NEW
Font size
WorksheetsKUIS SUMATIF 12 - GANJIL 2025/2026
Total questions: 65
Worksheet time: 33hrs 30mins
Dicetuskannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Dampak yang dimaksud adalah ….
Sistem pemerintahan Parlementer berubah menjadi sistem pemerintahan Presidensil
Sistem pemerintahan sentralis ke sistem pemerintahan desentralisasi
Sistem pemerintahan nasionalis berubah ke sistem pemerintahan ala komunis
Pemerintahan RI tidak lagi melakukan politik luar negeri yang bebas aktif
Pemerintahan RI menjadi lebih fleksibel dan demokratis
Tampak salah satu ciri pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang paling dominan yaitu kekuasaan presiden sangat besar atau mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Adapun akibat atau dampak yang muncul dari kenyataan tersebut adalah ….
Presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan di ranah politik
Pers menjadi kekuatan politik yang kuat yang dapat dimanfaatkan
Partai politik menjadi memiliki ruang gerak yang luas
Peran militer menjadi lemah
Dikeluarkannya kebijakan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis)
Pada awal tahun 1965 kondisi politik dalam negeri Indonesia memanas akibat terjadinya persaingan politik antara PKI dan TNI-AD. Demikian pula politik luar negeri mengalami permasalahan sebagai akibat dari politik luar negeri yang konfrontatif. Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno “mengomandokan” Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, hal ini dipicu oleh ….
Indonesia tidak lagi diperbolehkan mengirim Pasukan Garuda ke PBB
Indonesia kecewa terhadap PBB yang hanya menjadi kaki tangan negara-negara Barat
Indonesia tidak setuju Malaysia dimasukkan menjadi anggota tidak tetap DK PBB
Indonesia tidak diizinkan lagi memiliki perwakilan di PBB akibat sikapnya yang konfrontatif
Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya Gerakan Non Blok (GNB)
Demi dapat mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara yaitu dengan diplomasi, konfrontasi ekonomi, hingga konfrontasi senjata. Berikut ini merupakan contoh konfrontasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat adalah ….
Pemerintah menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda di Indonesia tahun 1958
Menutup kedutaan RI di Belanda terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1960
Membatalkan semua kesepakatan dalam KMB secara sepihak
Menggalang dukungan internasional melalui KAA di Bandung
Meminta bantuan Uni Soviet untuk membuatkan kapal perang tercanggih masa itu
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin semakin lama semakin memburuk meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Pada masa itu anggaran belanja negara terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut ….
Memaksakan proyek mercusuar seperti pembangunan Monas dan kompleks olahraga Senayan
RI berusaha memberi bantuan kepada negara-negara NEFO
Pemberian gaji kepada aparat negara yang sangat tinggi
Pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di luar Jawa
Membeli peralatan militer dan berbagai senjata dengan harga yang fantastis
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno telah melakukan berbagai penyimpangan antara lain di bawah ini, kecuali ….
Melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat sistematis dan akut
Sidang umum MPRS tahun 1963 menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pidato Kenegaraan Presiden 17 Agustus 1959 dijadikan sebagai GBHN
Pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap Perdana Menteri II
Pengangkatan wakil-wakil MPR dipilih dari partai besar (pemenang pemilu)
Haluan politik luar negeri Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah bebas aktif. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin politik luar negeri Indonesia cenderung tidak bersifat bebas dan aktif lagi. Banyak pengamat mengatakan Indonesia cenderung berpihak pada Blok Timur. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yaitu ….
Politik poros Jakarta-Phnom Penh-Peking
Menerapkan konsep “Nasakom” dalam pemerintahan
Mengirim Pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian PBB
Memilih orang-orang PKI untuk bercokol di pemerintahan
Sikap Indonesia yang memusuhi negara-negara Barat seperti Inggris dan AS
Berikut ini yang merupakan salah satu isi TRIKORA adalah ….
Gagalkan pembentukan negara Papua
Mendukung aksi buruh Indonesia
Bantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara
Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
Bebaskan Irian Barat melalui cara diplomasi
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya, pemerintahan yang dijalankan Indonesia lebih cenderung kepada pola sistem ….
Sentralisasi
Desentralisasi
Otonomi daerah
Otonomi khusus
Semi militerisasi
Berikut ini yang merupakan bukti konkrit bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan Orde Baru menyimpang dari UUD 1945 adalah ….
Perekonomian lebih dikuasai oleh para konglomerat
Rakyat diharuskan membayar pajak
Nilai tukar rupiah menjadi terpuruk
Posisi Menteri Keuangan diisi oleh yang bukan ahlinya
Meroketnya hutang luar negeri Indonesia
Intrik-intrik politik umum terjadi di dalam ranah pemerintahan. Pengelompokan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik ditahun 1970-an dapat dipandang sebagai upaya pemerintah Orde Baru untuk ….
Melemahkan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi pemerintah
Menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi
Meredam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik
Mengikis habis kekuatan politik sisa Orde Lama
Menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Kebijakan fusi partai politik yang dilakukan pemerintah tahun 1973 mengakibatkan berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari ….
NU, Parmusi, PSII, Perti
NU, Masyumi, PSII, Parmusi
PNI, NU, Murba, IPKI
Parkindo, Murba, PSII, Parmusi
Perti, PNI, Partai Khatolik, IPKI
Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalah ….
Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1996
Ketetapan MPRS No. XVV/MPRS/1996
Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1996
Ketetapan MPRS No. VXX/MPRS/1996
Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1996
Kawasan Asia Tenggara di era Demokrasi Terpimpin diwarnai adanya konflik. Yang paling ketara adalah konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Di era Orde Baru, dilakukanlah suatu normalisasi dengan terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi yang didasarkan atas Deklarasi Bangkok ini memiliki tujuan antara lain ….
Menjalin kerja sama bidang ekonomi, sosial dan budaya
Membendung meluasnya pengaruh ideologi liberal kapitalisme
Saling memberi bantuan dalam bentuk peralatan militer
Menghadapi pengaruh ideologi blok barat maupun blok timur
Membentuk kerja sama ekonomi dan pakta pertahanan militer dengan dasar menjaga perdamaian
Selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu ….
Adanya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan Golkar
Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik
Memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
Partai Islam yang identik mengusung warna hijau dan Golkar warna kuning.
Pada era tahun 1960-an, rakyat Indonesia masih dalam keadaan yang cukup memprihatinkan diberbagai aspek kehidupan. Namun berkat keberhasilan pembangunan yang dilakukan Orde Baru maka sedikit demi sedikit kemiskinan rakyat dapat dientaskan, pembangunan-pembangunan sarana prasarana juga berjalan cukup pesat terutama di Jawa. Atas keberhasilan tersebut Presiden Soeharto dianugerahi sebagai ….
Bapak Pembangunan
Bapak Republik Indonesia Terbaik
Bapak Pelopor Kemajuan
Bapak Ampera
Bapak Revolusi Pembangunan
Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Menindak tegas segala tindakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (2) Mencekal tokoh-tokoh politik dan aktivis yang dianggap membahayakan (3) Membredel surat kabar yang dianggap kritis terhadap pemerintah (4) Melakukan pembangunan di segala bidang demi memajukan negara (5) Memasyarakatkan Pancasila melalui penataran P4 Dari pernyataan di atas, cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya ditunjukkan pada nomor ….
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(3), (4), dan (5)
Berikut ini yang merupakan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi semasa Orde Baru adalah ….
Peristiwa Tanjung Priok, Kasus Marsinah, dan Tragedi Pembunuhan Massal 1965-1969
Peristiwa Tanjung Morawa, Tragedi Trisakti, dan Pembantaian Simpatisan PRRI-Permesta
Pembantaian PKI Madiun 1948, Penembakan Misterius (Petrus), dan Tragedi Semanggi
Penghilangan Paksa 1997-1998, Konflik Sampit, dan Pembunuhan Dukun Santet 1998
Kasus Munir, Kerusuhan Tolikara, dan Tragedi Pembunuhan Massal 1965-1969
Tentara Republik Indonesia diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tanggal ?
1 Juni 1947
2 Juni 1947
3 Juni 1947
4 Juni 1947
5 Juni 1947
Menteri Kemakmuran yang mendapat mandat Presiden Sukarno agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi adalah ....
M. Natsir
Syafruddin Prawiranegara
A.A. Maramis
Perhatikan keterangan-keterangan berikut!
1) Peristiwa ini terjadi pada sekitar tahun 1982-1985
2) Sebagian besar korbannya adalah orang-orang yang dianggap bermasalah dengan hukum dan pihak-pihak yang dianggap meresahkan masyarakat seperti preman, residivis, copet serta orang yang bercirikan memiliki tato di tubuhnya.
3) Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pembunuhan yang berada di luar proses hukum (extra judicial killing)
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, peristiwa atau kasus pelanggaran HAM yang dimaksud adalah ….
Tragedi Pembunuhan Massal PKI
Penghilangan Paksa 1997-1998
Pembunuhan Dukun Santet Banyuwangi
Peristiwa Tanjung Priok
Penembakan Misterius (Petrus)
Demokrasi Terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUDS 1950 kembali ke UUD 1945. Setelah Demokrasi Terpimpin berhasil diberlakukan kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat besar. Bukti besarnya kekuasaan presiden pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ….
Presiden menyatakan berlakunya UUD 1945
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu
Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi statisme
Presiden membentuk zaken kabient
Presiden mengangkat anggota MPRS
Menurut hemat Presiden Soekarno, pembentukan negara federasi Malaysia adalah bentuk akal-akalan Inggris dan sekutunya untuk kepentingan tertentu serta bentuk kolonialisme baru di Kawasan Asia Tenggara. Dalam sejarah, awal berdirinya Malaysia, Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno adalah yang paling keras menentang terbentuknya persekutuan Melayu itu. Bahkan Indonesia secara terang-terangan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Selama konfrontasi Malaysia Presiden Soekarno mencanangkan ….
Tritura
Trikora
Dwikora
Sapta Marga
Ganyang Malaysia
Adanya perbedaan penafsiran terhadap pengertian terpimpin pada masa Demokrasi Terpimpin menimbulkan penyelewengan di bidang politik. Dewan Perwakilan rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan tanggal 5 Maret 1960 oleh presiden dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Karena bukan hasil pemilu maka semua anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden. Berikut ini yang menjadi alasan dibubarkanya DPR hasil Pemilu 1955 adalah ....
Adanya pertentangan yang tajam antara DPR dan pemerintah
DPR tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
Adanya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah
DPR ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan pemerintah
Perhatikan keterangan-keterangan berikut!
1) Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan
3) Untuk membendung tingginya inflasi
4) Mencukupi kebutuhan sandang dan pangan
5) Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan
Tujuan dilakukannya “devaluasi” pada era Demokrasi Terpimpin ditunjukan pada nomor ….
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 5)
1), 2), dan 5)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
Tujuan pembentukan Front Nasional pada masa Demokrasi Terpimpin adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar terbentuk kekuatan untuk menyukseskan pembagunan. Adapun Front Nasional ini dipimpin oleh ….
Ir. Djuanda
A.H. Nasution
Mohamma Hatta
Sukiman
Presiden Sukarno
Di bawah ini yang merupakan bentuk nyata peran aktif Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin adalah ….
Indonesia berhasil menyelenggarakan Asia Games ke-IV di Jakarta tahun 1962
Pemprakarsa utama berdirinya Gerakan Non Blok (GNB)
Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB
Indonesia berusaha membangun bangunan-bangunan megah seperti Monas, Hotel Indonesia, Stadion GBK dan lain-lain
Indonesia menjadi bagian keanggotaan PBB yang paling aktif
Berikut berbagai krisis yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, kecuali ....
krisis politik
krisis kepercayaan
krisis budaya
krisis ekonomi
krisis hukum
Agenda utama gerakan reformasi tahun 1998 adalah .....
Mengkaji kembali sistemp pemerintahan yang ada
Mengakhiri pemerintahan otoriter dan mendorong demokratisasi
Meningkatkan kekuasaan militer dan stabilitas politik
Mendorong harga semobako murah dan penurunan inflasi
Menurunkan Suharto dari jabatan presiden
Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal ....
6 Juni 1999
7 Juni 1999
8 Juni 1988
8 Juli 1999
9 Juli 1999
Tujuan pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 adalah ....
Menentang pemerintah pusat
Mendirikan Negara Komunis di Indonesia
Menjatuhkan wibawa pemerintah Indonesia di mata rakyat
Mengadu domba rakyat yang pro dan kontra dengan PKI
Mendukung berdirinya Negara Soviet di Indonesia
Tujuan PKI membuat kerusuhan di Surakarta pada 11 September 1948 adalah ….
Menunjukkan kekuatan PKI
Memberi kesempatan kepada para pendukung PKI untuk melawan rakyat pendukung pemerintah
Sebagai pengalih perhatian pemerintah Indonesia
Menguasai Surakarta sebelum memberontak di Madiun
Menguji kekuatan TNI AD
Salah satu alasan Musso memimpin gerakan separatis PKI di Madiun adalah ....
Menganggap revolusi kemerdekaan belum selesai dan masih harus dilanjutkan oleh kelompok komunis
Daerah madiun merupakan daerah terpencil yang penduduknya mudah dipengaruhi
Kelompok komunis ingin melanjutkan aksi pemberontakan yang gagal di masa kolonial
Kekecewaan karena kegagalan pembentukan biro perjuangan di dalam organisasi TNI
Mayoritas penduduk Madiun adalah petani dan buruh yang menjadi basis kelompok komunis
Setiap peristiwa yang terjadi memiliki latar belakang atau sebabnya masing-masing. Adapun latar belakang yang mendasari peristiwa PRRI dan Permesta adalah ....
Adanya infiltrasi PKI terhadap perwira menengah di daerah
Para perwira menengah di daerah menolak diberlakukannya UUDS 1950
Adanya intervensi pihak asing terutama Blok Timur terhadap perwira menengah di pusat
Kekecewaan perwira menengah di daerah akibat kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah
Konflik internal angkatan bersenjata antara perwira menengah di daerah dan perwira tinggi di pusat
Dokumen Gilchrist menjadi salah satu alasan PKI untuk menyebarkan isu akan adanya aksi kudeta dari TNI AD. Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Gilchrist adalah ....
Dokumen pemerintah tentang operasi penumasan PKI
Dokumen milik PKI yang menyebutkan pembentukan dewan jenderal
Dokumen duta besar inggris yang berisi kerja sama di bidang militer
Dokumen rahasia milik TNI AD yang berisi rencana kudeta pemerintahan pada 5 Oktober 1965
Dokumen rahasia dari duta besar inggris di Jakarta yang didalamnya menyebutkan “our local army friend” sehingga dicurigai adanya kerja sama dengan TNI AD
Gerakan politik di Jawa Barat yang dikenal dengan nama Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Kemunculan gerakan DI/TII ini disebabkan oleh ....
Berkembangnya paham Nasakom di daerah-daerah
Adanya kekecewaan terhadap isi perundingan Renville
Kurangya perhatian pemerintah terhadap wilayah Jawa Barat
Adanya pelanggaran hasil perundingan Linggarjati oleh Belanda
Tidak adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah
Penumpasan gerakan DI/TII di Jawa Barat memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan ....
Anggota simpatisan DI/TII terlalu banyak
DI/TII didukung oleh beberapa batalyon yang desersi
Medan pertempuran yang sulit dijangkau
Anggota gerakan DI/TII berbaur dengan penduduk
Kartosuwiryo memiliki kesaktian tertentu
Meskipun mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, gerakan DI/TII tidak mendapat dukungan rakyat, karena ….
Dipimpin oleh para tokoh yang tidak disukai rakyat
Mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan dan pancasila
Mendukung terbentuknya Indonesia serikat
Cenderung bergabung dengan Negara federal bentukan Belanda
Didukung oleh pasukan Belanda
Berbeda dengan gerakan separatis DI/TII lainnya, gerakan DI/TII di aceh berhasil diselesaikan melalui ....
Musyawarah besar rakyat Aceh
Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh
Pengiriman utusan pemerintah RI kepada Tengku Daud Beureuh
Ultimatum pemerintah RI agar Tengku Daud Beureuh menyerahkan diri
Perjanjian Aceh antara pemerintah RI dengan rakyat Aceh
Banyak karena kepentingan dan tujuan suatu hal membuat orang-orang tertentu enggan untuk melepaskan jabatan atau posisi atau pengaruhnya. Demikian sejarah merekam peristiwa masa lalu gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi misalnya Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Adapun gerakan APRA dibentuk, karena ....
tidak puas dengan keputusan KMB
ingin membebaskan rakyat dari penjajahan
ingin mempertahankan bentuk negara federal
tidak puas dengan proklamasi 17 Agustus 1945
tidak puas dengan bentuk negara federal
Latar belakang pecahnya peristiwa pemberontakan Andi Azis adalah ....
Penolakan Andi Azis untuk menghadap presiden Soekarno di Jakarta
Penolakan Andi Azis terhadap kedatangan APRIS/TNI di Sulawesi Selatan
Keinginan Andi Azis untuk menjadi pimpinan NIT
Konflik internal angkatan bersenjata yang melibatkan Andi Azis dan AE Kawilarang
Andi Azis tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat
Banyak pergolakan dalam negeri di Indonesia, salah satunya yang umum terjadi karena ....
Adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah
Tidak ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pemerintah daerah ingin mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang memberatkan pemerintah daerah
Adanya keinginan untuk mendirikan Negara dengan paham baru di Indonesia
Dalam hal mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sultan HB IX memberikan dukungan strategis bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan tersebut salah satunya adalah ....
Memberikan bantuan logistik terbatas bagi perjuangan melawan Belanda yang hendak menduduki Ibukota RI Yogyakarta.
Sultan HB IX mellindungi Soekarno dan Hatta dengan berbagai cara dan taktik.
Berpura-pura menjalin persahabatan dengan Belanda sebagai cara diplomasi.
Selain tempat (Gedung Agung sebagai istana negara), Sultan HB IX atas nama masyarakat Yogyakarta juga memberikan dukungan material (pinjaman biaya operasional) demi keberlangsungan pemerintahan RI.
4 Januari 1946, ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta atas saran dari Sultan HB IX, karena Jakarta telah dikuasasi oleh tentara Belanda.
Kita telah mengetahui bahwa selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) telah terjadi pergantian kabinet hingga tujuh kali. Adapun hampir di semua program kerja kabinet masa Demokrasi Liberal tersebut memasukkan persoalan tentang Irian Barat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ….
Irian Barat merupakan salah satu wilayah yang belum berhasil sepenuhnya menjadi bagian resmi dari kedaulatan RI
Adanya gerakan pengacau keamanan yang berusaha untuk melepaskan Irian Barat dari NKRI
Irian Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah terutama tambang emas
Status Irian Barat masih belum jelas pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam KMB
Rakyat Irian Barat banyak yang menginginkan untuk menjadi bagian dari NKRI
Memburuknya perekonomian bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal mendorong pemerintah mencetuskan program Gerakan Ekonomi Benteng dan Ali Baba. Kedua program ini memiliki persamaan tujuan yaitu ….
Membantu pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha eropa
Menumbuhkan jiwa pengusaha masyarakat pribumi agar tidak kalah bersiang dengan pengusaha China
Membantu pengusaha pribumi yang ingin membuka hubungan dagang dengan pengusaha China
Membantu pengusaha pribumi maupun nonpribumi dalam mengembangkan usahanya
Mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal agar mampu bersaing dengan pengusaha asing
Kabinet Natsir berlangsung sejak September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini diniliai tidak mengandalkan partai-partai politik alias kabinetnya berisikan orang-orang profesional yang pernah bekerja sama dengan Hatta. Kabinet pimpinan Natsir ini bahkan tidak mengikutsertakan orang-orang dari PNI. Jatuhnya kabinet Natsir disebabkan oleh ….
Semakin maraknya gerakan separatis di berbagai daerah
Kegagalan dalam menyelenggarakan pemilu
Akibat mosi tidak percaya terkait masalah pengembalian Irian Barat
Terjadinya permasalahan dalam tubuh angkatan perang
Kegagalan dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan
Kabinet Sukiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri yang dipegang teguh Indonesia yaitu bebas aktif, akibatnya kabinet ini jatuh dan menyerahkan mandatnya. Adapun latar belakang kejatuhan kabinet ini adalah karena ….
Indonesia terlihat memihak blok barat dan menolak blok timur
Ditandatanganinya kerja sama dengan Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Adanya peristiwa 17 Oktober yang didahului unjuk rasa
Mendapat bantuan senjata dari Uni Soviet
Menjalin kerja sama dengan Malaysia
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) terlihat terseok-seok. Hal ini dikarenakan politik dan perekonomian masih belum tertata dan belum stabil. Kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi pun beragam cara dilakukan salah satunya kebijakan ekonomi Gerakan Benteng. Berikut ini yang menjadi tujuan utama program ekonomi Gerakan Benteng adalah ….
Membantu meningkatkan pasar ekspor Indonesia
Memberikan kesempatan pada pengusaha pribumi untuk berpartisipasi membangun ekonomi naisonal
Mengurangi campur tangan pemerintah dalam persoalam ekonomi
Program ekonomi yang anti terhadap liberalisme dan kapitalisme
Menumbuhkan semangat kerja sama perdagangan antara wiraswastawan Indonesia dengan pengusaha Belanda
Sistem ekonomi yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, untuk memajukan perekonomian negara era Demokrasi Liberal dengan cara menumbuhkan jumlah pengusaha Indonesia lewat bantuan kredit adalah ….
Gerakan Benteng
Gunting Syafruddin
Ekonomi Ali-Baba
Nasionalisasi De Javasche Bank
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Kebijakan masa Demokrasi Liberal salah satunya adalah pemotongan nilai uang atau senering yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas dipotong nilainya menjadi hingga setengahnya. Hal ini bertujuan guna menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp.5,1 miliar dan mengurangi jumlah uang yang beredar masa itu. Kebijakan ini dikenal dengan nama ….
Gunting Syafruddin
Potongan setengah
Gerakan Benteng
Ali-Baba
Senering 2,50 rupiah
Program ekonomi lain yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Demokrasi Liberal adalah sistem ekonomi Ali Baba. Dimana kata Ali dipresentasikan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha asing. Program ini merancang pemberian kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Namun dalam pelaksanaanya mengalami kegagalan, hal ini disebabkan karena ....
Mentalitas pengusaha pribumi yang rendah dan selalu berlaku konsumtif
Pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan pengusaha Cina untuk mendapatkan bantuan
Pengusaha pribumi setelah mendapatkan bantuan malah seringkali berhura-hura
Pengusaha pribumi hanya ingin mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar
Bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya
Kabinet masa Demokrasi Liberal yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dengan suskes dan membawa dampak positif bagi Indonesia dimata kancah Internasional adalah ….
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Djuanda
Kabinet Wilopo
Kabinet semasa berjalannya Demokrasi Liberal di Indonesia yang berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama RI tahun 1955 dengan cukup baik adalah ….
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 25 lebih konstan baik partai politik maupun perorangan. Pelaksanaan pemilu tersebut merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan hajat besar pesta demokrasi yang pelaksanaannya dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga pemilu menjadi acuan untuk pemilu-pemulu berikutnya. Dalam pemilu tersebut muncul empat partai besar yaitu ....
PNI, GERINDA, Persatuan Dayak, dan PIR
PNI, Masyumi, NU, dan PKI
PSII, PARKINDO, Perti, dan Murba
Partai Katholik, PSI, PPTI, dan IPKI
Masyumi, NU, PKI, dan PSII
Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya kepentingan untuk melindungi wilayah perairannya. Berikut ini salah satu prestasi kabinet semasa berjalannya Demokrasi Liberal di Indonesia, yang berhasil menginisiasi untuk memperjuangkan hukum batas wilayah laut Indonesia, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan adalah ….
Kabinet Wilopo
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Pelaksanaan Demokrasi Liberal dari tahun 1950-1959 dengan sistem pemerintahan parlementer yang multi partai terbukti tidak membawa kebaikan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari fakta ….
Pemerintah tidak dapat mengendalikan pertumbuhan partai-partai politik
Dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Kabinet seringkali berumur pendek dan banyak program-program nya yang tidak terealisasi
Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda
Hubungan Soekarno dan Moh. Hatta yang tidak lagi harmonis di era Demokrasi Liberal
Pemilu pertama 1955 berlangsung 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Badan yang anggotanya direkrut dari pemilu tahap kedua ini bertugas ....
Membuat UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950
Membantu pekerjaan presiden pada bidang administrasi
Melakukan diplomasi dengan negara-negara di dunia
Merancang ulang UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950
Merancang UUD baru sebagai pengganti UUD 1945
Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas Islam yang terdepan mendukung kemerdekaan dan pengakuan hak-hak rakyat Palestina. Namun, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) saat menjabat malah mewacanakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai orang yang memiliki pemikiran revolusioner, tentu Gusdur punya maksud dan alasan terkait wacana itu. Adapun yang menjadi gagasan dasar secara umum Gusdur melakukan hal tersebut adalah ….
Indonesia akan lebih mudah menekan dan memaksa Israel apabila menjalin diplomatik
Indonesia akan sulit berperan lebih jauh dalam menjembatani perdamaian Palestina-Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya
Indonesia melakukan strategi persahabatan untuk memengaruhi Israel secara sistematis agar mengakui Palestina
Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena desakan dari Amerika Serikat
Indonesia ingin memperjuangkan Palestina tetapi sebagai negara non blok Indonesia dituntut untuk netral sehingga harus menjalin hubungan diplomatik kepada semua negara termasuk Israel
Hal yang paling menonjol dan penting dalam pelaksanaan Pemilu 2004 dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya adalah ....
Presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung
Calon presiden dapat menentukan tokoh yang menjadi wakil presiden
Presiden dipilih oleh MPR dan DPD
Pemilu diikuti 48 partai politik
Pemilu berjalan alot dan menimbulkan banyak konflik
Sejak awal kemerdekaan Indonesia senantiasa menerapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Adapun latar belakang penerapan politik bebas aktif Indonesia adalah ....
Indonesia aktif dalam membentuk organisasi tandingan untuk menyaingi blok barat dan timur
Indonesia tidak ingin terlibat dalam konflik kepentingan pada saat perang dingin
Indonesia menginginkan pembubaran blok barat dan timur akibat perang dingin
Indonesia menginginkan terbentuknya netralitas negara-negara dunia
Indonesia ingin bebas bekerja sama dengan negara-negara blok barat dan timur
Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung membawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Secara diplomatis, dampak penyelenggarakaan KAA bagi Indonesia adalah ....
Indonesia menggagas pelaksanaan Gerakan Non Blok (GNB)
Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk kasus Irian Barat
Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk masalah konfrontasi Malaysia
Indonesia mendapatkan bantuan utang luar negeri dari negara-negara Asia Afrika
Indonesia diangkat sebagai pemimpin kelompok Asia Afrika di PBB
Kepemimpinan BJ. Habibie sebagai presiden tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan banyak tokoh-tokoh nasional yang kurang menaruh kepercayaan kepadanya. Berikut ini adalah beberapa alasan penolakan terhadap kepemimpinan BJ. Habibie, kecuali ....
secara hukum formal pengangkatan BJ. Habibie tidak konstitusional
kepemimpinan BJ. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru
BJ. Habibie telah memanfaatkan momen untuk mendapatkan kekuasaan menggantikan Soeharto
BJ. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung (MA)
BJ. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN yang ada
Salah satu keberhasilan pemerintahan BJ. Habibie dalam upaya pembangunan demokrasi Indonesia adalah ....
Memberikan kekebalan hukum bagi wartawan melalui Undang-Undang Pers
Menjamin kemerdekaan pers dan menghapus Surat Izin Usaha Perusahaan Pers (SIUPP)
Menghapuskan departemen penerangan sebagai lembaga yang mengatur regulasi pers
Menghapus undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum yang represif
Menjamin kebebasan masyarakat Tionghoa untuk berekspresi dalam bidang budaya di depan umum
Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden. Di bawah ini faktor yang TIDAK mendorong Soeharto untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden adalah ….
Likuidasi terhadap beberapa bank dalam negeri
Mundurnya menteri-menteri dari kabinet
Demonstrasi dan kerusuhan di sepanjang bulan Mei 1998
Menurunnya inflasi dan krisis moneter
Rekomendasi dan masukan dari tokoh masyarakat
Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah ….
menggalakan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat
menghasilkan undang-undang yang membatasi gerak partai politik
melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI
anti korupsi, kolusi dan nepotisme
koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama
