Peraturan yang dikeluarkan sebagai landasan hukum berdirinya partai-partai politik di Indonesia adalah Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945.

Peraturan yang dikeluarkan sebagai landasan hukum penyerahan kekuasaan legislatif kepada KNIP adalah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

Periode pemberlakuan Konstitusi RIS di Indonesia dimulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Periode pemberlakuan Konstitusi UUDS dimulai pada tanggal 17 agustus 1950 sampai dengan 5 juli 1959.

Badan yang diberi tugas untuk menyusun konstitusi yang baru pada masa pemberlakuan UUDS adalah Dewan Konstituante.

Dewan kostituante melakukan 3 kali pemungutan suara untuk memutuskan kembali ke UUD 1945, yaitu pada tanggal 30 Mei 1945, 1 Juni dan 2 Juni 1945.

Pada masa pemberlakuan UUDS di Indonesia terjadi sebanyak tujuh kali pergantian kabinet. Hal ini dikarenakan banyaknya partai politik yang muncul, sehingga menyebabkan sulitnya menyatukan berbagai kepentingan.

Ururtan dari pergantian kabinet pada masa UUDS adalah (1)Kabinet Natsir, (2)Sukiman, (3)Wilopo, (4)Ali Sastroamidjojo 1, (5)Ali Sastroamidjojo 2, (6)Burhanudin Harahap, (7)Djuanda.

Salah satu alasan dari amandemen terhadap UUD 1945 adalah tidak adanya checks and balances antar institusi ketatanegaraan, terutama MPR.

Salah satu contoh dari hak prerogatif presiden adalah membuat undang-undang.

Suprastruktur politik adalah kelompok yang berada di luar lembaga negara, tetapi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Contoh dari suprastruktur politik adalah partai politik, media massa dan organisasi masyarakat.

Dwi fungsi ABRI yaitu ABRI berfungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta ikut serta dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Penghapusan dwifungsi ABRI bukan merupakan salah satu poin tuntutan dari reformasi yang didesak oleh mahasiswa dan para pemuda.

Desentralisasi adalah kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Salah satu dampak dari adanya amandemen adalah perubahan dari negara yang awalnya kedaulatan dilakukan menurut undang-undang, berubah menjadi kedaulatan berada pada MPR.

Rule of law menjadi panglima tertinggi, yaitu kita harus tunduk terhadap hukum dasar yaitu undang-undang sesuai dengan amanat dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945,

Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah MPR.

Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, usul perubahan pasal UUD dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 jumlah MPR.

Amandemen pertama UUD 1945laksanakan pada tanggal 14 - 20 oktober 1999.

Amandemen ketiga UUD 1945laksanakan pada tanggal 7 - 18 agustus 2001

Salah satu yang menjadi latar belakang dari amandemen pertama terhadap UUD 1945 adalah kekuasaan yang terpusat pada presiden menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM.

Salah satu yang menjadi latar belakang dari amandemen kedua

Salah satu yang menjadi latar belakang dari amandemen kedua budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit.

Pasal yang dirubah dalam amandemen ke tiga adalah pasal 1, 3 dan 6.

Pasal yang dirubah dalam amandemen ke empat adalah pasal 19, 20 dan 26.

Salah satu dasar hukum dari adanya kebebasan berpendapat di Indonesia adalah pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.

Salah satu contoh penerapan dari perilaku demokrasi di lingkungan masyarakat adalah memberikan kritik dan saran yang membangun kehidupan bernengara.

Salah satu contoh penerapan dari perilaku demokrasi di lingkungan masyarakat adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demokrasi merupakan pencerminan pancasila dari sila yang ke empat.

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Dewan konstituante.

Salah satu contoh dari amandemen terhadap UUD adalah pasal 7 UUD 1945 yang setelah diamandemen berbunyi : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

Badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD menurut pasal 3 UUD 1945 adalah MPR.

Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Hal ini dikarenakan sebelum era reformasi terjadi dominasi kekuasaan Presiden yang mengarah pada otoriter.

Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dengan tegas melarang untuk dilakukannnya perubahan terhadap bentuk negara kesatuan.

Dengan berlakunya UUD RIS di Indonesia tidak serta merta mencabut UUD 1945. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya satu daerah yang masih menggunakan UUD 1945 yaitu Jakarta.

Bangsa Indonesia sbenarnya telah terbiasa menggunakan demokrasi langsung sejak dulu kala. Contohnya adalah pe,ilihan kepala desa.

Unsur utama dari demokrasi di Indonesia berdasarkan pancasila adalah prinsip musyawarah mufakat.

Salah satu dampak adari adanya amandemen UUD 1945 adalah presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat.