NEW
Font size
WorksheetsAsesmen Formatif bab 2 Pendidikan Pancasila
Total questions: 40
Worksheet time: 54mins
Apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia...
Adanya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti yang mengandung diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau korupsi.
Melakukan pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi Pancasila dan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih menghargai, memahami, dan menjalankan Pancasila dan hukum.
Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan serta keinginan bangsa Indonesia
Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas fundamental bagi pembentukan hukum
Bahwa segala bentuk dan jenis peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila
Pancasila dikenal sebagai Ideologi terbuka. Maksud dari pernyataan tersebut adalah...
Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa
Pancasila mampu membuka diri terhadap perkembangan zaman
Pancasila Ideologi yang berasal dari negara lain
Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain
Pancasila memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya.
Individualisme merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi. Individualisme ini menekankan pada kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Menurut pendapat kalian, bagaimana pendekatan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, "Persatuan Indonesia," dapat digunakan untuk mengatasi tantangan individualisme yang semakin menguat...
Dengan menekankan pentingnya HAM sebagai hak individu yang harus dijaga dan diprioritaskan.
Dengan mendorong semua masyarakat Indonesia untuk hidup mandiri tanpa memikirkan kepentingan bersama.
Dengan memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
Dengan memperbolehkan kebebasan individu tanpa batas dalam menyuarakan pendapat di media sosial.
Dengan menganjurkan warga negara untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat tanpa mempertimbangkan dampak pada masyarakat
Radikalisme sering kali dikaitkan dengan cara-cara kekerasan untuk mengubah tatanan sosial dan politik di suatu negara. Dalam konteks ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mencegah perkembangan radikalisme di Indonesia?
Dengan menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum nasional yang harus dipatuhi semua warga negara.
Dengan mengajarkan pentingnya ketaatan mutlak pada satu agama tertentu.
Dengan memperbolehkan segala bentuk protes tanpa batasan, termasuk yang mengandung unsur kekerasan.
Dengan membuka dialog antar-umat beragama untuk membangun kesepahaman dan menghargai perbedaan
Dengan memfasilitasi setiap kelompok yang ingin menerapkan ideologi mereka tanpa mempertimbangkan
Salah satu ciri dari pelaksanaan demokrasi pada periode awal kemerdekaan UUD 1945 (1945-1949) adalah...
Pemilihan umum yang bebas
Terbentuknya MPR sebagai lembaga tertinggi
Adanya Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Pengesahan UUD oleh Konstituante
Demokrasi yang belum stabil karena Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan
Dalam masa UUD RIS (1949-1950), bentuk negara Indonesia adalah berbentuk negara serikat yang artinya...
Negara serikat (federal) adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara, yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat itu.
Negara yang tidak pernah dijajah sama sekali
Negara yang berada di antara benua asia dan afrika
Negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di dunia
Negara yang notabene bebas dari korupsi
Perhatikan Konstitusi di bawah ini :
1. UUD 1945
2. Konstitusi RIS
3. UUDS 1950
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5. UUD 1945 hasil amandemen
Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ditunjukan oleh nomor:
1, 2, 3 dan 5
1, 2, 3 dan 4
2, 3, 4 dan 5
1, 3, 4 dan 5
1, 3 dan 4
Alasan utama dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Adanya perubahan rezim pemerintahan
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi
Karena adanya tekanan dari masyarakat internasional
Agar konstitusi lebih singkat dan mudah dipahami
Untuk mengembalikan kekuasaan kepada MPR
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga seni tradisional.
Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, generasi muda sering kali lebih tertarik pada budaya populer dari luar negeri, seperti musik, film, dan fashion.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa budaya lokal akan terpinggirkan dan bahkan terlupakan. Beberapa pihak telah berupaya untuk melestarikan budaya lokal melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta media sosial. Menurut kalian,
bagaimana cara paling efektif untuk menjaga agar generasi muda tetap menghargai dan melestarikan budaya lokal di era globalisasi ini?
Mengintegrasikan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum sekolah
Melarang akses budaya luar negeri melalui internet dan media sosial
Mewajibkan anak muda untuk mengikuti kegiatan budaya tradisional
Mengembangkan produk budaya lokal yang dikemas secara modern dan menarik
Meningkatkan kontrol pemerintah terhadap masuknya budaya asing
Dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah...
Pengutamaan kepentingan individu di atas kepentingan umum
Transparansi dalam pengambilan keputusan
Menjaga kerahasiaan semua proses pemerintahan
Dominasi satu partai politik dalam pemilihan umum
Pengabaian terhadap kritik dan saran dari masyarakat
Dalam rangka memperkuat nilai-nilai Pancasila, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah...
Memfasilitasi kegiatan yang hanya berfokus pada budaya asing
Menetapkan Pancasila sebagai mata pelajaran pilihan
Mengurangi pendidikan kewarganegaraan di sekolah
Menutup akses informasi tentang Pancasila di media sosial
Meningkatkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat
Pada Pembukaan UDD 1945 termuat dasar atau falsafah negara, yaitu ….
Pancasila
Binneka Tunggal Ika
Persatuan dan kesatuan
Garuda Pancasila
Proklamasi
Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh ….
BPUPKI
BPKI
PPKI
BPPKI
Panitia sembilan
Pada pelaksanaan musyawarah, kesepakatan bersama dapat mencapai jika setiap peserta mengembangkan sikap …
Diskriminasi
Saling menghormati
Menghindari berpendapat
Peduli pada rapat pimpinan
Merasa pendapatnya yang benar
Kebebasan berpendapat bukanlah bebas tanpa aturan berpendapat. Terhadap fenomena munculnya berita hoax atau berita bohong di media sosial internet maka sikap yang dikembangkan oleh setiap orang sebagai bagian dari warga negara, yaitu …
Tidak tertarik membaca dan membiarkan saja
Merasa kasihan terhadap korban berita bohong
Menghindari penggunaan gawai secara berlebihan
Berhati-hati dalam membaca dan menyebarkannya
Mampu menyaring dan melalporkannya
Naskah tertulis dan merupakan peraturan tertinggi yang bersifat fundamental dalam suatu negara adalah ….
Undang-undang
Undang-undang Dasar
Peraturan pemerintah
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
UU No. 12 Tahun 2011 mengatur tentang ….
Komisi pemberantasan korupsi
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 terhadap peraturan lainnya
Pembentukan peraturan perundang-undangan
Upaya pemberantas korupsi
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Secara umum, konstitusi memuat beberapa hal berikut ini, kecuali ….
Hak asasi manusia
Perubahan konstitusi
Perekonomian nasional
Wilayah negara tetangga
Warga negara dan penduduk
UUD RIS mengubah bentuk negara Indonesia menjadi:
Negara Federal
Negara Liberal
Negara Kesatuan
Negara Republik
Negara Otoriter
UUDS 1950 mengatur bahwa Kepala Pemerintahan Indonesia adalah:
Presiden
Perdana Menteri
Ketua DPR
Ketua MPR
UUD 1945 hasil amandemen pasca Reformasi mengatur bahwa masa jabatan Presiden dibatasi sebanyak
2 kali
3 kali
2 kali dan bisa diperpanjang
3 kali dan bisa diperpanjang
Tidak terbatas
Indonesia adalah negara hukum, bukan termasuk negara yang berdasarkan penguasa, pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum termaktub didalam UUD 1945
Pasal 1 Ayat 3
Pasal 1 Ayat 2
Pasal 1 Ayat 1
Pasal 2 Ayat 1
Pasal 2 Ayat 2
Amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal....
10 Agustus 2002
11 Agustus 2002
12 Agustus 2002
9 November 2001
10 November 2001
