Font size
WorksheetsSOAL Seleksi Olimpiade Kebangsaan
Total questions: 60
Worksheet time: 10mins
Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dibuktikan dengan dibentuknya BPUPKI yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tanggal dan bulan ulang tahun Kaisar Hirohito adalah
29 April
17 Agustus
1 Juni
10 November
Peranan Radjiman Widyodiningrat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah
ketua
sekretaris
wakil ketua
anggota biasa
Pokok bahasan sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945 adalah
Rancangan UUD
Naskah Proklamasi
Sumpah Pemuda
Piagam Jakarta
Nama wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Jepang adalah
Ichibangase Yosio
Laksamana Maeda
Nishimura
Shigenori Togo
Musyawarah merupakan salah satu usulan dasar Negara yang dikemukakan oleh
Soepomo
Moh. Yamin
Soekarno
Mohammad Hatta
Keseimbangan lahir dan batin merupakan salah satu usulan dasar Negara yang dikemukakan oleh
Soepomo
Moh. Yamin
Soekarno
Mohammad Hatta
Menurut Soekarno, lima prinsip dasar Negara dapat diperas menjadi Trisila. Unsur Trisila yang dimaksud adalah (pilih semua yang benar)
Nasionalisme
Demokrasi
Ketuhanan
Keadilan sosial
Gotong royong
Menurut Soekarno, lima prinsip dasar Negara dapat diperas menjadi Ekasila. Ekasila yang dimaksud adalah
Gotong royong
Ketuhanan
Persatuan Indonesia
Kemanusiaan
Tanggal dibubarkannya BPUPKI adalah
7 Agustus 1945
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
29 April 1945
Kepanjangan dari PPKI adalah
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Panitia Perancang Konstitusi Indonesia
Perserikatan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia
Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah kepada Sekutu. Tanggal dan bulan menyerahnya Jepang kepada Sekutu adalah
14 Agustus 1945
6 Agustus 1945
9 Agustus 1945
15 Agustus 1945
Nama proklamator yang berperan penting dalam perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
Muhammad Hatta
Soekarno
Ahmad Subardjo
Mohammad Yamin
Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen adalah
21 bab, 73 pasal dan 173 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
20 bab, 72 pasal dan 170 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
21 bab, 74 pasal dan 175 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 1 ayat aturan tambahan
19 bab, 73 pasal dan 173 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‑Undangan, sebutkan peraturan perundang‑undangan yang memiliki hierarki paling tinggi.
Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang‑Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang (UU/Perpu)
Ketetapan MPR
Peraturan Pemerintah
Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun atau periode berlakunya Konstitusi UUDS 1950 di Indonesia.
17 Agustus 1950–5 Juli 1959
18 Agustus 1945–27 Desember 1949
5 Juli 1959–11 Maret 1966
1 Juni 1945–17 Agustus 1945
Sebutkan istilah lain prinsip saling mengawasi dan melindungi antarlembaga pemerintah yang ada di Indonesia.
checks and balances
trias politica
rule of law
good governance
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebutkan pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal tersebut.
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sebutkan pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal tersebut.
Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sebutkan pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal tersebut.
Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap dengan hati nuraninya. Sebutkan pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal tersebut.
Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Sebutkan peraturan perundang‑undangan yang berada satu tingkat di atas UU/Perpu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Ketetapan MPR (TAP MPR)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi
Sebutkan peraturan perundang‑undangan yang berada satu tingkat di bawah UU/Perpu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Ketetapan MPR (TAP MPR)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Sebutkan peraturan perundang‑undangan terendah berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Sebutkan peraturan perundang‑undangan yang berada satu tingkat di bawah Peraturan Pemerintah berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Menteri
Ketetapan MPR
Sebutkan pengertian dari dekrit presiden.
Keputusan yang dikeluarkan Presiden atas suatu permasalahan yang bersifat mendesak
Peraturan yang dibuat DPR untuk mengatur pelaksanaan undang‑undang
Keputusan bersama antara MPR dan MA dalam sidang umum
Instruksi menteri kepada jajaran birokrasi di bawahnya
Sebutkan pengertian diskriminasi.
Pembedaan perlakuan terhadap seseorang
Pengutamaan musyawarah untuk mufakat
Pemberian hak yang sama bagi semua warga
Pengawasan antarcabang kekuasaan
Sebutkan pengertian chauvinisme.
Rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri
Sikap menerima keberagaman budaya dan suku
Semangat rela berkorban untuk negara tanpa pamrih
Ketaatan pada konstitusi dan hukum yang berlaku
Sebutkan pengertian ras.
Penggolongan berdasarkan ciri‑ciri fisik atau garis keturunan
Kelompok masyarakat berdasarkan tempat tinggal
Klasifikasi berdasarkan pekerjaan dan pendidikan
Perkumpulan berdasarkan kesamaan hobi
Setiap warga negara berhak untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Sila Pancasila manakah yang menjamin hak tersebut?
Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1)
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 2)
Persatuan Indonesia (Sila 3)
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (Sila 4)
Setiap warga negara berhak mengembangkan budaya daerah masing‑masing untuk memperkaya budaya nasional. Sila Pancasila manakah yang menjamin hak tersebut?
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 2)
Persatuan Indonesia (Sila 3)
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (Sila 4)
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila 5)
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Sila Pancasila manakah yang menjamin hak tersebut?
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 2)
Persatuan Indonesia (Sila 3)
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (Sila 4)
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila 5)
Suka bekerja keras merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Hal itu termasuk pada sila keberapa?
Sila 2
Sila 3
Sila 4
Sila 5
Bentuk dan kedaulatan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab berapakah yang mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara?
Bab I
Bab II
Bab IV
Bab VI
Kementerian Negara diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab berapakah yang mengatur tentang Kementerian Negara?
Bab III
Bab V
Bab VII
Bab VIII
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab berapakah yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat?
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab berapakah yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman?
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal berapakah dalam UUD NRI 1945 yang mengatur hal tersebut?
Pasal 24A ayat (3)
Pasal 24B ayat (1)
Pasal 20 ayat (2)
Pasal 22 ayat (1)
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal berapakah dalam UUD NRI 1945 yang mengatur hal tersebut?
Pasal 7A
Pasal 7B
Pasal 7C
Pasal 8
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal berapakah dalam UUD NRI 1945 yang mengatur hal tersebut?
Pasal 6
Pasal 6A
Pasal 7
Pasal 22E
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal berapakah dalam UUD NRI 1945 yang mengatur hal tersebut?
Pasal 32 ayat (1)
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 36A
Isi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden…
memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali pada jabatan yang sama
memegang jabatan selama empat tahun tanpa batas masa jabatan
dipilih setiap enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali
diangkat oleh MPR untuk masa jabatan tak terbatas
Isi Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden…
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
menetapkan susunan TNI bersama DPR
mengangkat Panglima TNI melalui keputusan MA
hanya memegang komando Angkatan Darat
Isi Pasal 13 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden…
mengangkat duta dan konsul
mengesahkan perjanjian internasional
mengangkat hakim agung
mengangkat menteri luar negeri
Isi Pasal 36B UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa…
lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya
bahasa negara ialah bahasa Indonesia
bendera negara ialah Merah Putih
lambang negara ialah Garuda Pancasila
Sesuai Pasal 8 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang menggantikan Presiden jika Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan adalah…
Wakil Presiden
Ketua MPR
Ketua MA
Panglima TNI
Sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang menetapkan peraturan pemerintah adalah…
Presiden
DPR
MA
MK
Sesuai Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang berwenang mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah…
DPR
MPR
MA
MK
Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta adalah…
DPR
MA
MK
MPR
Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi grasi adalah…
MA
DPR
MK
MPR
Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi amnesti adalah…
DPR
MA
MK
DPD
Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah…
DPR
Presiden
MPR
MA
Menurut Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, fungsi DPR mencakup…
fungsi legislasi
fungsi anggaran
fungsi pengawasan
fungsi yudisial
Hak Interpelasi DPR adalah…
hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas
hak anggota untuk kebal dari tuntutan hukum atas pernyataan di sidang
hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah
hak untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara
Hak imunitas yang dimiliki oleh DPR adalah…
hak kekebalan hukum bagi anggota atas pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang
hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan strategis
hak untuk mengusulkan pemberhentian Presiden
hak untuk menetapkan peraturan pemerintah
Apa pengertian otonomi daerah?
Hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang‑undangan
Kewenangan presiden untuk mengatur seluruh provinsi secara langsung tanpa peraturan daerah
Kewajiban warga untuk selalu menaati semua peraturan daerah
Program pemerintah pusat untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah
Menurut Pasal 26 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, apa yang dimaksud dengan penduduk?
Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Hanya Warga Negara Indonesia yang lahir di Indonesia
Semua orang yang berkunjung sementara ke Indonesia
Hanya orang asing pemegang izin tinggal terbatas
Kebebasan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki dasar dan tujuan tertentu merupakan definisi dari kebebasan apa?
Kebebasan berserikat
Kebebasan beragama
Kebebasan memperoleh pekerjaan
Kebebasan mendapatkan perlindungan hukum
Apa isi Pasal 31 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 tentang pendidikan?
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
Setiap warga negara bebas memilih untuk tidak mengikuti pendidikan dasar
Pendidikan dasar hanya diwajibkan bagi warga negara yang kurang mampu
Pemerintah tidak bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dasar
Apa lambang Negara Republik Indonesia?
Garuda Pancasila
Merah Putih
Garuda Nusantara
Bintang Kejora
Pilih semua yang termasuk badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung.
Peradilan umum
Peradilan agama
Peradilan militer
Peradilan tata usaha negara
Mahkamah Konstitusi
