Font size
S
M
L
XL
Worksheetsundang-undang & peraturan BPK
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan BPK digunakan sebagai dasar untuk...
a)
Menentukan kebijakan moneter
b)
Mengambil keputusan politik
c)
Menetapkan sanksi disiplin
d)
Menetapkan tuntutan perbendaharaan dan/atau ganti rugi
e)
Mengubah susunan kabinet
2.
Setiap warga negara Indonesia berhak untuk diusulkan menjadi Anggota BPK oleh...
a)
Presiden
b)
Partai Politik
c)
DPR
d)
Perseorangan atau Kelompok
e)
DPD
3.
Hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPD adalah hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan...
a)
Wilayah kerja DPD
b)
Pelaksanaan otonomi daerah
c)
Kebijakan fiskal nasional
d)
Hubungan luar negeri
e)
Anggaran Kementerian
4.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib memuat uraian tentang simpulan hasil pemeriksaan, dan...
a)
Opini hukum
b)
Rekomendasi
c)
Tuntutan pidana
d)
Jumlah denda
e)
Bukti keterlibatan
5.
BPK dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga independensi. Hal ini berarti BPK harus bebas dari pengaruh...
a)
Pemerintah Pusat
b)
Pemerintah Daerah
c)
Kepentingan pribadi, instansi yang diperiksa, dan/atau pihak lain
d)
DPR
e)
Menteri Keuangan
6.
Bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya disebut pemeriksaan...
a)
Keuangan
b)
Kinerja
c)
Kepatuhan
d)
Investigatif
e)
Tujuan tertentu
7.
Siapakah yang berwenang menetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tentang BPK?
a)
Presiden
b)
DPR
c)
BPK
d)
Mahkamah Agung
e)
Menteri Keuangan
8.
Kewenangan BPK untuk melakukan penyidikan terhadap kasus kerugian negara diatur dalam...
a)
UU No. 15 Tahun 2004
b)
UU No. 1 Tahun 2004
c)
UU No. 15 Tahun 2006
d)
UU No. 31 Tahun 1999
e)
Tidak ada kewenangan penyidikan
9.
Dalam pemeriksaan kinerja, BPK mengukur aspek efektivitas. Efektivitas merujuk pada pencapaian...
a)
Kehematan biaya
b)
Efisiensi penggunaan sumber daya
c)
Tujuan program yang telah ditetapkan
d)
Kepatuhan terhadap prosedur
e)
Kewajaran laporan keuangan
10.
Salah satu prinsip dasar akuntansi yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan, yang menjadi rujukan pemeriksaan BPK, adalah...
a)
Akuntansi berbasis kas
b)
Akuntansi berbasis akrual
c)
Standar Akuntansi Internasional
d)
Akuntansi Komersial
e)
Akuntansi Sektor Swasta
11.
Jangka waktu maksimal pengembalian kerugian negara/daerah setelah adanya putusan penetapan ganti rugi adalah...
a)
3 bulan
b)
6 bulan
c)
1 tahun
d)
2 tahun
e)
Tidak ada batas waktu
12.
Jika pejabat tidak memberikan tanggapan atas rekomendasi BPK dalam waktu yang ditentukan, BPK dapat menyampaikan hal tersebut kepada...
a)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
b)
Mahkamah Konstitusi
c)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
e)
Media massa
13.
Opini yang diberikan BPK ketika terdapat salah saji material yang bersifat pervasif (menyeluruh) adalah...
a)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
b)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
c)
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
d)
Tidak Wajar (TW)
e)
Dengan Catatan (DC)
14.
Kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain merupakan ruang lingkup dari...
a)
Keuangan Negara
b)
Pemeriksaan BPK
c)
Keuangan Daerah
d)
Anggaran Negara
e)
Keuangan Publik
15.
Sanksi bagi Anggota BPK yang merangkap jabatan di luar ketentuan, setelah diperingatkan namun tidak dihentikan, adalah...
a)
Pemberhentian sementara
b)
Pemberhentian tetap
c)
Teguran tertulis
d)
Penurunan pangkat
e)
Denda administratif
16.
Pengangkatan Anggota BPK oleh Presiden dilakukan setelah mendapatkan...
a)
Rekomendasi dari Mahkamah Agung
b)
Persetujuan dari MPR
c)
Persetujuan dari DPR
d)
Persetujuan dari DPD
e)
Pertimbangan dari Komisi Yudisial
17.
Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diatur dalam...
a)
UUD 1945 Pasal 23F
b)
UUD 1945 Pasal 23G
c)
UUD 1945 Pasal 23E
d)
UUD 1945 Pasal 24
e)
UUD 1945 Pasal 25
18.
Dalam UU No. 15 Tahun 2004, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Keuangan wajib memuat...
a)
Kepatuhan terhadap undang-undang
b)
Efektivitas program
c)
Opini
d)
Indikasi kerugian negara
e)
Simpulan investigasi
19.
Konsep akuntabilitas publik dalam konteks pemeriksaan BPK merujuk pada kewajiban pemerintah untuk...
a)
Melaporkan semua transaksi keuangan
b)
Menyediakan dana untuk BPK
c)
Bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPR/DPD/DPRD
d)
Melaksanakan semua rekomendasi BPK
e)
Melakukan audit internal
20.
Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara adalah...
a)
BPK
b)
DPR
c)
Presiden
d)
Menteri Keuangan
e)
Setiap pejabat yang mengelola keuangan negara
21.
BPK berhak menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahunan yang wajib diserahkan kepada...
a)
Presiden dan DPR
b)
Presiden dan Menteri Keuangan
c)
DPR dan DPD
d)
DPR, DPD, dan Presiden
e)
Menteri Keuangan dan Bappenas
22.
Dalam hal pemeriksaan kepatuhan, simpulan BPK akan fokus pada...
a)
Kewajaran laporan
b)
Adanya indikasi korupsi
c)
Ketercapaian tujuan
d)
Kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan
e)
Kehematan biaya
23.
Siapa yang berwenang memberikan persetujuan jika BPK akan melakukan pemeriksaan atas Bank Indonesia (BI)?
a)
Presiden
b)
DPR
c)
Menteri Keuangan
d)
BPK sendiri
e)
Dewan Gubernur BI
24.
Prinsip yang menyatakan bahwa Anggota BPK harus menahan diri dari segala tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan keraguan atas profesionalisme BPK adalah...
a)
Independensi
b)
Integritas
c)
Profesionalisme
d)
Objektivitas
e)
Kepatuhan
25.
Audit BPK dapat dilakukan pada objek berupa kekayaan negara yang berasal dari...
a)
Pinjaman/hibah luar negeri
b)
Dana bantuan sosial
c)
Hasil kekayaan negara yang dipisahkan
d)
Semua jawaban benar
e)
Semua jawaban salah
26.
Jika BPK menemukan unsur pidana dalam hasil pemeriksaan, BPK wajib melaporkan hal tersebut kepada...
a)
Pengadilan Negeri
b)
Dewan Perwakilan Rakyat
c)
Instansi yang berwenang menindaklanjuti
d)
Kejaksaan Agung
e)
Presiden
27.
Ketentuan mengenai batas waktu penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada lembaga perwakilan bertujuan untuk menjaga prinsip...
a)
Efisiensi
b)
Efektivitas
c)
Akuntabilitas
d)
Transparansi
e)
Independensi
28.
Pendapat BPK yang menyatakan ketidakmampuannya untuk merumuskan opini karena lingkup pemeriksaan yang dibatasi secara signifikan adalah opini...
a)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
b)
Tidak Wajar (TW)
c)
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
d)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
e)
Dengan Pengecualian (DP)
29.
Pengertian dari 'tanggung jawab keuangan negara' dalam UU No. 15 Tahun 2004 adalah...
a)
Kewajiban pejabat negara untuk membayar utang
b)
Kewajiban pemerintah untuk menyusun APBN
c)
Kewajiban pemerintah pusat/daerah untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
d)
Kewajiban BPK untuk memeriksa
e)
Kewajiban DPR untuk menyetujui anggaran
30.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan kepada Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota adalah...
a)
LHP Keuangan
b)
LHP Kinerja
c)
LHP Tujuan Tertentu
d)
Semua jenis LHP
e)
Hanya LHP Keuangan
31.
Kewenangan BPK yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah...
a)
Menetapkan sanksi pidana
b)
Menetapkan tuntutan perbendaharaan
c)
Memutuskan perkara perdata
d)
Menyita aset pejabat
e)
Memberikan grasi
32.
Pasal 23E UUD 1945 memandatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas...
a)
Pengelolaan APBN dan APBD
b)
Tanggung jawab keuangan negara
c)
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
d)
Seluruh kekayaan negara
e)
Utang dan piutang negara
33.
BPK dalam melakukan pemeriksaan harus menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan...
a)
Standar Kepatuhan
b)
Standar Pelaporan
c)
Standar Pengendalian
d)
Standar Akuntansi
e)
Standar Keahlian
34.
Salah satu fokus utama dalam pemeriksaan ekonomis (bagian dari pemeriksaan kinerja) adalah...
a)
Ketepatan waktu pengeluaran
b)
Kualitas barang dan jasa
c)
Perbandingan input dengan output
d)
Pemanfaatan sumber daya termurah
e)
Kepatuhan prosedur pengadaan
35.
BPK memiliki kebebasan untuk menyusun kode etik dan prosedur pemeriksaan. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip...
a)
Akuntabilitas
b)
Independensi
c)
Kepatuhan
d)
Efisiensi
e)
Profesionalisme
36.
Pelanggaran terhadap kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi administratif, yang ditetapkan oleh...
a)
BPK
b)
DPR
c)
Instansi yang berwenang
d)
Presiden
e)
Menteri Keuangan
37.
Pemeriksaan BPK atas badan layanan umum (BLU) termasuk dalam jenis pemeriksaan atas...
a)
Pemerintah Pusat
b)
Entitas lainnya
c)
BUMN
d)
Pemerintah Daerah
e)
Kekayaan negara yang dipisahkan
38.
Prinsip profesionalisme bagi pemeriksa BPK menuntut adanya...
a)
Keahlian dan kemahiran
b)
Kepatuhan dan kecepatan
c)
Kebebasan dan keterbukaan
d)
Independensi dan integritas
e)
Kerahasiaan data
39.
Dalam UU No. 15 Tahun 2006, disebutkan bahwa Anggota BPK tidak boleh merangkap jabatan sebagai...
a)
Direksi BUMN/BUMD
b)
Anggota Dewan Pengawas BUMN/BUMD
c)
Pejabat negara lainnya
d)
Semua jawaban benar
e)
Semua jawaban salah
40.
Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK adalah selama...
a)
3 tahun
b)
4 tahun
c)
5 tahun
d)
Sama dengan masa jabatan anggota BPK
e)
2,5 tahun
41.
BPK wajib melaksanakan pemeriksaan BUMN/BUMD yang menerima penyertaan modal negara/daerah paling sedikit...
a)
0.01
b)
0.1
c)
0.5
d)
0.75
e)
Tidak ada batasan minimal
42.
Jika hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, LHP tersebut wajib disampaikan kepada penyidik paling lama ... hari sejak diketahui.
a)
3
b)
7
c)
10
d)
14
e)
30
43.
Lembaga yang berhak memberikan pertimbangan mengenai calon Anggota BPK yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR adalah...
a)
Mahkamah Agung
b)
DPD
c)
MPR
d)
Komisi Yudisial
e)
Kejaksaan Agung
44.
Dalam kerangka UU Keuangan Negara, Bendahara Umum Negara adalah...
a)
Presiden
b)
Menteri Keuangan
c)
Gubernur Bank Indonesia
d)
Ketua BPK
e)
Jaksa Agung
45.
Dalam pemeriksaan, BPK berwenang mendapatkan data/informasi dari...
a)
Bank
b)
Akuntan Publik
c)
Penyedia Jasa Keuangan
d)
Semua jawaban benar
e)
Hanya instansi pemerintah
46.
BPK wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, kecuali yang dikecualikan oleh...
a)
DPR
b)
Peraturan perundang-undangan
c)
Presiden
d)
BPK sendiri
e)
Menteri Keuangan
47.
Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, kecuali...
a)
Terbukti korupsi
b)
Terbukti melanggar kode etik
c)
Mendapatkan persetujuan DPR
d)
Mendapatkan izin dari Presiden
e)
Terbukti melakukan tindak pidana
48.
BPK menetapkan kebijakan pemeriksaan yang mencakup kebijakan umum dan kebijakan pemeriksaan...
a)
Keuangan
b)
Kinerja
c)
Tujuan tertentu
d)
Semua jenis pemeriksaan
e)
Investigatif
49.
Tujuan utama penyerahan LHP kepada DPR, DPD, dan DPRD adalah untuk memenuhi prinsip...
a)
Efisiensi
b)
Efektivitas
c)
Transparansi dan akuntabilitas publik
d)
Kepatuhan hukum
e)
Kebebasan berpendapat
50.
Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, yang dimaksud dengan 'tindak lanjut' adalah...
a)
Upaya hukum
b)
Upaya administrasi, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana oleh pejabat yang berwenang
c)
Perbaikan prosedur
d)
Sanksi disiplin
e)
Keputusan politik
51.
Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur dalam UUD 1945, yaitu pada...
a)
Pasal 20
b)
Pasal 23
c)
Pasal 23F
d)
Pasal 23G
e)
Pasal 23E
52.
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk menilai kehematan, efisiensi, dan efektivitas disebut pemeriksaan...
a)
Keuangan
b)
Kepatuhan
c)
Kinerja
d)
Khusus
e)
Tujuan tertentu
53.
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada...
a)
Presiden, DPR, dan Menteri Keuangan
b)
DPR, DPD, dan DPRD
c)
DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden
d)
Presiden, MPR, dan Menteri Koordinator
e)
MPR, DPR, dan Menteri Keuangan
54.
Berapa lama masa jabatan Anggota BPK, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006?
a)
4 tahun dan dapat dipilih kembali
b)
5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali
c)
5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
d)
7 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
e)
6 tahun dan dapat dipilih kembali
55.
Opini tertinggi (terbaik) yang diberikan BPK dalam pemeriksaan keuangan adalah...
a)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
b)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
c)
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
d)
Tidak Wajar (TW)
e)
Sesuai Standar Akuntansi (SSA)
56.
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan melaporkannya kepada BPK selambat-lambatnya...
a)
14 hari
b)
30 hari
c)
60 hari
d)
90 hari
e)
6 bulan
57.
Anggota BPK harus melepaskan jabatannya apabila merangkap jabatan sebagai...
a)
Pejabat Badan Usaha Milik Negara
b)
Dosen Perguruan Tinggi Negeri
c)
Anggota Komisi Independen lainnya
d)
Pejabat pemerintah daerah
e)
Anggota organisasi profesi
58.
BPK berhak meminta keterangan dan dokumen, namun hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana diserahkan kepada...
a)
Mahkamah Agung
b)
Mahkamah Konstitusi
c)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
d)
Kepolisian atau Kejaksaan
e)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
59.
Standar yang wajib digunakan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara adalah...
a)
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
b)
Standar Pelaporan Keuangan (SPK)
c)
Standar Audit Internasional (SAI)
d)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
e)
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
60.
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006, BPK terdiri dari berapa orang Anggota?
a)
5 orang
b)
7 orang
c)
9 orang
d)
11 orang
e)
13 orang
61.
Pimpinan BPK, yaitu seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dipilih dari dan oleh...
a)
Anggota BPK
b)
DPR
c)
MPR
d)
Presiden
e)
Anggota BPK dan DPR
62.
Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Negara adalah...
a)
UU Nomor 17 Tahun 2003
b)
UU Nomor 15 Tahun 2004
c)
UU Nomor 15 Tahun 2006
d)
UU Nomor 1 Tahun 2004
e)
UU Nomor 32 Tahun 2004
63.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan tujuan memberikan simpulan atas hal-hal yang spesifik di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja disebut pemeriksaan...
a)
Keuangan
b)
Kinerja
c)
Kepatuhan
d)
Tujuan Tertentu
e)
Investigasi
64.
BPK dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi independensi, integritas, dan...
a)
Profesionalisme
b)
Transparansi
c)
Akuntabilitas
d)
Obyektivitas
e)
Efisiensi
65.
Pemberhentian Anggota BPK diusulkan oleh BPK kepada DPR, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari...
a)
Presiden
b)
Mahkamah Agung
c)
DPD
d)
Dewan Kehormatan BPK
e)
Komisi Yudisial
66.
Kewajiban yang harus dimuat BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah...
a)
Mencantumkan secara jelas kerugian negara
b)
Mencantumkan temuan, simpulan, dan rekomendasi
c)
Mencantumkan nama-nama pejabat yang bertanggung jawab
d)
Mencantumkan secara rinci sanksi pidana yang harus dijatuhkan
e)
Mencantumkan opini secara detail dan alasan penolakan opini
67.
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang di dalamnya terdapat indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana disebut pemeriksaan...
a)
Kinerja
b)
Tujuan tertentu
c)
Kepatuhan
d)
Investigasi
e)
Khusus
68.
Peraturan BPK yang wajib dipedomani dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan adalah...
a)
Peraturan BPK tentang Kode Etik
b)
Peraturan BPK tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
c)
Peraturan BPK tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
d)
Peraturan BPK tentang Mekanisme Penyerahan LHP
e)
Peraturan BPK tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara
69.
Pengertian 'Keuangan Negara' menurut UU No. 17 Tahun 2003 mencakup...
a)
Hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b)
Hanya kekayaan negara yang dipisahkan
c)
Hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang
d)
Semua barang milik negara dan kekayaan daerah
e)
APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
70.
Lembaga yang berhak mengusulkan calon Anggota BPK kepada DPR adalah...
a)
Presiden
b)
Mahkamah Agung
c)
DPD
d)
MPR
e)
DPR
71.
Anggota BPK yang berasal dari unsur non-pemerintah harus memenuhi syarat usia minimal...
a)
35 tahun
b)
40 tahun
c)
45 tahun
d)
50 tahun
e)
Tidak ada batas usia minimum
72.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas pelaksanaan APBN/APBD bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini diatur dalam UU Nomor...
a)
UU No. 17 Tahun 2003
b)
UU No. 1 Tahun 2004
c)
UU No. 15 Tahun 2004
d)
UU No. 15 Tahun 2006
e)
UU No. 2 Tahun 2002
73.
Undang-Undang yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara adalah...
a)
UU Nomor 17 Tahun 2003
b)
UU Nomor 1 Tahun 2004
c)
UU Nomor 15 Tahun 2004
d)
UU Nomor 15 Tahun 2006
e)
UU Nomor 3 Tahun 2003
74.
Dalam hal entitas yang diperiksa menolak memberikan dokumen atau menghalang-halangi pemeriksaan BPK, sanksi yang dapat dikenakan adalah...
a)
Teguran tertulis
b)
Denda administratif
c)
Pemberhentian sementara
d)
Hukuman pidana penjara
e)
Hukuman disiplin ringan
75.
BPK memiliki Perwakilan di setiap...
a)
Provinsi
b)
Kabupaten/Kota
c)
Kementerian
d)
Lembaga Non-Kementerian
e)
Pulau Besar
76.
Hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan. Pihak yang memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut adalah...
a)
Presiden
b)
Menteri Keuangan
c)
DPR/DPRD
d)
BPK
e)
Mahkamah Agung
77.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan diselesaikan BPK selambat-lambatnya ... bulan setelah tahun anggaran berakhir.
a)
3
b)
4
c)
5
d)
6
e)
7
78.
Audit BPK yang secara khusus mencari bukti adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan negara disebut pemeriksaan...
a)
Keuangan
b)
Kinerja
c)
Kepatuhan
d)
Tujuan Tertentu
e)
Investigatif
79.
Salah satu syarat untuk menjadi Anggota BPK adalah memiliki keahlian dan/atau pengalaman di bidang...
a)
Politik dan hukum
b)
Keuangan, hukum, dan manajemen
c)
Sosial dan budaya
d)
Hubungan internasional
e)
Administrasi publik
80.
Pendapat yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara material dan menyeluruh adalah opini...
a)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
b)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
c)
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
d)
Tidak Wajar (TW)
e)
Pemeriksaan Khusus (PK)
81.
Kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi objek pemeriksaan BPK berdasarkan...
a)
UU No. 15 Tahun 2004
b)
UU No. 17 Tahun 2003
c)
UU No. 1 Tahun 2004
d)
UU No. 19 Tahun 2003
e)
UU No. 8 Tahun 1999
82.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja diserahkan BPK kepada...
a)
Presiden
b)
DPR, DPD, dan DPRD
c)
Menteri/Pimpinan Lembaga yang diperiksa
d)
A dan B benar
e)
B dan C benar
83.
Peraturan BPK yang mengatur tentang Kode Etik dan Perilaku Anggota dan Pelaksana BPK wajib diterapkan untuk menjaga...
a)
Kerahasiaan data
b)
Independensi dan integritas
c)
Kepatuhan terhadap UU
d)
Efisiensi pemeriksaan
e)
Kecepatan pelaporan
84.
BPK dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan dalam rangka pemeriksaan...
a)
Keuangan
b)
Kinerja
c)
Kepatuhan
d)
Investigasi
e)
Tujuan tertentu
85.
Kewenangan BPK untuk menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) diatur dalam...
a)
UU No. 17 Tahun 2003
b)
UU No. 15 Tahun 2004
c)
UU No. 15 Tahun 2006
d)
UU No. 1 Tahun 2004
e)
UUD 1945
86.
Hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPRD merupakan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan...
a)
Pemerintah Pusat
b)
BUMN
c)
Pemerintah Daerah
d)
Lembaga Non-Struktural
e)
Bank Indonesia
87.
Siapa yang menetapkan jumlah anggota BPK yang berasal dari unsur non-pemerintah dan unsur akuntan publik?
a)
Presiden
b)
DPR
c)
BPK
d)
Tidak ada ketentuan spesifik
e)
Anggota BPK
88.
Pernyataan yang harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK adalah...
a)
Tanggapan lisan dari pejabat yang diperiksa
b)
Pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan
c)
Rekomendasi sanksi pidana
d)
Rincian kerugian negara
e)
Jumlah denda administratif
89.
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak mengatur tentang...
a)
Jenis-jenis pemeriksaan BPK
b)
Sanksi pidana terhadap pejabat yang menghalangi pemeriksaan
c)
Kewajiban pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi
d)
Susunan dan kedudukan BPK
e)
Batas waktu penyelesaian LHP
90.
BPK wajib melaksanakan pemeriksaan BUMN yang mendapat penyertaan modal negara, kecuali BUMN yang...
a)
Tidak bergerak di sektor strategis
b)
Tidak pernah menerima subsidi
c)
Bergerak di sektor yang diatur undang-undang khusus
d)
Dikelola oleh pemerintah daerah
e)
Memiliki akuntan publik sendiri
91.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) wajib diperiksa BPK dan disampaikan kepada DPR paling lambat...
a)
3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
b)
6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
c)
9 bulan setelah tahun anggaran berakhir
d)
Tidak ada batas waktu
e)
Bersamaan dengan RAPBN
92.
Dasar hukum bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap lembaga negara lainnya (selain pemerintah pusat/daerah) adalah...
a)
UU tentang Keuangan Negara
b)
UU tentang BPK
c)
UU tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
d)
Semua UU bidang Keuangan Negara
e)
UUD 1945
93.
Keputusan dan kebijakan BPK dalam menetapkan SPKN dan Peraturan BPK lainnya bersifat...
a)
Mengikat secara internal BPK
b)
Mengikat seluruh entitas yang diperiksa
c)
Rekomendasi bagi DPR
d)
Keputusan politik
e)
Tidak mengikat
94.
BPK berwenang meminta konfirmasi saldo dan transaksi kepada pihak ketiga. Pihak ketiga wajib memberikan konfirmasi tersebut paling lama ... hari kerja.
a)
3
b)
5
c)
7
d)
10
e)
14
95.
Pendapat BPK yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan wajar, namun masih terdapat kekurangan yang tidak material disebut opini...
a)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
b)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
c)
Tidak Wajar (TW)
d)
Dengan Penjelasan (DP)
e)
Wajar (W)
96.
Laporan BPK yang memuat hasil Pemeriksaan Kinerja fokus pada aspek...
a)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
b)
Kewajaran penyajian laporan keuangan
c)
Kehematan, efisiensi, dan efektivitas
d)
Adanya indikasi fraud
e)
Pengendalian internal
97.
Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK memiliki kebebasan dalam menentukan...
a)
Kebijakan fiskal
b)
Objek, lingkup, dan waktu pemeriksaan
c)
Pejabat yang akan dikenai sanksi
d)
Besaran kerugian negara
e)
Anggaran entitas yang diperiksa
98.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas yang diperiksa kepada BPK adalah...
a)
Menyediakan akuntan publik
b)
Menyediakan sarana dan prasarana
c)
Menanggung biaya pemeriksaan
d)
Menetapkan opini sendiri
e)
Melaporkan temuan
99.
Jika pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK, maka BPK dapat...
a)
Meminta penundaan pencairan anggaran
b)
Mengajukan tuntutan perdata
c)
Memberi sanksi administratif
d)
Melaporkannya ke Presiden dan DPR
e)
Melakukan pemeriksaan ulang
100.
Audit investigatif yang dilakukan BPK harus didukung oleh bukti yang...
a)
Hanya berupa dokumen
b)
Berasal dari keterangan saksi
c)
Cukup, kompeten, dan relevan
d)
Merupakan opini ahli
e)
Berasal dari pengadilan
Reset
