wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH BAB 3 KELAS 8

Total questions: 20

Worksheet time: 10hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Tujuan utama dibuatnya peraturan di masyarakat adalah...

a)

Membatasi kebebasan warga

b)

Menciptakan ketertiban dan keadilan

c)

Memberi keuntungan bagi pejabat

d)

Menghukum warga yang melanggar

2.

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah...

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Undang-Undang Dasar 1945

d)

Peraturan Daerah

3.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota disebut...

a)

Peraturan Menteri

b)

Peraturan Daerah

c)

Peraturan Desa

d)

Peraturan Pemerintah

4.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam...

a)

UUD 1945 Pasal 1

b)

Ketetapan MPR

c)

UU Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019)

d)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017

5.

Sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan di sekolah adalah...

a)

Membuang sampah sembarangan

b)

Terlambat masuk kelas

c)

Memakai seragam sesuai aturan

d)

Tidak mengerjakan PR

6.

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai...

a)

Agama mayoritas

b)

Pancasila

c)

Kepentingan penguasa

d)

Tradisi daerah

7.

Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Daerah dan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah...

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan yang lebih dulu dibuat

c)

Undang-Undang

d)

Keputusan kepala daerah

8.

Peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk mengatur kehidupan masyarakat desa disebut...

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Desa

c)

Peraturan Kampung

d)

Surat Keputusan Desa

9.

Salah satu fungsi peraturan dalam kehidupan berbangsa adalah...

a)

Mempercepat pembangunan

b)

Menjamin kepastian hukum

c)

Mengurangi jumlah penduduk

d)

Meningkatkan pajak

10.

Peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 adalah...

a)

Hanya Undang-Undang

b)

Semua peraturan perundang-undangan

c)

Hanya Peraturan Daerah

d)

Hanya Peraturan Pemerintah

11.

Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas adalah...

a)

Menggunakan helm saat naik motor

b)

Menyeberang di zebra cross

c)

Menerobos lampu merah

d)

Mematuhi rambu-rambu jalan

12.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat...

a)

Fleksibel dan bisa diabaikan

b)

Mengikat dan wajib ditaati

c)

Hanya untuk pejabat

d)

Bersifat sementara

13.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa...

a)

Semua peraturan harus bersumber dari sila pertama

b)

Setiap peraturan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila

c)

Hanya undang-undang yang perlu sesuai Pancasila

d)

Pancasila bisa diubah sesuai kebutuhan hukum

14.

Salah satu contoh peraturan di lingkungan keluarga adalah...

a)

Dilarang berkumpul di malam hari

b)

Membayar listrik tepat waktu

c)

Menonton TV setelah mengerjakan tugas

d)

Memilih ketua RT

15.

Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas bisa berupa...

a)

Teguran lisan saja

b)

Denda atau kurungan

c)

Penurunan nilai rapor

d)

Pengucilan dari masyarakat

16.

Mengapa peraturan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

a)

Agar masyarakat takut pada pemerintah

b)

Untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan

c)

Agar negara terlihat hebat di mata internasional

d)

Untuk memperbanyak pejabat hukum

17.

Peraturan yang baik harus bersifat...

a)

Memaksa dan menakut-nakuti

b)

Jelas, adil, dan dapat diterapkan

c)

Hanya untuk golongan tertentu

d)

Sementara dan sering berubah

18.

Peraturan yang mengatur tentang pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam kategori...

a)

Peraturan Desa

b)

Peraturan Daerah

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan RT

19.

Salah satu prinsip dalam pembuatan peraturan di Indonesia adalah...

a)

Mengutamakan kepentingan penguasa

b)

Berdasarkan musyawarah dan keadilan

c)

Mengikuti tren internasional

d)

Mengabaikan budaya lokal

20.

Jika terdapat peraturan daerah yang melanggar hak asasi manusia, maka peraturan tersebut...

a)

Tetap sah karena dibuat oleh pemerintah daerah

b)

Harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945

c)

Boleh diterapkan selama masyarakat setuju

d)

Dibiarkan sampai ada protes