wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

AD-ART IKM PNJ (2020)

Total questions: 94

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

Menurut Pasal 1, apa nama wadah kemahasiswaan di tingkat politeknik yang dimaksud?

a)

Ikatan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (IKM PNJ)

b)

Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

c)

Senat Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

d)

Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

2.

Pasal 2 menyatakan tujuan utama IKM PNJ. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan fungsi IKM PNJ?

a)

Wadah perjuangan bersama yang menghimpun mahasiswa PNJ dalam ikatan moral dan intelektual

b)

Organisasi akademik yang hanya mengatur jadwal kuliah dan praktikum

c)

Lembaga kemahasiswaan yang fokus pada kegiatan bisnis kampus

d)

Komunitas alumni PNJ yang bergerak di bidang sosial

3.

Kapan IKM PNJ didirikan menurut Pasal 3?

a)

20 April 2000 dan berakhir pada 20 April 2020

b)

20 April 2000 sampai waktu yang tidak ditentukan

c)

1 Januari 1999 untuk masa bakti lima tahun

d)

17 Agustus 2000 sebagai perayaan kemerdekaan

4.

Di mana kedudukan resmi IKM PNJ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4?

a)

Kampus Baru UI Depok

b)

Politeknik Negeri Jakarta

c)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

d)

Balai Kota DKI Jakarta

5.

Menurut Pasal 5, apa landasan IKM PNJ?

a)

Tridharma Perguruan Tinggi

b)

Undang-Undang Ketenagakerjaan

c)

Trias Politika

d)

Visi dan misi fakultas

6.

Pasal 6 menyatakan status IKM PNJ. Pernyataan manakah yang tepat?

a)

Salah satu wadah informal kemahasiswaan tingkat jurusan

b)

Satu-satunya wadah formal kemahasiswaan di tingkat Politeknik Negeri Jakarta

c)

Lembaga semi-otonom di luar kampus

d)

Forum koordinasi antar-alumni PNJ

7.

Berdasarkan Pasal 7, manakah kombinasi sifat IKM PNJ yang benar?

a)

Hierarkis, birokratis, dan politis

b)

Independen, kekeluargaan, kemahasiswaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan profesional

c)

Sentralistik, komersial, dan pragmatis

d)

Agresif, kompetitif, dan profit-oriented

8.

Pasal 8 memuat tujuan IKM PNJ. Tujuan mana yang sesuai dengan pasal tersebut?

a)

Meningkatkan pemasukan universitas melalui kegiatan bisnis mahasiswa

b)

Mewujudkan perbaikan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun di luar PNJ

c)

Memusatkan seluruh kegiatan pada lomba akademik tingkat nasional

d)

Membatasi kegiatan kemahasiswaan agar lebih mudah dikendalikan

9.

Menurut Pasal 9, upaya apa yang harus dilakukan IKM PNJ untuk mencapai tujuan?

a)

Melakukan usaha-usaha yang sesuai dengan landasan IKM PNJ

b)

Mendelegasikan semua tugas kepada unit di luar kampus

c)

Mengutamakan kegiatan yang bersifat komersial

d)

Mengurangi partisipasi mahasiswa dalam organisasi

10.

Menurut Pasal 10, siapa yang menjadi anggota IKM PNJ? Pilih jawaban yang paling tepat.

a)

Seluruh alumni PNJ tanpa syarat

b)

Mahasiswa yang aktif secara akademik di Politeknik Negeri Jakarta

c)

Dosen dan tenaga kependidikan PNJ

d)

Calon mahasiswa yang sudah lulus seleksi tetapi belum registrasi

11.

Pasal 11 menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga tertinggi. Berdasarkan Pasal 12, lembaga tertinggi tersebut berada pada badan apa?

a)

Badan eksekutif yang berfungsi administratif

b)

Badan legislati f yang juga memiliki fungsi yudikatif, yaitu MPM

c)

Badan pengawas eksternal kampus

d)

Senat akademik dosen

12.

Pasal 12 menyebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) memiliki fungsi legislati f dan yudikatif. Manakah implikasi yang paling tepat dari kombinasi fungsi tersebut dalam tata kelola organisasi mahasiswa?

a)

MPM hanya menyusun program kerja eksekutif tanpa mengesahkan peraturan

b)

MPM dapat membuat/menetapkan aturan serta menangani penafsiran atau penyelesaian sengketa internal

c)

MPM bertugas menjalankan kegiatan harian mahasiswa

d)

MPM berwenang mengelola anggaran operasional BEM

13.

Pasal 13 menjelaskan lembaga tinggi mahasiswa pada badan eksekutif. Manakah pasangan tingkat lembaga dengan nama eksekutif yang benar?

a)

Tingkat jurusan: BEM; tingkat politeknik: HMJ

b)

Tingkat politeknik: BEM; tingkat jurusan: HMJ

c)

Tingkat program studi: MPM; tingkat kampus: HMJ

d)

Tingkat universitas: Senat Mahasiswa; tingkat jurusan: BEM

14.

Seorang mahasiswa aktif ingin memahami alur kedudukan kekuasaan. Urutkan pernyataan berikut dari prinsip umum ke struktur pelaksana yang tepat: (i) Kekuasaan tertinggi ada di tangan mahasiswa; (ii) Lembaga tertinggi berada pada badan legislati f-yudikatif (MPM); (iii) Pelaksanaan eksekutif dilakukan oleh BEM di tingkat politeknik dan HMJ di tingkat jurusan. Manakah urutan yang paling logis sesuai Pasal 11–13?

a)

(ii) → (i) → (iii)

b)

(i) → (ii) → (iii)

c)

(iii) → (i) → (ii)

d)

(i) → (iii) → (ii)

15.

Menurut Pasal 14, apa definisi Badan Otonom (BO) dalam konteks IKM PNJ?

a)

Wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam suatu bidang peminatan di tingkat politekni yang memiliki otonomi

b)

Forum diskusi mahasiswa lintas kampus yang bersifat nonstruktural

c)

Unit layanan akademik yang mengelola kurikulum dan penilaian mahasiswa

d)

Badan pengawas internal yang mengaudit keuangan organisasi

16.

Pasal 15 menyebutkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan UKM?

a)

Wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam suatu bidang peminatan di tingkat politekni dengan otonomi penuh

b)

Wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam suatu bidang peminatan di tingkat politekni yang selanjutnya disebut KSM

c)

Wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam suatu bidang peminatan di tingkat politekni yang selanjutnya disebut UKM

d)

Kelompok diskusi keilmuan di tingkat jurusan yang selanjutnya disebut UKM

17.

Bandingkan cakupan tingkat organisasi berikut ini dan pilih yang benar: BO di tingkat politekni; UKM di tingkat politekni; KSM di tingkat jurusan. Pernyataan mana yang sesuai dengan Pasal 14–16?

a)

Benar untuk semua: BO dan UKM berada di tingkat politekni, KSM di tingkat jurusan

b)

Salah semua: BO dan UKM seharusnya di tingkat jurusan, KSM di tingkat politekni

c)

Hanya BO yang di tingkat politekni; UKM dan KSM di tingkat jurusan

d)

Hanya KSM yang di tingkat politekni; BO dan UKM di tingkat jurusan

18.

Pasal 17 menjelaskan sumber perbendaharaan IKM PNJ. Manakah yang termasuk sumber yang diperbolehkan?

a)

Iuran anggota dan anggaran Direktorat dan/atau Jurusan PNJ

b)

Sumbangan dari partai politik dan perusahaan rokok

c)

Pendanaan yang mengikat dari organisasi ekstrakampus

d)

Sponsor eksklusif dari produsen minuman keras

19.

Menurut Pasal 17, sumbangan harus legal, tidak mengikat, dan ada pihak-pihak yang tidak diperkenankan menjadi pemberi. Manakah daftar pihak yang termasuk tidak diperkenankan?

a)

Partai politik, organisasi ekstrakampus, perusahaan rokok, dan produsen minuman keras

b)

Organisasi intrakampus, dosen pembina, alumni, dan unit layanan akademik

c)

Perusahaan teknologi, lembaga nirlaba, dan donor individu

d)

Direktorat PNJ, jurusan PNJ, dan badan otonom kampus

20.

Menurut Pasal 18, prinsip apa yang TIDAK termasuk dalam sistem keuangan organisasi kemahasiswaan IKM PNJ?

a)

Transparansi

b)

Keadilan

c)

Efisiensi anggaran

d)

Tanggung jawab

21.

Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan hubungan antara transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan IKM PNJ menurut Pasal 18?

a)

Transparansi memastikan informasi dibuka, sedangkan tanggung jawab memastikan pihak terkait siap mempertanggungjawabkan keputusan finansialnya.

b)

Transparansi mengatur sanksi, sedangkan tanggung jawab hanya mengatur laporan akhir tahun.

c)

Transparansi hanya berlaku untuk audit internal, sedangkan tanggung jawab hanya berlaku untuk donasi eksternal.

d)

Transparansi dan tanggung jawab adalah istilah yang sama sehingga dapat dipertukarkan tanpa perbedaan.

22.

Berdasarkan Pasal 19, mekanisme pengambilan keputusan mana yang melibatkan seluruh anggota dan biasanya menjadi forum tertinggi dalam organisasi mahasiswa?

a)

Sidang Komisi MPM

b)

Kongres IKM PNJ

c)

Rapat Pleno BEM

d)

Rapat Badan Pengurus Harian HMJ

23.

Jika sebuah isu membutuhkan keputusan cepat di tingkat eksekutif BEM, forum manakah yang paling sesuai menurut daftar mekanisme pada Pasal 19?

a)

Sidang Umum MPM

b)

Rapat Badan Pengurus Harian BEM

c)

Rapat Pleno KSM

d)

Rapat Pleno BO

24.

Pasal 19 menyebutkan berbagai forum keputusan. Manakah kombinasi forum yang semuanya berada dalam ranah MPM?

a)

Sidang Istimewa, Sidang Umum, dan Sidang Pleno MPM

b)

Rapat Pleno BEM, Rapat Pleno HMJ, dan Rapat Pleno UKM

c)

Kongres IKM PNJ, Rapat Pleno BO, dan Rapat Pleno KSM

d)

Sidang Komisi MPM, Rapat Badan Pengurus Harian BEM, dan Rapat Pleno HMJ

25.

Menurut ketentuan tata urutan peraturan IKM PNJ, mana yang termasuk dalam hierarki peraturan organisasi?

a)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKM PNJ dan Ketetapan MPM

b)

Ketetapan Kongres dan Peraturan Rektor

c)

Keputusan Ketua IKM PNJ dan Surat Edaran MPM

d)

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

26.

Pernyataan yang tepat mengenai sifat tata urutan peraturan IKM PNJ adalah:

a)

Bersifat berjenjang dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya

b)

Fleksibel dan dapat diabaikan oleh unit di bawahnya

c)

Hanya berlaku saat Kongres berlangsung

d)

Menempatkan ketetapan unit di bawah sebagai acuan utama

27.

Prosedur sah untuk mengubah pasal Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga adalah melalui:

a)

Sidang Umum MPM

b)

Rapat Harian Pengurus

c)

Survei daring kepada anggota

d)

Keputusan Ketua Umum secara mandiri

28.

Syarat minimal agar usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dapat disampaikan dalam Sidang Pleno MPM adalah:

a)

Diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPM

b)

Mendapat dukungan mayoritas sederhana dari pengurus harian

c)

Ditandatangani oleh ketua bidang hukum saja

d)

Disetujui terlebih dahulu oleh Kongres IKM PNJ

29.

Bagaimana ketentuan formal pengajuan usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga?

a)

Diajukan secara tertulis dengan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

b)

Disampaikan lisan pada akhir rapat tanpa dokumen pendukung

c)

Diumumkan lewat media sosial tanpa format baku

d)

Dilakukan melalui jajak pendapat informal di tingkat jurusan

30.

Pembubaran IKM PNJ dilakukan melalui mekanisme apa dan oleh siapa hasilnya ditetapkan?

a)

Referendum dengan hasil ditetapkan oleh Kongres IKM PNJ

b)

Keputusan Ketua Umum dengan pengesahan MPM

c)

Pemungutan suara di tingkat program studi yang diakui MPM

d)

Rapat Pleno MPM yang bersifat terbuka untuk umum

31.

Menurut Pasal 24, hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam apa?

a)

Peraturan Pemerintah Pusat dan Perda

b)

Anggaran Rumah Tangga serta peraturan/ketetapan lembaga IKM PNJ yang tidak bertentangan

c)

Keputusan Rektor dan Senat Akademik

d)

Notulen Kongres sebelumnya

32.

Pasal 25 menyatakan waktu mulai berlakunya Anggaran Dasar. Manakah pernyataan yang tepat?

a)

Berlaku sejak diumumkan di media kampus

b)

Berlaku sejak disahkan

c)

Berlaku setelah masa transisi 30 hari

d)

Berlaku setelah disetujui MPM dan BEM secara bersama

33.

Skenario: Sebuah ketetapan unit di IKM PNJ ternyata bertentangan dengan Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 26, tindakan apa yang harus dilakukan?

a)

Tetap berlaku sampai ada keputusan kongres berikutnya

b)

Diberlakukan hanya di tingkat unit, bukan tingkat institut

c)

Dinyatakan tidak berlaku dan segera menyesuaikan dengan Anggaran Dasar

d)

Diubah jika disetujui mayoritas pengurus harian

34.

Menurut Pasal 1, apa yang menjadi lambang IKM PNJ?

a)

Lambang Politeknik Negeri Jakarta dengan tulisan Ikatan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

b)

Logo Himpunan Mahasiswa Jurusan dengan semboyan kampus

c)

Bendera institusi dengan warna fakultas

d)

Stempel resmi direktorat akademik

35.

Pasal 2 menegaskan fungsi atribut almamater dalam IKM PNJ. Pernyataan mana yang paling tepat?

a)

Atribut almamater hanya aksesori pada acara seremonial

b)

Atribut almamater merupakan identitas yang diakui secara sah di IKM PNJ

c)

Atribut almamater hanyalah pakaian olahraga mahasiswa

d)

Atribut almamater adalah dokumen administratif untuk pendaftaran

36.

Berdasarkan Pasal 3, komponen atribut almamater IKM PNJ terdiri dari apa saja?

a)

Busana almamater dan kartu mahasiswa

b)

Busana almamater dan atribut lembaga

c)

Atribut lembaga dan panduan akademik

d)

Seragam praktik dan lencana jurusan

37.

Pasal 4 menjelaskan ketentuan penggunaan busana almamater. Manakah praktik yang sesuai dengan prinsip yang ditetapkan?

a)

Menggunakan busana almamater hanya saat acara internal kampus agar tidak membawa nama institusi di luar

b)

Menggunakan busana almamater dalam kegiatan di dalam maupun di luar PNJ dengan prinsip bertanggung jawab saat membawa nama Politeknik Negeri Jakarta

c)

Menghindari penggunaan busana almamater di luar kampus karena dilarang peraturan lembaga

d)

Menggunakan busana almamater bebas tanpa memperhatikan ketentuan lembaga masing-masing

38.

Menurut Pasal 5 tentang Hak Anggota IKM PNJ, manakah yang termasuk hak anggota terkait partisipasi dan kebebasan berekspresi?

a)

Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan serta berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM PNJ sesuai prosedur

b)

Menentukan sendiri prosedur organisasi dan membentuk panitia tanpa persetujuan

c)

Mengubah Anggaran Dasar secara mandiri bila merasa perlu

d)

Menolak seluruh kegiatan organisasi tanpa konsekuensi

39.

Pasal 6 Kewajiban Anggota menyebutkan tiga kewajiban pokok. Kewajiban manakah yang tepat?

a)

Melaksanakan dan menaati AD/ART, menjaga nama baik dan identitas almamater, serta menjunjung Tridharma Perguruan Tinggi

b)

Membayar iuran tahunan, mengikuti OSPEK, dan aktif di unit kegiatan mahasiswa

c)

Menghadiri semua rapat, membuat laporan mingguan, dan melatih anggota baru

d)

Mengawasi BEM, mengaudit MPM, dan menyusun program kerja fakultas

40.

Hak pembelaan diatur dalam Pasal 5. Pernyataan yang benar tentang hak ini adalah:

a)

Anggota berhak membela diri ketika akan atau telah dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan Politeknik Negeri Jakarta

b)

Anggota hanya boleh membela diri setelah sanksi ditetapkan dan hanya di dalam kampus

c)

Hak membela diri hanya berlaku untuk sanksi administratif ringan

d)

Hak pembelaan tidak diatur dalam hak anggota

41.

Pasal 7 menyebutkan alasan pencabutan sementara atau tetap. Manakah yang termasuk alasan yang sah?

a)

Bertindak bertentangan dengan AD/ART IKM PNJ atau peraturan/kententuan MPM serta merugikan nama baik dan identitas almamater

b)

Kurang aktif menghadiri kegiatan sosial luar kampus

c)

Tidak membayar iuran klub hobi pribadi

d)

Berbeda pendapat dengan pengurus dalam rapat internal

42.

Menurut Pasal 8, keanggotaan dianggap hilang apabila…

a)

Tidak lagi terdaftar secara akademik di Politeknik Negeri Jakarta, dicabut keanggotaannya, atau meninggal dunia

b)

Berhenti mengikuti organisasi selama satu semester

c)

Pindah kos ke luar kota Depok

d)

Mengundurkan diri dari satuan kegiatan mahasiswa fakultas

43.

Siapa yang berwenang memberi peringatan, pencabutan sementara, dan pencabutan tetap terhadap anggota IKM PNJ menurut Pasal 9?

a)

MPM setelah melalui pemeriksaan dalam Sidang Pleno MPM

b)

BEM tanpa proses sidang

c)

Ketua Himpunan Program Studi secara langsung

d)

Rektor melalui surat keputusan rektorat

44.

Menurut Pasal 9, tuntutan peringatan atau pencabutan terhadap anggota IKM PNJ dapat diajukan oleh…

a)

BEM kepada MPM

b)

Ketua kelas kepada BEM

c)

Wakil rektor kepada MPM

d)

Dosen pembimbing kepada jurusan

45.

Pasal 10 mengatur pembelaan. Manakah pernyataan yang benar mengenai keabsahan putusan peringatan atau pencabutan sementara di Sidang Pleno MPM?

a)

Sah jika disetujui oleh 1/2 n + 1 dari jumlah anggota MPM yang hadir

b)

Sah jika disetujui oleh seluruh anggota BEM

c)

Sah jika ditandatangani oleh ketua MPM saja

d)

Tidak memerlukan persetujuan karena otomatis berlaku

46.

Menurut Pasal 11, bagaimana komposisi kuota anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) ditetapkan?

a)

Tiga belas orang jalur independen dan satu wakil dari tiap jurusan melalui Pemilihan Raya, serta satu wakil dari seluruh BO melalui mufakat seluruh BO

b)

Lima belas orang jalur independen tanpa perwakilan jurusan atau BO

c)

Sepuluh orang per jurusan yang ditunjuk langsung oleh pimpinan kampus

d)

Seluruh ketua himpunan jurusan otomatis menjadi anggota MPM tanpa pemilihan

47.

Manakah yang merupakan syarat keanggotaan MPM sesuai Pasal 12?

a)

Anggota IKM PNJ dan memiliki kemampuan menjalankan tugas

b)

Berstatus pengurus eksekutif tingkat jurusan

c)

Telah dicabut hak pilihnya

d)

Aktif menjadi anggota partai politik kampus

48.

Menurut Pasal 12, pernyataan mana yang benar terkait larangan bagi calon anggota MPM?

a)

Tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga eksekutif di tingkat jurusan atau PNJ

b)

Diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi eksekutif kampus

c)

Wajib menjadi anggota organisasi ekstrakampus

d)

Harus membawa kepentingan partai politik ke kampus

49.

Dalam Pasal 12, apa ketentuan terkait hak pilih bagi anggota MPM?

a)

Tidak dicabut hak pilihnya

b)

Hak pilih harus dicabut saat menjabat

c)

Hak pilih hanya untuk mahasiswa tahun pertama

d)

Hak pilih diberikan setelah masa jabatan berakhir

50.

Pasal 13 menyebutkan kondisi yang memungkinkan recalling terhadap anggota MPM. Apa kondisi tersebut?

a)

Anggota tidak dapat menjalankan kewajibannya dan melalui mekanisme recalling

b)

Anggota tidak hadir dalam satu rapat komisi

c)

Anggota pindah jurusan selama masa jabatan

d)

Anggota mengajukan usulan kebijakan baru

51.

Menurut Pasal 14, syarat pengajuan mosi tidak percaya terhadap anggota MPM adalah:

a)

Diajukan oleh 30% dari seluruh mahasiswa PNJ, dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu tanda mahasiswa

b)

Diajukan oleh 10% anggota MPM tanpa bukti tertulis

c)

Diajukan oleh pimpinan MPM saja dengan surat tugas

d)

Diajukan oleh seluruh ketua jurusan tanpa dukungan mahasiswa

52.

Dalam mekanisme Sidang Pleno recalling di Pasal 14, apa yang terjadi jika mosi tidak percaya diterima?

a)

Anggota MPM tersebut di-recall

b)

Anggota MPM dipindahkan ke komisi lain

c)

Anggota MPM diberi peringatan tertulis tanpa konsekuensi lain

d)

Sidang ditunda hingga Pemilihan Raya berikutnya

53.

Siapa saja yang menghadiri Sidang Pleno sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 3?

a)

Anggota MPM sebagai presidium sidang, perwakilan anggota IKM PNJ sebagai penuntut, dan anggota MPM yang diberi mosi tidak percaya beserta anggota IKM PNJ sebagai tim pembela

b)

Hanya pimpinan MPM dan ketua-ketua komisi

c)

Seluruh mahasiswa PNJ tanpa perwakilan khusus

d)

Ketua jurusan dan dosen pembina organisasi

54.

Sesudah keputusan recalling dijatuhkan menurut Pasal 14, bagaimana status kursi anggota MPM yang dipilih melalui Pemilihan Raya?

a)

Tidak akan diganti kembali

b)

Segera diisi oleh wakil BO

c)

Dikosongkan hingga akhir tahun

d)

Dialihkan kepada pimpinan komisi terkait

55.

Berdasarkan Pasal 15, struktur minimum MPM terdiri dari:

a)

Pimpinan dan ketua-ketua Komisi

b)

Ketua jurusan dan sekretaris himpunan

c)

Presiden mahasiswa dan kabinet

d)

Dewan etik dan badan legislatif kampus

56.

Menurut Pasal 16, batas waktu maksimal serah terima jabatan dari MPM lama ke MPM baru setelah ditetapkan dalam Sidang Pleno MPM adalah…

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

30 hari

d)

1 bulan kalender

57.

Siapa yang berwenang memilih pimpinan MPM yang baru menurut Pasal 16?

a)

Ketua Umum BEM

b)

Anggota MPM yang hadir dalam sidang pleno

c)

Senat Akademik

d)

Perwakilan HMJ

58.

Sebelum MPM baru memilih pimpinannya, siapa yang memimpin sidang pleno pemilihan menurut Pasal 16?

a)

Anggota MPM termuda saja

b)

Anggota MPM tertua dan termuda

c)

Ketua Umum BEM

d)

Sekretaris Jenderal HMJ

59.

Menurut Pasal 17, komisi-komisi MPM dibentuk dan mekanisme kerjanya ditentukan oleh…

a)

Sidang Istimewa MPM

b)

Sidang Umum MPM

c)

Sidang Pleno MPM

d)

Rapat Harian BEM

60.

Dalam Sidang Istimewa MPM, kewenangan ‘mencabut mandat’ yang disebutkan pada Pasal 18 berlaku untuk…

a)

Ketua Umum BEM dan/atau Wakil Ketua Umum BEM dan HMJ

b)

Seluruh anggota MPM

c)

Ketua UKM

d)

Ketua Panitia Komisi

61.

Peserta wajib yang memiliki hak bicara tanpa hak suara dalam Sidang Istimewa MPM adalah…

a)

Seluruh mahasiswa

b)

Badan Pengurus Harian terbatas BEM dan HMJ

c)

Senat dosen

d)

Alumni PNJ

62.

Ketentuan quorum Sidang Istimewa MPM menyatakan sidang harus dihadiri oleh…

a)

½ dari anggota MPM

b)

2/3 dari jumlah anggota MPM

c)

¾ dari jumlah anggota MPM

d)

Seluruh anggota MPM

63.

Jika quorum c.i Sidang Istimewa MPM tidak terpenuhi, maka sidang…

a)

Langsung dibatalkan

b)

Di-pending maksimal 2 × 24 jam

c)

Dilanjutkan dengan peserta yang ada

d)

Dipindahkan ke Sidang Umum

64.

Dalam Sidang Umum MPM, salah satu kewenangan adalah…

a)

Mengangkat pejabat sementara Ketua Umum BEM dan HMJ

b)

Mengamandemen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKM PNJ

c)

Menetapkan struktur komisi

d)

Memilih Ketua HMJ

65.

Ketentuan pengambilan keputusan Sidang Umum MPM mensyaratkan persetujuan…

a)

2/3 peserta yang hadir

b)

½ n+1 dari anggota MPM yang hadir

c)

Seluruh peserta sidang

d)

¾ dari anggota MPM

66.

Kewenangan Sidang Pleno MPM adalah…

a)

Meminta pertanggungjawaban akhir BEM dan HMJ

b)

Menetapkan peraturan yang tidak termasuk kewenangan Sidang Istimewa dan Sidang Umum

c)

Mengamandemen Anggaran Dasar

d)

Mencabut mandat Ketua Umum BEM

67.

Ketentuan quorum Sidang Pleno MPM adalah dihadiri oleh…

a)

2/3 dari jumlah anggota MPM

b)

½ n + 1 dari jumlah anggota MPM

c)

Seluruh anggota komisi

d)

¾ dari jumlah anggota MPM

68.

Sidang Komisi MPM memiliki kewenangan untuk…

a)

Menetapkan peraturan sesuai bidang kerjanya yang tidak termasuk kewenangan sidang lain

b)

Mengamandemen Anggaran Dasar

c)

Mengangkat pejabat sementara Ketua Umum

d)

Menetapkan APB IKM PNJ

69.

Masa jabatan MPM menurut Pasal 19 adalah…

a)

Dua tahun sejak pemilihan

b)

Satu tahun sejak serah terima dan berakhir setelah serah terima kepada anggota MPM baru

c)

Satu periode akademik tanpa batas akhir

d)

Tiga semester setelah pembentukan

70.

Menurut Pasal 20, hak-hak MPM meliputi…

a)

Anggaran, referendum, dan resolusi saja

b)

Amandemen, anggaran, angket, inisiatif, referendum, dan resolusi

c)

Pengangkatan Ketua Umum BEM

d)

Mengatur kurikulum akademik

71.

Ketentuan frekuensi pelaksanaan Sidang Pleno MPM adalah…

a)

Diadakan sewaktu-waktu bila perlu

b)

Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

c)

Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali

d)

Hanya saat pergantian pengurus

72.

Frekuensi pelaksanaan Sidang Komisi MPM menurut ketentuan adalah…

a)

Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

b)

Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali

c)

Sewaktu-waktu bila dianggap perlu

d)

Dua kali setiap semester

73.

DoK 1 — Berdasarkan Pasal 21, kewajiban MPM yang terkait langsung dengan menampung masukan anggota adalah apa?

a)

Menetapkan anggaran belanja BO

b)

Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi anggota IKM PNJ yang disampaikan kepada MPM

c)

Memberikan sanksi kepada anggota IKM PNJ

d)

Mencabut mandat Ketua Umum BEM dan HMJ

74.

DoK 1 — Menurut ketentuan, siapa yang dapat diminta MPM untuk memberikan pertanggungjawaban sewaktu-waktu bila dianggap perlu?

a)

Ketua Umum BEM dan HMJ

b)

Seluruh dosen pembimbing

c)

Mahkamah mahasiswa antarfakultas

d)

Panitia Kongres eksternal

75.

DoK 2 — Tugas MPM dalam proses Pemilihan Raya PNJ mencakup mana di bawah ini? Pilih jawaban yang paling tepat.

a)

Menetapkan pemenang pemilihan secara sepihak tanpa panitia

b)

Memberikan mandat pelaksanaan kepada ketua Panitia Pemilihan Raya serta mandat pengawasan kepada anggota Panitia Pengawas Pemilihan Raya

c)

Mengalihkan seluruh kewenangan ke HMJ tanpa pengawasan

d)

Hanya menyiapkan logistik tanpa keputusan mandat

76.

DoK 2 — Dalam pengelolaan organisasi, MPM berkewajiban menerima, menimbang, dan menetapkan apa?

a)

Rancangan tata tertib perkuliahan universitas

b)

Rancangan susunan pengurus, program kerja, dan anggaran belanja BEM, HMJ, dan BO

c)

Proposal kegiatan himpunan dari luar kampus

d)

Peraturan akademik senat dosen

77.

DoK 2 — Mekanisme pencabutan mandat dimulai ketika syarat terpenuhi. Langkah pertama yang dilakukan MPM adalah apa?

a)

Menggelar sidang istimewa segera tanpa peringatan

b)

Memberikan peringatan pertama secara tertulis melalui Sidang Pleno pertama

c)

Mengumumkan pemecatan langsung melalui media

d)

Mendelegasikan keputusan ke BO

78.

DoK 1 — Berdasarkan Pasal 22, mana yang termasuk syarat pencabutan mandat Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM/HMJ?

a)

Mengajukan cuti organisasi selama 7 hari

b)

Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKM PNJ

c)

Tidak menghadiri satu rapat informal

d)

Mengganti logo organisasi tanpa persetujuan dosen

79.

DoK 3 — Seorang Ketua Umum HMJ tidak menjalankan kewajiban dan mengabaikan peringatan pertama tertulis. Dalam waktu paling lambat 14 hari setelah peringatan pertama, apa tindakan MPM yang sesuai prosedur?

a)

Mengadakan sidang istimewa langsung tanpa tahapan

b)

Memberikan peringatan kedua secara tertulis melalui Sidang Pleno

c)

Menetapkan pencabutan tanpa sidang

d)

Menyerahkan kasus kepada panitia kongres luar kampus

80.

DoK 3 — Jika peringatan kedua tetap diabaikan oleh Ketua Umum BEM, langkah strategis apa yang harus diambil MPM sesuai aturan?

a)

Melakukan mediasi informal tanpa catatan sidang

b)

Mengeluarkan sanksi finansial tanpa sidang

c)

Menyelenggarakan sidang istimewa untuk proses pencabutan mandat

d)

Menunda perkara hingga akhir masa jabatan

81.

Menurut Pasal 23, bagaimana mekanisme Pemilihan Raya untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM di IKM PNJ? Pilih pernyataan yang paling tepat.

a)

Dilaksanakan oleh pengurus BEM secara tertutup dan terbatas.

b)

Dilakukan oleh seluruh anggota IKM PNJ secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c)

Dilaksanakan oleh MPM melalui penunjukan langsung berdasarkan musyawarah.

d)

Dilakukan oleh HMJ masing-masing tanpa melibatkan anggota IKM PNJ lain.

82.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2, kapan pemilihan BEM dapat dilaksanakan?

a)

Jika terdapat setidaknya dua pasangan calon atau lebih.

b)

Jika ada satu calon tunggal yang disepakati.

c)

Jika MPM menyatakan darurat kepemimpinan.

d)

Jika pengurus lama mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir.

83.

Jika ketentuan Pemilihan Raya tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 23 ayat 2, mekanisme selanjutnya diserahkan kepada pihak mana?

a)

HMJ

b)

UKM

c)

MPM

d)

Senat Akademik

84.

Manakah syarat pengurus BEM berikut yang sesuai dengan Pasal 24?

a)

Boleh merangkap sebagai anggota lembaga legislatif di Politeknik Negeri Jakarta.

b)

Tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga eksekutif di Politeknik Negeri Jakarta.

c)

Wajib menjadi anggota organisasi ekstrakampus.

d)

Tidak perlu memiliki kemampuan menjalankan tugas.

85.

Menurut Pasal 24, pilih pernyataan yang benar terkait keterlibatan organisasi politik/ekstrakampus bagi pengurus BEM.

a)

Boleh menjadi anggota partai politik asalkan tidak aktif di kampus.

b)

Tidak boleh menjadi anggota dan tidak boleh membawa kepentingan partai politik maupun organisasi ekstrakampus ke dalam kampus.

c)

Wajib berafiliasi dengan salah satu organisasi ekstrakampus yang diakui.

d)

Harus melaporkan keanggotaan partai politik kepada MPM.

86.

Pasal 25 menetapkan susunan minimal kepengurusan BEM. Manakah kombinasi jabatan yang termasuk dalam susunan minimal tersebut?

a)

Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua Bidang Pendidikan saja.

b)

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Kepala-Kepala Bidang.

c)

Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua HMJ, dan Ketua UKM.

d)

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Panitia Adhoc, dan Penasehat.

87.

Siapa yang membentuk Badan Pengurus Harian BEM menurut Pasal 25 ayat 2?

a)

MPM melalui Sidang Pleno.

b)

Ketua Umum BEM.

c)

Sekretaris Umum BEM.

d)

HMJ melalui Rapat Kerja.

88.

Menurut Pasal 26, berapa lama masa jabatan BEM dan apakah dapat dipilih kembali?

a)

Dua tahun dan dapat dipilih kembali.

b)

Satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

c)

Satu semester dan dapat dipilih kembali setelah evaluasi.

d)

Tak terbatas selama mendapat kepercayaan MPM.

89.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1, jika Ketua Umum BEM tidak dapat menjalankan tugasnya, siapa yang menggantikannya dan melalui mekanisme apa?

a)

Sekretaris Umum melalui Rapat Kerja.

b)

Wakil Ketua Umum melalui mekanisme Sidang Istimewa.

c)

Ketua HMJ melalui keputusan MPM.

d)

Kepala Bidang Pendidikan melalui Rapat Harian.

90.

Pasal 27 ayat 2 menyebutkan batas waktu pelaksanaan Rapat Pleno untuk memilih Wakil Ketua Umum BEM ketika terjadi kekosongan. Berapa batas waktunya?

a)

7 hari sejak terjadi kekosongan.

b)

14 hari sejak terjadi kekosongan.

c)

30 hari sejak terjadi kekosongan.

d)

60 hari sejak terjadi kekosongan.

91.

Mengacu Pasal 28, hak BEM mencakup tindakan terhadap penyimpangan pengurus dan panitia. Manakah pernyataan yang tepat?

a)

BEM hanya berhak memberikan sanksi moral tanpa pemeriksaan.

b)

BEM berhak mengusut dan memeriksa penyimpangan, serta melaporkan pelanggaran kepada MPM.

c)

BEM tidak memiliki wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban panitia.

d)

BEM menyerahkan seluruh urusan pengawasan kepada HMJ.

92.

Menurut Pasal 29, kewajiban BEM terhadap MPM di antaranya adalah...

a)

Menetapkan pengurus tanpa pengesahan MPM.

b)

Memberikan laporan berkala secara lisan dan tulisan atas pelaksanaan program kerja, agenda, dan kebijakan BEM bila diminta.

c)

Menjalankan program kerja tanpa perlu melaporkan aspirasi mahasiswa.

d)

Mengatur UKM tanpa koordinasi.

93.

Pasal 30 mendefinisikan jenis-jenis rapat BEM. Manakah definisi yang paling tepat untuk Rapat Kerja?

a)

Rapat yang diadakan secara berkala oleh Badan Pengurus Harian.

b)

Rapat kepengurusan BEM yang merancang program kerja, agenda, dan anggaran.

c)

Rapat kepengurusan yang dihadiri seluruh pengurus untuk pengambilan keputusan besar.

d)

Rapat koordinatif dengan HMJ dan UKM.

94.

Menurut Pasal 30, apa yang menjadi ciri utama Rapat Pleno dalam konteks BEM?

a)

Rapat khusus penyusunan anggaran oleh bendahara.

b)

Rapat kepengurusan yang dihadiri oleh seluruh pengurus BEM.

c)

Rapat koordinatif lintas HMJ dan UKM.

d)

Rapat terbatas Kepala-Kepala Bidang.