Font size
WorksheetsPengertian Konstitusi
Total questions: 85
Worksheet time: 43mins
Menurut materi, mengapa tata tertib diperlukan di sekolah? Pilih jawaban yang paling tepat.
Untuk memberi kebebasan tanpa batas kepada peserta didik
Untuk menciptakan ketertiban dan rasa keadilan bagi seluruh peserta didik agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik
Untuk membedakan perlakuan berdasarkan status sosial dan ekonomi
Supaya setiap orang dapat bertindak sesuai kepentingan masing-masing tanpa pengaturan
Pernyataan manakah yang benar tentang kesamaan sifat tata tertib sekolah di berbagai tempat?
Selalu sama persis karena diambil dari satu naskah nasional
Bersifat memaksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapa pun di sekolah tersebut
Hanya berlaku untuk peserta didik dan tidak mengikat guru atau karyawan
Tidak perlu dipatuhi bila situasi sedang tenang
Istilah 'konstitusi' dalam konteks ketatanegaraan merujuk pada apa?
Rencana pembangunan ekonomi lima tahunan
Hukum dasar atau Undang-Undang Dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara
Keputusan sementara yang dibuat oleh lembaga eksekutif
Peraturan sekolah yang hanya mengikat siswa
Konstitusi tertulis biasanya disebut dengan istilah apa?
Konvensi
Piagam Adat
Undang-Undang Dasar (UUD)
Dekret Pemerintah
Manakah contoh yang termasuk konstitusi tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia?
Naskah UUD NRI Tahun 1945
Pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna DPR sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibukukan
Peraturan daerah yang disahkan DPRD
Apa akibat yang kemungkinan terjadi jika di sekolah tidak ada tata tertib yang dipatuhi?
Kegiatan belajar mengajar berjalan lebih cepat
Setiap orang bebas datang kapan saja, sehingga suasana menjadi tidak tertib dan pembelajaran tidak berjalan baik
Guru menjadi lebih mudah mengatur kelas
Terjadi persaingan akademik yang sehat
Konstitusi dalam bahasa Inggris dan Belanda masing-masing disebut apa?
Constitution dan Constitutive
Constitution dan Constitutite
Constitution dan Constitutie
Constitution dan Constitutee
Menurut penjelasan, tujuan tata tertib di sekolah antara lain adalah untuk apa?
Mengatur perilaku dan tindakan semua anggota agar tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur
Menyaring siswa berdasarkan agama dan ekonomi
Memberi hak istimewa kepada guru untuk melanggar aturan
Mengurangi kegiatan ekstrakurikuler
Hubungan antara tata tertib sekolah dan konstitusi negara yang paling tepat adalah:
Keduanya sama sekali tidak berkaitan karena mengatur bidang yang berbeda
Tata tertib sekolah adalah contoh kecil dari perlunya aturan yang bersifat memaksa; pada tingkat negara, aturan itu disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar
Konstitusi negara hanya berlaku di sekolah negeri
Tata tertib sekolah bersifat tidak memaksa, sedangkan konstitusi bersifat memaksa
Apa yang dimaksud dengan konstitusi Indonesia menurut materi ini?
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Serangkaian kebiasaan tidak tertulis dalam masyarakat
Kesepakatan politik sementara menjelang pemilu
Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Setara dengan peraturan pemerintah
Sebagai hukum dasar dan menempati urutan tertinggi
Di bawah undang-undang karena sifatnya umum
Hanya berlaku sebagai pedoman moral tanpa kekuatan hukum
Berdasarkan narasi proses perumusan, siapa tokoh yang membentuk Panitia Kecil setelah sidang pertama BPUPK?
Mohammad Hatta
Ir. Soekarno
Soepomo
Ki Hajar Dewantara
Panitia Sembilan dibentuk pada 22 Juni 1945. Produk penting yang dihasilkan panitia ini adalah...
Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) sebagai rancangan Pembukaan UUD
Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
Maklumat Wakil Presiden tentang partai politik
Perhatikan instruksi aktivitas pada bagan "Ayo, Simpulkan". Tujuan utama aktivitas tersebut adalah agar siswa...
Mengingat tanggal-tanggal sidang PPKI secara rinci
Menyusun kesimpulan materi konstitusi dengan melengkapi bagan bentuk, pengertian, dan contoh
Menghafal nama seluruh anggota BPUPK
Membuat pidato tentang pentingnya demokrasi liberal
Kapan tahap kedua proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 berlangsung menurut materi?
1–7 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK
10–17 Juli 1945 dalam sidang kedua BPUPK dan 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI
21–25 Agustus 1945 dalam sidang KNIP
5–10 September 1945 dalam sidang Panitia Konstitusi
Lihat tabel agenda. Masa Sidang I BPUPK berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Apa fokus pembahasan utama pada masa ini?
Pembahasan tentang dasar negara
Pemilihan ibu kota negara
Pembahasan pendidikan dan pengajaran
Pembahasan keuangan dan perekonomian
Pada Masa Reses (2 Juni–9 Juli 1945), Panitia Sembilan menyusun rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Manakah pernyataan yang tepat tentang kegiatan lain pada masa reses?
Tidak ada pengumpulan usulan dari anggota BPUPK
Pengumpulan usulan anggota tentang tema-tema yang akan dibahas pada Masa Sidang II
Hanya membahas bentuk negara republik tanpa topik lain
Melaksanakan pemilihan presiden pertama
Berdasarkan daftar tema yang dihimpun pada Masa Reses, topik "pembelaan tanah air" bermakna apa dalam konteks agenda?
Pembentukan tentara nasional
Pemindahan ibu kota negara
Pembubaran badan penasihat
Penetapan wilayah provinsi baru
Pada Masa Sidang II (10–17 Juli 1945), salah satu agenda adalah persetujuan anggota BPUPK terhadap rancangan Pembukaan UUD yang disusun Panitia Sembilan. Kegiatan ini paling mungkin terjadi pada tanggal berapa menurut tabel lanjutan?
10 Juli 1945 saat laporan Sukarno sebagai Ketua Panitia Sembilan
11 Juli 1945 ketika pembentukan panitia-panitia
15 Juli 1945 saat laporan Panitia Hukum Dasar
17 Juli 1945 saat pembahasan pendidikan dan pengajaran
Tanggal 11 Juli 1945 ditandai dengan pembentukan beberapa panitia. Pilih kombinasi yang benar sesuai tabel.
Panitia Hukum Dasar, Panitia Perekonomian Rakyat, Panitia Luar Negeri
Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD), Panitia Keuangan dan Ekonomi, Panitia Pembelaan Tanah Air
Panitia Pembukaan UUD, Panitia Kebudayaan, Panitia Agama
Panitia Sembilan, Panitia Konstitusi, Panitia Pendidikan
Menurut uraian setelah tabel, siapa yang memimpin BPUPK sebagai ketua ketika seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih?
Sukarno
Mohammad Hatta
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Soepomo
Uraian naratif menyebut Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang dan diketuai oleh Sukarno. Apa tugas utama panitia ini?
Menyusun kebijakan ekonomi negara
Merancang Undang-Undang Dasar
Mengatur pembentukan provinsi baru
Menentukan bentuk pemerintahan daerah
Bandingkan agenda 10–17 Juli 1945. Jika kamu merencanakan urutan logis pembahasan UUD, keluaran mana yang paling mendahului pembahasan "ibu kota negara" menurut bukti pada tabel?
Pembahasan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh anggota BPUPK
Laporan Panitia Pembelaan Tanah Air
Pembahasan rancangan UUD oleh seluruh anggota BPUPK
Pemilihan bentuk negara (republik atau kerajaan)
Menurut Tabel 2.4, siapakah yang menjabat sebagai Ketua Panitia Hukum Dasar BPUPK?
Ir. Sukarno
Prof. Dr. Soepomo
Mohammad Hatta
B.P.H. Poeroebojo
Panitia Hukum Dasar membentuk Panitia Kecil pada sore hari 11 Juli 1945. Tugas utama Panitia Kecil tersebut adalah apa?
Merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara
Menyusun rancangan batang tubuh UUD untuk dibahas bersama Panitia Hukum Dasar
Menetapkan presiden dan wakil presiden pertama
Menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan
Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Panitia Kecil penyusun batang tubuh UUD 1945 yang dibentuk pada 13 Juli 1945?
Ir. Sukarno
Prof. Dr. Soepomo
Mr. Soebardjo
H. Agoes Salim
Perhatikan pernyataan berikut: "Panitia Kecil yang dimaksud bukan Panitia Kecil tanggal 1 Juni 1945." Apa perbedaan pokok antara kedua Panitia Kecil tersebut?
Tanggal pembentukan yang sama namun tugas berbeda
Keduanya menyusun batang tubuh UUD, hanya ketuanya berbeda
Panitia 1 Juni 1945 merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara, sedangkan Panitia 13 Juli 1945 menyusun batang tubuh UUD
Panitia 13 Juli 1945 merumuskan Pancasila, sedangkan Panitia 1 Juni 1945 menyusun batang tubuh UUD
Berdasarkan Tabel 2.6, siapakah yang bukan anggota Panitia Kecil penyusun batang tubuh UUD 1945?
Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro
Dr. Soekiman
Mohammad Yamin
Mr. Soebardjo
Berdasarkan narasi, siapa saja anggota Panitia Kecil yang ditunjuk oleh Ir. Sukarno pada 11 Juli 1945 selain ketua?
Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, H. Agoes Salim
Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo
R. Oto Iskandar di Nata, B.P.H. Poeroebojo, Parada Harahap, Mr. Tan Eng Hoa
Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat, K.H. A. Wachid Hasjim, Mr. R.P. Singgih, Mr. R.M. Sartono
Ketika Panitia Kecil menyampaikan rancangan pertama batang tubuh UUD pada 13 Juli 1945, bagaimana struktur rancangan tersebut dijelaskan?
Terdiri atas 42 pasal yang sudah dibagi ke dalam bab-bab
Terdiri atas 37 pasal tanpa pembagian bab
Terdiri atas 42 pasal tanpa dipilah ke dalam bab-bab
Berisi Pembukaan dan Aturan Peralihan saja
Di antara nama-nama berikut, siapa yang merupakan anggota Panitia Hukum Dasar BPUPK menurut Tabel 2.4?
Ki Bagoes Hadikoesoemo
Mr. Ny. Maria Oelfa Santoso
Mohammad Hatta
Mohammad Yamin
Pada pembahasan rancangan kedua batang tubuh UUD oleh BPUPK, pasal-pasal pada batang tubuh UUD dibagi menjadi bagian-bagian berikut. Manakah yang tepat?
14 bab, aturan peralihan, dan aturan tambahan
12 bab tanpa aturan peralihan
18 bab dan lampiran penjelasan panjang
10 bab dengan satu lampiran umum
Sidang BPUPK tanggal 14 Juli 1945 membahas sebuah dokumen sebagai bagian dari persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Dokumen apa yang dimaksud dan bagaimana kedudukan rencananya saat itu?
Pernyataan Indonesia Merdeka (Declaration of Independence), dirancang berada di luar Undang-Undang Dasar.
Piagam Jakarta, ditetapkan sebagai batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Maklumat Pemerintahan, dimasukkan sebagai aturan tambahan UUD.
Undang-Undang Dasar Sementara, ditetapkan menggantikan rancangan UUD.
Menurut penjelasan Prof. Dr. Soepomo pada sidang BPUPK 15 Juli 1945, apa esensi sebuah UUD?
Hanya memuat garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.
Mengatur secara rinci setiap aspek kehidupan masyarakat dalam satu naskah konstitusi.
Berfungsi sebagai kumpulan pidato kenegaraan yang menjadi pedoman moral bangsa.
Menetapkan semua peraturan teknis yang tidak dapat diubah oleh undang-undang turunannya.
Mengapa sidang pembahasan rancangan batang tubuh UUD pada BPUPK harus dilanjutkan hingga tanggal 16 Juli 1945?
Karena pembahasannya mendapat perhatian yang sangat besar dan tidak cukup selesai dalam satu hari
Karena terjadi penundaan akibat gangguan teknis ruang sidang
Karena menunggu kedatangan delegasi dari luar negeri
Karena rancangan pertama ditolak oleh seluruh anggota sehingga perlu disusun ulang dari awal
Pernyataan manakah yang paling akurat mengenai sifat rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Hukum Dasar menurut pemaparan Soepomo di BPUPK?
Rancangan UUD bersifat singkat dan supel, menjadi hukum dasar yang nantinya dilengkapi oleh undang-undang sebagai aturan turunan.
Rancangan UUD lengkap dan rinci sehingga tidak memerlukan undang-undang turunan.
Rancangan UUD terutama berisi deklarasi kemerdekaan dan maklumat pemerintahan.
Rancangan UUD menitikberatkan lampiran penjelasan panjang sebagai bagian utama.
Pada rancangan ketiga batang tubuh UUD 1945 yang disempurnakan oleh Panitia Kecil pimpinan Prof. Dr. Soepomo, berapa jumlah bab dan pasal yang tercantum dalam batang tubuh UUD?
15 bab dan 36 pasal
12 bab dan 33 pasal
18 bab dan 40 pasal
10 bab dan 32 pasal
Selain bab dan pasal, rancangan ketiga UUD 1945 juga memuat bagian transisi. Manakah kombinasi yang benar?
6 pasal Aturan Peralihan dan 1 pasal Aturan Tambahan
5 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
6 pasal Aturan Peralihan tanpa Aturan Tambahan
1 pasal Aturan Peralihan dan 6 pasal Aturan Tambahan
Pernyataan manakah yang tepat mengenai BPUPK dalam konteks perumusan UUD NRI 1945?
BPUPK menghasilkan rancangan akhir batang tubuh UUD melalui rancangan ketiga.
BPUPK hanya menyusun Piagam Jakarta tanpa menyentuh rancangan UUD.
BPUPK dibentuk setelah UUD 1945 disahkan sehingga tidak terlibat dalam perumusan.
BPUPK hanya mengurusi pasal-pasal ekonomi dan tidak membahas aturan peralihan.
Gambar ilustrasi pada halaman ini menampilkan para anggota BPUPK. Tujuan instruksi "Ayo, Mencari Informasi" yang menyertai gambar tersebut adalah apa?
Mencari profil/biodata lima tokoh perumus UUD NRI 1945 dan mempresentasikannya
Menuliskan kembali seluruh pasal UUD 1945 tanpa sumber
Menganalisis perbandingan konstitusi negara lain dengan UUD 1945
Membuat poster tentang lambang negara tanpa riset tokoh
Tanggal berapakah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu melalui radio nasional, yang kemudian membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan?
12 Agustus 1945
15 Agustus 1945
17 Agustus 1945
24 Agustus 1945
Siapakah panglima militer tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara yang pada 7 Agustus 1945 memerintahkan pembentukan panitia baru pengganti BPUPK?
Jenderal Terauchi
Mamoru Shigemitsu
Richard K. Sutherland
Kaisar Hirohito
Pertemuan di Dalat pada 9 Agustus 1945 bertujuan untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja tokoh Indonesia yang diundang oleh Jenderal Terauchi dalam pertemuan itu?
Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat
Sukarno, Sutan Sjahrir, dan Soepomo
Mohammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Soebardjo
Sutan Sjahrir, Ahmad Soebardjo, dan Tan Malaka
Menurut AB Kusuma, kapan PPKI secara resmi dibentuk?
7 Agustus 1945
9 Agustus 1945
12 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kapan PPKI mengadakan sidang pertama, dan apa tindakan Sukarno sebelum sidang tersebut?
Sidang 17 Agustus; Sukarno menambah dua anggota
Sidang 18 Agustus; Sukarno menambah enam anggota
Sidang 19 Agustus; Sukarno mengganti ketua
Sidang 24 Agustus; Sukarno mengurangi jumlah anggota
Siapakah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagaimana tercantum dalam susunan pengurus?
Ketua: Drs. Moh. Hatta; Wakil Ketua: Ir. Sukarno
Ketua: Ir. Sukarno; Wakil Ketua: Drs. Moh. Hatta
Ketua: Radjiman Wedyodiningrat; Wakil Ketua: Raden Pandji Soeroso
Ketua: Soepomo; Wakil Ketua: Mohammad Hatta
Perwakilan PPKI dari Pulau Jawa dan Madura mencakup sejumlah tokoh. Manakah kombinasi yang benar termasuk tokoh perwakilan serta seorang beretnis Tionghoa?
Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. Dr. Soepomo, dan Yap Tjwan Bing
Ir. Sukarno, Sutan Sjahrir, Prof. Dr. Soepomo, dan Johannes Latuharhary
Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, G.S.S.J. Ratulangi, dan Yap Tjwan Bing
Radjiman Wedyodiningrat, Abdul Kadir, I Gusti Ketut Pudja, dan Yap Tjwan Bing
Tokoh manakah yang menandatangani dokumen penyerahan Jepang di atas USS Missouri pada 2 September 1945 sebagaimana terlihat pada foto, dan kepada siapa dokumen itu ditandatangani?
Mamoru Shigemitsu kepada Richard K. Sutherland
Mamoru Shigemitsu kepada Douglas MacArthur
Jenderal Terauchi kepada Kaisar Hirohito
Kaisar Hirohito kepada Sukarno
Pasal 6 ayat (1) dalam rancangan UUD sebelum perubahan pada 18 Agustus 1945 berbunyi apa?
Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam
Presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung
Presiden adalah kepala pemerintahan dan negara
Presiden wajib menjalankan syariat agama mayoritas
Setelah perubahan pada 18 Agustus 1945, rumusan Pasal 6 ayat (1) menjadi apa?
Presiden ialah orang Indonesia asli
Presiden dipilih oleh MPR
Presiden harus beragama Islam
Presiden memimpin kabinet parlementer
Perubahan pada Pasal 29 ayat (1) mengganti kalimat "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syar'i at Islam bagi pemeluknya" menjadi apa?
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara berdasarkan demokrasi Pancasila
Negara mengakui semua agama secara setara
Negara berideologi nasionalisme sekuler
Keputusan Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tidak termasuk yang mana berikut ini?
Mengesahkan UUD 1945
Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
Menetapkan sistem multipartai secara resmi
Siapakah tokoh yang memimpin rapat pagi 18 Agustus 1945 yang mempengaruhi perubahan rumusan pembukaan UUD?
Mohammad Hatta
Sukarno
Soepomo
Ki Bagus Hadikoesoemo
Mengapa beberapa pasal dalam batang tubuh UUD mengalami perubahan pada 18 Agustus 1945?
Karena perubahan rumusan sila pertama Pancasila dalam rancangan Pembukaan UUD
Karena tekanan dari negara asing
Karena kegagalan BPUPK merumuskan pasal-pasal lain
Karena tidak ada kesepakatan tentang bentuk negara
Perhatikan foto suasana Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan konteks sejarah foto, manakah implikasi strategis dari sidang tersebut bagi pembentukan negara?
Memberi landasan konstitusional melalui pengesahan UUD 1945 serta legitimasi kepemimpinan dan lembaga perintis pemerintahan
Hanya meresmikan lambang negara tanpa mengatur pemerintahan
Menunda pembentukan pemerintahan hingga pemilu pertama
Membatalkan naskah Proklamasi dan mengganti dengan keputusan baru
Menurut uraian materi, Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hukum dasar tertulis paling tinggi dalam negara. Implikasi utamanya terhadap peraturan yang kedudukannya lebih rendah adalah bahwa peraturan tersebut harus...
mengikuti kebijakan pemerintah daerah
tidak boleh bertentangan dengan UUD
memberi ruang tafsir bebas bagi pejabat
disusun tanpa merujuk norma konstitusi
UUD NRI Tahun 1945 disebut bersifat singkat karena...
memuat seluruh pasal secara rinci dan teknis
hanya memuat aturan-aturan pokok
tidak memiliki pembagian bab dan pasal
ditulis ulang setiap pergantian pemerintahan
Istilah "supel atau luwes" pada UUD NRI Tahun 1945 bermakna bahwa UUD...
mudah diubah tanpa prosedur
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
bersifat tetap dan tidak boleh ditafsirkan
hanya berlaku untuk masa tertentu
Dalam sistem peradilan Indonesia, lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disebut...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
UUD NRI Tahun 1945 bersifat fleksibel karena aturan pokoknya dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan di bawahnya. Contoh peraturan turunan yang menjabarkan UUD antara lain...
Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU)
Keputusan Kepala Desa dan Surat Edaran RT
Perjanjian Internasional dan Nota Kesepahaman
Pedoman Organisasi Non-Pemerintah
Pernyataan yang tepat tentang fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol adalah...
menentukan anggaran setiap kementerian
mengecek dan menguji kesesuaian peraturan perundangan dengan UUD
menggantikan semua peraturan daerah secara otomatis
mengatur jadwal sidang lembaga peradilan
Berdasarkan kutipan berita tentang ojek online, materi yang akan diuji di Mahkamah Konstitusi adalah...
Peraturan Presiden tentang transportasi online
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah mengenai jasa angkutan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif
Dalam berita ojek online, pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dikaitkan dengan jaminan hak konstitusional. Pasal UUD yang disebut secara eksplisit adalah...
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2)
Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1)
Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1)
Makna praktis dari judicial review oleh Mahkamah Konstitusi adalah...
peninjauan undang-undang terhadap peraturan daerah
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
pemberlakuan otomatis peraturan baru
penetapan kebijakan eksekutif
Menurut penjelasan, siapa yang berwenang melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Perda)?
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Badan Pemeriksa Keuangan
Jika suatu undang-undang dinilai tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan judicial review, tindakan yang tepat adalah...
tetap diberlakukan agar tidak mengganggu stabilitas
dicabut atau diubah agar sesuai dengan UUD
diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditafsirkan
ditunda pelaksanaannya tanpa perubahan
Pernyataan berikut yang paling menggambarkan hubungan antara sifat UUD yang singkat dan luwes dengan kebutuhan perundangan baru seperti pengaturan ojek online adalah...
Karena UUD sangat rinci, semua sektor baru sudah diatur sehingga tidak perlu undang-undang tambahan
Karena UUD hanya memuat garis besar dan luwes, sektor baru dapat diatur melalui undang-undang dan peraturan turunan yang menyesuaikan perkembangan zaman
Karena UUD tidak mengikat, sektor baru bebas berjalan tanpa regulasi
Karena UUD statis, perubahan sosial tidak dapat direspons melalui peraturan
Menurut penjelasan materi, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah apa? Pilih jawaban yang paling tepat.
Sumber hukum tertulis tertinggi dan berada di urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang‑undangan
Pedoman etika pemerintah yang tidak mengikat secara hukum
Peraturan pelaksana dari undang‑undang yang dibuat oleh kementerian
Keputusan politik sementara yang hanya berlaku saat darurat
Tujuan utama dibuatnya Undang‑Undang Dasar pada awalnya antara lain adalah untuk membatasi apa?
Kekuasaan raja yang absolut dan sewenang‑wenang
Kebebasan pers di negara demokrasi
Hak pilih warga negara dalam pemilu
Penerapan otonomi daerah di provinsi
Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian UUD. Manakah urutan periode yang benar sebelum UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen (1999‑sekarang)?
UUD 1945 (18 Agustus 1945‑27 Desember 1949) → Konstitusi RIS (27 Desember 1949‑17 Agustus 1950) → UUDS 1950 (17 Agustus 1950‑5 Juli 1959) → UUD 1945 (5 Juli 1959‑1999)
UUD 1945 (5 Juli 1959‑1999) → UUDS 1950 (17 Agustus 1950‑5 Juli 1959) → Konstitusi RIS (27 Desember 1949‑17 Agustus 1950) → UUD 1945 (18 Agustus 1945‑27 Desember 1949)
Konstitusi RIS (17 Agustus 1950‑5 Juli 1959) → UUDS 1950 (27 Desember 1949‑17 Agustus 1950) → UUD 1945 (18 Agustus 1945‑27 Desember 1949) → UUD 1945 (5 Juli 1959‑1999)
UUDS 1950 (5 Juli 1959‑1999) → UUD 1945 (18 Agustus 1945‑27 Desember 1949) → Konstitusi RIS (27 Desember 1949‑17 Agustus 1950) → UUD 1945 (17 Agustus 1950‑5 Juli 1959)
Berapa kali UUD NRI Tahun 1945 mengalami amendemen pada era reformasi menurut sistem Anglo Saxon?
Empat kali
Dua kali
Tiga kali
Lima kali
Tanggal pelaksanaan amendemen kedua UUD NRI Tahun 1945 adalah kapan?
7‑18 Agustus 2000
14‑21 Oktober 1999
1‑9 November 2001
1‑11 Agustus 2002
Salah satu hasil amendemen UUD NRI Tahun 1945 adalah dimasukkannya pasal‑pasal tentang HAM. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah?
Amendemen menambah ketentuan hak asasi manusia ke dalam UUD agar perlindungan HAM memiliki dasar konstitusional
Amendemen menghapus seluruh ketentuan HAM dari UUD karena sudah diatur dalam undang‑undang biasa
Amendemen hanya mengatur HAM dalam aturan peralihan tanpa pasal khusus
Amendemen memindahkan ketentuan HAM ke peraturan daerah
Perubahan struktur lembaga‑lembaga tinggi negara disebut sebagai salah satu hasil amendemen. Dampak langsung yang paling logis dari perubahan struktur tersebut adalah?
Penataan ulang kewenangan lembaga negara agar lebih seimbang dan akuntabel
Penghapusan semua lembaga negara kecuali presiden
Pengalihan seluruh fungsi yudisial ke lembaga eksekutif
Penurunan kedudukan UUD menjadi setara dengan undang‑undang
Aktivitas pada Tabel 2.8 meminta siswa membandingkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amendemen. Kolom yang harus diisi antara lain Bab, Pasal, Ayat, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Tujuan pembandingan ini paling sesuai dengan pernyataan mana?
Mengidentifikasi jenis perubahan struktural yang terjadi pada naskah UUD, baik penambahan maupun penyesuaian
Menentukan jumlah menteri dalam kabinet setelah amendemen
Menilai popularitas UUD di kalangan masyarakat
Mencatat tokoh‑tokoh perumus UUD pada masa awal kemerdekaan
Menurut Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, apa syarat umum agar pasal-pasal UUD dapat diubah? Pilih jawaban yang paling tepat.
Selama memenuhi prosedur dan persyaratan perubahan UUD
Jika presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Apabila ada usulan dari tiga kementerian
Ketika Mahkamah Agung menyatakan perlu
Lembaga negara yang berwenang mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Presiden
Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 menyepakati salah satu hal berikut terkait perubahan UUD 1945. Manakah yang tepat?
Menghapus seluruh pasal lama dan membuat konstitusi baru
Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Mengganti sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial
Menambahkan lembaga negara baru tanpa amandemen
Pilih pernyataan yang benar tentang kedudukan Pancasila setelah Pembukaan UUD 1945 tidak diubah.
Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tetap tidak berubah
Pancasila hanya berlaku di tingkat daerah
Pancasila diganti dengan tujuan negara baru
Manakah dari berikut ini yang termasuk kesepakatan dasar MPR terkait perubahan UUD NRI Tahun 1945?
Mengubah Pembukaan UUD agar lebih ringkas
Tetap mempertahankan NKRI
Menghapus sistem pemerintahan presidensial
Menunda seluruh perubahan hingga 2045
Apa makna “penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh)” dalam kesepakatan MPR?
Penjelasan dihapus tanpa pengganti
Hal-hal normatif dipindah ke pasal-pasal agar memiliki kekuatan normatif yang jelas
Penjelasan menjadi lampiran yang tidak mengikat
Penjelasan hanya dibacakan saat sidang MPR
Perubahan UUD dilakukan dengan cara addendum. Apa implikasi utama dari cara ini?
Membuat konstitusi baru dan menghapus yang lama
Menambahkan perubahan sebagai lampiran resmi tanpa mengubah naskah asli Pembukaan
Mengganti semua pasal sekaligus
Menghapus lembaga negara yang lama
Jika Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diubah, konsekuensi yang disebutkan dalam materi adalah...
Tidak ada dampak terhadap negara
Kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang, menyerupai pembubaran NKRI
Hanya mempengaruhi peraturan daerah
Menguatkan posisi lembaga negara
Pilihan berikut yang paling mencerminkan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal adalah...
Mengabaikan musyawarah warga karena keputusan sudah ada di pusat
Berpartisipasi dalam siskamling sebagai wujud bela negara dan menjaga ketertiban
Melanggar aturan RT/RW agar hak pribadi lebih bebas
Menolak gotong royong karena bukan kewajiban hukum
Mengapa MPR menegaskan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial dalam kesepakatan perubahan UUD 1945? Pilih alasan yang paling sejalan dengan materi.
Agar kekuasaan legislatif menjadi dominan atas eksekutif
Untuk konsisten dengan cita-cita dalam Pembukaan UUD dan memperjelas bentuk serta fungsi lembaga negara
Karena sistem presidensial dianggap sementara
Supaya presiden dapat mengubah UUD secara sepihak
