Font size
WorksheetsQuiz B dan C (100)
Total questions: 100
Worksheet time: 2hrs 40mins
UUD 1945 pertama kali digunakan pada tanggal…
18 Agustus 1945
17 Agustus 1945
27 Desember 1949
5 Juli 1959
UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak…
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh…
Presiden
DPR
MPR
MA
Salah satu latar belakang perubahan UUD 1945 adalah…
Mengurangi kekuasaan Presiden
Memperkuat wewenang militer
Menyederhanakan sistem hukum
Menghapus lembaga negara
Era Reformasi yang menjadi momentum perubahan UUD 1945 dimulai pada tahun…
1996
1997
1998
1999
Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun…
1998
1999
2000
2002
Perubahan keempat UUD 1945 dilakukan pada tahun…
2000
2001
2002
2003
Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam Sidang…
DPR
MPR
DPD
MK
Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara…
Menulis ulang seluruh pasal
Menambah dan mengurangi pasal tertentu
Menghapus seluruh bab
Mengganti dengan konstitusi baru
Jumlah pasal UUD 1945 sebelum amandemen adalah…
16 pasal
37 pasal
44 pasal
50 pasal
Perubahan pertama UUD 1945 berfokus pada…
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan kehakiman
Kekuasaan militer
Pasal 5 ayat (1) setelah perubahan berbunyi Presiden berhak mengajukan…
Keputusan MPR
Rancangan Undang-Undang
Peraturan Menteri
Dekrit
Pasal 20 setelah perubahan menegaskan kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan…
Presiden
DPR
MPR
DPD
Perubahan pertama menguatkan posisi…
Presiden
DPR
MA
BPK
Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal…
14 Agustus 1999
19 Oktober 1999
20 Oktober 2000
10 Agustus 2002
Perubahan kedua UUD 1945 berfokus pada…
Pemerintahan daerah dan HAM
DPR dan Presiden
MA dan MK
BPK dan MPR
Perubahan kedua menambahkan Bab…
Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
Bab XII tentang Pertahanan
Bab XIII tentang Pendidikan
Bab XIV tentang Perekonomian
Jumlah pasal setelah perubahan kedua adalah…
37 pasal
42 pasal
48 pasal
50 pasal
Perubahan kedua menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara…
Liberal
Hukum
Otoriter
Kapitalis
Perubahan kedua menegaskan otonomi daerah diatur dalam…
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 22
Perubahan ketiga UUD 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR tahun…
1999
2000
2001
2002
Perubahan ketiga memperkenalkan lembaga…
MA
MK
DPD
Komnas HAM
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh…
DPR
MPR
Rakyat
MK
Perubahan ketiga mempertegas sistem pemerintahan Indonesia adalah…
Parlementer
Presidensial
Semi-presidensial
Monarki konstitusional
emerintahan Indonesia adalah…
Parlementer
Presidensial
Semi-presidensial
Monarki konstitusional
Perubahan ketiga menambahkan lembaga baru yang berfungsi menguji undang-undang terhadap UUD, yaitu…
MA
MK
KY
DPD
Perubahan keempat menambahkan Pasal tentang pendidikan nasional yaitu…
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Perubahan keempat mempertegas pengelolaan perekonomian nasional diatur dalam pasal…
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 33
Pasal 34
Perubahan keempat dilakukan pada tanggal…
9 November 2001
10 Agustus 2002
19 Oktober 1999
18 Agustus 1945
Setelah amandemen, UUD 1945 memiliki jumlah pasal…
37 pasal
49 pasal
73 pasal
199 pasal
Lembaga negara baru hasil amandemen adalah…
KPK
MK
Komnas HAM
KPI
Fungsi Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah…
Mengadili Presiden
Menguji undang-undang terhadap UUD
Membuat undang-undang
Mengawasi DPR
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil amandemen mempunyai fungsi…
Mengajukan rancangan undang-undang tertentu
Mengajukan anggaran belanja negara
Membentuk kabinet
Memutuskan sengketa hukum
Presiden setelah amandemen hanya dapat menjabat maksimal…
1 periode
2 periode
3 periode
Tanpa batas
UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam pasal…
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2
Kedaulatan rakyat dijalankan menurut UUD, terdapat dalam pasal…
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Sistem pemerintahan Indonesia adalah…
Presidensial
Parlementer
Monarki konstitusional
Otoriter
Pemilu dilaksanakan secara…
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Tidak langsung oleh DPR
Ditunjuk oleh MPR
Diputuskan oleh MK
Perlindungan Hak Asasi Manusia diatur secara khusus dalam…
Bab I
Bab XA
Bab XIV
Bab XV
Perubahan UUD 1945 tidak mengubah Pembukaan karena…
Sudah final
Menjadi dasar negara
Memuat Pancasila
Semua benar
MPR setelah amandemen terdiri dari…
DPR + Presiden
DPR + DPD
DPR + MA
DPR + MK
BPK bertugas untuk…
Mengawasi DPR
Mengawasi Presiden
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Menguji UU terhadap UUD
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan perubahan…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Masa jabatan anggota DPR adalah…
3 tahun
4 tahun
5 tahun
6 tahun
Setelah amandemen, UUD 1945 terdiri dari…
Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Tambahan
Pembukaan, Pasal-Pasal, Aturan Peralihan dan Tambahan
Pembukaan saja
Pasal-p
Setelah amandemen, UUD 1945 terdiri dari…
Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Tambahan
Pembukaan, Pasal-Pasal, Aturan Peralihan dan Tambahan
Pembukaan saja
Pasal-pasal saja
Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul…
DPR
MA
MK
BPK
Presiden diberhentikan jika terbukti…
Melanggar hukum
Korupsi
Pengkhianatan terhadap negara
Semua benar
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan…
Demokrasi politik
Demokrasi ekonomi
Kapitalisme
Sosialisme murni
Perubahan UUD 1945 mempertegas bentuk negara Indonesia adalah…
Federal
Kesatuan
Konfederasi
Otonomi penuh daerah
Dasar negara yang menjadi fondasi perilaku demokratis di Indonesia adalah…
UUD 1945
Pancasila
TAP MPR
Peraturan Presiden
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan…
Presiden
DPR
MPR
Rakyat
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah…
Monarki
Parlementer
Presidensial
Semi-parlementer
Demokrasi di Indonesia berdasarkan prinsip…
Kekuasaan absolut
Musyawarah mufakat
Mayoritas mutlak
Liberal murni
UUD 1945 hasil amandemen menegaskan pemilu dilaksanakan secara…
Tidak langsung
Ditunjuk oleh MPR
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Berdasarkan suara DPR saja
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang…
Pemilu
Hak Asasi Manusia
Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintahan Daerah
Prinsip keterbukaan informasi berhubungan erat dengan hak…
Memiliki senjata
Mendapatkan pendidikan
Mendapatkan informasi
Bebas berpindah
Transparansi dalam demokrasi berarti…
Pemerintah menyembunyikan informasi
Pemerintah terbuka kepada rakyat
Rakyat tidak perlu tahu
Hanya DPR yang tahu
Hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dijamin dalam UUD 1945 Pasal…
Pasal 28F
Pasal 28E
Pasal 28I
Pasal 29
Perilaku demokratis dalam bermasyarakat tampak pada…
Menghargai perbedaan pendapat
Melarang orang berpendapat
Menguasai forum diskusi
Menutup informasi
Perilaku demokratis dalam keluarga ditunjukkan dengan…
Orang tua memutuskan semua hal
Anak tidak boleh berbicara
Diskusi keluarga untuk menentukan keputusan bersama
Hanya ayah yang boleh menentukan
Perilaku demokratis di lingkungan sosial ditunjukkan dengan…
Menghargai hak orang lain
Memaksakan kehendak
Mengabaikan aspirasi warga
Menutup diri dari kritik
Pasal 28E UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk…
Menyimpan informasi
Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Mendapat gaji
Mendapat kedudukan tinggi
Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan…
Kekuasaan elit
Hak Asasi Manusia
Kekayaan negara
Hukum adat
Kebebasan pers dijamin dalam pasal…
Pasal 28C
Pasal 28F
Pasal 28E
Pasal 29
Demokrasi yang sehat harus diimbangi dengan…
Tanggung jawab
Pemaksaan kehendak
Monopoli kekuasaan
Penyensoran media
Dalam demokrasi, setiap orang bebas berpendapat tetapi…
Tidak boleh berbeda pendapat
Harus menghargai pendapat orang lain
Hanya berlaku di kampus
Harus sama dengan pemerintah
Media sosial dalam demokrasi dapat menjadi sarana…
Penyampaian aspirasi rakyat
Pembatasan informasi
Penghapusan kritik
Pencitraan pemerintah saja
Tantangan demokrasi di era keterbukaan informasi adalah…
Hoaks dan disinformasi
Keterbukaan aspirasi
Kebebasan pers
Partisipasi masyarakat
Salah satu cara bersikap demokratis dalam menggunakan media sosial adalah…
Menyebarkan berita hoaks
Menghargai pendapat berbeda
Memfitnah lawan politik
Menyebar ujaran kebencian
Perilaku demokratis terhadap berita di internet adalah…
Menyaring sebelum membagikan
Menyebar tanpa memeriksa
Membuat berita palsu
Menghina pihak lain
Dalam demokrasi digital, partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan…
Mengikuti petisi online
Menghindari diskusi
Menolak e-voting
Tidak berkomentar
Pemilu pasca reformasi dilaksanakan setiap…
3 tahun
4 tahun
5 tahun
6 tahun
Pemilihan Presiden secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun…
1999
2004
2009
2014
Kebebasan pers secara luas mulai dijamin setelah…
Dekrit Presiden 1959
Era Reformasi 1998
Sidang Umum MPR 1966
Orde Lama
Perilaku demokratis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah adalah…
Menerima tanpa kritik
Memberikan kritik dan saran secara sopan
Menolak semua keputusan
Menghindari politik
Demokrasi era keterbukaan informasi menekankan pada prinsip…
Transparansi dan akuntabilitas
Kerahasiaan pemerintah
Kekuasaan absolut
Sentralisasi kekuasaan
Nilai utama demokrasi adalah…
Keseragaman pendapat
Kebebasan dan kesetaraan
Dominasi kelompok mayoritas
Kekuasaan tunggal
Demokrasi menuntut adanya…
Pemaksaan kehendak
Partisipasi rakyat
Monopoli politik
Kekuasaan absolut
Musyawarah mufaka
Dominasi kelompok mayoritas
Demokrasi menuntut adanya…
Pemaksaan kehendak
Partisipasi rakyat
Monopoli politik
Kekuasaan absolut
Musyawarah mufakat mencerminkan nilai…
Individualisme
Kolektivisme demokratis
Kapitalisme
Liberal murni
Demokrasi berdasarkan UUD 1945 adalah demokrasi yang…
Liberal
Sosialis
Pancasila
Totaliter
Dalam demokrasi, perbedaan pendapat harus disikapi dengan…
Toleransi
Permusuhan
Kekerasan
Pemaksaan
Hak demokrasi harus disertai dengan…
Tanggung jawab
Kebebasan absolut
Kekuasaan penuh
Pemaksaan
Menghormati hasil pemilu merupakan wujud…
Golput
Perilaku demokratis
Anti-demokrasi
Individualisme
Menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah bentuk…
Tanggung jawab warga negara
Hak istimewa pejabat
Kewajiban pemerintah
Hak orang kaya saja
Menyampaikan kritik dengan bahasa yang sopan adalah perilaku…
Demokratis
Anarkis
Otoriter
Manipulatif
Perilaku demokratis menolak segala bentuk…
Transparansi
Intimidasi dan diskriminasi
Partisipasi rakyat
Kebebasan pers
E-government bertujuan untuk…
Menutup akses informasi publik
Mempermudah layanan publik dan transparansi
Memperbanyak birokrasi
Mengurangi partisipasi rakyat
Salah satu ancaman bagi demokrasi digital adalah…
Hoaks dan ujaran kebencian
Kebebasan berpendapat
Partisipasi warga
Akuntabilitas pemerintah
Sikap demokratis terhadap berita hoaks adalah…
Langsung percaya
Memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu
Menyebarkan cepat
Mengabaikan fakta
Demokrasi di era keterbukaan informasi menuntut warga untuk…
Melek digital
Diam saja
Mengikuti arus hoaks
Menghindari internet
Partisipasi politik digital yang sehat mencerminkan…
Demokrasi partisipatif
Demokrasi tertutup
Demokrasi otoriter
Demokrasi elitis
Perilaku demokratis dalam diskusi kelas adalah…
Mendengarkan pendapat teman
Mengejek lawan bicara
Memaksakan pendapat
Tidak peduli
Keterbukaan informasi dalam demokrasi menjamin adanya…
Akuntabilitas pemerintah
Kekuasaan absolut
Sistem tertutup
Penindasan
Sikap demokratis dalam menerima kritik adalah…
Menerima dengan lapang dada
Membalas dengan kekerasan
Menutup kritik
Menghina balik
Demokrasi digital harus diiringi dengan…
Etika bermedia
Ujaran kebencian
Propaganda hoaks
Penyensoran ketat
Inti dari perilaku demokratis dalam keterbukaan informasi adalah…
Kebebasan yang bertanggung jawab
Kebebasan tanpa batas
Kekuasaan tanpa kontrol
Keterbatasan informasi
