NEW
Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda UUD 1945
Total questions: 53
Worksheet time: 27mins
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilakukan dengan…
Musyawarah Presiden
Persetujuan DPR
Keputusan MPR
Ketetapan Menteri Keuangan
Jika DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, menurut Pasal 23 ayat (3), pemerintah…
Wajib mengundurkan diri
Menggunakan APBN dua tahun sebelumnya
Menggunakan APBN tahun lalu
Membentuk APBN darurat
Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara menurut Pasal 23E adalah…
KPK
MA
BPK
MK
Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan lain diatur dengan…
Peraturan Pemerintah
Undang-undang
Perppu
Peraturan Presiden
Yang berwenang mengajukan RUU APBN kepada DPR adalah…
Menteri Keuangan
Presiden
Ketua DPR
Wakil Presiden
Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada…
DPR, DPD, dan Presiden
DPR, DPD, dan MA
MPR dan Presiden
Presiden saja
Pasal 23F mengatur bahwa anggota BPK dipilih oleh…
Presiden
MA
DPR
KPU
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan…
MA
MK
Presiden
KPU
Pasal 23A menyatakan bahwa pajak yang bersifat memaksa hanya dapat dipungut berdasarkan…
Kaidah sosial
Kesepakatan pemerintah
Undang-undang
Putusan pengadilan
Lembaga yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan negara secara independen sesuai Pasal 23E adalah…
KPK
BPK
Komisi Yudisial
Kementerian Keuangan
Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh…
Presiden
MPR
MA dan badan peradilan di bawahnya
DPR
Menurut Pasal 24, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang…
Tidak terbatas
Terpisah dari negara
Merdeka
Di bawah Presiden
Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, agama, militer, dan…
Tata usaha negara
Korupsi
Adat
Arbitrase
Kekuasaan kehakiman bertugas menegakkan hukum dan…
Politik
Administrasi
Keadilan
yaitu peradilan umum, agama, militer, dan…
Tata usaha negara
Korupsi
Adat
Arbitrase
Kekuasaan kehakiman bertugas menegakkan hukum dan…
Politik
Administrasi
Keadilan
Peraturan pemerintah
Lembaga yang membawahi pengawasan hakim menurut UUD adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
DPR
Ketentuan mengenai peradilan agama diatur dalam…
Pasal 24
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 22
Pasal 24 menegaskan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, artinya…
Tidak boleh memutus perkara
Tidak boleh diawasi
Bebas dari campur tangan pihak lain
Hanya bekerja jika diminta Presiden
Mahkamah Agung mengawasi…
MK
KY
Semua badan peradilan di bawahnya
KPK
Hakim diberhentikan oleh Presiden atas usul…
DPR
MA atau KY
DPD
Kementerian Hukum dan HAM
Badan peradilan TUN menyelesaikan sengketa antara warga dengan…
Polisi
Pejabat pemerintahan
Dokter
Perusahaan
Pasal 24A mengatur tentang…
KPK
MA
MK
KY
MA berwenang mengadili perkara kasasi dan…
Impeachment Presiden
Sengketa kewenangan lembaga negara
Peninjauan kembali
Anggaran negara
Hakim agung diusulkan KY dan disetujui oleh…
DPR
MA
Presiden
DPD
Hakim agung diangkat oleh…
DPR
Presiden
KY
Ketetapan MA
MA berwenang memberi pertimbangan…
APBN
Grasi
Putusan MK
UU baru
MA membawahi semua badan peradilan kecuali…
Peradilan umum
Peradilan agama
Peradilan militer
Mahkamah Konstitusi
Jumlah hakim agung ditetapkan melalui…
UU
Perpres
PP
Putusan MA
MA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bersama…
MPR
MK
DPR
KPK
MA berwenang menguji secara materiil…
UUD
Peraturan di bawah undang-undang
Undang-undang
Ketetapan MPR
Persyaratan hakim agung ditentukan oleh…
Presiden
UU
KMA
Putusan MK
Pasal 24B mengatur mengenai lembaga…
BPK
MK
KY
KPU
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan…
Hakim MK
Hakim agung
Jaksa
Presiden
al berwenang mengusulkan pengangkatan…
Hakim MK
Hakim agung
Jaksa
Presiden
Selain mengusulkan pengangkatan, KY juga berwenang menjaga…
Etika hukum dan keadilan
Etika dan kehormatan hakim
Independensi eksekutif
APBN
Keanggotaan KY diangkat oleh…
Presiden
MA
DPR
MK
Pengawasan KY berlaku untuk…
Hakim agung dan hakim lain
Semua pejabat negara
Hakim MK
Jaksa dan polisi
KY bersifat…
Independen
Di bawah MA
Di bawah Presiden
Di bawah DPR
Anggota KY dipilih oleh…
MA
DPR
Presiden
MK
Masa jabatan anggota KY ditetapkan dengan…
UU
PP
Perpres
Maklumat MA
KY dapat mengusulkan pemberhentian hakim kepada…
MK
Presiden
DPR
BPK
Salah satu tugas KY adalah menjaga perilaku hakim agar…
Sesuai kehendak politik
Sesuai kode etik
Sesuai keputusan DPR
Sesuai arahan MA
Pasal 24C mengatur tentang…
MA
MK
KY
BPK
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap…
PP
UUD 1945
Perpres
Perda
MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang …
Diatur UU
Diatur UUD
Diatur Perppu
Diatur oleh Presiden
MK memutus perselisihan hasil…
Pilkada
Pemilu
Pemilihan ketua OSIS
Pemungutan suara DPR
MK memutus pembubaran…
Serikat pekerja
Organisasi masyarakat biasa
Partai politik
Perusahaan
MK memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden melalui proses…
Hak budget
Impeachment
Pansus
Revisi UU
Hakim konstitusi berjumlah…
6 orang
9 orang
12 orang
15 orang
Hakim MK ditetapkan oleh…
MPR
MA
Presiden
DPR
Hakim MK diusulkan oleh tiga lembaga, masing-masing 3 orang: Presiden, DPR, dan…
MA
KY
KPU
BPK
MK memberikan putusan yang sifatnya…
Tidak mengikat
Mengikat dan final
Bersifat rekomendasi
Sementara
