NEW
Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda UUD 1945
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Apa yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara menurut Pasal 23 UUD 1945?
APBN
APBD
Undang-Undang Pajak
Peraturan Presiden
APBN ditetapkan dengan…
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Undang-Undang
Peraturan Menteri
Jika DPR tidak menyetujui RUU APBN, maka pemerintah…
Menghentikan seluruh belanja negara
Membuat APBN baru
Menggunakan APBN tahun lalu
Menunggu keputusan MK
Siapa yang berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara? (Pasal 23E)
KPK
BPK
DPR
MA
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada…
Presiden
Menteri Keuangan
DPR, DPD, dan DPRD
MA
BPK bersifat…
Independen
Di bawah Menteri Keuangan
Di bawah Presiden
Di bawah DPR
Gubernur Bank Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh…
Presiden
DPR
Presiden dengan persetujuan DPR
Menteri Keuangan
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat…
Otonom
Independen
Tergantung pemerintah
Semi-pemerintah
Tujuan utama Bank Indonesia menurut UUD 1945 adalah…
Mengatur perbankan syariah
Menjaga stabilitas nilai rupiah
Memungut pajak
Mengawasi BUMN
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan… (Pasal 23A)
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Keputusan Menteri
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh…
MA dan MK
Jaksa Agung
KPK
DPR
Fungsi kekuasaan kehakiman adalah…
Mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan
Membuat undang-undang
Mengawasi pemerintah
Menjalankan administrasi negara
Lembaga peradilan di bawah MA meliputi…
Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara
Peradilan Umum dan HAM
Peradilan Niaga saja
MK dan MA
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji…
Perppu terhadap UU
UU terhadap UUD
Peraturan Menteri
Putusan MA
Salah satu kewenangan MK adalah…
Mengadili sengketa hasil Pilkada
Mengadili sengketa hasil Pemilu
Memeriksa laporan keuangan negara
Mengawasi polisi
Siapa yang berhak mengajukan pembubaran partai politik?
DPR
Presiden
Mahkamah Agung
Menteri Hukum
Siapa yang berhak mengajukan pembubaran partai politik?
DPR
Presiden
Mahkamah Agung
Menteri Hukum
Kekuasaan kehakiman bersifat…
Bebas
Di bawah Presiden
Di bawah DPR
Di bawah Kemenkumham
Hakim wajib menggali nilai-nilai…
Tradisi lokal
Hukum adat
Hukum, keadilan, dan kebenaran
Peraturan Menteri
Komisi Yudisial berwenang…
Melantik presiden
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Mengawasi presiden
Membuat undang-undang
Komisi Yudisial menjaga…
Kehormatan dan keluhuran hakim
Marwah DPR
Kebijakan Presiden
Keuangan MA
Ketentuan mengenai kepegawaian ditetapkan dengan…
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Keputusan Menteri
Aparatur negara wajib…
Netral dalam politik
Memihak partai politik
Di bawah komando DPR
Melapor ke MK
Pegawai negeri harus mengutamakan…
Kepentingan pribadi
Kepentingan bangsa dan negara
Kepentingan kelompok
Kepentingan daerah
Pengangkatan PNS dilakukan berdasarkan…
Kedaerahan
Nepotisme
Prestasi dan kompetensi
Rekomendasi swasta
Pemberhentian PNS diatur dengan…
Undang-Undang
Perda
Surat DPR
MK
Yang termasuk Warga Negara Indonesia adalah…
Semua penduduk Indonesia
Orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI
Semua pendatang
Orang yang lahir di luar negeri
Penduduk adalah…
Semua orang yang berada di wilayah Indonesia
Hanya WNI
Hanya WNA
Aparatur negara
Syarat menjadi WNI ditetapkan oleh…
Presiden
DPR
Undang-Undang
MA
Perpindahan kewarganegaraan diatur oleh…
Keputusan Menteri
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
DPR
Setiap warga negara berhak atas…
Kesejahteraan negara lain
Pengakuan negara
Pengawasan MK
Pengadilan militer
Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam…
Perekonomian
Hukum dan pemerintahan
Pendidikan
Jabatan militer
Setiap warga negara wajib menjunjung…
Perda
Presiden
Hukum dan pemerintahan
MK
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan…
Upah minimum
Penghidupan yang layak
Pensiun
Rumah subsidi
Upaya pembelaan negara merupakan hak dan…
Hak saja
Kewajiban saja
Hak dan kewajiban
Tergantung perintah
Upaya pembelaan negara merupakan hak dan…
Hak saja
Kewajiban saja
Hak dan kewajiban
Tergantung perintah
Pembelaan negara dapat berupa…
Mengikuti kegiatan terlarang
Menghindari pajak
Pendidikan kewarganegaraan
Menciderai negara
Hak untuk hidup merupakan…
Hak biasa
Hak konstitusional
Hak yang tidak dapat dikurangi
Hak ekonomi
Hak memperoleh pendidikan termasuk…
Hak sosial
Hak sipil
Hak ekonomi
Semua benar
Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari…
Diskriminasi
Ancaman ketakutan
KEK
Partai politik
Setiap orang bebas memeluk agama dan…
Tidak boleh berpindah agama
Berhak beribadah sesuai keyakinannya
Wajib mengikuti agama nasional
Mengikuti perintah negara
Kebebasan berpendapat dijamin sepanjang…
Tanpa batas
Tidak menimbulkan kerusuhan
Sesuai peraturan perundang-undangan
Disetujui DPR
Hak untuk mengembangkan diri diatur dalam…
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28F
Pasal 28J
Hak untuk membentuk keluarga dijamin dalam…
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28E
Pasal 28I
Setiap orang berhak atas komunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F)…
Selama dibatasi pemerintah
Untuk mengembangkan pribadi
Abstrak
Khusus pejabat
Hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin dalam…
Pasal 28F
Pasal 28E
Pasal 28B
Pasal 28A
Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun diatur dalam…
Pasal 28E
Pasal 28C
Pasal 28I
Pasal 28J
Hak yang tidak dapat dikurangi termasuk…
Hak hidup
Hak berpendapat
Hak tinggal
Hak bekerja
Setiap orang wajib menghormati hak orang lain sejalan dengan…
Moral
Ketertiban umum
Keamanan negara
Semua benar
Pembatasan HAM dilakukan dengan…
Kepentingan pemerintah
Undang-Undang
Putusan Presiden
MA
Tujuan pembatasan HAM adalah…
Menambah kekuasaan negara
Menjamin penghormatan hak orang lain
Mengurangi hak rakyat
Mengontrol media
Pasal 28J menekankan bahwa dalam menggunakan haknya, setiap orang wajib…
Menuntut kebebasan absolut
Menghormati nilai moral, agama, dan ketertiban umum
Mengikuti pendapat mayoritas
Mengikuti pemerintah saja
