wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PENDIDIKAN PANCASILA

Total questions: 35

Worksheet time: 53mins

Name
Class
Date
1.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan atas asas ….

a)
legalitas
b)

Diskresi

c)

Profesionalitas

d)

Yuridiksi

e)
transparansi
2.

Berikut yang termasuk sifat peraturan perundang-undangan adalah ….

a)

Tertulis dan mengikat secara umum

b)
Bersifat opsional dan spesifik.
c)

Tertulis dan dapat ditetapkan oleh siapapun

d)

Tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak berwenang.

e)

Tidak mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.

3.

Apakah tujuan utama dari pembuatan peraturan perundang-undangan?

a)

Mempercepat proses hukum

b)

Menjamin hak asasi manusia

c)

Menjaga ketertiban dan keadilan

d)

Meningkatkan pendapatan negara

e)

Memfasilitasi investasi asing

4.

Siapa yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia?

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Partai politik

e)

Organisasi masyarakat

5.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat disebut ….

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Undang-Undang

d)

Instruksi Menteri

e)

Keputusan Presiden

6.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus?

a)

Peraturan yang bersifat sementara

b)

Peraturan yang tidak mengikat

c)

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

d)

Peraturan yang berlaku secara umum

e)

Peraturan yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu

7.

Siapa yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang di Indonesia?

a)

Organisasi masyarakat

b)

Hanya anggota legislatif

c)

Siapa saja yang memiliki inisiatif

d)

Presiden dan anggota legislatif

e)

Partai politik saja

8.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif disebut ….

a)

Peraturan Daerah

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Keputusan Presiden

e)

Instruksi Menteri

9.

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh ….

a)
Menteri Hukum dan HAM
b)
Gubernur Provinsi
c)
Presiden Republik Indonesia
d)
Dewan Perwakilan Rakyat
e)
Mahkamah Agung
10.

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 melewati proses yang panjang. Proses perumusan UUD untuk Negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia mereka oleh ….

a)
DPR
b)
MPR
c)

Panitia Sembilan

d)
BPUPKI
e)

Soekarno dan hatta

11.

Sebuah produk legislasi yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis adalah ….

a)

Perpres

b)
Undang-Undang
c)

Ketetapan MPR

d)

UUD NRI Tahun 1945

e)

Peraturan Pemerintah

12.

Apabila suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh ….

a)
Mahkamah Konstitusi (MK)
b)
Kementerian Hukum dan HAM
c)
Komisi Yudisial (KY)
d)
Mahkamah Agung (MA)
e)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
13.

Pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang tepat antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang (UU) adalah ….

a)

UU adalah penjelasan terperinci atas UUD NRI Tahun 1945

b)

UU tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

c)
Undang-Undang dapat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
d)
UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur tentang Undang-Undang.
e)

UU dapat mengatur tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945

14.

Aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara disebut asas ….

a)
asas pengaturan hukum
b)
asas legislasi negara
c)

asas formal

d)
asas peraturan pemerintahan
e)

asas Tujuan

15.

Sebagai salah satu badan legislatif, DPD memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) terkait hal tertentu. Berikut yang tidak termasuk hal yang dapat diajukan DPD adalah ….

a)
Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional
b)
Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Ekonomi
c)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
d)
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan
e)
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat
16.

Jaya ditahan karena merusak fasilitas umum. Tindakan Jaya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan ….

a)
lingkungan industri
b)
lingkungan pendidikan
c)
lingkungan sosial
d)

lingkungan umum/Masyarakat

e)
lingkungan pribadi
17.

Tindakan berikut yang merupakan sikap mematuhi peraturan di lingkungan sekolah adalah....

a)

Hendra membantu Andre saat ulangan harian

b)

Aldo tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru

c)

Angreyni memakai seragam sesuai ketentuan sekolah

d)

Jihan tidak mengikuti upacara bendera karena terlambat

e)

Zaki tidak melaksanakan piket kelas karena ingin cepat pulang

18.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Sikap berikut yang tidak mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah ….

a)

Mematuhi peraturan lalu lintas

b)

Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku

c)

Bersikap apatis terhadap tugas dan kewajiban yang diatur oleh peraturan yang ada

d)

Mendukung setiap Upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan

e)

Melapor ke pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan

19.

Taat dan tepat waktu membayar pajak, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi merupakan perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan ….

a)
perusahaan
b)

Negara

c)
individu
d)

keluarga

e)

sekolah

20.

Imam adalah orang yang sangat supel dan baik hati. Keberadaannya membuat suasana rumah selalu ceria. Ia juga sangat sopan dan patuh nasihat orang tuanya. Hal yang menunjukkan perilaku Imam sesuai dengan peraturan di lingkungan rumah adalah ….

a)

suka membuat keributan di rumah.

b)

tidak peduli dengan nasihat orang tua.

c)

sopan dan patuh pada nasihat orang tua.

d)

sangat sopan

e)

sangat supel

21.

Peraturan perundang-undangan merupakan eleman penting dalam negara hukum untuk mencapai ….

a)

Tujuan nasional

b)

Keselarasan sosial

c)

Kehidupan yang aman dan damai

d)

Kesejahteraan masyarakat

e)

Kehidupan masyarakat yang aman dan Sejahtera

22.

Jika materi pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, cara yang ditempuh adalah ….

a)

Melakukan judicial review

b)

Mencabut materi tersebut

c)

Mengubah materi tersebut

d)

Menghapus materi tersebut

e)

Mengganti materi tersebut

23.

Kevin merupakan salah satu warga Desa Setia. Sebagai salah satu warga yang baik, Kevin mengikuti musyawarah pembuatan peraturan di lingkungannya. Salah satu hasilnya adalah pembayaran iuran keamanan setiap bulan sebesar Rp 10.000. oleh karena ditetapkan melalui musyawarah, Kevin dengan sadar membayar iuran tersebut. Perilaku Kevin merupakan salah satu perilaku patuh terhadap peraturan di lingkungan ….

a)
lingkungan kota
b)
lingkungan sekolah
c)
lingkungan perusahaan
d)

lingkungan negara

e)
lingkungan masyarakat
24.

Sebagai warga Negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Contoh perilaku patuh terhadap perundang-undangan di lingkungan negara adalah ….

a)

Tidak berbuat onar

b)

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab

c)

Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai peraturan yang berlaku

d)

Tidak peduli dengan aturan yang berlaku di Masyarakat

e)

Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat

25.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada hal-hal yang wajib dilindungi oleh negara Indonesia sebagai konsekuensi atas status sebagai negara hukum. Berikut yang tidak termasuk hal yang wajib dipenuhi dan dilindungi Indonesia sebagai negara hukum adalah ….

a)

Kesetaraan di hadapan hukum.

b)

Kesejahteraan sosial.

c)

Hak Asasi Manusia.

d)

Asas legalitas.

e)

Peradilan yang bebas.

26.

Dalam konteks hukum, apa yang dimaksud dengan asas legalitas?

a)

Hukum hanya berlaku untuk warga negara tertentu.

b)

Hukum tidak perlu diikuti jika tidak ada sanksi.

c)

Hukum dapat diterapkan secara sewenang-wenang.

d)

Hukum dapat diubah sesuai kebutuhan masyarakat.

e)

Setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

27.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum?

a)

Peraturan yang tidak mengikat secara hukum.

b)

Peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu.

c)

Peraturan yang mengatur hal-hal spesifik.

d)

Peraturan yang ditetapkan oleh individu.

e)

Peraturan yang berlaku untuk seluruh masyarakat.

28.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional?

a)

Peraturan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.

b)

Peraturan yang mengatur hal-hal spesifik di tingkat lokal.

c)

Peraturan yang ditetapkan oleh individu.

d)

Peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu.

e)

Peraturan yang tidak mengikat secara hukum.

29.

Siapa yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Komisi Yudisial

c)

Presiden Republik Indonesia

d)

Semua lembaga negara

e)

Mahkamah Agung

30.

Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif disebut ….

a)

Keputusan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Instruksi Menteri

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Peraturan Daerah

31.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal?

a)

Peraturan yang ditetapkan oleh individu.

b)

Peraturan yang tidak mengikat secara hukum.

c)

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

d)

Peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu.

e)

Peraturan yang berlaku di seluruh negara.

32.

Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dan memiliki kekuatan hukum disebut ….

a)

Instruksi Menteri

b)

Keputusan Presiden

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Peraturan Daerah

33.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat sementara?

a)

Peraturan yang berlaku selamanya

b)

Peraturan yang hanya berlaku untuk waktu tertentu

c)

Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif

d)

Peraturan yang tidak memiliki kekuatan hukum

e)

Peraturan yang berlaku di seluruh negara

34.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah disebut ….

a)

Peraturan Daerah

b)

Keputusan Presiden

c)

Instruksi Menteri

d)

Undang-Undang

e)

Peraturan Pemerintah

35.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat internasional?

a)

Peraturan yang hanya berlaku di satu negara.

b)

Peraturan yang mengatur hubungan antar negara.

c)

Peraturan yang ditetapkan oleh individu.

d)

Peraturan yang berlaku di seluruh dunia.

e)

Peraturan yang tidak mengikat secara hukum.