Penaklukan

Pembelian

Pemberian

Penyewaan

cara suatu negara memperoleh dan mempertahankan wilayahnya

cara negara mengatur penduduknya

cara negara mengelola sumber daya alam

cara negara membentuk pemerintahan

Penaklukan, pembelian, pemberian, dan penemuan wilayah baru.

Hanya melalui penaklukan saja.

Hanya melalui pembelian wilayah saja.

Hanya melalui pemberian wilayah dari negara lain.

Pengakuan internasional dan tidak menggunakan kekerasan

Penaklukan secara militer

Pencaplokan sepihak tanpa persetujuan

Pemberian wilayah oleh negara kuat

Belanda memperoleh wilayah Indonesia melalui penjajahan.

Indonesia memperoleh wilayah dari Malaysia melalui pembelian.

Singapura memperoleh wilayah dari Thailand melalui pertukaran.

Jepang memperoleh wilayah dari Korea melalui perjanjian damai.

hukum

alam

politik

ekonomi

klasik

kontemporer

tradisional

revolusioner

historis

teknis

teoritis

fungsional

Occupation

Operation

Obligation

Occasion

Annexation

Donation

Separation

Celebration

Cession

Session

Decision

Possession

Accretion

Erosion

Fusion

Evaporation

Resep

Obat

Diagnosis

Pemeriksaan

Adjudikasi/Arbitrase

Mediasi/Negosiasi

Litigasi/Mediasi

Konsiliasi/Mediasi

Landasan hukum/norma yang melegitimasi penguasaan wilayah

Letak geografis wilayah tersebut

Jumlah penduduk di wilayah tersebut

Kekayaan alam yang dimiliki wilayah tersebut

True

False

self-determination

ekspansi

kolonialisasi

proteksi

Uti Possidetis Juris

Terra Nullius

Hak Intervensi

Pacta Sunt Servanda

Efektivitas

Kontiguitas

Uti Possidetis

Accretion

hak rakyat menentukan nasib

hak pemerintah menentukan batas wilayah

hak negara lain mengatur wilayah

hak militer menguasai daerah

Mekanisme konkret memperoleh wilayah

Proses kehilangan wilayah

Cara mempertahankan wilayah

Upaya membagi wilayah

Norma yang memberi legitimasi

Aturan tentang perdagangan internasional

Sistem pemerintahan demokratis

Proses pemilihan umum

Uti possidetis, efektivitas, self-determination

Okupasi, cessie, preskripsi, adjudikasi

Normatif, berbasis prinsip hukum

Batas Afrika pasca kolonial

Penaklukan, perjanjian, pembelian, dan pewarisan

Hanya melalui referendum rakyat

Hanya melalui penunjukan PBB

Hanya melalui migrasi penduduk

Okupasi adalah perolehan kedaulatan atas suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun pada saat diklaim. Wilayah semacam ini disebut terra nullius (tanah tak bertuan).

Okupasi adalah penyerahan wilayah secara sukarela dari satu negara ke negara lain melalui perjanjian damai.

Okupasi adalah penguasaan wilayah melalui peperangan dan aneksasi secara paksa.

Okupasi adalah pembagian wilayah berdasarkan keputusan organisasi internasional tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

1. Penemuan (Discovery) 2. Penguasaan Efektif (Effective Control / Effectivités)

1. Pengakuan Internasional 2. Perjanjian Damai

1. Penetapan Batas Wilayah 2. Pengakuan oleh PBB

1. Deklarasi Kemerdekaan 2. Pengakuan Negara Asing

Membangun administrasi pemerintahan, menegakkan hukum, memungut pajak, membangun infrastruktur, mendaftarkan kelahiran dan kematian.

Mengadakan pertunjukan seni budaya secara rutin di wilayah tersebut.

Membebaskan seluruh warga dari kewajiban membayar pajak dan hukum.

Menyerahkan seluruh urusan wilayah kepada negara lain tanpa pengawasan.

Karena Belanda telah secara terus-menerus dan damai menjalankan kedaulatan di sana selama berabad-abad, sehingga penguasaan efektif diakui, bukan sekadar penemuan.

Karena Amerika Serikat membeli pulau tersebut dari Spanyol.

Karena pulau tersebut ditemukan pertama kali oleh Amerika Serikat.

Karena Belanda mendapatkan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum Amerika Serikat.

Preskripsi adalah perolehan wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain, namun negara tersebut tidak lagi menjalankannya dan membiarkan negara lain menguasainya secara damai dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa adanya protes.

Preskripsi adalah proses penyerahan wilayah secara sukarela dari satu negara ke negara lain melalui perjanjian tertulis.

Preskripsi adalah penguasaan wilayah melalui kekuatan militer tanpa adanya pengakuan dari negara lain.

Preskripsi adalah pembagian wilayah berdasarkan keputusan organisasi internasional tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

paksaan

izin

persetujuan

perjanjian

Penguasaan dilakukan secara paksa

Penguasaan bersifat publik (terbuka, tidak sembunyi-sembunyi)

Penguasaan berlangsung dalam waktu singkat

Ada protes dari negara pemilik asli

Benar

Salah

Karena sulit untuk membuktikan tidak adanya protes dari pemilik kedaulatan yang sah.

Karena selalu melibatkan kekerasan dalam prosesnya.

Karena metode ini hanya berlaku untuk wilayah laut saja.

Karena preskripsi tidak diakui dalam hukum internasional.

Akresi adalah perolehan wilayah baru melalui proses alamiah, yaitu penambahan daratan baru pada wilayah yang sudah ada.

Akresi adalah perolehan wilayah melalui penaklukan militer terhadap negara lain.

Akresi adalah perolehan wilayah melalui pembelian dari negara lain.

Akresi adalah perolehan wilayah melalui perjanjian damai antara dua negara.

Terbentuknya delta di muara sungai

Perubahan aliran sungai yang menambah daratan

Munculnya pulau baru akibat aktivitas vulkanik

Semua jawaban benar

Benar

Salah

Pengendapan material yang dibawa sungai di muara atau tikungan sungai.

Pengikisan tanah secara terus-menerus oleh air sungai.

Peningkatan volume air sungai saat musim hujan.

Pencemaran air sungai oleh limbah industri.

Aneksasi adalah perolehan wilayah secara paksa melalui perang, di mana negara pemenang perang kemudian secara formal menyatakan wilayah yang ditaklukkan sebagai bagian dari kedaulatannya.

Aneksasi adalah perjanjian damai antara dua negara untuk berbagi wilayah secara sukarela.

Aneksasi adalah pembentukan aliansi ekonomi antara dua negara tanpa perubahan wilayah.

Aneksasi adalah pertukaran wilayah secara sukarela antara dua negara tanpa adanya konflik.

Sah

Tidak Sah

Diperbolehkan dengan syarat

Tidak diatur

Pasal 1 Ayat (1)

Pasal 2 Ayat (4)

Pasal 3 Ayat (2)

Pasal 4 Ayat (2)

ex injuria jus non oritur

lex talionis

stare decisis

actus reus

Invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990.

Perjanjian damai antara Norwegia dan Swedia pada tahun 1905.

Kerjasama ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan.

Aliansi militer antara Kanada dan Meksiko.

Sesi adalah pengalihan kedaulatan atas suatu wilayah dari satu negara ke negara lain melalui sebuah perjanjian (traktat).

Sesi adalah penyerahan wilayah secara sukarela tanpa adanya perjanjian tertulis.

Sesi adalah penguasaan wilayah melalui penaklukan militer.

Sesi adalah pertukaran wilayah berdasarkan keputusan sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pembelian Alaska oleh AS dari Kekaisaran Rusia (1867) atau Louisiana Purchase oleh AS dari Prancis (1803).

Penjajahan Inggris atas India pada abad ke-18.

Penaklukan Mesir oleh Kekaisaran Romawi.

Perebutan wilayah Alsace-Lorraine oleh Jerman dari Prancis.

Jual Beli

Tukar-Menukar Wilayah

Pemberian atau Hadiah

Sebagai Hasil Perjanjian Damai

Tidak seorang pun dapat memberikan apa yang tidak dimilikinya.

Setiap orang berhak atas semua yang dimilikinya.

Seseorang dapat memberikan apa saja meskipun tidak dimilikinya.

Hak milik dapat dialihkan tanpa syarat.

Jual Beli

Tukar-Menukar Wilayah

Sebagai Hasil Perjanjian Damai

Pemberian atau Hadiah

Jual Beli

Tukar-Menukar Wilayah

Sebagai Hasil Perjanjian Damai

Pemberian atau Hadiah

A. Penentuan wilayah melalui perang

B. Penentuan wilayah melalui putusan badan peradilan internasional

C. Penentuan wilayah melalui perjanjian bilateral

D. Penentuan wilayah melalui referendum

Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ)

Mahkamah Konstitusi Eropa (European Constitutional Court)

Pengadilan Hak Asasi Manusia Asia (Asian Human Rights Court)

Pengadilan Arbitrase Internasional (International Arbitration Court)

mahkamah

parlemen

kabinet

dewan

Indonesia

Malaysia

Inggris

Belanda

Prinsip fundamental dalam hukum internasional modern yang menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri.

Prinsip yang menyatakan bahwa negara-negara harus tunduk pada keputusan organisasi internasional tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional mereka.

Prinsip yang menegaskan bahwa hanya negara-negara besar yang berhak menentukan nasib bangsa-bangsa kecil.

Prinsip yang menyatakan bahwa semua bangsa harus mengikuti sistem politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh negara-negara maju.

Dekolonisasi

Invasi

Pemisahan Diri (Separation/Secession)

Aneksasi

Indonesia, Timor-Leste

Amerika Serikat, Kanada

Jepang, Korea Selatan

Australia, Selandia Baru

Benar

Salah

Diakui, jarang terjadi.

Tidak diakui, sering terjadi.

Bersifat sementara, selalu diperdebatkan.

Bergantung pada perjanjian internasional.

Penyerahan wilayah lewat perjanjian

Bertambahnya wilayah karena proses alam

Penguasaan terra nullius (wilayah tak bertuan)

Pengambialihan sepihak, biasanya militer

Penyerahan wilayah lewat perjanjian.

Penggabungan dua negara menjadi satu.

Pemisahan wilayah secara sepihak.

Penyerahan kekuasaan melalui referendum.

Umumnya ilegal (Piagam PBB).

Selalu diperbolehkan tanpa syarat.

Diperbolehkan jika disetujui oleh negara yang dianeksasi.

Tidak diatur dalam Piagam PBB.

Diakui bila ada effective control.

Tidak diakui dalam hukum internasional.

Hanya berlaku untuk negara berkembang.

Berlaku tanpa syarat apapun.

Tidak sah pasca 1945.

Sah tanpa syarat.

Diperbolehkan dengan persetujuan PBB.

Sah jika disetujui oleh negara yang ditaklukkan.

negosiasi dan arbitrase internasional

penggunaan kekuatan militer secara sepihak

penolakan terhadap hukum internasional

pengabaian hak negara lain

Benar

Salah

Tidak selalu

Tidak diketahui

Adanya keinginan kelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari negara induk

Negara selalu mendukung pemisahan wilayah

Hak menentukan nasib sendiri tidak diakui secara internasional

Integritas teritorial tidak penting dalam hukum internasional

Hukum internasional membatasi pengakuan wilayah baru di laut lepas

Setiap negara bebas mengklaim pulau buatan di laut lepas

Pulau buatan otomatis menjadi wilayah negara pembuatnya

Tidak ada aturan hukum internasional terkait pulau buatan

Seperti yang Anda miliki (berdasarkan hukum), Anda akan tetap memilikinya.

Setiap negara bebas menentukan batas wilayahnya sendiri.

Semua perjanjian internasional harus ditulis dalam bahasa Latin.

Negara-negara harus menyerahkan wilayah yang dipersengketakan kepada PBB.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara yang baru merdeka (terutama dari dekolonisasi) akan mewarisi perbatasan administratif yang ditetapkan oleh bekas penguasa kolonial pada saat kemerdekaan.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara harus membentuk perbatasan baru berdasarkan kesepakatan bersama setelah kemerdekaan.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara yang baru merdeka harus mengadopsi sistem pemerintahan bekas penjajah.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara yang baru merdeka harus menghapus semua perbatasan administratif yang ada sebelum kemerdekaan.

Untuk mencegah terjadinya perang perbatasan yang dahsyat pasca-kemerdekaan dengan "membekukan" batas-batas yang ada, meskipun batas tersebut mungkin tidak ideal.

Untuk memperluas wilayah negara setelah kemerdekaan.

Untuk menghapus semua batas negara yang ada sebelum kemerdekaan.

Untuk menetapkan batas negara berdasarkan kesepakatan baru setelah kemerdekaan.

Berawal di Amerika Latin pada abad ke-19, kemudian diadopsi secara luas di Afrika.

Di Eropa pada abad ke-17, kemudian menyebar ke Asia.

Di Timur Tengah pada awal abad ke-20, lalu diterapkan di Amerika Utara.

Di Asia Tenggara pada abad ke-18, kemudian diadopsi di Australia.

A. Territorial Sovereignty

B. Uti Possidetis Juris

C. Effectivités

D. Non-Acquisition by Force

Sipadan-Ligitan (2002)

Pulau Batu Puteh (2008)

Kasus Timor Timur (1999)

Kasus Laut China Selatan (2016)

Larangan perolehan lewat agresi

Kebebasan berpendapat tanpa batas

Hak atas kekayaan intelektual

Kewajiban membayar pajak