi terpimpin; membentuk kabinet parlementer.
menetapkan pemilihan umum setiap 10 tahun; membentuk Dewan Pertahanan Nasional; menghapuskan jabatan wakil presiden.
Apa yang dimaksud dengan indikator akuntabilitas dalam demokrasi di Indonesia menurut periode setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
Indikator akuntabilitas, terlihat pada berfungsinya parlemen dan media massa berfungsi sebagai kontrol sosial.
Indikator akuntabilitas, terlihat pada dominasi militer dalam pemerintahan.
Indikator akuntabilitas, ditandai dengan pembatasan kebebasan pers dan pembubaran partai politik.
Indikator akuntabilitas, diukur dari lamanya masa jabatan presiden tanpa pemilihan umum.
Salah satu indikator demokrasi adalah adanya kebebasan berserikat dan berkumpul. Jelaskan makna dari indikator ini!
Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dibuktikan dengan berdirinya sejumlah partai politik. Kebebasan pers juga dapat dirasakan.
Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul berarti semua warga negara wajib mengikuti satu organisasi saja.
Indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat membatasi jumlah organisasi yang boleh berdiri.
Kebebasan berserikat dan berkumpul hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.
Apa yang dimaksud dengan kehidupan kepartaian dalam indikator demokrasi di Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Munculnya multipartai dan pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan ketua dan anggota pengurus.
Kehidupan kepartaian dibatasi hanya pada satu partai yang diakui oleh pemerintah.
Kehidupan kepartaian dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemerintahan militer.
Kehidupan kepartaian hanya diperbolehkan untuk partai yang mendukung pemerintah.
Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
Benar
Salah
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal ini terlihat dari adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya.
Benar
Salah
Terlaksananya pemilu yang demokratis, pemilih dapat menggunakan hak pilih tanpa ada tekanan dari pemerintah. Pernyataan ini merupakan salah satu indikator demokrasi di Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Benar
Salah
Daerah-daerah memperoleh hak otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. Pernyataan ini merupakan salah satu indikator demokrasi di Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Benar
Salah
Sebutkan tiga hal yang menjadi isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
1. Membubarkan badan Konstituante; 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
1. Menetapkan pemilu setiap lima tahun; 2. Membentuk kabinet parlementer; 3. Menghapuskan jabatan presiden.
1. Menetapkan UUDS 1950 tetap berlaku; 2. Membubarkan DPR; 3. Membentuk negara federal.
1. Mengangkat presiden seumur hidup; 2. Membentuk Dewan Revolusi; 3. Menetapkan sistem ekonomi terpimpin.
Dasar hukum yang mengatur tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Tap MPR No. IV/MPR/1983
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945
Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota MPR
Persetujuan Presiden dan DPR
Sidang DPR dihadiri minimal 1/2 anggota dan persetujuan 2/3 anggota
Persetujuan Mahkamah Konstitusi dan DPR
Lembaga yang berwenang untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah....
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk?
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman
Menghapuskan sistem pemerintahan
Mengganti seluruh isi UUD
Mengurangi hak warga negara
Salah satu alasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah karena struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan _______ sehingga tidak ada saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan.
MPR
Presiden
DPR
MA
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu _______.
Presiden
DPR
MA
MPR
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan _______.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Instruksi Menteri
Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan _______ konstitusi.
ketentuan
penjelasan
peraturan
penafsiran
Sebutkan perubahan dari negara yang bersifat subjektif (kedaulatan dilakukan oleh MPR) menjadi objektif (kedaulatan dilakukan menurut UUD) sebagai dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945!
Perubahan dari negara yang bersifat subjektif (kedaulatan dilakukan oleh MPR) berubah menjadi objektif (kedaulatan dilakukan menurut UUD).
Negara menjadi negara federal setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Kedaulatan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden setelah amandemen.
MPR tidak lagi memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Apa yang dimaksud dengan rule of law sebagai dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3). Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu UUD NRI Tahun 1945.
Rule of law berarti pemerintah dapat bertindak tanpa batasan hukum.
Rule of law hanya berlaku untuk pejabat negara, bukan untuk seluruh warga negara.
Rule of law mengutamakan kekuasaan eksekutif di atas hukum.
Bagaimana tugas dan fungsi lembaga negara setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara.
Tugas dan fungsi lembaga negara menjadi tidak jelas dan tumpang tindih.
Lembaga negara dihapuskan seluruhnya setelah amandemen.
Semua lembaga negara memiliki kekuasaan yang sama tanpa pembagian tugas.
Apa dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kedaulatan rakyat?
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara.
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengurangi peran rakyat dalam pemerintahan.
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menghapuskan hak rakyat untuk memilih.
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat kekuasaan pemerintah pusat.
Apa yang dimaksud dengan check and balance sebagai dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Adanya check and balance sebagai kontrol lembaga.
Pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penghapusan sistem presidensial.
Penambahan hak veto kepada presiden.
Bagaimana cara rakyat memilih wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden.
Rakyat hanya dapat memilih wakil rakyat secara tidak langsung.
Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, bukan oleh rakyat.
Wakil rakyat dipilih oleh pemerintah, presiden dipilih oleh rakyat.
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ___ dari jumlah anggota MPR.
1/3
1/2
1/4
2/3
Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, maka MPR akan...
menunda sidang sampai persyaratan terpenuhi
tetap melanjutkan sidang
mengganti anggota MPR
membatalkan usul perubahan
Perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Sebelum amandemen, MPR berwenang menetapkan dan mengubah UUD, setelah amandemen hanya mengubah dan memberhentikan presiden/wakil presiden.
Sebelum amandemen, MPR hanya mengesahkan APBN, setelah amandemen menetapkan UUD.
Sebelum amandemen, MPR tidak memiliki peran dalam pengangkatan presiden, setelah amandemen memiliki peran penuh.
Sebelum amandemen, MPR berwenang mengangkat presiden, setelah amandemen tidak lagi berwenang mengangkat presiden.
Pasal mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah karena alasan berikut:
Merupakan dasar negara yang tidak boleh diubah
Agar mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman
Untuk memberikan kebebasan dalam perubahan bentuk negara
Karena alasan administratif semata
Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena alasan berikut:
Merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia
Sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman
Hanya berisi aturan teknis pemerintahan
Dapat diganti dengan undang-undang lain
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan secara ________ karena semua usul pada perubahan yang pertama tidak dapat diselesaikan.
bertahap
serentak
acak
terbuka
Mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945 diawali dengan mendahulukan pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR.
True
False
Sebutkan tiga materi pokok yang menjadi fokus pada Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945!
1) Bab tentang Kekuasaan Pemerintah Negara 2) Bab tentang Kementerian Negara 3) Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat
1) Bab tentang Wilayah Negara 2) Bab tentang Lambang Negara 3) Bab tentang Bahasa Negara
1) Bab tentang Hak Asasi Manusia 2) Bab tentang Pertahanan Negara 3) Bab tentang Pendidikan Nasional
1) Bab tentang Keuangan Negara 2) Bab tentang Pemerintahan Daerah 3) Bab tentang Lembaga Kepresidenan
Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 meliputi berapa bab materi pokok?
Tujuh bab materi pokok
Lima bab materi pokok
Delapan bab materi pokok
Sepuluh bab materi pokok
Bab tentang Hak Asasi Manusia termasuk dalam perubahan ke berapa UUD NRI Tahun 1945?
Perubahan Pertama
Perubahan Kedua
Perubahan Ketiga
Sebutkan salah satu materi pokok pada Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945!
Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan
Bab tentang Lambang Negara
Bab tentang Bahasa Daerah
Bab tentang Lagu Kebangsaan
Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada Sidang Umum MPR tahun berapa?
1999
2000
2001
1998
Hasil amandemen Pasal 7 UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi berapa kali masa jabatan?
Dua kali masa jabatan
Tiga kali masa jabatan
Satu kali masa jabatan
Empat kali masa jabatan
Hasil amandemen Pasal 20 dan 21 UUD 1945 berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPR adalah:
DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya.
DPR bertugas mengatur sistem peradilan negara.
DPR berwenang mengangkat presiden dan wakil presiden.
DPR bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan luar negeri.
Hasil amandemen Pasal 18 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk apa?
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
Menetapkan undang-undang nasional
Mengatur kebijakan luar negeri
Mengelola pertahanan dan keamanan negara
Kelompok keempat membahas Pasal 28 hasil amandemen tentang HAM. Apa yang dibahas dalam Pasal 28 hasil amandemen?
Hak Asasi Manusia
Sistem Pemerintahan
Pembagian Wilayah
Kewajiban Warga Negara
Sebutkan alasan mengapa pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan diubah menurut kesepakatan dasar MPR!
Karena memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara.
Karena pembukaan UUD NRI Tahun 1945 hanya berisi sejarah kemerdekaan Indonesia.
Karena pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah sesuai kebutuhan zaman.
Karena pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dipertahankan menurut kesepakatan dasar MPR?
Karena pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.
Karena bentuk negara kesatuan lebih mudah diubah menjadi negara federal.
Karena negara kesatuan tidak memerlukan pemerintahan daerah.
Karena negara kesatuan hanya menguntungkan satu golongan saja.
Apa tujuan mempertegas sistem presidensial menurut kesepakatan dasar MPR?
Untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis.
Agar presiden dapat mengubah undang-undang secara sepihak.
Supaya kekuasaan legislatif lebih dominan dari eksekutif.
Untuk memperlemah peran lembaga yudikatif.
Bagaimana penjelasan hal-hal normatif dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 menurut kesepakatan dasar MPR?
Penjelasan ditiadakan, hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
Penjelasan tetap dipertahankan tanpa perubahan apapun.
Penjelasan dihapus seluruhnya tanpa penggantian apapun.
Penjelasan dipindahkan ke lampiran terpisah dari UUD.
Apa yang dimaksud dengan perubahan dilakukan secara 'adendum' dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945?
Tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah aslinya.
Menghapus seluruh naskah asli UUD NRI Tahun 1945 dan menggantinya dengan naskah baru.
Menggabungkan naskah asli dan perubahan menjadi satu dokumen tanpa pemisahan.
Membuat naskah perubahan tanpa merujuk pada naskah asli UUD NRI Tahun 1945.
