Persatuan nasional

Pembangunan ekonomi

Kebebasan beragama

Reformasi politik

Bergabung dengan pemerintahan pusat

Mempertahankan bentuk negara kesatuan

Memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri

Menjadi bagian dari Belanda secara resmi

Sulawesi Selatan

Maluku

Kalimantan Timur

Papua

Mengirim bantuan ekonomi ke daerah pemberontakan

Melakukan operasi militer dan pendekatan diplomatik

Membentuk negara bagian di bawah Kartosuwiryo

Menyerahkan penyelesaian kepada PBB

Mengutamakan kekerasan dalam menghadapi rakyat

Tidak memiliki strategi pertahanan

Mampu menyeimbangkan pendekatan keamanan dan politik

Selalu mengandalkan bantuan asing

Gerakan untuk memperkuat pemerintahan pusat

Usaha suatu kelompok untuk memisahkan diri dari negara

Upaya memperluas wilayah negara

Bentuk kerja sama antarwilayah

Gerakan Pramuka

Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Nasional Indonesia

Gerakan Pelajar Pancasila

Campur tangan asing

Ketimpangan sosial di dalam negeri

Penyebaran ideologi luar

Perkembangan teknologi

Rasa nasionalisme yang tinggi

Keinginan mempertahankan persatuan

Pengaruh ideologi asing yang bertentangan

Tumbuhnya semangat gotong royong

Ideologi liberal dari Barat

Paham sosialisme dan nasionalisme

Sistem ekonomi kapitalis

Kebijakan politik luar negeri AS

Pemerintahan demokratis dan terbuka

Dominasi ideologi tertentu dalam politik

Pembatasan pengaruh partai politik

Pelaksanaan ekonomi bebas pasar

Pancasila diterapkan secara terbuka dan bebas

Pancasila dijadikan alat untuk menekan kebebasan berpendapat

Pancasila tidak digunakan sebagai pedoman hidup

Pemerintah menolak menjadikan Pancasila dasar negara

Terlalu menekankan demokrasi partisipatif

Digunakan untuk melegitimasi kekuasaan

Tidak ada pelibatan rakyat dalam pembangunan

Mengabaikan nilai ekonomi

Menurunnya semangat demokrasi

Bertambahnya kebebasan berpendapat

Hilangnya rasa persatuan bangsa

Terhapusnya lembaga negara

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Menguatnya solidaritas antarwarga

Meningkatnya sikap individualistis dan kebebasan tanpa tanggung jawab

Tumbuhnya budaya gotong royong

Menolak seluruh budaya luar

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Menggantikan Pancasila dengan ideologi baru

Mengabaikan kemajuan teknologi

Mengikuti tren luar negeri tanpa seleksi

Menghindari kegiatan sosial

Mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab

Mengabaikan nilai gotong royong

Memilih ketua kelas melalui musyawarah

Menyuruh teman mengikuti pendapat pribadi

Tidak mendengarkan pendapat orang lain

Membiarkan teman berbuat semaunya

Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah

Memaksakan pendapat orang tua

Tidak menghargai pendapat anak

Menolak diskusi di rumah

Hasil keputusan rapat sekolah

Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat

Pedoman adat yang berlaku di masyarakat

Peraturan tidak tertulis yang dibuat individu

Memudahkan pekerjaan pemerintah daerah

Mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat

Menghambat kegiatan ekonomi rakyat

Membatasi hak warga negara

Menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat

Memberi keuntungan bagi kelompok tertentu

Membatasi kebebasan rakyat

Mengatur hubungan luar negeri

Masyarakat dapat hidup tertib dan aman

Pemerintah mudah mengganti kebijakan

Rakyat takut terhadap penguasa

Semua warga tunduk tanpa berpikir

Urutan kedudukan peraturan berdasarkan tingkat kekuatan hukumnya

Daftar peraturan yang sudah tidak berlaku

Susunan organisasi lembaga negara

Tata cara membuat undang-undang

Agar peraturan dapat saling menyesuaikan dan tidak bertentangan

Supaya semua peraturan sama kedudukannya

Untuk memperbanyak jumlah aturan

Agar peraturan dapat dilanggar dengan mudah

Semua aturan akan lebih mudah dipahami

Tidak ada pedoman hukum yang jelas dan bisa terjadi pertentangan aturan

Peraturan menjadi lebih singkat

Hukum menjadi lebih sederhana

Menentukan lembaga yang berwenang menegakkan hukum

Menjamin konsistensi hukum dan menghindari konflik antara peraturan

Memudahkan masyarakat melanggar aturan

Menghapus peraturan yang tidak disukai

UUD 1945 – Undang-Undang – Peraturan Pemerintah – Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah – UUD 1945 – Undang-Undang – Peraturan Daerah

UUD 1945 – Peraturan Daerah – Undang-Undang – Keputusan Presiden

Undang-Undang – TAP MPR – UUD 1945 – Peraturan Daerah

Hanya berlaku di wilayah tertentu

Tidak memiliki kekuatan hukum

Tidak disetujui oleh DPR

Tidak sesuai dengan UUD 1945

Sebagai peraturan pelaksana

Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia

Sebagai peraturan daerah

Sebagai keputusan menteri

Menjadi pedoman dalam membuat peraturan di bawahnya

Mengatur kegiatan ekonomi daerah

Menghapus semua undang-undang lama

Menetapkan jumlah provinsi di Indonesia

Tidak bertentangan dengan UUD 1945 hasil amandemen

Telah dibatalkan oleh pemerintah

Dikeluarkan sebelum kemerdekaan

Mengatur tentang pajak daerah

Undang-Undang dibuat berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945

UUD 1945 disusun setelah adanya Undang-Undang

Undang-Undang tidak perlu mengikuti UUD

Keduanya tidak saling berhubungan

UUD 1945 harus diubah

Undang-Undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang tetap berlaku

Pemerintah daerah yang memutuskan

Presiden

DPR

MPR

Mahkamah Agung

Menjalankan perintah undang-undang

Mengatur hubungan antarnegara

Mengatur kebijakan luar negeri

Membuat undang-undang baru

Menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat

Menggantikan fungsi undang-undang

Tidak perlu berdasarkan hukum yang lebih tinggi

Hanya berlaku di daerah

Menjabarkan peraturan pemerintah agar lebih operasional

Mengatur pemilihan umum

Menentukan batas wilayah negara

Mengubah isi UUD 1945

Dibuat oleh Presiden

Berlaku di seluruh wilayah Indonesia

Dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD

Tidak perlu disetujui oleh lembaga lain

Mengatur kepentingan daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya

Mengatur hubungan luar negeri

Menghapus peraturan nasional

Mengatur hubungan antarprovinsi

Persetujuan Presiden

Pengajuan rancangan undang-undang (RUU)

Pelaksanaan peraturan

Pengundangan

Pembahasan RUU

Persetujuan bersama DPR dan Presiden

Pengesahan dan pengundangan

Pembentukan panitia khusus

DPR sedang libur

Negara dalam keadaan mendesak dan perlu pengaturan segera

Ada peraturan baru dari daerah

Tidak ada menteri yang bertugas

Terjadinya bencana besar yang butuh aturan cepat

Pemilihan umum berlangsung lancar

Semua peraturan berjalan normal

Tidak adanya masalah di masyarakat

DPR dan Presiden

Pemerintah Daerah dan DPRD

Mahkamah Agung dan MPR

DPR dan DPD

Pembahasan Raperda

Penetapan dan pengundangan

Penyusunan naskah akademik

Musyawarah di tingkat RT

Disesuaikan dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat

Sama di seluruh Indonesia

Harus mengikuti budaya luar negeri

Tidak perlu dibuat

Karena Perda dibuat berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat

Karena budaya menentukan siapa pejabat daerah

Karena budaya menggantikan hukum nasional

Karena budaya tidak berhubungan dengan hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Banyaknya lembaga penegak hukum

Ketaatan penuh semua warga

Mudahnya proses sosialisasi hukum

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas

Masyarakat sudah terlalu patuh

Tidak ada pelanggaran hukum

Semua aturan sederhana

Datang tepat waktu sesuai tata tertib

Membolos saat ujian

Mengabaikan guru

Melanggar peraturan sekolah

Menaati hukum demi keselamatan bersama

Tidak mau diatur pemerintah

Boleh melanggar aturan bila terburu-buru

Menolak peraturan yang tidak disukai

Karena peraturan dibuat untuk kepentingan bersama

Agar bisa melanggar tanpa hukuman

Karena semua orang melakukannya

Supaya terlihat baik di depan umum

Kehidupan menjadi tidak tertib dan penuh konflik

Semua berjalan lebih cepat

Hukum menjadi tidak diperlukan

Negara semakin maju

Menyampaikan aspirasi melalui DPR

Menulis peraturan sendiri tanpa izin

Mengabaikan proses legislasi

Menolak semua kebijakan pemerintah

Mengikuti sosialisasi dan memberikan masukan

Tidak peduli pada rancangan undang-undang

Menolak ikut kegiatan publik

Menghindari diskusi politik

Agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan

Supaya masyarakat bisa mengubah peraturan sesuka hati

Karena peraturan tidak perlu ditaati

Untuk membingungkan masyarakat

Banyak pelanggaran karena ketidaktahuan

Masyarakat lebih patuh terhadap hukum

Peraturan lebih mudah diterapkan

Penegakan hukum berjalan lancar