Keterbukaan informasi publik yang dapat diakses masyarakat

Kemampuan pemerintah menciptakan inovasi layanan

Peningkatan jumlah pegawai publik

Penggunaan sistem pengawasan internal saja

Pemerintah membuat kebijakan secara sepihak

Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan

Partai politik mengawasi semua program pemerintah

Semua layanan diserahkan pada sektor swasta

Kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu

Kepastian hukum dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif

Dominasi kekuasaan eksekutif

Pelibatan aktor internasional dalam pembuatan kebijakan

Menjalankan program dengan memprioritaskan anggaran besar

Menghindari evaluasi kinerja agar program cepat berjalan

Mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal

Membatasi penggunaan teknologi dalam birokrasi

Penghapusan laporan kinerja agar proses lebih sederhana

Publikasi laporan pertanggungjawaban anggaran secara berkala

Pembentukan unit kerja baru tanpa kajian

Penyediaan layanan secara luring saja

Pemerintah memberi layanan hanya kepada kelompok tertentu

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama mengakses layanan publik

Layanan publik hanya diberikan kepada penduduk kota

Peran masyarakat diminimalkan dalam perumusan kebijakan

Ketersediaan data yang lengkap dan akurat

Kultur birokrasi yang patrimonial dan resistansi terhadap perubahan

Tingginya tingkat partisipasi publik

Transparansi informasi yang sempurna

Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan sendiri

Setiap aktor memiliki kapasitas dan sumber daya berbeda yang bisa saling melengkapi

Kebijakan publik harus menguntungkan sektor swasta

Peran masyarakat sipil harus lebih dominan daripada pemerintah

Untuk memperkuat dominasi negara dalam ekonomi

Untuk meningkatkan tata kelola yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik

Agar pemerintahan dapat berjalan tanpa pengawasan

Untuk meniadakan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan