Wawasan Nusantara adalah khasanah khas wilayah nusantara dengan beragama suku, agama, dan ras tetapi tetap satu.

Wawasan Nusantara adalah Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan belum terkelola dengan baik.

Wawasan Nusantara adalah gambaran pengetahuan akan sejarah Nusantara dan akhirnya menjadi Indonesia.

Wawasan Nusantara adalah gambaran Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa untuk pengembangan sektor pariwisata dunia internasional.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Historis.

Geografi dan Geopolitik Indonesia

Globalisasi dan Kapitalisme.

Geostrategi Bangsa Indonesia

Yuridis formal

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 100 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 300 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 400 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 500 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan paham kebangsaan yang cenderung menjadikan Indonesia euforia dan bangga berlebihan akan kelebihan-kelebihan yang ada di Indonesia.

Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk mengetahui seberapa luas potensi kelautan dan perikanan di Indonesia

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas agar dapat mengelola secara mandiri Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia dengan baik dan benar, sehingga dapat melepaskan diri dari asing.

Untuk menghindari peningkatan jumlah pengangguran, buta huruf, dan kemiskinan di Indonesia.

Untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan untuk mempercepat proses pembangunan.

Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar.

Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.

Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU pemilihan umum, dan UU Pemilihan Presiden.

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah.

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.

Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.

Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU pemilihan umum, dan UU Pemilihan Presiden.

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan SARA

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial-Budaya

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Pertahana

Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar.

Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.

Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU pemilihan umum, dan UU Pemilihan Presiden.

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah.

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.

Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.

Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 tentang Pangan

Ketahanan Nasional adalah memperlihatkan strategi perang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Ketahanan Nasional adalah kewaspadaan akan terjadinya kemb

Mewujudkan kesiapsiagaan dan upaya bela negara melalui penyelenggaraan SISKAMNAS.

Indonesia melalui Pemerintahan Pusat tidak memperdulikan alutsista TNI seperti pesawat tempur Indonesia seringkali mengalami musibah jatuh.

Indonesia adalah bangsa cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.

Pembangunan pertahanan keamanan ditujukan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.

Pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan keamanan diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati HAM, menghayati nilai perang dan damai.

Meningkatkan Kerjasama dengan negara-negara yang sedang berperang dan ikuserta terlibat dalam peperangan tersebut

Permasalahan batas Indonesia-Malaysia dengan mengganyang dan mengajak perang Malaysia.

Mendukung keberadaan Negara Israel di Forum Internasional PBB

Meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia.

Memutus hubungan Diplomatik dengan negara-negara yang sedang dilanda konflik

Ketahanan nasional bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bagian dari ketahanan nasional.

Berhasilnya pembangunan nasional akan menurunkan ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional dicapai melalui pembangunan nasional.

Ketahanan nasional akan membuka persaingan dalam pembangunan nasional.

Membiarkan pulau tersebut dimanfaatkan sumber alamnya oleh bangsa lain.

Membela kepentingan Indonesia dengan melakukan penyerangan terhadap negara yang mengklaim.

Mengambil alih pulau tersebut secara paksa dari paksa lain yang menguasainya.

Merundingkan secara damai dan didukung oleh fakta yang kuat untuk pengambilalihan pulau tersebut.

Mendaftarkan diri untuk ikut sebagai relawan perang untuk mempertahankan pulau tersebut.

Sejarah Indonesia.

Geografi Regional Indonesia.

Sistem Politik Indonesia.

Kesenian Indonesia

Hukum Indonesia.

Masyarakat Indonesia senantiasa dibatasi dalam melakukan kebebasan, seperti kebebasan dalam mengkritik dan berbeda dengan pemerintahan berkuasa.

Masyarakat Indonesia bebas untuk beraspirasi, sehingga tidak ada pengekangan lagi dalam diri masyarakat Indonesia dalam mereka mengeluarkan pendapat.

Masyarakat Indonesia bisa dan berhak untuk menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan secara langsung, sehingga memungkinkan kejadian pada masa orde baru tidak terulang.

Masyarakat Indonesia bebas untuk mendapatkan segala macam informasi ataupun berita dari manapun dari berbagai sumber,hal ini membuat masyarakat Indonesia semakin peka dalam membedakan mana yang baik dan kurang baik.

Kebebasan pers untuk meliput segala macam berita termasuk jalannya pemerintahan, dimana pemerintahan merupakan sector yang sangat fatal dan paling berpengaruh dalam ketahanan nasional.

Acuh tak acuh terhadap kegiatan mereka di perairan Indoneia.

Membiarkan mereka menangkap ikan yang ada di perairan Indonesia.

Dilaporkan kepada yang berwajib untuk ditangkap dan diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Melakukan penangkapan ikan secara bersaing.

Menenggelamkan dan membakar kapal mereka.

Kebebasan pers untuk meliput segala macam berita termasuk jalannya pemerintahan, dimana pemerintahan merupakan sector yang sangat fatal dan paling berpengaruh dalam ketahanan nasional.

Masyarakat Indonesia bebas untuk beraspirasi, sehingga tidak ada pengekangan lagi dalam diri masyarakat Indonesia dalam mereka mengeluarkan pendapat.

Masyarakat Indonesia bisa dan berhak untuk menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan secara langsung, sehingga memungkinkan kejadian pada masa orde baru tidak terulang.

Masyarakat Indonesia bebas untuk mendapatkan segala macam informasi ataupun berita dari manapun dari berbagai sumber,hal ini membuat masyarakat Indonesia semakin peka dalam membedakan mana yang baik dan kurang baik.

Terkadang dalam mengaspirasikan pendapatnya, masyarakat sering berlebihan dan lepas kontrol serta keluar dari jalur yang benar, hal itu terwujud seperti pada saat demonstrasi berujung dengan aksi anarki.

Taat dan melaksanakan peraturan/hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Membela kepentingan bangsa dan negara di forum internasional.

Mengelak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tutut serta dalam upaya menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Belajar dengan baik dan tekun dalam rangka bermanfaat bagi bangsa.

Negara

Kekuasaan

Pengambilan Keputusan

Manajemen dan bisnis

Kebijakan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Agung (MA)

Presiden dan W akil presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

BAPPENAS

DPR

MPR

GBHN

Undang Undang

Pembangunan Repelita

Kabinet yang dipilih Perdana Menteri dibentuk atau berdasarkan ketentuan yang menguasai parlemen.

Para anggota kabinet sebagian atau seluruhnya adalah anggota Parlemen

Kepala negara dengan saran PM dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilu

Presiden kepala negara dan hanya sebatas simbol

Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau DPR

Ofensif aktif

Preventif aktif

Agresif aktif

Integratif aktif

Konservatif aktif

Ketahanan Nasional

TAP MPR dan UU

W awasan Nusantara

UUD 1945

Pancasila

Kabinet yang dipilih Perdana Menteri dibentuk atau berdasarkan ketentuan yang menguasai parlemen.

Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

Para anggota kabinet sebagian atau seluruhnya adalah anggota Parlemen

Kepala negara dengan saran PM dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilu

Presiden kepala negara dan hanya sebatas simbol

Faktor politik

Faktor Pendidikan

Fakror ekonomi dan Perdagangan

Faktor Pertahanan

Faktor Diplomasi

Kesenjangan ekonomi antara pribumi yang miskin dan nonpribumi yang berkecukupan.

Gotong Royang dan Kekeluargaan

Kesenjangan lapangan kerja

Konflik SARA

Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa

Soekarno dan Orde Lama

Soeharto dan Orde Baru

B.J. Habibie dan Era Reformasi

SBY dan Era Reformasi

Jokowi dan Era Reformasi

OtDa adalah pelaksanaan sentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.

Otonomi Daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat agar daerah lebih mudah dipantau kedisiplinannya dan kepatuhan terhadap pemerintah pusat.

Otonomi Daerah merupakan salah satu solusi untuk menghindari dari terpecahnya NKRI

Otonomi Dearah adalah penjagaan maksimal pemerintah pusat terhadap daerah dari gangguan pemeberontak dan pengklaim negara lain terhadap wilayah Indonesia

Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia

Pendidikan

Politik luar negeri,

Moneter/fiskal,

Peradilan (yustisi),

Pertahanan dan keamanan

Otonomi daerah mengurangi tingkat korupsi

Otonomi daerah memberi peluang Putra terbaik daerah berkuasa

Negara Kesatuan kekusaan/otoritas tersentralisasi

Tidak memunculkan dinasti politik

Mengurangi money politics

Kesehatan

Pertambangan

Agama

Pariwisata

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap

Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai

Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah

OtDA membawa kemajuan dan pemerataan pembangunan di daerah

Adanya potensi munculnya konflik antar daerah.

Otonomi Daerah melahirkan raja-raja kecil di daerah-daerah

Otonomi daerah dengan pilkada langsung semakin memecah belah

Otonomi Daerah mengurangi eksploitasi alam seperti pertambangan

Otonomi Daerah semakin menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme

Otonomi Daerah semakin melahirkan dinasti politik

Beraktifitas seperti biasanya

Mematuhi anjuran dan peraturan pemerintah

Menyebarkan berita-berita Covid 19

Menimbun bahan pokok sembako

Menyesali munculnya bencana covid 19

Menjalankan penanganan dengan baik dengan menggunakan APD (Alat pelindung Diri) lengkap dan Higienis.

Mengajukan permohonan izin/cuti tidak mengikuti penanganan pasien Covid 19.

Ikutserta sebagai relawan kemanusian mahasiswa Covid 19.

Menjalankan penanganan pasien covid 19 dengan baik tanpa menggunakan APD lengkap karena keterbatasan.

Mengundurkan diri dari profesi medis, demi keluarga agar terhindar dari Covid 19.