wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pendidikan Pancasila Fase E gasal 2526

Total questions: 35

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Istilah “Pancasila” pertama kali muncul dalam kitab kuno dari masa Kerajaan Majapahit yang berjudul apa?

a)

Sutasoma

b)

Negarakertagama

c)

Pararaton

d)

Tantu Pagelar

2.

Dalam sidang BPUPKI pertama, selain Ir. Soekarno, tokoh yang juga menyampaikan gagasan dasar negara adalah siapa?

a)

Moh. Yamin dan Dr. Soepomo

b)

Ki Hadjar Dewantara dan Tan Malaka

c)

Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta

d)

Dr. Soepomo dan Moh. Hatta

3.

Naskah Piagam Jakarta disusun oleh Panitia Sembilan pada tanggal berapa?

a)

1 Juni 1945

b)

22 Juni 1945

c)

17 Agustus 1945

d)

29 Mei 1945

4.

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuk PPKI yang dalam bahasa Jepang bernama apa?

a)

Kaigun Gunsei

b)

Dokuritsu Junbi Inkai

c)

Dokuritsu Junbi Coosakai

d)

Chuoo Sangiin

5.

Perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia menunjukkan apa?

a)

Penolakan terhadap keberagaman

b)

Semangat toleransi dan persaudaraan

c)

Dominasi satu golongan agama

d)

Ketidakpedulian terhadap persatuan

6.

Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila menjadi pedoman berperilaku warga negara. Hal ini menunjukkan fungsinya sebagai ....

a)

Ideologi bangsa

b)

Sumber hukum pidana

c)

Peraturan daerah

d)

Program pembangunan lima tahun

7.

Fungsi Pancasila sebagai identitas nasional berarti ....

a)

Panduan khusus bagi satu lembaga negara

b)

Pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain karena mengandung nilai khas bangsa

c)

Rencana kerja pemerintah tahunan

d)

Aturan teknis pelaksanaan undang-undang

8.

Perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah ....

a)

Membantu teman yang kesulitan belajar sebagai bentuk empati

b)

Menyuruh teman bekerja sendirian demi keadilan

c)

Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri di sekolah

d)

Mengabaikan kebersihan kelas karena bukan tugas pribadi

9.

Salah satu upaya memperkuat nilai Pancasila di era digital adalah ....

a)

Menyebarkan informasi tanpa verifikasi agar cepat viral

b)

Memperkuat literasi digital berbasis nilai Pancasila agar generasi muda tidak terpengaruh ideologi negatif

c)

Menghapus semua konten yang tidak disukai kelompok tertentu

d)

Membatasi akses internet bagi pelajar

10.

Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai ....

a)

Hukum dasar tertulis berupa UUD sebagai aturan hukum tertinggi di negara

b)

Kebiasaan masyarakat yang tidak mengikat

c)

Peraturan sekolah yang dibuat oleh OSIS

d)

Keputusan rapat guru

11.

Contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia adalah ....

a)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

c)

Pidato Presiden setiap 16 Agustus yang termasuk kebiasaan kenegaraan (konvensi)

d)

Peraturan menteri tentang kurikulum

12.

Fungsi konstitusi untuk menjamin hak-hak warga negara ditunjukkan dengan ....

a)

Kewajiban warga membayar pajak

b)

Jaminan atas kebebasan dasar manusia; hak asasi dijamin oleh konstitusi

c)

Kewajiban siswa mengikuti upacara

d)

Penetapan hari libur nasional

13.

Konstitusi memiliki fungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar ....

a)

Pemerintah tidak sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah

b)

Kekuasaan dapat terkonsentrasi pada satu pejabat

c)

Rakyat tidak boleh mengkritik kebijakan negara

d)

Pengawasan publik dihapus agar keputusan cepat diambil

14.

Sidang BPUPKI yang membahas rancangan UUD dilaksanakan pada tanggal ....

a)

29 Mei–1 Juni 1945

b)

10–16 Juli 1945

c)

17 Agustus 1945

d)

18 Agustus 1945

15.

Lembaga yang mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 adalah ....

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

MPR

d)

DPR

16.

UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas bagian ....

a)

Pembukaan saja

b)

Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan

c)

Batang tubuh dan lampiran

d)

Bab dan pasal tanpa penjelasan

17.

Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh ....

a)

DPR

b)

DPD

c)

MPR

d)

Presiden

18.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh ....

a)

DPR

b)

Mahkamah Agung

c)

MPR

d)

Presiden dan Wakil Presiden

19.

Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis, namun terdakwa mengajukan banding. Banding dilakukan ke ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Pengadilan Niaga

c)

Pengadilan Tinggi

d)

Pengadilan Tata Usaha Negara

20.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berisi tentang ....

a)

Hak kebebasan beragama

b)

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

c)

Hak atas pendidikan

d)

Hak berserikat dan berkumpul

21.

Jaminan kebebasan beragama tercantum dalam pasal ....

a)

Pasal 27 ayat (1)

b)

Pasal 29 ayat (2)

c)

Pasal 31 ayat (1)

d)

Pasal 28E ayat (1)

22.

Amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan terdapat dalam pasal ....

a)

Pasal 31 ayat (1)

b)

Pasal 28C ayat (1)

c)

Pasal 27 ayat (2)

d)

Pasal 29 ayat (2)

23.

Hak konstitusional adalah ....

a)

Hak yang diberikan oleh pemerintah daerah

b)

Hak istimewa bagi pejabat negara

c)

Hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945

d)

Hak yang muncul dari kebiasaan masyarakat

24.

Contoh pelaksanaan kewajiban konstitusional adalah ....

a)

Mengikuti pemilu dan membayar pajak

b)

Menyatakan pendapat di media sosial tanpa etika

c)

Menghargai perbedaan agama

d)

Mengabdi melalui profesi masing-masing

25.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat menimbulkan ....

a)

Perpecahan masyarakat

b)

Persatuan yang semakin kuat

c)

Kesejahteraan merata

d)

Partisipasi politik meningkat

26.

Sikap menghormati perbedaan agama dan ibadah mencerminkan pelaksanaan sila ....

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

27.

Kewajiban bela negara dalam masa damai dapat diwujudkan dengan ....

a)

Mengabdi melalui profesi masing-masing

b)

Mengangkat senjata dalam situasi damai

c)

Tidak peduli terhadap urusan negara

d)

Menghindari kewajiban membayar pajak

28.

Siswa yang menyampaikan pendapat secara sopan di media sosial mencerminkan ....

a)

Tanggung jawab moral dan hukum

b)

Kebebasan berpendapat tanpa batas

c)

Ketidakpedulian terhadap norma sosial

d)

Sikap intoleran terhadap perbedaan

29.

Membayar pajak sesuai kemampuan merupakan bentuk ....

a)

Kewajiban konstitusional

b)

Hak istimewa warga negara

c)

Sumbangan sukarela kepada pemerintah

d)

Bantuan sosial kepada masyarakat

30.

Pengertian konstitusi dalam arti sempit yang tepat adalah ....

a)

Hukum dasar tertulis seperti UUD 1945

b)

Kebiasaan tidak tertulis dalam masyarakat

c)

Kumpulan tradisi dan adat istiadat

d)

Keputusan pengadilan yang bersifat sementara

31.

Tiga tujuan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ....

a)

Menghadirkan keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan dan kesejahteraan

b)

Menambah kekuasaan pemerintah, mengurangi partisipasi rakyat, membatasi kebebasan pers

c)

Mendorong sentralisasi ekonomi, menetapkan kurikulum sekolah, mengatur harga pasar

d)

Meningkatkan pajak, mengatur cuaca, menambah jumlah penduduk

32.

Manakah yang termasuk contoh hak warga negara? Pilih semua yang benar.

a)

Hak hidup

b)

Hak beragama

c)

Membayar pajak

d)

Wajib bela negara

33.

Pilih semua yang merupakan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

a)

Hak memperoleh pendidikan

b)

Hak berserikat dan berkumpul

c)

Hak atas pekerjaan yang layak

d)

Hak istimewa keturunan bangsawan

e)

Hak memerintah tanpa pemilihan umum

34.

Pilih semua yang merupakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

a)

Kurangnya kesadaran hukum

b)

Rendahnya pendidikan

c)

Lemahnya penegakan hukum

d)

Pengaruh lingkungan sosial

e)

Tingginya kesejahteraan dan kepatuhan hukum

35.

Manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif beserta contohnya?

a)

Legislatif berfungsi membuat undang‑undang (contoh: DPR); yudikatif menegakkan hukum (contoh: MA, MK).

b)

Legislatif mengeksekusi kebijakan (contoh: Kementerian); yudikatif merumuskan anggaran (contoh: BPK).

c)

Legislatif memutus perkara (contoh: MA, MK); yudikatif mengesahkan anggaran (contoh: DPR).

d)

Legislatif menetapkan putusan pengadilan (contoh: MA); yudikatif menyusun undang‑undang (contoh: MK).