wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Profil dan Kompetensi Andriansyah

Total questions: 84

Worksheet time: 42mins

Name
Class
Date
1.

Organisasi manakah yang mengeluarkan regulasi ANNEX 12?

a)

ICAO (International Civil Aviation Organization)

b)

FAA (Federal Aviation Administration)

c)

IATA (International Air Transport Association)

d)

EASA (European Union Aviation Safety Agency)

2.

Regulasi SOLAS dikeluarkan oleh organisasi mana?

a)

ICAO

b)

IMO

c)

United Nations

3.

INSARAG adalah regulasi yang terkait dengan organisasi apa?

a)

United Nations

b)

World Health Organization

c)

International Red Cross

d)

ASEAN

4.

Apa tujuan utama dari Annex 12?

a)

Mengatur layanan SAR hanya di daratan

b)

Mengatur layanan SAR di wilayah negara dan laut lepas serta koordinasi antar negara

c)

Mengatur layanan SAR hanya di laut lepas

d)

Mengatur layanan SAR tanpa koordinasi antar negara

5.

Annex 12 berlaku untuk pendirian, pemeliharaan, dan operasi layanan SAR di ______ negara peserta dan ______ serta koordinasi layanan tersebut antar negara.

a)

wilayah; laut lepas

b)

wilayah; udara terbuka

c)

perairan; daratan

d)

negara; perbatasan

6.

Perhatikan peta wilayah operasi SAR di Asia Tenggara berikut. Negara manakah yang termasuk dalam cakupan layanan SAR menurut Annex 12?

a)

Hanya Indonesia

b)

Semua negara yang terlibat dalam peta dan perjanjian SAR

c)

Hanya Malaysia dan Singapura

d)

Hanya negara di Asia

7.

Menurut Annex 12 tentang Search and Rescue, layanan SAR harus disediakan selama berapa jam dalam sehari?

a)

24 jam

b)

12 jam

c)

18 jam

d)

8 jam

8.

Sebutkan elemen dasar dari layanan SAR menurut Annex 12 tentang Search and Rescue.

a)

Kerangka hukum, otoritas yang bertanggung jawab, sumber daya yang tersedia, fasilitas komunikasi, tenaga kerja yang terampil dalam koordinasi dan fungsi operasional.

b)

Sistem navigasi, peralatan medis, pelatihan militer, anggaran pemerintah, lokasi strategis.

c)

Prosedur evakuasi, peralatan penyelamatan, tim medis, kendaraan darurat, sistem keamanan.

d)

Jaringan transportasi, pusat informasi, tim logistik, sistem pengawasan, fasilitas pelatihan.

9.

Annex 12 tentang Search and Rescue menyatakan bahwa RCC Aeronautika dan Maritim yang melayani area yang sama harus memastikan koordinasi yang paling praktis antara RCC tersebut.

a)

Benar

b)

Salah

10.

Apa tujuan negara-negara mendirikan JRCC menurut Annex 12 tentang Search and Rescue?

a)

Untuk mengkoordinasikan operasi SAR aeronautika dan maritim, jika memungkinkan.

b)

Untuk mengawasi lalu lintas udara secara global.

c)

Untuk mengatur perizinan penerbangan internasional.

d)

Untuk mengelola data cuaca untuk penerbangan.

11.

Menurut Annex 12 tentang Search and Rescue, negara harus menunjuk unit SAR, layanan publik atau swasta yang sesuai, dan dilengkapi.

a)

Benar

b)

Salah

12.

Apa yang harus dilakukan negara untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi SAR dengan negara tetangga menurut Annex 12 tentang Search and Rescue?

a)

Negara harus membuat perjanjian dengan negara tetangga.

b)

Negara harus menghindari komunikasi dengan negara tetangga.

c)

Negara harus menutup wilayah udara untuk operasi SAR internasional.

d)

Negara harus membatasi akses informasi SAR kepada negara tetangga.

13.

Menurut Annex 12 tentang Search and Rescue, negara harus mengembangkan rencana dan prosedur SAR bersama untuk memfasilitasi koordinasi operasi SAR dengan negara tetangga.

a)

Benar

b)

Salah

14.

Negara harus menunjuk titik kontak SAR untuk menerima data distress COSPAS-SARSAT menurut Annex 12 tentang Search and Rescue.

a)

Benar

b)

Salah

15.

Apa peran utama IMO (International Maritime Organization)?

a)

Mengatur perdagangan internasional

b)

Bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan polusi laut dan atmosfer oleh kapal

c)

Mengelola pelabuhan dunia

d)

Mengawasi ekspor dan impor barang

16.

Lengkapi kalimat berikut: IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas _______ dan _______ pelayaran serta pencegahan polusi laut dan atmosfer oleh kapal.

a)

keselamatan; keamanan

b)

perdagangan; ekonomi

c)

teknologi; inovasi

d)

pendidikan; kesehatan

17.

Menurut UNCLOS 1982, setiap negara pantai harus mempromosikan pendirian, operasi, dan pemeliharaan layanan pencarian dan penyelamatan yang memadai dan efektif terkait keselamatan di laut.

a)

Benar

b)

Salah

18.

Menurut Maritime SAR Convention 1979, pihak-pihak harus mengatur agar layanan pencarian dan penyelamatan mereka dapat memberikan ______ terhadap panggilan darurat.

a)

respons cepat

b)

penundaan lama

c)

tanggapan terbatas

d)

pengabaian total

e)

pemberitahuan tertunda

19.

Setiap Pemerintah Penandatangan berkewajiban untuk memastikan pengaturan untuk _______ dan _______ di wilayah tanggung jawab mereka.

a)

komunikasi darurat, koordinasi

b)

transportasi, logistik

c)

keamanan, kesehatan

d)

pendidikan, pelatihan

20.

Setiap Pemerintah Penandatangan berkewajiban untuk menyediakan informasi kepada Organisasi mengenai fasilitas pencarian dan penyelamatan yang ada serta rencana perubahan jika ada. Pernyataan ini benar atau salah?

a)

True

b)

False

21.

Kapal penumpang yang tunduk pada Bab I harus memiliki rencana di atas kapal untuk kerja sama dengan layanan pencarian dan penyelamatan yang sesuai dalam keadaan darurat. Pernyataan ini benar atau salah?

a)

True

b)

False

22.

Apa tujuan utama dari Mobile Facilities, Volume III dari IAMSAR Manual menurut penjelasan pada gambar?

a)

Membantu kapal dan pesawat dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan

b)

Mengatur jadwal penerbangan pesawat

c)

Menyediakan makanan untuk kru kapal

d)

Mengatur pelayaran internasional

23.

Lengkapi kalimat berikut berdasarkan penjelasan pada gambar: Mobile Facilities, Volume III dari IAMSAR Manual dimaksudkan untuk dibawa di atas ________, pesawat, dan kapal.

a)

unit penyelamatan

b)

unit logistik

c)

unit medis

d)

unit komunikasi

24.

Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang penanggulangan bencana menurut regulasi nasional?

a)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

c)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

d)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

25.

Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang keantariksaan menurut regulasi nasional?

a)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 70

b)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 15

c)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 30

d)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 40

26.

Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang penerbangan menurut regulasi nasional?

a)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

b)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

c)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

d)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

27.

Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang kelautan menurut regulasi nasional?

a)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27

b)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 15

c)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 10

d)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 20

28.

Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut regulasi nasional?

a)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

b)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

c)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

d)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

29.

Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang pelayaran menurut regulasi nasional?

a)

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, dahulu UU 17 Tahun 2008 Pasal 259

b)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

d)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

30.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebutkan salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat!

a)

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; atau penentuan status keadaan darurat bencana; atau penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; atau pemenuhan kebutuhan dasar; atau perlindungan terhadap kelompok rentan; atau pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

b)

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah terdampak bencana.

c)

penetapan anggaran tahunan untuk penanggulangan bencana.

d)

pemberian penghargaan kepada relawan bencana.

31.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya apa saja yang dilakukan dalam penyelamatan dan evakuasi korban?

a)

pencarian dan penyelamatan korban; pertolongan darurat; dan/atau evakuasi korban.

b)

pemberian bantuan hukum; pelatihan relawan; dan/atau pembangunan infrastruktur.

c)

pengumpulan data korban; penyaluran logistik; dan/atau penetapan zona aman.

d)

penyusunan laporan; pengawasan media; dan/atau penegakan hukum.

32.

Manakah dari berikut ini yang termasuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat menurut Pasal 48?

a)

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

b)

pemenuhan kebutuhan dasar

c)

perlindungan terhadap kelompok rentan

d)

semua benar

33.

Menurut Pasal 52, apa yang dimaksud dengan pertolongan darurat dalam upaya penyelamatan korban bencana?

a)

Memberikan bantuan medis dan logistik kepada korban

b)

Melakukan pencarian korban

c)

Melakukan evakuasi korban

34.

Sesuai Pasal 352 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia?

a)

Pemerintah dan pemerintah daerah

b)

Maskapai penerbangan

c)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

d)

Kementerian Perhubungan

35.

Menurut Pasal 352 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pencarian dan pertolongan harus dilakukan dengan cara berikut, kecuali:

a)

Cepat

b)

Tepat

c)

Mahal

d)

Efektif dan efisien

36.

Berdasarkan Pasal 352 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

a)

Benar

b)

Salah

37.

Menurut Pasal 353 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, siapa yang mengoordinasikan dan melaksanakan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1)?

a)

Instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan

b)

Kementerian Perhubungan

c)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

d)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

38.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, siapa yang wajib melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan tersebut?

a)

Pemerintah dan pemerintah daerah

b)

Maskapai penerbangan

c)

Keluarga korban

d)

Lembaga swadaya masyarakat

39.

Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, siapa yang bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

a)

Pemerintah

b)

Masyarakat

c)

Swasta

d)

Kepolisian

40.

Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan upaya apa yang dilakukan pemerintah terkait Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

a)

Penegakan hukum lalu lintas

b)

Penanganan kecelakaan dan evakuasi korban

c)

Pembangunan jalan tol

d)

Pemberian SIM gratis

41.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 70 tentang Keantariksaan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap pendaratan darurat dan/atau kecelakaan antarikawan yang terjadi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

a)

Pemerintah

b)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

c)

Tentara Nasional Indonesia

d)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

42.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 70 tentang Keantariksaan, tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang apa?

a)

Bidang pencarian dan pertolongan

b)

Bidang pendidikan dan kebudayaan

c)

Bidang kesehatan masyarakat

d)

Bidang perindustrian dan perdagangan

43.

Penyelenggaraan keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, Ruang Utara, maupun Antariksa. Kegiatan keantariksaan telah dimulai sejak diluncurkannya Satelit Sputnik 1 tanggal 4 Oktober 1957 ke orbit bumi oleh Uni Soviet.

a)

Benar

b)

Salah

44.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa?

a)

pendidikan dan pelatihan

b)

penyediaan bahan bakar minyak

c)

penjualan alat berat

d)

pengelolaan limbah industri

45.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa

a)

pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam

b)

penangkapan ikan secara ilegal

c)

pembuatan kapal pesiar

d)

penambangan pasir laut

46.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang.

a)

pengerukan dan pembersihan alur pelayaran

b)

penanaman pohon di hutan mangrove

c)

pembuatan taman kota di pesisir

d)

penjualan hasil tangkapan ikan di pasar

47.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa.

a)

reklamasi

b)

penambangan batu bara

c)

pertanian darat

d)

pengolahan limbah domestik

48.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa

a)

pencarian dan pertolongan

b)

penyediaan bahan bakar kapal

c)

penjualan hasil tangkapan ikan

d)

penyewaan alat berat

49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa

a)

remediasi lingkungan

b)

penangkapan ikan

c)

pariwisata bahari

d)

pengangkutan barang

50.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa.

a)

jasa konstruksi

b)

jasa transportasi udara

c)

jasa pertanian

d)

jasa perbankan

51.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 tentang Kelautan, sebutkan salah satu jasa maritim yang berupa

a)

angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau

b)

pengelolaan limbah industri

c)

pertanian darat

d)

pengolahan hasil hutan

52.

Menurut Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia?

a)

Pemerintah

b)

Kepolisian

c)

Pemilik Kapal

d)

Badan Usaha Milik Negara

53.

Menurut Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, apa kewajiban kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan?

a)

Wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.

b)

Wajib segera meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa memberikan bantuan.

c)

Hanya melaporkan kejadian kepada pihak berwenang tanpa melakukan tindakan apapun.

d)

Menunggu instruksi dari pemilik kapal sebelum bertindak.

54.

Menurut Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya sendiri?

a)

Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal.

b)

Petugas pelabuhan terdekat.

c)

Penumpang kapal yang selamat.

d)

Pemerintah daerah setempat.

55.

Menurut Pasal 259 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah harus dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang apa?

a)

Bidang pencarian dan pertolongan

b)

Bidang perhubungan laut

c)

Bidang keselamatan pelayaran

d)

Bidang pengawasan pelabuhan

56.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Pencarian dan Pertolongan berdasarkan UU tahun 2014!

a)

UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

b)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c)

UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara

d)

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

57.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan PP tahun 2017!

a)

PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan

b)

PP Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana

c)

PP Nomor 24 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko Bencana

d)

PP Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan

58.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan PERPRES tahun 2016!

a)

PERPRES Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

b)

PERPRES Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana

c)

PERPRES Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kementerian Sosial

d)

PERPRES Nomor 99 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

59.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan PERBAN tahun 2018!

a)

PERBAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

b)

PERBAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pencarian dan Pertolongan

c)

PERBAN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Penanganan Bencana Alam

d)

PERBAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Koordinasi Operasi SAR

60.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Pelaksanaan dan Penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan PERBAN tahun 2020!

a)

PERBAN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan

b)

PERBAN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Pencarian dan Pertolongan

c)

PERBAN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanganan Bencana

d)

PERBAN Nomor 7 Tahun 2020 tentang Koordinasi Operasi Pencarian dan Pertolongan

61.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan berdasarkan PERBAN tahun 2021!

a)

PERBAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan

b)

PERBAN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan SAR

c)

PERBAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur SAR

d)

PERBAN Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Basarnas

62.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan PERBAN tahun 2022!

a)

PERBAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

b)

PERBAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pencarian dan Pertolongan

c)

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Operasi Pencarian dan Pertolongan

d)

PERBAN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Operasi Pencarian dan Pertolongan

63.

Sebutkan regulasi yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kapal berdasarkan PERBAN tahun 2022!

a)

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kapal

b)

PERBAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanggulangan Bencana Alam

c)

PERBAN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Evakuasi Darurat di Bandara

d)

PERBAN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelamatan di Laut

64.

Sebutkan tujuan utama dari pembentukan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan menurut penjelasan pada gambar!

a)

Mengimplementasikan Pasal 28A UUD 1945 dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kecelakaan transportasi dan kondisi yang membahayakan jiwa manusia.

b)

Meningkatkan pendapatan negara melalui sektor transportasi.

c)

Membatasi akses masyarakat terhadap layanan transportasi umum.

d)

Mengatur tata cara penggunaan alat berat dalam proyek konstruksi.

65.

Menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pernyataan ini berkaitan dengan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan transportasi laut, udara, darat, kereta api, bencana, dan kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Apakah pernyataan ini benar atau salah?

a)

Benar

b)

Salah

66.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

a)

Pencarian dan Pertolongan

b)

Evakuasi Mandiri

c)

Pertolongan Pertama

d)

Penanggulangan Bencana

67.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.

a)

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

b)

Pelaksanaan Operasi Pemadaman Kebakaran

c)

Pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana Alam

d)

Pelaksanaan Operasi Pengamanan Wilayah

68.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.

a)

Kecelakaan

b)

Perjalanan

c)

Perbaikan

d)

Pemeriksaan

69.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.

a)

Bencana

b)

Ekosistem

c)

Migrasi

d)

Konservasi

70.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

a)

Potensi Pencarian dan Pertolongan

b)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

c)

Sumber Daya Alam

d)

Tim Medis Khusus

71.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.

a)

Petugas Pencarian dan Pertolongan

b)

Dokter Umum

c)

Ahli Gizi

d)

Teknisi Laboratorium

72.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

a)

Setiap Orang

b)

Badan Usaha

c)

Instansi Pemerintah

d)

Lembaga Sosial

73.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

a)

Korban

b)

Pelaku

c)

Saksi

d)

Petugas

74.

Lengkapi definisi berikut: ______ adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.

a)

Kondisi Membahayakan Manusia

b)

Kecelakaan Kerja

c)

Bencana Alam

d)

Kejadian Tidak Terduga

75.

Berdasarkan diagram SAR Borderless, pencarian dan pertolongan diselenggarakan dengan tidak berdasarkan batas wilayah ________ pemerintahan.

a)

administratif

b)

geografis

c)

ekonomi

d)

budaya

76.

Berdasarkan diagram SAR Borderless, operasi pencarian dan pertolongan diselenggarakan berdasarkan prinsip tanpa batas wilayah ________.

a)

negara

b)

provinsi

c)

kota

d)

desa

77.

Lengkapi nama asas berikut: "bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk memberikan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional". Nama asas tersebut adalah _______.

a)

Asas kemanusiaan

b)

Asas keadilan

c)

Asas profesionalitas

d)

Asas keterbukaan

78.

Lengkapi nama asas berikut: "bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong". Nama asas tersebut adalah _______.

a)

Asas kebersamaan

b)

Asas keadilan

c)

Asas profesionalisme

d)

Asas kemandirian

79.

Lengkapi nama asas berikut: "bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mengutamakan penyelamatan manusia untuk kepentingan masyarakat luas". Nama asas tersebut adalah _______.

a)

Asas kepentingan umum

b)

Asas keadilan sosial

c)

Asas profesionalisme

d)

Asas efisiensi

80.

Lengkapi nama asas berikut berdasarkan definisinya: "bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras antarberbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung".

a)

keterpaduan

b)

kemanusiaan

c)

kesemestaan

d)

profesionalisme

81.

Lengkapi nama asas berikut berdasarkan definisinya: "bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna".

a)

efektivitas

b)

efisiensi

c)

akuntabilitas

d)

transparansi

82.

Lengkapi nama asas berikut berdasarkan definisinya: "bahwa setiap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan penduduk tanpa kecuali".

a)

efisiensi berkeadilan

b)

asas kemanusiaan

c)

asas profesionalitas

d)

asas keterbukaan

83.

Apa yang dimaksud dengan asas kedaulatan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan?

a)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia

b)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan hanya dilakukan di wilayah perairan internasional

c)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat dilakukan tanpa izin negara yang bersangkutan

d)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan hanya mengutamakan keselamatan barang

84.

Apa yang dimaksud dengan asas nondiskriminatif dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan?

a)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial

b)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan hanya diberikan kepada warga negara tertentu saja

c)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan mengutamakan kelompok mayoritas

d)

bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kepentingan politik pemerintah