wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Total questions: 97

Worksheet time: 54mins

Name
Class
Date
1.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia diduduki oleh...

a)

Ketetapan MPR

b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Undang-Undang

d)

Pancasila

2.

Landasan hukum yang mengatur secara spesifik tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah...

a)

UU Nomor 10 Tahun 2004

b)

UU Nomor 12 Tahun 2011

c)

UU Nomor 5 Tahun 2014

d)

UU Nomor 23 Tahun 2014

3.

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, "sumber segala sumber hukum negara" adalah...

a)

UUD 1945

b)

Proklamasi Kemerdekaan

c)

Pancasila

d)

Dekrit Presiden

4.

Dalam hierarki menurut UU No. 12 Tahun 2011, peraturan yang berada persis di bawah UUD 1945 adalah...

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki kedudukan yang setara dengan...

a)

UUD 1945

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Undang-Undang

d)

Ketetapan MPR

6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh Presiden dalam hal...

a)

Melaksanakan perintah UU

b)

Situasi damai dan stabil

c)

Adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa

d)

Mengisi kekosongan hukum biasa

7.

Sebuah Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Mahkamah Agung

8.

Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya, maka Perppu tersebut harus...

a)

Direvisi oleh Presiden

b)

Diajukan kembali tahun depan

c)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

d)

Diuji materi ke Mahkamah Konstitusi

9.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjalankan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan pemerintahan disebut...

a)

Peraturan Presiden (Perpres)

b)

Peraturan Pemerintah (PP)

c)

Peraturan Daerah (Perda)

d)

Instruksi Presiden

10.

Dalam hierarki, Peraturan Presiden (Perpres) berada di bawah...

a)

Peraturan Pemerintah (PP)

b)

Undang-Undang (UU)

c)

Peraturan Daerah (Perda)

d)

Ketetapan MPR

11.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dibuat oleh...

a)

Gubernur saja

b)

DPRD Provinsi saja

c)

Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi

d)

Kementerian Dalam Negeri

12.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibuat oleh...

a)

Bupati/Walikota saja

b)

DPRD Kabupaten/Kota saja

c)

Camat dan Lurah

d)

Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota

13.

Dalam hierarki, kedudukan Perda Provinsi lebih tinggi dibandingkan...

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Perda Kabupaten/Kota

d)

Undang-Undang

14.

Lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Komisi Yudisial (KY)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

15.

Lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Komisi Yudisial (KY)

d)

Pengadilan Tinggi

16.

Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah disebut...

a)

Lex specialis derogat legi generali

b)

Lex posterior derogat legi priori

c)

Lex superior derogat legi inferiori

d)

Lex perfecta

17.

Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum adalah...

a)

Lex superior

b)

Lex posterior

c)

Lex specialis

d)

Lex generalis

18.

Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama (yang mengatur hal yang sama) adalah...

a)

Lex posterior derogat legi priori

b)

Lex superior derogat legi inferiori

c)

Lex specialis derogat legi generali

d)

Lex imperfecta

19.

Proses pembuatan Undang-Undang (UU) dilakukan oleh...

a)

Presiden bersama DPD

b)

DPR bersama Presiden

20.

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7, urutan ketiga dalam hierarki adalah...

a)

UUD 1945

b)

TAP MPR

c)

UU/Perppu

d)

Peraturan Pemerintah

21.

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7, urutan terakhir dalam hierarki adalah...

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Menteri

c)

Perda Provinsi

d)

Perda Kabupaten/Kota

22.

Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) atau UU adalah...

a)

Instruksi Presiden

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Presiden (Perpres)

d)

Peraturan Pemerintah (PP)

23.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara tercantum dalam...

a)

Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011

b)

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011

c)

Pembukaan UUD 1945

d)

Batang Tubuh UUD 1945

24.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan menjadi dasar pembuatan Perda adalah...

4 lines
25.

Peraturan Menteri (Permen) termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam...

a)

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 (Hierarki)

b)

Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 (Diakui dan mengikat)

c)

Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011

d)

Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011

26.

Selain Permen, peraturan yang diakui keberadaannya namun tidak masuk hierarki Pasal 7 adalah, KECUALI...

a)

Peraturan MA

b)

Peraturan BPK

c)

Peraturan Bank Indonesia

d)

Peraturan Presiden

27.

27. UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak...

a)

2 kali

b)

3 kali

c)

4 kali

d)

5 kali

28.

Peraturan perundang-undangan harus diundangkan agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses pengundangan UU dilakukan dengan menempatkannya dalam...

a)

Lembaran Negara Republik Indonesia

b)

Berita Negara Republik Indonesia

c)

Tambahan Lembaran Negara

d)

Arsip Nasional

29.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda diundangkan dalam...

a)

Lembaran Negara Republik Indonesia

b)

Berita Negara Republik Indonesia

c)

Tambahan Lembaran Negara

d)

Arsip Nasional

30.

Penjelasan resmi atas sebuah Undang-Undang dimuat dalam...

a)

Naskah Akademik

b)

Risalah Sidang

c)

Tambahan Lembaran Negara

d)

Berita Acara

31.

Dalam hal terjadi kekosongan hukum, Presiden berhak mengeluarkan...

a)

UU

b)

Perppu

c)

PP

d)

Perpres

32.

Sebuah Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan...

a)

Perda Kabupaten/Kota

b)

Peraturan Gubernur

c)

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU, PP, Perpres)

d)

Kebiasaan masyarakat

33.

Peraturan Desa (Perdes) dibuat oleh...

a)

Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

b)

Camat

c)

Bupati

d)

Masyarakat desa

34.

34. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana diubah UU 13/2022), Peraturan Desa merupakan...

a)

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD

b)

Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur

c)

Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden

d)

Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri

35.

Naskah yang berisi kajian ilmiah mengenai suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai dasar penyusunan RUU disebut...

a)

Prolegnas

b)

Naskah Akademik

c)

Draf Final

d)

Notulensi Rapat

36.

Program perencanaan penyusunan Undang-Undang yang dilakukan secara terpadu antara DPR dan Pemerintah disebut...

a)

Naskah Akademik

b)

Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

c)

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

d)

Kunjungan Kerja

37.

Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang disebut...

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Angket

c)

Hak Inisiatif

d)

Hak Budget

38.

Jika RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tidak ditandatangani Presiden dalam 30 hari, maka RUU tersebut...

a)

Batal demi hukum

b)

Harus dibahas ulang

c)

Sah menjadi UU dan wajib diundangkan

d)

Dikembalikan ke DPR

39.

Peraturan di tingkat daerah provinsi yang dibuat oleh Gubernur untuk melaksanakan Perda Provinsi disebut...

a)

Peraturan Gubernur (Pergub)

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Instruksi Gubernur

d)

Keputusan Gubernur

40.

Peraturan di tingkat daerah kabupaten yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan Perda Kabupaten disebut...

a)

Peraturan Bupati (Perbup)

b)

Peraturan Daerah Kabupaten

c)

Instruksi Bupati

d)

Keputusan Bupati

41.

TAP MPR yang saat ini masih berlaku adalah TAP MPR yang ditetapkan berdasarkan...

a)

TAP MPR No. I/MPR/2003

b)

TAP MPR No. II/MPR/2000

c)

TAP MPR No. III/MPR/1978

d)

Semua TAP MPR otomatis berlaku

42.

UUD 1945 disebut sebagai Grundgesetz (Hukum Dasar), artinya...

a)

Hukum yang bisa diubah kapan saja

b)

Hukum dasar tertulis yang menjadi sumber bagi peraturan lain

c)

Hukum kebiasaan

d)

Hukum yang hanya berlaku di pusat

43.

Judicial Review adalah mekanisme untuk...

a)

Mengganti Presiden

b)

Menguji kesesuaian suatu peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi

c)

Membuat undang-undang baru

44.

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

45.

Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Menteri

46.

46. Peraturan Presiden (Perpres) dibuat oleh...

a)

A. Presiden

b)

B. DPR

c)

C. Menteri Sekretaris Negara

d)

D. DPD

47.

Apa perbedaan utama antara UU dan PP?

a)

UU dibuat DPR dan Presiden, PP dibuat oleh Presiden untuk menjalankan UU

b)

UU lebih rendah dari PP

c)

UU untuk daerah, PP untuk pusat

d)

Tidak ada perbedaan

48.

Konstitusi dalam arti luas (materiil) mencakup...

a)

Hanya UUD 1945

b)

UUD 1945 dan TAP MPR

c)

Aturan tertulis dan tidak tertulis (konvensi)

49.

Kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang dan diterima sebagai hukum disebut...

a)

Traktat

b)

Yurisprudensi

c)

Konvensi

d)

Doktrin

50.

Kedudukan konvensi dalam sistem hukum Indonesia adalah...

a)

Di atas UUD 1945

b)

Setara dengan UU

c)

Pelengkap UUD 1945, tidak boleh bertentangan

d)

Tidak diakui

51.

Jika suatu UU bertentangan dengan Pancasila, maka lembaga yang berwenang mengujinya adalah...

a)

Mahkamah Konstitusi (karena Pancasila termuat dalam UUD 1945)

b)

Mahkamah Agung

c)

Komisi Yudisial

d)

Tidak ada

52.

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 tidak boleh mencakup perubahan terhadap...

a)

Masa jabatan Presiden

b)

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

c)

Jumlah kementerian

d)

Keberadaan DPD

53.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan...

a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b)

Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah

54.

Suatu Perda dinyatakan batal atau dicabut apabila...

a)

Disetujui oleh masyarakat

b)

Bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi

c)

Menguntungkan daerah tersebut

d)

Dibuat oleh DPRD

55.

Mekanisme pencabutan Perda yang bertentangan dengan UU oleh Pemerintah Pusat (sebelum putusan MK) disebut...

a)

Legislative Review

b)

Executive Review

c)

Judicial Review

d)

People Review

56.

Urutan kedua dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah...

a)

UUD 1945

b)

TAP MPR

c)

UU/Perppu

d)

PP

57.

Peraturan di bawah UU yang secara eksplisit diperintahkan oleh UU untuk dibuat disebut...

a)

Peraturan delegasi

b)

Peraturan otonom

c)

Peraturan mandiri

d)

Peraturan internal

58.

Jika ada UU lama dan UU baru yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku adalah...

a)

UU Lama (asas lex prior)

b)

UU Baru (asas lex posterior)

59.

Jika ada UU Umum dan UU Khusus yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku untuk peristiwa khusus itu adalah...

a)

UU Umum (asas lex generali)

b)

UU Khusus (asas lex specialis)

c)

Keduanya berlaku

d)

Keduanya batal

60.

Contoh penerapan lex specialis adalah...

a)

UU Tipikor mengesampingkan KUHP untuk tindak pidana korupsi

b)

UU Lalu Lintas mengesampingkan UUD 1945

c)

PP mengesampingkan UU

d)

Perda mengesampingkan Perpres

61.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah...

a)

Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan

b)

Hubungan luar negeri

c)

Pertahanan dan keamanan

d)

Moneter dan fiskal

62.

Peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang TIDAK boleh didelegasikan pembuatannya adalah...

a)

UU

b)

PP

c)

Perpres

d)

Materi muatan UUD 1945

63.

UU No. 12 Tahun 2011 mengalami perubahan salah satunya dengan...

a)

diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2019

b)

diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014

c)

diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020

d)

diterbitkannya UU No. 5 Tahun 2014

64.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (retroaktif), kecuali...

a)

Diperbolehkan oleh UUD 1945

b)

Diatur lain dalam UU tersebut (misal: UU terorisme, HAM berat)

c)

Diminta oleh Presiden

d)

Disetujui oleh MA

65.

Asas "fiksi hukum" dalam pengundangan berarti...

a)

Peraturan itu hanya bohong

b)

Setiap orang dianggap tahu hukum setelah peraturan diundangkan

c)

Hukum tidak perlu diketahui masyarakat

d)

Peraturan hanya berlaku bagi aparat

66.

Lembaga yang bertanggung jawab mengundangkan UU dalam Lembaran Negara adalah...

a)

Kementerian Hukum dan HAM

b)

Kementerian Sekretariat Negara

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

DPR

67.

Kedudukan Peraturan Menteri (Permen) dalam sistem hukum adalah...

a)

Di atas Perpres

b)

Di bawah Perda Provinsi

c)

Melaksanakan perintah UU, PP, atau Perpres secara teknis

d)

Setara dengan UU

68.

Hierarki peraturan perundang-undangan diperlukan untuk...

4 lines
69.

Pengujian Perppu terhadap UUD 1945 dilakukan oleh...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Mahkamah Agung

c)

DPR

d)

MPR

70.

Jika suatu Peraturan Pemerintah (PP) diduga bertentangan dengan UU, maka pengujian diajukan ke...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

DPR

71.

Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU 12/2011 berjumlah...

a)

5

b)

6

c)

7

d)

8

72.

Peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dalam hierarki...

a)

Masuk dalam Pasal 7

b)

Diakui keberadaannya dalam Pasal 8

c)

Setara dengan UU

d)

Tidak diakui

73.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung (Perma) berfungsi untuk...

a)

Mengatur teknis peradilan dan administrasi MA

b)

Menggantikan KUHP

c)

Mengubah UUD 1945

d)

Mengadili Presiden

74.

Perbedaan utama antara TAP MPR pada masa Orde Baru dan TAP MPR setelah reformasi (menurut UU 12/2011) adalah...

a)

TAP MPR baru tidak lagi bersifat mengatur (regeling)

b)

TAP MPR baru lebih tinggi dari UUD

c)

TAP MPR lama sudah tidak ada

d)

TAP MPR baru dibuat oleh Presiden

75.

Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm (norma dasar negara) berarti...

a)

Pancasila adalah norma hukum tertinggi yang menjadi dasar UUD 1945

b)

Pancasila bisa diubah oleh UU

c)

Pancasila setara dengan Perda

d)

Pancasila hanya sebagai slogan

76.

Hierarki peraturan perundang-undangan bersifat...

a)

Tetap dan tidak bisa diubah

b)

Dinamis, dapat diubah sesuai kebutuhan (melalui UU)

c)

Hanya berlaku di Jakarta

d)

Ditentukan oleh Presiden

77.

UU yang disahkan melalui mekanisme Omnibus Law (seperti UU Cipta Kerja) dalam hierarki berkedudukan sebagai...

a)

Di atas UU

b)

Di bawah UU

c)

Tetap sebagai Undang-Undang (UU)

78.

Peraturan di tingkat provinsi yang kedudukannya di bawah Perda Provinsi adalah...

a)

Peraturan Gubernur (Pergub)

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan Daerah Kabupaten

d)

Undang-Undang

79.

Peraturan di tingkat kabupaten/kota yang kedudukannya di bawah Perda Kabupaten/Kota adalah...

a)

Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali)

b)

Peraturan Gubernur

c)

Peraturan Desa

d)

Peraturan Presiden

80.

Dalam pembentukan peraturan, asas "keterbukaan" berarti...

a)

Dibuat secara rahasia

b)

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan

c)

Hanya boleh diketahui oleh DPR

d)

Dibiayai oleh swasta

81.

Peraturan perundang-undangan harus "dapat dilaksanakan", ini merujuk pada asas...

a)

Kejelasan rumusan

b)

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

c)

Keterbukaan

d)

Kesesuaian

82.

Peraturan yang dibuat oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam hierarki...

a)

Masuk dalam Pasal 7

b)

Diakui keberadaannya dalam Pasal 8

c)

Setara dengan Perda

83.

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis juga disebut sebagai...

a)

Konvensi

b)

Konstitusi

c)

Traktat

d)

Yurisprudensi

84.

Pembukaan UUD 1945, yang memuat Pancasila, secara hukum...

a)

Boleh diubah kapan saja

b)

Tidak dapat diubah

c)

Setara dengan Batang Tubuh

d)

Hanya sebagai teks historis

85.

Wewenang DPD dalam legislasi (pembentukan UU) adalah...

a)

Menyetujui atau menolak RUU APBN

b)

Ikut membahas RUU Otonomi Daerah

c)

Menetapkan Perppu

d)

Mengesahkan UU

86.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya adalah...

a)

Peraturan Daerah (Perda)

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Undang-Undang

d)

TAP MPR

87.

Mengapa sebuah UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945?

a)

Karena UUD 1945 adalah lex superior (hukum tertinggi)

b)

Karena UUD 1945 dibuat oleh Presiden

c)

Karena UU lebih tebal halamannya

88.

Jika Presiden dan DPR memiliki pandangan berbeda atas sebuah RUU, maka...

a)

RUU itu langsung disahkan

b)

RUU itu batal

c)

Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR (voting)

d)

Dilakukan pembahasan bersama untuk mencari persetujuan

89.

Hierarki dalam Pasal 7 UU 12/2011 bersifat...

a)

Terbuka (bisa ditambah Presiden)

b)

Tertutup (hanya yang disebut di situ)

c)

Fleksibel

d)

Kaku

90.

Peraturan yang dibuat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)...

a)

Diakui dalam Pasal 8 UU 12/2011

b)

Setara PP

c)

Setara UU

d)

Tidak diakui

91.

Peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial (KY)...

a)

Diakui dalam Pasal 8 UU 12/2011

b)

Setara UU

c)

Setara Perpres

d)

Tidak diakui

92.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (PMK)...

a)

Diakui dalam Pasal 8 UU 12/2011

b)

Setara UUD

c)

Setara UU

93.

Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia TIDAK boleh bertentangan dengan...

a)

Kepentingan asing

b)

Peraturan Menteri

c)

Pancasila

d)

Peraturan Daerah

94.

Asas "kejelasan tujuan" dalam pembentukan peraturan berarti...

a)

Tujuannya harus jelas dan terukur

b)

Tujuannya boleh disembunyikan

c)

Tujuannya untuk mencari keuntungan

d)

Tujuannya bebas

95.

Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah...

a)

Perda dibuat bersama DPRD, Perkada dibuat oleh Kepala Daerah sendiri

b)

Perda lebih rendah dari Perkada

c)

Perkada harus disetujui DPRD

d)

Tidak ada perbedaan

96.

Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) adalah...

a)

Mengatur hal baru yang belum ada di UU

b)

Menjalankan UU sebagaimana mestinya

c)

Mengubah UUD

d)

Mengatur APBN

97.

Jika UU No. 12 Tahun 2011 dicabut dan diganti, maka hierarki peraturan...

a)

Tetap sama

b)

Mengikuti UU yang baru

Similar Resources on Wayground

2025 C

100 questions

2025 C

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

BIMBEL SOAL IPAS

92 questions

BIMBEL SOAL IPAS

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

SOAL CC ke NU an Penyisihan

100 questions

SOAL CC ke NU an Penyisihan

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University

LATIHAN SMANFEST 1

94 questions

LATIHAN SMANFEST 1

quiz

Worksheet

•

7th Grade - Professio...

soal lcc

100 questions

soal lcc

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

LATIHAN LCC WAWASAN NUSANTARA DAN IPS

100 questions

LATIHAN LCC WAWASAN NUSANTARA DAN IPS

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade

LATIHAN FBGC

95 questions

LATIHAN FBGC

quiz

Worksheet

•

6th Grade - University

Latihan Baristha 2

100 questions

Latihan Baristha 2

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade