Memperbanyak prosedur administrasi

Memberikan keuntungan bagi instansi

Memenuhi kebutuhan masyarakat atas jasa publik

Menjaga birokrasi agar tetap formal

Pelaksana

Pengguna layanan

Petugas pelayanan

Pemberi layanan

Efisiensi dan produktivitas

Keterbukaan dan keadilan

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

Profitabilitas dan inovasi

Berbelit-belit

Cepat, tepat, dan mudah diakses

Tertutup dan eksklusif

Mengutamakan prosedur daripada hasil

Pelaku bisnis pemerintah

Pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik

Pengambil keputusan politik

Pengawas lembaga swasta

Kepuasan pejabat terhadap hasil kerja

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima

Kepuasan pegawai terhadap fasilitas kantor

Kepuasan lembaga terhadap anggaran

Politik

Administratif

Sosial-ekonomi

Pemerintahan

Penghematan anggaran tanpa memperhatikan mutu

Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelayanan

Kenaikan biaya layanan untuk meningkatkan mutu

Pengurangan pegawai untuk efisiensi

Memberikan ruang inovasi tanpa aturan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Mengurangi tanggung jawab pemerintah

Mengutamakan kepentingan pribadi

Membentuk struktur organisasi

Menyusun rancangan sistem, mekanisme, dan standar pelayanan

Menetapkan pegawai terbaik

Membuat kebijakan baru

SDM, anggaran, dan prosedur

Teknologi, strategi komunikasi, dan pelatihan

Visi pelayanan, standar pelayanan, dan mekanisme kerja

Promosi dan keuntungan

Berorientasi pada kenyamanan pegawai

Berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna layanan

Fokus pada pemangkasan biaya

Mengutamakan standar birokrasi

Kepala Daerah

Unit Penyelenggara Pelayanan

Ombudsman RI

DPRD

Visi dan misi

Warna logo perusahaan

Jumlah karyawan tetap

Lokasi kantor pusat

Menyulitkan penyalahgunaan kewenangan

Menyeragamkan prosedur di semua instansi

Menjamin kepastian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan keuntungan lembaga

Menggantikan seluruh ASN

Mempercepat proses dan memudahkan akses layanan

Menambah kompleksitas prosedur

Mengurangi interaksi dengan masyarakat

Mengukur tingkat kepuasan

Memetakan proses pelayanan dari awal hingga akhir

Menentukan indikator kinerja

Membuat peraturan teknis

Banyaknya regulasi baru

Kepuasan masyarakat meningkat dan keluhan menurun

Bertambahnya struktur birokrasi

Penghematan anggaran tanpa peningkatan mutu

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan

Memperbanyak regulasi baru

Mengurangi interaksi dengan masyarakat

Menambah kompleksitas prosedur

Menjaga status quo

Menjadi adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Mengurangi partisipasi publik

Memperketat hierarki

Penerapan standar dan prosedur pelayanan di lapangan

Penyusunan kebijakan baru

Evaluasi terhadap kebijakan publik

Penyusunan visi dan misi

Struktur organisasi yang rumit

Kedisiplinan dan kompetensi pelaksana layanan

Banyaknya peraturan

Keterbatasan anggaran

Menghambat pelayanan

Memberikan umpan balik untuk perbaikan layanan

Meningkatkan beban administrasi

Menghindari evaluasi

Menemukan kesalahan ASN

Meningkatkan akuntabilitas dan mutu layanan

Menilai kinerja individu saja

Mengurangi beban kerja

Layanan digital terpadu (One Stop Service)

Penambahan syarat administrasi

Pemangkasan jam pelayanan

Peningkatan biaya layanan

Kurangnya partisipasi masyarakat

Dukungan politik yang berlebihan

SDM yang berlebihan

Pengawasan berlebih

Prosedur makin panjang

Masyarakat puas dan proses transparan

Anggaran meningkat

Struktur semakin besar

Pelaksana layanan

Pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Pemberi izin pelayanan

Penyusun anggaran

Hierarki dan birokrasi

Transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas

Kekuasaan dan wewenang

Pengendalian politik

Menunggu perintah atasan

Melayani dengan empati, tanggap, dan solutif terhadap masyarakat

Fokus pada laporan administratif

Menghindari tanggung jawab

Menghambat pelayanan

Memberikan umpan balik untuk perbaikan layanan

Menambah beban administrasi

Menghindari evaluasi

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PP No. 17 Tahun 2020

Kementerian PANRB

Ombudsman Republik Indonesia

DPRD

Inspektorat Jenderal

Menyimpan data kepegawaian

Menyediakan sarana terpadu pengaduan masyarakat secara nasional

Mengelola laporan administratif

Menghindari tanggung jawab

Transparan, akuntabel, dan partisipatif

Rahasia dan tertutup

Cepat tanpa verifikasi

Mengutamakan atasan

1 hari kerja

3 hari kerja

5 hari kerja

10 hari kerja

Laporan anonim tanpa bukti

Laporan yang jelas, lengkap, dan relevan dengan pelayanan publik

Laporan pribadi tentang pegawai

Laporan media sosial tanpa verifikasi

Pihak media

Pelapor atau masyarakat yang menyampaikan aduan

Pegawai bersangkutan

Kepala daerah

Mengatur anggaran pengaduan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Menggantikan fungsi Ombudsman

Mengutamakan atasan

Menambah beban kerja ASN

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah

Membatasi akses masyarakat

Menghapus layanan manual

Mencerminkan jumlah pegawai

Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mutu layanan

Menentukan anggaran pelayanan

Menilai profit instansi

Menilai kinerja pegawai

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Menghitung biaya pelayanan

Menentukan jumlah pegawai

PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

Permendagri No. 13 Tahun 2006

PP No. 17 Tahun 2020

UU No. 25 Tahun 2009

Membatasi layanan publik

Mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan

Mengurangi partisipasi masyarakat

Menambah prosedur birokrasi

9 unsur

14 unsur

8 unsur

10 unsur

Prosedural

Ekonomi

Keamanan

Administratif

Survei masyarakat pengguna layanan

Audit internal instansi

Laporan keuangan tahunan

Penilaian pegawai

Besaran tunjangan pegawai

Kategori mutu pelayanan (A, B, C, D)

Jumlah anggaran layanan

Lama waktu kerja

Mengabaikan hasil survei

Melakukan analisis dan perbaikan layanan

Mengurangi jam pelayanan

Menunda publikasi

Menimbulkan kompetisi negatif

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan

Membatasi akses informasi

Mempengaruhi politik lokal

Kurangnya partisipasi responden masyarakat

Terlalu banyak data statistik

Penggunaan teknologi canggih

Survei yang terlalu cepat