WorksheetsBank Soal UUD 1945
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Pasal 18 membahas tentang …
Kekuasaan kehakiman
Pemerintahan daerah dan pembagian wilayah
Lembaga kepresidenan
Pemilihan umum
Pemerintah daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas …
Sentralisasi
Komando
Otonomi
Keamanan nasional
Pembagian wilayah negara menurut Pasal 18 terdiri dari …
Provinsi, desa, dusun
Provinsi, kabupaten, kota
Kabupaten, kelurahan
Negara bagian
Kepala daerah dipilih secara …
Penunjukan presiden
Pemilu
Musyawarah desa
Keputusan DPR
Pemerintahan daerah memiliki hak untuk membuat …
Peraturan daerah
Peraturan presiden
Maklumat pemerintahan
Instruksi menteri
Pasal 18A mengatur hubungan pusat dan daerah dalam bidang …
Pertahanan
Pengadilan
Kewenangan dan keuangan
Bahasa
Pembagian kewenangan pusat dan daerah harus diatur dalam …
Keputusan presiden
Undang-undang
Surat edaran
Maklumat
Hubungan ekonomi pusat-daerah harus mencerminkan asas …
Persaingan bebas
Proporsional dan adil
Sentralisasi
Ketergantungan
Pengaturan hubungan pusat-daerah dilakukan untuk menjamin …
Dominasi pusat
Efisiensi pemerintahan
Konflik politik
Kewenangan tak terbatas
Pasal 18A mendorong kerja sama antar-daerah terutama dalam bidang …
Pendidikan internasional
Pemberdayaan ekonomi
Urusan keuangan dan pelayanan publik
Perdagangan luar negeri
Pasal 18B memberi pengakuan negara kepada …
Investasi asing
Masyarakat hukum adat
Pegawai negeri
Partai politik
Pengakuan masyarakat adat berlaku selama …
Mendukung pemerintah
Tidak bertentangan dengan prinsip NKRI
Mendapatkan izin menteri
Tidak berkembang
Kesatuan masyarakat adat berhak mempertahankan …
Bahasa internasional
Peraturan desa
Nilai-nilai tradisional
Peraturan presiden
Negara menghormati masyarakat adat melalui …
Penetapan UU dan kebijakan
Penghapusan tradisi
Pembubaran kelompok
Dominasi budaya pusat
Pengaturan lebih lanjut tentang adat ditetapkan dalam …
Undang-undang
Surat desa
Peraturan bupati
Maklumat pemerintah
Pasal 19 mengatur tentang pembentukan …
DPD
DPR
Presiden
MA
Anggota DPR dipilih melalui …
Seleksi presiden
Pemilu
Pengangkatan raja
Pemilihan gubernur
DPR mewakili …
Presiden
Partai
Rakyat
Kelompok tertentu
Masa jabatan anggota DPR adalah …
2 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
DPR memegang kekuasaan …
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Administratif
DPR memegang kekuasaan dalam …
Pengadilan
Perdagangan
Pembentukan undang-undang
Penetapan putusan
RUU menjadi UU jika disetujui oleh …
Presiden dan DPR
Gubernur
MA
MPR
Bila presiden tidak menandatangani RUU, maka …
RUU gugur
DPR dapat mengesahkan
RUU harus diulang
Presiden dapat mengubah sendiri
RUU dibahas oleh …
DPR dan DPD
DPR dan Presiden
Presiden dan MA
DPR dan MK
Fungsi legislatif bertujuan untuk …
Menetapkan peraturan
Menjalankan diplomasi
Mengadili
RUU dibahas oleh …
DPR dan DPD
DPR dan Presiden
Presiden dan MA
DPR dan MK
Fungsi legislatif bertujuan untuk …
Menetapkan peraturan
Menjalankan diplomasi
Mengadili perkara
Mengatur anggaran
Salah satu hak DPR adalah …
Hak angket
Hak militer
Hak mengadili
Hak eksekusi
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah adalah hak …
Imunitas
Interpelasi
Intervensi
Konsultasi
Hak menyatakan pendapat dimiliki oleh …
MPR
DPD
DPR
MA
Hak imunitas memberi anggota DPR kebebasan …
Melanggar hukum
Tidak ikut pemilu
Berpendapat di sidang
Menolak jabatan
Fungsi pengawasan adalah bagian dari …
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Kepolisian
Pasal 21 memberi hak DPR untuk …
Mengadili
Mengusulkan RUU
Mengangkat hakim
Menetapkan APBN
Usulan RUU menunjukkan fungsi …
Eksekusi
Legislasi
Yudikasi
Pengawasan
RUU dari DPR dapat diajukan oleh …
Presiden
Fraksi/komisi DPR
MA
Gubernur
RUU harus dibahas bersama …
Presiden
MA
MK
KPU
Hak mengusulkan RUU adalah hak …
Ajudikasi
Legislasi aktif
Eksekutorial
Perwakilan
Perpu diterbitkan dalam keadaan …
Normal
Mendesak/kegentingan memaksa
Politik stabil
Tanpa alasan
Perpu harus disetujui oleh …
MA
MK
DPR
Presiden
Jika DPR menolak Perpu, maka …
Tetap berlaku
Dicabut
Jadi PP
Jadi Perda
Perpu memiliki kekuatan setara …
Peraturan desa
Perpres
Undang-undang
Ketetapan menteri
Perpu digunakan untuk …
Keadaan darurat
Diplomasi
Putusan MA
Rekomendasi daerah
Aturan pembentukan UU diatur dalam …
Perdes
Perda
Undang-undang
Surat edaran
Tata cara pembentukan UU bertujuan agar proses …
Tertutup
Bebas
Teratur & transparan
Cepat tanpa DPR
Aturan ini mengatur tentang …
Pemilu
Proses penyusunan dan pembahasan RUU
Tugas menteri
Kekuasaan presiden
Penetapan aturan pembentukan UU adalah bentuk …
Supremasi hukum
Dominasi pusat
Pembatasan budaya
Diplomasi
UU tata cara pembentukan UU dikenal sebagai …
UU Dasar
UU Legislasi
UU Pusat
UU Nasional saja
Pasal 22B mengatur pemberhentian …
Presiden
Hakim
Anggota DPR
Gubernur
Anggota DPR dapat diberhentikan jika …
Tidak aktif bertugas
Tidak ikut acara keluarga
Tidak ikut pemilu
Terlalu sering cuti
Pemberhentian DPR harus mengikuti …
Keputusan sepihak
Undang-undang
Instruksi presiden
Rekomendasi desa
Salah satu alasan pemberhentian adalah …
Jalan-jalan
Tindak pidana
Tidak suka parlemen
Mengajar
Mekanisme pemberhentian menegaskan bahwa lembaga negara wajib …
Mengabaikan hukum
Tunduk pada hukum
Mengutamakan partai
Mengutamakan kelompok
