NEW
Font size
WorksheetsU.H Kelas 11
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Konstitusi berperan menjamin keterbukaan informasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan partisipasi publik. Hal ini termasuk dalam prinsip…
hak politik
transparansi pemerintahan
kebebasan pers
hak ekonomi
legitimasi pemerintahan
Pada periode 18 Agustus 1945 hingga 14 November 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kewenangan untuk...
menyusun kebijakan tanpa memerlukan persetujuan dari tembaga legislatif
berkoordinasi dengan perdana menteri dan kabinet dalam menjalankan pemerintahan
bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang terpusat
menyerahkan sebagian besar kewenangannya kepada KNIP untuk mengatur kebijakan negara
menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan badan legislatif dan yudikatif tanpa batasan
Dalam sebuah negara demokrasi, terdapat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang disebut prinsip trias politica. Tujuan utama pembagian kekuasaan tersebut…
menghindari dominasi salah satu menjamin hak asasi manusia
membentuk identitas nasional
memastikan adanya pemilu yang bebas
menghindari dominasi salah satu lembaga
menetapkan sistem pemerintahan yang terpusat
Konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif legislatif, dan yudikatif bertujuan mencegah terjadinya
konflik sosial
penyalahgunaan kekuasaan
krisis identitas
krisis akuntabilitas
kekurangan transparansi
Jika sebuah undang-undang ataupun peraturan daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, perlu ada upaya untuk menegakkan konstitusi. Proses penegakan konstitusi tersebut dilakukan oleh…
lembaga yudikatif yang tidak memiliki kewenangan untuk menangani hal tersebut
Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945
pemerintah yang mengeluarkan kebijakan baru untuk menggantikan UUD 1945
Mahkamah Agung yang memutuskan apakah undang-undang tersebut sah atau tidak
DPR yang dapat mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945
Setelah amendemen ketiga pada 2001, Indonesia mengubah cara pemilihan presiden. Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Alasan utama perubahan tersebut adalah…
meningkatkan kontrol presiden atas lembaga legislatif
mempercepat proses pemilihan presiden dan wakil presiden
mengurangi biaya politik yang tinggi dalam pemilihan umum
memperkuat sistem demokrasi dengan memberikan kedaulatan langsung kepada rakyat
menghindari konflik politik yang timbul dari pemilihan oleh MPR
Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap…
aturan tambahan
pasal-pasal mengenai lembaga negara
pembukaan UUD 1945
batang tubuh UUD 1945
aturan peradilan
Setiap konstitusi memuat adanya beberapa unsur penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah ini yang bukan mrupakan unsur-unsur yang termuat dalam konstitusi adalah…
lembaga-lembaga negara
pembagian kekuasaan dalam sistem politik
HAM
Memberikan kedaulatan penuh di tangan Pemerntah
Pembatasan kekuasaan bagi penguasa
Tanpa adanya konstitusi, suatu negara beresiko menghadapi masalah dalam pengawasan terhadap pemerintah yang mengarah pada…
penyalahgunaan kekuasaan
krisis identitas
krisis social
ketidakpastian hukum
kesulitan dalam pembangunan
Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi yang lebih baik. Hal ini bertujuan….
Menyederhanakan struktur pemerintahan dengan menghilangkan lembaga-lembaga negara yang dianggap efisien
Memperkuat pembatasan kekuasaan,meningkatkan akuntabilitas pemerintah,serta menjamin hak-hak warga negara
Membatasi peran lembaga negara untuk mengatur kebijakan public demi efisiensi administrasi
Menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada aturan yang kaku
Memperluas kewenangan lembaga eksekutif demi mempercepat proses pengambila
