WorksheetsBAB 1-4 BPK
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Tanggal lahir BPK adalah...
1 Januari 1947
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
20 Mei 1948
Sejak masa reformasi 1998, terdapat sejumlah amandemen terhadap UUD 1945. Manakah pernyataan yang benar mengenai perubahan amanat tentang BPK dalam UUD 1945 setelah reformasi?
BPK memperoleh penguatan peran dan kewenangan dalam mengelola keuangan negara
BPK dihapuskan dari UUD 1945 setelah reformasi.
BPK hanya berwenang mengawasi keuangan daerah, bukan negara.
Tidak ada perubahan amanat mengenai BPK dalam UUD 1945 setelah reformasi.
Menurut amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001, apa posisi BPK?
BPK adalah badan yang bebas dan independen.
BPK adalah bagian dari cabang eksekutif.
BPK berada di bawah pengawasan Presiden.
BPK adalah bawahan Kementerian Keuangan.
Apa kalimat lengkap dari Pasal 23E paragraf 1 mengenai BPK seperti yang dinyatakan dalam kutipan?
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, sebuah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan independen didirikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab untuk membuat kebijakan keuangan bagi pemerintah.
Pasal 23E paragraf 1 menyatakan bahwa BPK mengawasi semua proyek pemerintah.
BPK didirikan untuk mengelola anggaran dan pengeluaran negara.
Apa perubahan penting dalam amandemen mengenai tanggung jawab BPK?
Hanya bertanggung jawab atas keuangan negara
Bertanggung jawab atas keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara
Bertanggung jawab atas keuangan pribadi
Bertanggung jawab atas keuangan pemerintah daerah
Apa dasar operasional BPK dalam melaksanakan tugasnya?
Undang-Undang No. 17/2003, Undang-Undang No. 15/2004, Undang-Undang No. 1/2004, dan Undang-Undang No. 15/2006.
Undang-Undang No. 20/2003, Undang-Undang No. 12/2012, Undang-Undang No. 23/2014, dan Undang-Undang No. 5/2014.
Undang-Undang No. 22/1999, Undang-Undang No. 32/2004, Undang-Undang No. 33/2004, dan Undang-Undang No. 25/1999.
Undang-Undang No. 8/1981, Undang-Undang No. 2/2002, Undang-Undang No. 16/2004, dan Undang-Undang No. 48/2009.
Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, apa posisi BPK sebagai sebuah institusi?
BPK harus menjadi lembaga audit yang bebas, mandiri, dan profesional.
BPK adalah badan subordinat di bawah Kementerian Keuangan.
BPK adalah bagian dari cabang eksekutif pemerintah.
BPK adalah firma audit swasta yang diatur oleh pemerintah.
Apa salah satu tugas utama BPK?
Untuk mengaudit pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Untuk membuat undang-undang baru untuk keuangan negara.
Untuk mengelola anggaran nasional secara langsung.
Untuk mengawasi kegiatan semua kementerian pemerintah.
Pesan apa yang disampaikan kartun tentang dampak amandemen UUD45 Pasal 23E terhadap BPK?
Amandemen UUD45 Pasal 23E memperkuat peran dan independensi BPK.
Amandemen UUD45 Pasal 23E mengurangi kewenangan BPK.
Amandemen UUD45 Pasal 23E tidak berpengaruh pada BPK.
Amandemen UUD45 Pasal 23E membubarkan BPK.
Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas pelayanan publik pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga termasuk dalam cakupan (a) Negara
Pengelolaan keuangan negara mengacu pada:
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan negara
pengelolaan dana perusahaan swasta
regulasi kebijakan perdagangan internasional
pengawasan lembaga pendidikan
Dasar hukum lengkap BPK adalah:
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 saja
Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2005 saja
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 saja
Isi kekosongan: Amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bab VIII A, Pasal 23E, 23F, dan 23G, adalah salah satu dasar hukum dari _______.
BPK
MA
KPK
DPR
Isi kekosongan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah salah satu dasar hukum dari _______.
BPK
KPK
MA
DPR
Isi titik-titik berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah salah satu dasar hukum dari _______.
BPK
KPK
MA
DPR
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, apa yang diperiksa terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara?
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pertahanan dan Keamanan Negara
Kurikulum Pendidikan Nasional
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah perbaikan dari undang-undang sebelumnya yang mana?
UU Nomor 5 Tahun 1973
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 10 Tahun 2000
UU Nomor 20 Tahun 2001
Hubungan BPK dengan Presiden adalah...
BPK merupakan lembaga yang independen dari Presiden
BPK berada di bawah Presiden
BPK bertanggung jawab langsung kepada Presiden
BPK adalah bagian dari kabinet Presiden
BPK harus berdiri sejajar dengan Presiden karena:
BPK merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki fungsi pengawasan keuangan negara.
BPK adalah bagian dari eksekutif yang dipimpin Presiden.
BPK hanya bertugas membantu Presiden dalam membuat kebijakan.
BPK berada di bawah wewenang langsung Presiden.
Menurut teks, apa hubungan antara BPK dan pemerintah?
BPK berada di atas pemerintah
BPK berada di bawah pemerintah
BPK setara dengan pemerintah (tidak ada hubungan atasan-bawahan)
BPK adalah bagian dari pemerintah
Isi kekosongan: Menurut bacaan, BPK bukanlah badan yang berdiri ______ pemerintah. Tidak ada hubungan atasan-bawahan dengan pemerintah.
di atas
di belakang
di dalam
di bawah
Bagaimana hubungan antara BPK dan Lembaga Negara lainnya?
Posisi BPK dengan Lembaga Negara lainnya setara dengan Presiden dan juga dengan DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
BPK berada di bawah pengawasan langsung Presiden dan hanya melapor kepada cabang eksekutif.
BPK adalah lembaga bawahan Mahkamah Agung dan mengikuti arahan darinya.
BPK beroperasi secara independen tetapi berada di peringkat lebih rendah daripada DPR dan MPR dalam hierarki negara.
Prinsip independensi dan kebebasan penting bagi BPK karena:
ini memastikan hasil audit yang tidak bias dan objektif.
ini memungkinkan BPK untuk membuat undang-undang.
ini memberi BPK kekuasaan tak terbatas atas pemerintah.
ini memungkinkan BPK untuk mengumpulkan pajak.
Salah satu contoh pengendalian terhadap BPK yang dilakukan pemerintah di masa lalu adalah:
BPK tidak memiliki leluasaan memeriksa instansi pemerintah
BPK diberikan kebebasan penuh dalam audit
BPK hanya mengaudit sektor swasta
BPK tidak memiliki kewenangan mengaudit keuangan negara
Selama periode Orde Lama, siapa yang memegang otoritas tertinggi atas pemeriksaan dan penyelidikan keuangan negara menurut Undang-Undang No. 17 tahun 1965?
Presiden
Mentri Keuangan
Ketua BPK
Wakil Ketua BPK
Selama periode Orde Baru, BPK tidak dapat secara bebas memeriksa semua lembaga pemerintah. Audit keuangan lembaga seperti ________, BUMN, dan Bank Indonesia terbatas.
Pertamina
Telkom Indonesia
Garuda Indonesia
PLN
Beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh BPK dalam melaksanakan tugasnya adalah:
Sumber daya dan wewenang yang terbatas
Pendanaan yang berlebihan
Akses tidak terbatas ke semua informasi
Tidak ada batasan hukum
Laporan yang dihasilkan oleh BPK harus disetujui oleh _______ sebelum diserahkan kepada DPR.
Sekretariat Negara
Kementerian Keuangan
Mahkamah Agung
Kementerian Dalam Negeri
Apa salah satu efek negatif dari BPK yang tidak efektif?
Ini membiarkan adanya korup dan meneruskan kerusakan serta pembusukan kepada generasi mendatang.
Ini meningkatkan pendapatan ekspor negara secara signifikan.
Ini mengarah pada kemajuan teknologi yang segera.
Ini meningkatkan kualitas layanan publik.
Setelah rezim Orde Baru, apa yang diinginkan era berikutnya mengenai BPK?
Reformasi yang menekankan independensi BPK.
Pembubaran peran audit BPK.
Pengurangan wewenang BPK.
Integrasi BPK ke dalam cabang eksekutif.
Keuangan dan tanggung jawab negara harus diaudit karena:
ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
ini meningkatkan pengeluaran pemerintah tanpa pengawasan.
ini memungkinkan keputusan keuangan yang tidak terkontrol oleh pejabat.
ini menghilangkan kebutuhan untuk pelaporan keuangan.
Peran BPK dalam mengelola keuangan negara adalah:
mengaudit dan memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara
mengumpulkan pajak dari warga negara
merumuskan kebijakan keuangan negara
mengelola anggaran negara secara langsung
Apa peran dan upaya BPK dalam pencegahan korupsi?
BPK akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
BPK memberikan pelatihan anti-korupsi kepada seluruh pegawai negeri.
BPK mengatur kebijakan pajak nasional.
BPK menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi.
Keinginan BPK untuj mencegah kebocoran anggaran melalui peer review oleh BPK oleh negara lain yang masuk dalam organisasi pemeriksa keuangan dunia
INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions)
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
WHO (World Health Organization)
WTO (World Trade Organization)
Apa arti dari independensi BPK dalam penganggaran?
Anggaran BPK direncanakan oleh lembaga lain
Anggaran BPK direncanakan oleh BPK sendiri dan disampaikan langsung ke DPR
BPK tidak memiliki anggaran
Anggaran BPK ditentukan oleh presiden
