WorksheetsUUD 1945 and Pancasila Fundamentals
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Hukum dasar tertulis yang kedudukannya paling tinggi di Indonesia adalah...
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Daerah
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh...
BPUPKI
PPKI
MPR
DPR
Presiden Soekarno
UUD 1945 disahkan pada tanggal...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan...
Aturan Tambahan
Penjelasan
Aturan Peralihan
Lampiran
Dekrit Presiden
Rumusan Pancasila secara lengkap dan sah terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Rumusan tersebut berada pada...
Alinea pertama
Alinea kedua
Alinea ketiga
Alinea keempat
Batang Tubuh Pasal 1
Berapa kali UUD 1945 telah mengalami amandemen (perubahan)?
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10–17 Juli 1945 memiliki agenda utama membahas tentang...
Dasar negara
Bentuk negara
Wilayah negara
Rancangan Undang-Undang Dasar
Hak asasi manusia
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara...
Kesatuan
Hukum
Demokrasi
Republik
Kepulauan
Bendera negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal...
34
35
36
36A
36B
Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, diatur dalam UUD 1945 Pasal...
35
36
36A
36B
37
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal dua periode. Hal ini diatur dalam Pasal...
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
Pasal 6 ayat (1)
Pasal 7
Pasal 8
Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal...
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 27 ayat (3)
Pasal 28
Pasal 30 ayat (1)
Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR dengan agenda sidang yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota.
1/2
2/3
3/4
1/3
Seluruh anggota
Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun...
1998
1999
2000
2001
2002
Dalam Pembukaan UUD 1945, pokok pikiran yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pokok pikiran...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Pasal 25A UUD 1945 mengatur tentang...
Hak asasi manusia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kedaulatan rakyat
Sistem pemerintahan
Bendera negara
Siapa yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD?
Presiden
DPR
MPR
MA
KY
Menurut Pasal 33 UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh...
Swasta
Individu
Pemerintah
BUMN dan BUMD
Masyarakat umum
Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang salah satunya menyetujui 'Piagam Jakarta' menjadi...
Pembukaan UUD
Batang Tubuh UUD
Aturan Peralihan
Penjelasan UUD
Lampiran UUD
Salah satu prinsip dalam perubahan UUD 1945 adalah tidak dilakukannya perubahan terhadap bentuk negara. Bentuk negara yang dimaksud tetap dipertahankan adalah...
Republik federal Indonesia
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kerajaan konstitusional Indonesia
Republik serikat sementara
Setelah amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir untuk...
Mengadili peraturan pemerintah terhadap undang-undang
Menguji undang-undang terhadap UUD
Memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah saja
Memutus pembubaran partai politik tanpa proses lain
Amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada 10 Agustus 2002. Salah satu materi yang disempurnakan adalah...
Pembentukan DPD
Pemilihan presiden secara langsung
Pendidikan dan kebudayaan serta perekonomian nasional dan jaminan sosial
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Menurut UUD 1945, presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan ini mencerminkan prinsip...
Pembatasan kekuasaan eksekutif (checks and balances)
Kedaulatan rakyat
Negara hukum
Otonomi daerah
Ketentuan pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap...
4 tahun sekali
5 tahun sekali
6 tahun sekali
Sesuai keputusan KPU
Sebelum amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh...
Presiden
DPR
MPR
Mahkamah Agung
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diresmikan pada tanggal...
1 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
28 Oktober 1928
Istilah "Pancasila" pertama kali diusulkan secara resmi oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang badan...
PPKI
KNIP
BPUPKI
MPRS
Rumusan sila pertama Pancasila adalah...
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Ketuhanan Yang Maha Esa
Lambang sila kedua Pancasila adalah...
Bintang
Rantai
Pohon Beringin
Padi dan Kapas
Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan...
Bintang
Rantai
Pohon Beringin
Kepala Banteng
Nilai dasar yang ditekankan dalam sila keempat Pancasila adalah...
Kekeluargaan
Musyawarah mufakat
Individualisme
Gotong royong
Contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang tepat adalah...
Menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah
Melakukan kerja bakti di lingkungan rumah
Berdiskusi untuk menyelesaikan masalah
Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku
Fungsi utama Pancasila bagi negara Indonesia adalah sebagai...
Pandangan hidup bangsa
Perjanjian luhur bangsa
Sumber dari segala sumber hukum
Cita-cita bangsa
Dasar negara
Bunyi sila kelima Pancasila adalah...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Piagam Jakarta yang dirumuskan Panitia Sembilan memuat rumusan awal sila pertama sebagai...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Ketuhanan yang berkebudayaan
Berketuhanan
Perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta ke "Ketuhanan Yang Maha Esa" dilakukan untuk menjaga...
Keadilan sosial
Persatuan dan kesatuan bangsa
Kedaulatan negara
Hak asasi manusia
Sebagai pandangan hidup bangsa, makna Pancasila adalah bahwa nilai-nilainya digunakan sebagai...
Ukuran tunggal dalam pergaulan internasional
Pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi warga negara
Instrumen hukum pidana
Semboyan seremonial kenegaraan
Fungsi utama Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia adalah...
Alat pemersatu bangsa
Petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Dasar untuk membuat undang-undang
Landasan pembentukan pemerintahan
Ideologi tertutup
Nilai kerakyatan pada sila keempat mengamanatkan bahwa keputusan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada...
Pimpinan rapat
Peserta rapat
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta nilai kebenaran dan keadilan
Rakyat Indonesia
Pemerintah
Pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa diskriminasi merupakan perwujudan nilai... pada sila kedua.
Persatuan
Keadilan
Toleransi
Humanisme
Demokrasi
Menerima hasil keputusan rapat meskipun tidak sesuai pendapat pribadi mencerminkan pengamalan sila ke-
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Sifat terbuka Pancasila yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman menunjukkan Pancasila sebagai ideologi...
Dogmatis
Absolut
Terbuka
Tertutup
Statis
Tokoh yang mengusulkan lima asas dasar negara pada 29 Mei 1945 adalah...
Ir. Soekarno
Moh. Yamin
Soepomo
Moh. Hatta
Ahmad Soebardjo
Sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain merupakan pengamalan sila ke-
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Konsep gotong royong sebagai inti Pancasila yang pernah disampaikan Ir. Soekarno dikenal sebagai...
Ekasila
Trisila
Pancasila
Saptasila
Dwisila
Pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa sejalan dengan pengamalan sila ke-
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Dalam kedudukannya sebagai Staatsfundamentalnorm, Pancasila berfungsi sebagai...
Pandangan hidup
Jiwa dan kepribadian bangsa
Perjanjian luhur
Cita-cita hukum
Dasar negara
Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 beserta rumusan final Pancasila. Perubahan pada sila pertama dilakukan karena keberatan dari tokoh-tokoh wilayah timur terhadap frasa...
Ketuhanan
Menjalankan syariat Islam
Bagi pemeluk-pemeluknya
Ketuhanan Yang Maha Esa
Dengan kewajiban
Dimensi fleksibilitas Pancasila bermakna kemampuan untuk...
Dijadikan nilai dasar
Berinteraksi dengan perkembangan zaman
Dijadikan cita-cita yang harus dicapai
Menjadi dasar negara yang kuat
Menjadi jiwa dan kepribadian bangsa
Perwujudan nilai instrumental sila kelima yang tidak hanya mencakup aspek materiil tetapi juga spiritual dan kesempatan yang sama tampak dalam bidang...
Politik dan hukum
Ekonomi
Sosial dan budaya
Pertahanan dan keamanan
Hak Asasi Manusia
Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus utuh dan konsisten di semua aspek kehidupan karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang...
Fleksibel
Statis
Hierarkis dan koheren (saling berhubungan)
Terbuka
Dogmatis
Bentuk negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Serikat (Federal)
Uni
Konfederasi
Kesatuan (Unitary)
Protektorat
Bentuk pemerintahan Indonesia adalah...
Monarki (Kerajaan)
Republik
Aristokrasi
Oligarki
Teokrasi
Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem...
Parlementer
Presidensial
Campuran
Monarki Konstitusional
Totaliter
Di Indonesia, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dijabat oleh...
Perdana Menteri
Ketua MPR
Presiden
Ketua DPR
Raja
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah lima tahun. Mereka dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk berapa kali masa jabatan?
Satu
Dua
Tiga
Empat
Tidak terbatas
Lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang) di Indonesia adalah...
Mahkamah Agung (MA)
Komisi Yudisial (KY)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintahan. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
4 ayat (1)
5 ayat (1)
6 ayat (1)
7
8
Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh...
MPR
DPR
Presiden
Mahkamah Agung
Rakyat melalui pemilu
Sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara badan eksekutif dan badan...
Yudikatif
Konsulatif
Legislatif
Federatif
Auditif
Salah satu ciri utama sistem presidensial di Indonesia adalah bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada...
Rakyat
MPR
DPR
BPK
Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas disebut hak...
Interpelasi
Angket
Menyatakan pendapat
Imunitas
Budget
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan...
Pertahanan dan keamanan
Hubungan internasional
Otonomi daerah dan daerah
Pengawasan BPK
Perubahan undang-undang dasar
Hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip...
Sentralisasi
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
Federalisme
Komunisme
Totaliterisme
Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah...
Mahkamah Agung (MA)
Komisi Yudisial (KY)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan sementara adalah...
Ketua MPR
Ketua DPR
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama
Panglima TNI dan Kapolri
Ketua Mahkamah Agung
Menurut Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan...
Pemerintahan yang kuat
Hukum dan keadilan
Kedaulatan rakyat
Hak asasi manusia
Stabilitas nasional
Salah satu hak istimewa Presiden dalam bidang yudikatif adalah memberikan grasi dan rehabilitasi. Pemberian ini dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari...
DPR
MPR
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Jaksa Agung
Pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga berikut, kecuali...
DPR
DPD
DPRD
MPR
Presiden
Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, kedudukan MPR berubah menjadi...
Lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara
Badan penasihat presiden
Bagian dari lembaga yudikatif
Lembaga superbody yang mengawasi semua lembaga
Prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 berarti adanya mekanisme...
Pembagian kekuasaan secara vertikal antara pusat dan daerah
Pemisahan kekuasaan yang absolut tanpa interaksi antar lembaga
Saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
Penguatan kekuasaan eksekutif agar stabil
Kedaulatan tunggal di tangan MPR
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya, maka Perpu tersebut harus...
Diajukan kembali ke MPR
Tetap berlaku sampai batas waktu tertentu
Dicabut
Diajukan ke Mahkamah Konstitusi
Menjadi undang-undang tetap
Salah satu inovasi ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah pembentukan Komisi Yudisial (KY). Mandat utama KY adalah menjaga dan menegakkan...
Independensi lembaga peradilan
Kewenangan Mahkamah Agung
Kredibilitas DPR
Kebijakan pemerintah
Sistem perundang-undangan
Prinsip "pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum), tidak bersifat absolutisme" merupakan wujud penerapan...
Kesatuan
Demokrasi
Hukum (rule of law)
Republik
Kerakyatan
Satuan Karya Pramuka disingkat menjadi...
Sako
Saka
Santaka
Swakarya
Satka
Satuan Karya Pramuka adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi anggota Pramuka golongan...
Siaga
Penggalang
Penegak dan Pandega
Pembina
Semua golongan pramuka
Usia minimal anggota Pramuka untuk dapat bergabung dalam Satuan Karya Pramuka adalah...
7 tahun
11 tahun
16 tahun
21 tahun
Tidak ada batasan usia
Saka yang bergerak di bidang kelautan dan kemaritiman adalah...
Bahari
Bhayangkara
Dirgantara
Wira Kartika
Kencana
Saka Bhayangkara menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah yang membidangi...
Kesehatan
Kehutanan
Kepolisian (Kamtibmas)
TNI Angkatan Darat
Penerbangan
Saka yang bergerak di bidang kesehatan dan keluarga berencana adalah Saka...
Bakti Husada
Kencana
Taruna Bumi
Wanabakti
Dirgantara
Saka Wanabakti bekerja sama dengan instansi pemerintah yang mengurus bidang...
Pertanian
Kelautan
Kehutanan
Penerbangan
Kependudukan
Fokus kegiatan Saka Dirgantara adalah pada bidang...
Kelautan
Kepolisian
Pertanian
Kedirgantaraan (Penerbangan)
Lingkungan hidup
Satuan Karya Pramuka yang dibentuk dan bermitra dengan TNI Angkatan Darat adalah...
Saka Bahari
Saka Bhayangkara
Saka Wira Kartika
Saka Wanabakti
Saka Kalpataru
Tujuan utama dibentuknya Satuan Karya Pramuka adalah untuk...
Mencari dana untuk kegiatan pramuka
Memperbanyak jumlah anggota pramuka
Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan spesifik
Menggantikan peran gugus depan
Melatih kedisiplinan militer
Saka Kencana (Kependudukan dan Keluarga Berencana) bermitra dengan lembaga...
Kementerian Kesehatan
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
Kementerian Pertanian
TNI Angkatan Laut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Saka yang baru diresmikan dengan fokus lingkungan hidup, perubahan iklim, dan kehutanan non-produksi adalah Saka...
Wanabakti
Taruna Bumi
Kalpataru
Bhayangkara
Pariwisata
Dalam struktur Saka, Krida adalah unit terkecil yang mengelompokkan...
Anggota saka
Pimpinan saka
Macam-macam kegiatan atau spesialisasi
Tanda jabatan
Lokasi kegiatan
Salah satu Krida dalam Saka Bakti Husada adalah Krida Bina Lingkungan Sehat. Kegiatannya meliputi...
Pengobatan massal
Kesehatan reproduksi remaja
Penyehatan air, udara, dan makanan
Penanggulangan bencana
Latihan fisik
Di tingkat kabupaten/kota, pimpinan Saka disebut...
Mabi Saka
Dewan Saka
Pimpinan Saka Cabang (Pinsaka Cabang)
Andalan Cabang
Pamong Saka
Syarat Kecakapan Khusus (SKK) yang diperoleh anggota Saka setelah menyelesaikan materi dalam krida dibuktikan dengan...
TKK Umum
TKK Khusus Saka
Syarat Pramuka Garuda
Bintang Tahunan
SKU (Syarat Kecakapan Umum)
Siapa pihak yang berwenang mengangkat Pamong Saka dalam Gerakan Pramuka?
Ketua Kwarnas
Ketua Kwarcab
Pimpinan Saka tingkat nasional
Instansi terkait
Musyawarah Saka
Saka Taruna Bumi berfokus pada bidang apa?
Pertanian
Penerbangan
Sosial
Keamanan
Pariwisata
Saka yang memiliki fokus pada sektor pariwisata adalah...
Saka Bahari
Saka Pariwisata
Saka Wira Kartika
Saka Kencana
Saka Kalpataru
Ciri khas tambahan pada seragam anggota Saka dibanding seragam Gerakan Pramuka umumnya adalah...
Topi baret
Slayer khusus saka
Tanda saka di lengan kanan dan lambang krida di lengan kiri
Sepatu bot militer
Baju berwarna khusus
Majelis Pembimbing Saka (Mabi Saka) dalam struktur organisasi berasal dari unsur...
Pimpinan Kwartir
Tokoh masyarakat setempat
Instansi/lembaga teknis terkait yang bekerja sama
Dewan kerja pramuka
Pamong saka
Berapa jumlah total Satuan Karya Pramuka yang telah diresmikan secara nasional hingga saat ini?
8 Saka
10 Saka
12 Saka
15 Saka
7 Saka
Pelantikan anggota Saka menjadi instruktur muda mencerminkan sistem pembinaan yang menekankan...
Regenerasi kepemimpinan dan spesialisasi keahlian
Pencapaian target jumlah anggota
Pembentukan karakter militer
Peningkatan finansial saka
Pembatasan usia anggota
Peran utama Pimpinan Saka (Pinsaka) tingkat nasional dalam operasional Saka adalah...
Menyelenggarakan kegiatan operasional harian saka
Mengelola administrasi dan keuangan Kwartir Nasional
Merumuskan kebijakan umum, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Saka secara nasional
Melatih anggota saka secara langsung di lapangan
Mengangkat dan memberhentikan seluruh pamong saka di Indonesia
